Headline

Kasta NTB : OTT Fasilitator RTG Bukti ada Oknum yang Bermain. Tuntaskan!

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Kasta NTB mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh jajaran Polres Loteng terhadap tiga orang oknum fasilitator yang terbukti menerima uang dari aplikator atau perusahaan yang akan mengerjakan Rumah Tahan Gempa (RTG) di wilayah kecamatan Batukliang Utara tepatnya di desa Teratak. Hal ini membuktikan bahwa persoalan Rehab rekon ini penuh intervensi, rekayasa, dan intimidasi oleh oknum oknum yang mamanfaatkan kesempatan mencari keuntungan pribadi. Dana rehab rekon untuk lombok tengah yang mencapai angka 190 miliar rupiah tentu dilihat sebagai peluang untuk dikapitalisasi untuk memperoleh keuntungan sepihak kata Pembina kasta NTB Lalu Wink haris.

Kita tentu berharap ke depannya aparat penegak hukum akan mampu mengungkap pihak pihak lainnya yang bahkan terindikasi melalui kekuatan kekuasaan berkolaborasi untuk mengkooptasi pembangunan rumah gempa ini melalui intervensi kekuasaan memuluskan satu pihak saja katanya berharap.
Adanya OTT fasilitator oleh APH menjadi harapan kita setidaknya bisa mereduksi permainan oknum melalui kekuasaan yang dimiliki untuk tidak lagi secara vulgar mengkoordinir sekaligus mengintimidasi kelompok masyarakat penerima manfaat melalui institusi yang ada untuk mengabaikan aturan tegasnya. Semangat rehab rekon paska bencana gempa ini adalah mempercepat pembangunan RTG agar masyarakat yang terkena dampak dapat segera menempati rumah bantuan pemerintah tersebut, tetapi jangan pula situasi itu dimanfaatkan untuk menekan masyarakat untuk diarahkan menerima satu jenis RTG saja agar asumsi adanya kongkalikong antara pengusasa dan pengusaha pemodal besar tidak muncul di publik. Kita tentu menginginkan semua pihak harus menjadikan kepentingan rakyat penerima manfaat sebagai hal yang paling utama bukan soal lainnya termasuk kemungkinan adanya setoran dari aplikator luar daerah yang juga pemodal besar untuk memonopoli pengerjaan RTG tersebut jelas Lalu Wink.
Munculnya transaksi suap antara banyak pihak di lapangan tidak lepas dari situasi yang diciptakan oleh institusi pemerintah yang terlibat di dalam proses dan tahapan rehab rekon tersebut dimana mereka diberi ruang sangat luas untuk melakukan intervensi dan intimidasi untuk mengarahkan pokmas menerima satu aplikator saja, padahal sesuai juklak juknis yang ada masyarakat penerima manfaatlah yang harus menentukan sendiri jenis RTG dan dengan aplikator siapa mereka akan berkontrak, tetapi akibat dari intervensi yang sangat masif di lapangan mengakibatkan aplikator dan fasilitator terpaksa harus melanggar hukum dan aturan untuk membuat deal deal untuk meloloskan semua. Maka mari kita kembalikan ke regulasi yang ada saja sehingga tidak ada ruang bagi pihak pihak yang ingin mengkapitalisasi urusan rehab rekon ini masuk dan melanggar hukum dan aturan kata Lalu Wink.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nine − 4 =