Headline

Gerak Bersama Stop Perkawinan Anak, BaKTI Gelar Talkshow

Lombok Timur
Tribunlombok.net – Dalam Rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Timur, Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU bekerja sama dengan GOW dan Dharmawanita Kabupaten Lombok Timur melaksanakan kegiatan Talkshow Pencegahan Perkawinan Anak. kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Gedung Wanita Selong. Setiap tahunnya kampanye ini dimulai dari tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia dan berakhir pada 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.
Pemilihan tema tersebut tidak terlepas dari kondisi Lombok Timur, dimana angka Perkawinan cukup tinggi dan menjadi penyumbang tertinggi di pulau Lombok. selain itu juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang dampak buruk perkawinan pada usia anak serta menyebarkan informasi tentang aturan dan perundangan terkait dengan perkawinan baik secara hukum negara dan secara adat. Hadir sebagai Narasumber pada Talkshow tersebut adalah perwakilan dari DP3AKB, Ketua Pengadilan Agama Kabpaten Lombok Timur serta Majelis Adat Paer Timuq. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, organisasi wanita, LSM, penggiat sosial, paralegal, Forum Anak, Forum Kadus dan Forum Kepala Desa.
Dalam Sambutannya, Kepala DP3AKB Kabupaten Lombok Timur, drg. Asrul Sani, menyampaikan bahwa permasalahan perkawinan usia anak adalah pendidikan yang rendah serta kesejahteraan yang sangat kurang. Perkawinan usia anak memberikan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan kesehatan. Selain itu ditambah lagi dengan resiko bagi anak perempuan untuk mengalami kekerasan dan tertular berbagai penyakit menular. “untuk itu saya mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama peduli dan mencegah terjadinya perkawinan anak”. hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Fatiyah, Narasumber dari DP3AKB, bahwa untuk melakukan tindak pencegahan ini Pemerintah daerah telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti LSM, Kepolisian, OPD, serta Rumah Sakit yang tergabung dalam P2TP2A.
Lalu Malik Hidayat sebagai perwakilan Majelis Adat Paer Timuq menyatakan bahwa segala bentuk aturan dalam adat khususnya tentang perkawinan tidak ada yang bertentangan dengan aturan agama ataupun hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak alasan bahwa adat menjadi salah satu faktor penyebab atau penghambat penerapan UU tentang perkawinan . “Mari kita bersama hentikan stigma negatif tentang adat. Karena adat mengatur dengan sangat baik bagaimana perkawinan dilaksanakan serta bagaimana adat juga memperlakukan perempuan. Tentu saja ini merupakan wujud perlindungan bagi perempuan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita secara turun temurun”.
Sementara Pak Gunawan, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur sangat optimis bahwa dengan UU No 16 tahun 2019 dapat berdampak positif pada jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Agama. ( tl-02 )

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ten + eighteen =