Headline

LRI-NTB Sebut Banyak Lahan KEK Mandalika Belum Dibayar

PRAYA,Tribunlombok.net–Konflik antara pemilik lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dengan pemerintah dalam hal ini Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) masih saja bergulir. Rupanya, persoalan tersebut melibatkan banyak kalangan yang bersentuhan dengan puluhan hektare lahan di sana. Tak terkecuali juga beberapa lembaga yang mendapat mandat dari pemilik lahan untuk mengadvokasi sengketa dengan ITDC selaku pengelola di KEK Mandalika. Salah satunya yakni Lembaga Reclassering Indonesia (LRI) NTB.

Seperti yang disampaikan Ketua Bidang Hukum LRI-NTB, Lalu Supartum dalam rilisnya bahwa, LRI merupakan institusi kemanusiaan bersifat profesional, independen dan non politik yang bergerak dalam bidang pengembalian harkat martabat manusia melalui penegakan dan perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Terhadap keputusan membantu sejumlah warga pemilik lahan yang masuk KEK Mandalika, dirinya mengaku merasa terpanggil untuk membantu warga yang bersengketa dengan pihak ITDC. Karena menurutnya sebagian besar warga masyarakat pemilik lahan yang bersengketa dengan pihak ITDC di lahan yang mereka klaim tidak bisa baca tulis/buta huruf dan tidak mengerti hukum. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menarik keuntungan pribadi maupun kelompoknya sendiri.

“Mohon pihak ITDC untuk memperhatikan hak-hak pemilik lahan biar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga menganggap selama ini sebagian besar pemilik lahan telah dibodohi dan dibohongi terkait sengketa lahan milik mereka dengan pihak ITDC. Sehingga dalam persoalan ini, Supartum mengatakan bahwa LRI-NTB tetap mengedepankan dialog untuk menyelsaikan permasalahan demi menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusifitas di wilayah KEK Mandalika. Dengan harapan agar permasalahan sengketa lahan antara warga dan ITDC tidak dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompoknya. Terlebih, menjelang pelaksanaan tahapan Pilkada di Loteng seperti saat ini. Terlebih lagi, MotoGP bakal dihelat pada tahun 2021 mendatang. Karena bagaimanapun juga, LRI-NTB juga merupakan mitra terdekat kepolisian. Untuk itu, pihaknya berkewajiban mendukung program pemerintah.

“Tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung pembangunan di KEK ini. Makanya kita harus jaga kondusifitas. Tapi itu tadi, jangan sampai ada pemilik lahan yang dibohongi,” terangnya.

Supartum juga menambahkan, pihak LRI juga sangat mendukung pembangunan sesuai dengan program pemerintah pusat di KEK Mandalika, demi kemajuan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat secara luas. Akan tetapi, pihak ITDC dan pemerintah juga diharapkan memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan mempercepat proses penyelesaian masalah sengketa lahan tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses percepatan pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika. (Tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan