Headline

Bakal Jadi Agenda Rakernas, PPDI Perjuangkan Terbitnya Regulasi NIPD

PRAYA, Tribunlombok.net–Perjuangan organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa (Prades) terus dilakukan. Setelah sebelumnya sukses memperjuangkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 yang mengatur tentang kesekahteraan Prades. Kini PPDI pusat bersama PPDI provinsi dan kabupaten sedang berjuang agar pemerintah pusat mempercepat penerbitan aturan yang mengatur agar semua daerah mengeluarkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

Seperti yang diutarakan Sekretaris PPDI Loteng, Adnan Muksin kepada Tribunlombok.net, kemarin. Dikatakan Adnan bahwa, sesuai edaran pengurus PPDI pusat usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekkab) beberapa waktu lalu, diakuinya ada beberapa kesepakatan terkait perjuangan Prades. Salah satunya yakni memperjuangkan percepatan penerbitan regulasi mengenai NIPD. Terhadap hal tersebut, Adnan mengaku bahwa soal NIPD tersebut bakal menjadi agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dalam waktu dekat. Seperti halnya ketika pihaknya memperjuangkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 tentang peningkatan kesejahteraan Prades. Dimana, mulai tahun ini PP tersebut mulai diberlakukan.

“Pak Ketum dan Sekjen PPDI pusat bersama beberapa pengurus provinsi sudah melakukan audensi dengan Kemendagri Kamis (30/7/2020) lalu,” ungkap Sekjen yang juga pengurus PPDI Pusat ini.

Adnan Muksin juga menambahkan, adapun beberapa permohonan yang disampaikan saat audensi diantaranya, permintaan agar Pemkab menerbitan NIPD yang berbasis dari database PPDI,penegasan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Prades, penggunaan seragam khusus Prades dan penggajian staf desa yang setara dengan Prades. Selain itu kata Adnan, untuk mempertegas audensi tersebut, Kemendagri juga telah melayangkan surat ke semua bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Dimana, surat itu perihal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Surat tersebut juga sebagai tindkalanjut dari meningkatnya intensitas pengaduan terkait kebijakan Kades memberhentikan Prades diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena bagi Kemendagri, kebijakan tersebut berdampak pada banyakya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) antara Kades dan Prades.

“Kalau saya baca surat Kemendagri itu, banyak pertimbangannya memang. Selain banyaknya sengketa di PTUN, juga dinilai menyebabkan terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa,” sebutnya.

Lebih jauh disampaikan Sekdes Barebali ini bahwa, selama ini PPDI terus berjuang untuk kesejahteraan mulai dari tingkatan pusat sampai daerah. Selain itu, PPDI juga tetap melakukan perlindungan kepada rekan-rekan Prades yang diberhentikan tidak sesuai aturan. Artinya, aturan sudah jelas tertuang dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017. Jangan sampai malah itu dilanggar seolah tanpa beban.

“NIPD ini jadi perjuangan kita lagi. Tapi soal penegasan Kemendagri agar Pemkab melakukan pembinaan dan pengawasan, ini juga mohon jadi perhatian Pemkab juga,” tandasnya. (tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan