Headline

Tahun 2022, 160 Unit Bantuan RTLH Dibangun Tersebar di Lombok Tengah

Kepala Bidang (Kabid) Tata Perumahan, dan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, M.Rusdi

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Sebanyak 160 unit bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat tidak mampu pasa tahun 2022 ini akan dibangun tersebar di sepuluh kecamatan di Lombok Tengah (Loteng).

Kecamatan yang menjadi lokasi bantuan ini antara lain; Kecamatan Praya di desa Mertak Tombok, Barat di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Daya di Desa Ungga, Kecamatan Pringarata di Desa Sisik, Kecamatan Batukliang Utara di Desa Karang Sidemen, kecamatan Batukliang di Desa Barebali, Kecamatan Praya Tengah di Desa Batu Nyala, Kecamatan Pujut di Desa Mertak, Kecamatan Kopang di Monggas, Kecamatan Janapria di Desa Durian.

Dari sepuluh Desa itu terdapat 16 unit perdesa. Sehingga, saat ini pihak dinas penyalur tengah mempersiapkan sejumlah administrasi yang masih perlu untuk dilengkapi.

“Kita sudah mulai sosialisasi, tapi kalau mulai secara fisik belum. Kita masih persiapan pemebentukan KPB (Kelompok Penerima Bantuan red), mengurus administrasinya. Tapi kita harapkan pertengahan bulan ini sudah dapat dimulai,” kata Kepala Bidang (Kabid) Tata Perumahan, dan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, M.Rusdi saat ditemuai wartawan di kantornya, Pada Selasa (07/05/22).

Untuk mekanisme pengerjaannya sendiri saat ini tidak menggunakan sistem tender. Melainkan akan di lepas kepada KPB untuk menunjuk UD yang dapat memenuhi kebutuhan matrialnya.

“Sistem pengerjaan ini tanpa teder, atau memakai sistem sewakelola. Kita memberikan dana ke masyarakat, dan sistem pendroping barangnya itu tetap akan kita kawal,” ujar Rusdi.

“Dan kelompok itu yang mencari tempat membelanjakan barangnya,” sambung Rusdi.

Untuk sistem pembayarannya sendiri, akan dilakukan setelah pengerjaan mencapai 50 persen dan untuk pembayaran kedua setelah pengerjaan mencapai 100 persen.

Dengan aturan yang seperti demikian, maka dengan otomatis yang dapat mendroping barang dalam pengerjaan ini bukan sembarang UD. Maka diperlukan toko bangunan yang memang mampu dan sanggup untuk ikut berkontribusi dalam pengerjaan ini.

“Sistem pembayaran dari pengerjaan ke UD ini juga dapat dicairkan setelah pengerjaan mencapai target yang memang sudah ditentukan melalui juknak juknis yang sudah diatur dari pemerintah pusat,” tutupnya. (tl-02)

Related Posts

Tinggalkan Balasan