Headline

Pemda Lombok Tengah Atensi Tingginya Kasus Stunting, AKI dan AKB

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Masih tingginya kasus stunting dan kerdil di Lombok Tengah (Loteng), termasuk kasus angka kematian Ibu (AKI) dan kasus angka kematian bayi (AKB), menjadi atensi Pemda Loteng, khususnya Wakil Bupati, selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinn Daerah (TKPKD) Lombok Tengah.
“Kita ngumpul di sini, untuk membicarakan generasi kita kedepan, 10 sampai 15 tahun ke depan, karena yang lahir sekarang, apalagi yang masuk katagori stunting, kerdil, pendek dan anak kurang gizi, akan kelihatan dampaknya beberapa tahun kedepan. Kalau kita tidak memperhatikan dan menangani anak-anak kita sekarang, terutama yang terkena stunting tadi dengan asupan gizi dan makan yang baik, maka generasi ke depan akan semakin kurang baik dan kurang sehat” ungkap H. L. Fathul Bahri, S.Ip, Wakil Bupati sekaligus Ketua TKPKD Kab. Loteng, pada saat Rakor TKPKD tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (29/6/2020). Kita di TKPKD, memang akan terus mengawal pelaksanaan penanganan stunting ini, karena menjadi salah satu fungsi TKPKD, untuk mengawal program kemisikinan. Kita bersyukur memang, data stunting kita lumayan turun dari tahun sebelumnya, yaitu 31 % tahun 2018 menjadi 24% tahun 2019, dari sekitar 80 ribuan anak, yang artinya ada sekitar 18 ribuan anak kita yang umur 0 – 5 tahun yang terkena stunting. Data 18 ribuan anak ini bagi kita banyak dan harus menjadi perhatian kita semua, OPD lingkup Pemda Loteng, sesuai dengan tupoksi masing. Begitu juga dengan kesehatan kepada ibu hamil dan banyinya, terutama yang tergolong miskin, harus menjadi perhatian serius dan utama dalam pelayanan segi kesehatan mereka, seperti dalam pelayanan Bansos kesehatan bagi masyarakat miskin, BPJS atau JKN bagi warga miskin yang tidak tidak masuk dalam data BDT/DTKS, Tambah Wakil Bupati.
Rakor TKPKD di ikuti oleh Asisten 3 setda, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, BPKAD, RSUD, DP3AP2KB, bagian hukum, humas setda, pendamping PKH, TA pendamping Desa, dan Pokja TKPKD
Data yang di himpun oleh Pokja TKPKD, antara lain (1) Anak-anak yang terkena kasus Stunting masih banyak, yaitu 24 % dari atau 18 ribuan anak, dari sekitar 80 ribu-an bayi umur 0 – 5 tahun (data Dikes & BPS 2019), (2) Kasus Angka Kematian Ibu (AKI) sampai bulan Juni tahun 2020, sebanyak 13 Kasus. (3) Kasus Angka kematian Bayi (AKB) sampai bulan Juni tahun 2020 sebanyak 113 Kasus,
Sedangkan untuk penerima Penerima JKN/ KIS untuk pelayanan BPJS sebanyak 618.769 jiwa (data bulan Mei 2020), dengan rincian : 553.952 jiwa (PBI APBN), 16.530 jiwa (PBI APBD I) dan 48.267 (PBI APBD II). Artinya lebih dari 54% masyarakat Loteng yang mendapatkan kartu JKN/ KIS, dari jumlah sekitar 1.130.000 jiwa penduduk Loteng (data Dukcapil).
Di satu sisi, hasil monev Pokja TKPKD terhadap pelayanan masyarakat miskin ketika mengurus Bansos kesehatan, ibu melahirkan dan JKN daerah, birokrasinya lumayan panjang, yaitu harus ke dinas kesehatn, terus ke dinsos, terakhir ke Dikes baru bisa di layanan dari segi angggaran, bagi warga miskin yang melahirkan dan tidak terdaftar di data BDT/ DTKS, sedngkan dalam mengurus Bansos kesehatan dan JKN daerah harus ada rekom TKPKD, kemudian ke Dinsos, terakhir ke Dinas kesehatan.
Dalam rakor tersebut, TKPKD juga mengusulkan, bahwa (1) untuk anggaran Bansos kesehatan, harus tetap ada dan bila perlu di tingkatkan, untuk mengkaper masyarakt miskin yang tidak masuk data BDT. (2) Memotong birokrasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. (3) Meningkatkan koordinasi, kolaburasi, komunikasi dan kerjasama, dalam pelaksanaan program kesehatan bagi masyarakat, khususnya penanganan stunting dan pelayanan ibu hamil dan bayi, minimal antara Dikes, Dinsos, DP3AP2KB, DPMD, Pemdes dan program PKH. Terakhir, rakor menyimpulkan akan ada pertemuan lanjutan yang di fasilitasi oleh Bappeda, teruatam dalam memotong birokrasi pelayanan bagi masyarakat miskin. (,red txt

kerjasana bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tegah dengan media onlin tribunlombok.net

Related Posts

Tinggalkan Balasan