Headline

ADD Masih Minim, FKD Loteng Minta Dilibatkan Bahas KUA-PPAS

PRAYA, Tribunlombok.net– Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah (Loteng) meminta agar Pemerintah Kabupaten dan DPRD memperhatikan kondisi keuangan yang disalurkan ke desa. Terutama terkait kebijakan soal pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, dengan jumlah ADD yang disalurkan ke semua desa di Loteng saat ini, dinilai minim untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 itu. Yang mana, regulasi ini mengatur tentang kesejahteraan perangkat desa (Prades). Apalagi tahun ini terjadi pengurangan di semua desa dengan jumlah yang bervariasi dan dengan alasan adanya wabah Covid-19. Terhadap hal ini, FKD pun meminta agar dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) itu, rekan-rekan Kades dilibatkan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua FKD Kecamatan Batukliang, Agus Kusumahadi, Kamis (30/7/2020) bahwa kondisi keuangan desa terutama ADD tahun ini banyak pengurangan (minim). Padahal, jika melihat arah postur penggunaan ADD mulai 2020 ini, sangat banyak. Tetutama untuk menjalankan amanah PP nomor 11 tahun 2019 itu. Dimana, tahun ini Prades memiliki penghasilan tetap (Siltap) setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II a. Artinya, dengan diberlakukan PP tersebut, tentu ADD bakal terkuras habis. Sehingga untuk diperuntukan ke pos program lain, sangat minim. Sebab, disatu sisi dana perimbangan yang diterima oleh Pemkab yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah 10 persen itu tidak pernah meningkat. Terhadap hal ini, ia pun berharap agar pada tahun 2021 di pembahasan KUA-PPAS kondisi ini dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun keuangan di daerah.

“Ini persoalan kita di desa saat pelaksanaan PP 11 itu. Hampir semua desa dalam kondisi minus ADD-nya. Makanya mohon kami dilibatkan biar rekan-rekan dewan yang terhormat tahu kondisi kami di desa,” ungkap Kades Selebung ini usai menemui Ketua DPRD Loteng Kamis itu.

Dengan kondisi ini lanjut Agus, beruntung tahun ini ada kebijakan bupati untuk memberikan kelonggaran ke desa. Dimana, cukup dengan rekomendasi bupati, desa bisa menggunakan Dana Desa (DD) untuk diarahkan ke program pembinaan dan membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Hanya saja, ia khawatir jika rekomendasi bupati tersebut, hanya berlaku pada tahun ini saja. Karena penerapan PP 11 itu baru percobaan. Sehingga tidak ada yang menjamin tahun depan DD itu diperbolehkan lagi diarahkan seperti tahun ini. Jika tidak disikapi dari sekarang, dipastikan penyelenggaraan pemerintahan desa 2021 itu bakal lumpuh.

“Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai pada tahun 2021 kemudian tidak lagi berlaku rekomendasi bupati. Apalagi dengan wacana kementerian keuangan menghapus DD. Kami khawatir jika ADD ini tidak disikapi dan persentasinya hanya memakai skala minimal 10 persen dari jumlah dana perimbangan itu, bakal berakibat pada lumpuhnya penyelenggaraan pemerintahan desa,” terangnya.

Senada juga disampaikan Ketua FKD Kecamatan Jonggat, Sahim. Katanya, jika melihat kondisi keuangan desa terutama ADD ini, memang Pemkab tidak boleh lepas tangan apalagi abai. Sebab, ini kondisi real di desa dan semua Kades pusing serta mengeluh. Untuk itu, pihaknya pun menawarkan solusi agar bagaimana mulai tahun depan harus ada slot anggaran yang lebih dari APBD minimal 11 atau 12 persen dari keseluruhan DAU yang diterima Pemkab Loteng. Artinya, harus dipastikan pemenuhan ADD tidak lagi memakai angka minimal 10 persen dari DAU itu. Akan tetapi harus lebih. Dengan harapan tentu agar ke depannya berbagai pembiayaan yang bersumber dari ADD itu, bisa tercukupi.

“Kita kemarin juga sampaikan ke DPRD soal kewajiban Pemkab membayar BPJS bagi Prades melalui APBD. Ini tanggungan Pemkab sebenarnya tapi malah sekarang ini enam bulan dibebankan ke desa. Padahal regulasinya pertahun 2019 sudah diserahkan pembayarannya melalui APBD,” jelasnya.

Diutarakan Kades Nyerot tiga periode ini bahwa, terhadap kewajiban Pemkab membayar BPJS Prades ini membuat rekan-rekan Kades khawatir. Sebab, jika ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka hal ini tentu akan menjadi masalahan baru dan itu akan jadi temuan. Artinya, jangan sampai ini juga menjadi beban desa.

“Yang desa tanggulangi ini bertentangan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Seharusnya menjadi kewajiban APBD tapi kok malah dibayar melalui APBDes,” sentil mantan Ketua FKD Loteng ini.

Lebih jauh disampaikan Sahim bahwa, terhadap keinginan FKD untuk dilibatkan dalam pembahasan anggaran, menurutnya wajar. Sebab, sejak belasan tahun dirinya menjadi Kades, sangat mendambakan keberpihakan dewan untuk mengundang Kades dalam pembahasan anggaran. Kalaupun diundang, hanya beberapa kali saja, itupun saat hadir hanya diundang sebagai kapasitas untuk mendengarkan penyampaian pimpinan dewan saja. Artinya, diundang saat penetapan hasil saja. Padahal, akan lebih baik jika FKD diundang saat proses pembahasan di tingkat komisi atau Pansus. Agar apa yang disampaikan dewan, FKD punya hak suara. Sehingga, dari awal Kades paham apa makna dari disampaikan dewan. Baik untuk pembahasan soal anggaran maupun terkait aturan (Perda). “Ada banyak kebijakan rekan-rekan dewan yang bersentuhan dengan desa, kami sangat berharap bisa diundang,” pinta mantan anggota DPRD Loteng ini.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H Supli mengatakan, terhadap keluhan rekan-rekan Kades melalui FKD dan BPD melalui Forum BPD terhadap kondisi keuangan ADD-nya yang minim tahun ini, memang sudah diketahui. Hanya saja, itu terjadi bukan karena dewan maupun eksekutif tidak mau memperhatikan desa. Namun lebih pada kondisi keuangan daerah yang minim. Terlebih lagi saat ini mewabah Covid-19. Terhadap kondisi ini ia pun berharap rekan-rekan pemangku kebijakan di desa memakluminya. Selain itu, mengenai harapan FKD dan Forum BPD saat hearing beberapa hari lalu agar bagaimana tahun depan ADD ditambah, itu sah-sah saja karena ia memaklumi apa yang dirasakan dengan pemberlakuan PP 11 itu. Namun demikian, untuk saat ini pihaknya di dewan tidak bisa berbuat banyak soal anggaran ini. Kalaupun memungkinkan ada penambahan ADD, itu hanya bisa diketahui ketika melihat kondisi keuangan daerah akibat Covid-19 di bulan September mendatang.

“Ya kita paham kondisi mereka (pemdes, Red) dibawah atas berlakunya PP 11 ini. Tapi perlu kita selaraskan juga jika mau ditambah persentasi ADD ini dengan kemampuan daerah,” jelas Politisi PKS ini di rumahnya, Minggu (2/8/2020). (Tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan