Headline

Harga Tidak Stabil, Bukti Lemahnya Kebijakan Daerah

LOMBOK

Tribunlombok.net – Harga beberapa kebutuhan pokok selalu tidak stabil pada waktu-waktu tertentu. Seperti pada hari raya Idul Fitri, Hari raya Idul adha, Maulid Nabi bahkan pada saat Natal dan Tahun baru.
Cerita dan kejadian semacam ini selalu terjadi tiap tahunnya. Bahkan seperti yang ditulis di laman Lombok Post, rabu 6 Nopember 2019. Hal ini seperti cerita lama yang berulang dan berulang lagi. Pun begitu, pada perayaan maulid Nabi tahun ini. Beberapa kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik.
Padahal beberapa komoditi kebutuhan pokok tersebut merupakan komoditi unggulan NTB. Bahkan, kita sudah bercerita kemana mana bahwa NTB sudah swasembada. Tidak hanya itu, kita sudah mampu menjadi pemasok bagi beberapa daerah lain di Indonesia.
Sebut saja contohnya Cabe, Bawang merah dan Beras. Produksi Cabe kita tahun ini mencapai 91.024 ton sedangkan kebutuhan akan cabe hanya 11.408 ton pertahun, sehingga kita surplus 79.597 ton. Pun demikian dengan komoditi Bawang merah, tahun ini kita mampu memproduksi 103.536 ton. Jumlah kebutuhan akan bawang merah sebanyak 33.239 ton, sehingga kita surplus 70.297 ton. Sementara untuk beras. Tahun 2019 ini NTB mampu memproduksi sebesar 2,2 juta ton, sedangkan kebutuhann akan beras mencapai 531 ribu ton, sehingga NTB surplus beras sebesar 876.447 ton.
Selain komoditi itu, untuk daging ayam dan daging sapi, NTB pun masih surplus. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa sejak Januari tahun 2019, jumlah DOC yang masuk ke NTB mencapai 40.183.504 ekor. Demikian pula dengan daging sapi. NTB mampu menyuplai kebutuhan daging sapi bagi 18 propinsi di seluruh Indonesia.
Akan tetapi, harga kebutuhan akan semua komoditi diatas merangkak naik di bulan ini. Sebut saja harga beras yang awalnya 9.000 per kilogramnya naik menjadi 9.500 per kilogram. Harga daging ayam yang semula Rp 25 ribu per kilogramnya sekarang sudah merangkak menjadi Rp 47 ribu per kilogramnya.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan NTB, bahwa harga kebutuhan beberapa komoditi yang naik disebabkan oleh beberapa hal seperti semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengatasi hal ini yaitu dengan mengadakan operasi pasar dan menggelar pasar murah.
Kebijakan ini merupakan kebijakan tahunan dan kebijakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga menurut Peneliti dari Lombok Research Center (LRC), Bapak Maharani bahwa harga yang tidak stabil merupakan bukti lemahnya dan kurang efektifnya kebijakan dari Pemerintah Daerah.
Seharusnya pemerintah daerah belajar dari kejadian-kejadian tahun sebelumnya. Bahkan bisa kita katakan bahwa kejadian seperti ini merupakan kejadian wajib setiap tahunnya di hari-hari besar keagamaan. Namun kenapa pemerintah daerah tidak mampu membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, ungkap Maharani.
Dan yang menarik dari model rantai nilai komoditi yang ada menurut Maharani adalah, Pemerintah Daerah hanya akan membuat terobosan dengan cepat ketika harga melambung tinggi. Kita tidak pernah membuat kebijakan yang konkrit pada saat harga rendah. Artinya, kita hanya memikirkan dan mendorong kebijakan yang menjamin konsumen. Namun pada saat harga anjlok kita tidak pernah berfikir bagaimana nasib produsennya. Padahal ini menyangkut masyarakat NTB sendiri sebagai produsen. Dan komoditi-komoditi ini merupakan komoditi unggulan daerah. Masyarakat NTB yang terlibat dalam rantai proses Produksi ini akan mampu menciptakan lapangan kerja sampai 35% dan mampu menyumbang PDRB bagi NTB sampai 26%.
Pemerintah daerah disini harus peka dan mampu menempatkan dirinya dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan dua pihak ini, ungkap Maharani menutup diskusi.

Maharani, SP

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 3 =