Headline

Jelang Pilkades, DPMD Warning Calon Kades dan Perangkat Desa

PRAYA, Tribunlombok– Pergelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 16 desa di Lombok Tengah (Loteng) bakal digelar Rabu, 26 Agustus mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Tak terkecuali persiapan untuk menjaga kemungkinan terjadinya konflik berkepanjangan pra maupun pasca Pilkades. Salah satunya soal adanya informasi terkait adanya muncul janji politik sejumlah Cakades untuk merombak perangkat desanya (Prades) jika terpilih. Artinya, Cakades jangan sampai menjadikan pemberhentian dan pengangkatan Prades menjadi janji politiknya kepada Timses ataupun masyarakat secara umum. Sebab, janji politik seperti itu bakal menjadi gejolak baru di tengah masyarakat. Tidak itu saja, DPMD juga meminta Prades agar menjaga netralitasnya.

“Kami di DPMD sekadar menghimbau agar jangan jadikan janji pemberhentian dan pengangkatan Prades itu sebagai janji politiknya. Prades juga tolong jaga netralitasnya,” tegas Kepala DPMD Loteng, Jalaludin belum lama ini.

Jalal menegaskan bahwa, jika ingin pemerintahan di desa itu berjalan dengan baik tanpa harus gejolak, jangan sekal-kali mau memberhentikan dan mengangkat Prades tidak sesuai aturan. Apalagi hanya karena itu janji politiknya ketika kampanye dalam Pilkades. Apapun alasannya kata Jalal, pemberhentian dan pengangkatan Prades jika tidak sesuai aturan apalagi karena janji politik, tidak dibenarkan sesuai aturan yang ada. Baik Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017, Peraturan Bupati (Perbup) nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian Prades maupun aturan lainnya.

“Kalau mau memberhentikan Prades itu, kita kembalikan ke aturan. Karena mengundurkan diri, umur di atas 60 tahun, tersangkut hukum, meninggal dunia dan mendapat rekomendasi camat,” bebernya.

Dikatakan Jalal juga bahwa, ketika Kades yang berjanji demikian terpilih, itu bakal menjadi tuntutan Timses dan masyarakat. Sehingga hal itu malah menjadi kisruh baru dan membuat suasana di desa semakin tidak aman. Bahkan, bisa saja memicu aksi-aksi di kantor desa hingga menimbulkan gugatan di PTUN Mataram. Demikian juga, ketika janji itu dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aturan, juga bakal berdampak sama. Ia mencontohkan, seperti yang terjadi pada awal 2019 ketika banyak Kades yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pradesnya. Hingga akhirnya bupati mengeluarkan surat peringatan kepada mereka (Kades, Red). Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga digugat ke PTUN Mataram atas kebijakan itu. Dan tak sedikit dari mereka dinyatakan kalah.

“Ditahun pertama Kades itu menjabat, banyak program kerjanya salah satunya penyusunan RPJMDes. Jangan sampai karena hal tidak penting soal pemberhentian dan pengangkatan Prades, program itu tidak tuntas maksimal,” terangnya.

Jalal pun menambahkan, jika Cakades ingin meyakinkan para pemilih agar memilihnya dengan syarat memberhentikan Prades, ia sarankan agar dihindari. Artinya, sebaiknya yakinkan pemilih dengan cara adu gagasan, visi misi dan program strategis ke depan. Menurutnya, itu lebih meyakinkan masyarakat secara umum ketimbang janji demikian. Selain itu, yang jadi persoalan yakni Kades merasa tidak nyaman dengan Prades ketika masuk kantor, itu hal lumrah. Ia pun meminta agar Kades memakluminya. Namun sebenarnya, yang terpenting dari itu yakni bagaimana Kades bisa merangkul bawahannya. Karena ia yakin, ketika Kadesnya lain, Prades juga bakal loyal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diminta oleh Kades. Artinya, ketika terpilih, Kades mestinya berusaha merangkul masyarakat yang pro dan kontra. Karena itu tugas seorang pemimpin baru. Ia juga yakin, mereka (Prades) bakal bisa bekerjasama dalam membangun desa ke arah yang lebih baik.

“Soal pemberhentian Prades jadi janji politik, yang repot kami juga jadinya. Kalau ada Prades tidak mau loyal, kan ada namanya evaluasi sesuai yang diamanatkan oleh aturan. Jangan tiba-tiba main pecat memecat,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan pria kelahiran Desa Kawo ini bahwa,
menjelang Pilkades ini, ia juga menghimbau Prades untuk tidak ikut nimbrung dalam politik praktis Pilkades. Ia meminta agar Prades bersikap netral dan sebaiknya fokus pada pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan tupoksinya. Hal ini ia sampaikan karena dari sekian kali pihaknya menggawangi Pilkades, ada beberapa catatan dan evaluasi yang diperoleh. Salah satunya berkaitan dengan banyaknya Prades yang tidak netral. Prades kata Jalal, ikut-ikutan terjerumus dalam politik praktis di tingkat akar rumput tersebut. Hal tersebut diketahui karena banyak aduan, laporan dan pembuktian yang pihaknya terima dari masyarakat. Mestinya, jika secara pribadi Prades mendukung seseorang, silakan saja karena Prades memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih. Namun demikian, untuk terlibat politik prakris dengan cara mengajak, mengkondisikan, mengkampanyekan dan upaya lainnya yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu Cakades, itu sangat bertentangan dengan regulasi yang ada. Baik Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Perbup dan lainnya.

“Sebaiknya Prades bersikap netral saja. Tidak usah mau ikut-ikutan dalam politik praktis,” tandasnya. (Tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan