Headline

Konsorsium LSM Loteng Minta Anggaran Penanganan Stunting Ditingkatkan

Lombok TengahTribunlombok.net — Tingginya angka stunting atau manusia kerdil di Lombok Tengah, yang merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan masyarakat miskin, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, dalam hal ini Pemda Loteng. Terkait dengan hal tersebut, Selasa ( 9/7/2019 ) puluhan aktifis yang tergabung dalam Konsorsium LSM Loteng melakukan hearing dengan pihak DPRD Loteng. Mereka datang untuk mendesak kepada Pemda agar postur anggaran di APBD Loteng 2020 nanti, supaya memperhatikan bagaimana kesejahteraan rakyat. Seperti misalnya Pemda diharapkan untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penanganan stunting tahun 2020 mendatang. Terlebih pihak Konsorsium LSM Loteng mendapatkan informasi jika anggaran untuk penanganan kemiskinan sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau dengan kata lain jauh berkurang.
Kordinator konsorsium LSM Lombok Tengah, Saipul Muslim,S.Pt menegaskan bahwa angka kemiskinan di Lombok Tengah pada tahun 2018 mencapai 13,87 persen dan turun sekitar 1,4 persen lebih dari tahun 2017 yang saat itu mencapai 15,31 persen. Dengan melihat hal ituu tentunya semua pihak terus saling terpadu dalam penurunan angka kemiskinan dengan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan.“Hanya saja kami merasa sangat kaget ternyata anggaran untuk menanggulangi kemiskinan sangat jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita berharap penanganan kemiskinan dan stunting ini terus menjadi perhatian dari pemerintah,”ungkap Saipul Muslimin, dihadapan sejumlah anggota Dewan Loteng yang menerima mereka.Disampaikan bahwa untuk legislatif atau DPRD dan eksekutif, diharapkan untuk memaksimalkan kebijakan anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin. Terlebih jauh sebelumnya pada tahun 2013 Pemda sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang merupakan salah satu turunan dari Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang kemudian diperbaharui oleh Perpres nomor 96 tahun 2015. “Jadi dari segi regulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin sudah didukung secara hukum, dari pusat hingga daerah,”tegasnya.Lebih jauh disampaikan, bahwa untuk sasaran program kemiskinan, bahwa pemerintah pusat melalui TNP2K dan kementerian sosial mengeluarkan data yang merupakan hasil PBDT BPS tahun 2015 yaitu basis data terpadu (BDT). Dimana BDT ini mencakup sekitar 84 indikator atau variabel kesejahteraan masyarakat.“Untuk Lombok Tengah, Kemensos mengeluarkan SK Nomor 71 tahun 2018 tentang data BDT yang berjumlah 183.333 RT. Mulai dari yang paling miskin, miskin sampai rentan miskin. Data tersebut adalah 60 persen jumlah RT masyarakat Lombok Tengah secara keseluruhan,”terangnya.Disampaikan juga, dalam data BDT sudah sangat jelas nama dan alamat, juga bisa dilihat tentang kondisi rumah masyarakat miskin, pekerjaanya, akses air bersih, apakah ada listerik atau tidak serta berbagai kondisi lainnya. “Untuk itu kita sangat berharap agar Pemda bisa memperhatikan bagaimana anggaran dalam menanggulangi berbagai persoalan yang ada saat ini,”tambahnya.Terlebih dalam menangani masalah stunting, dimana dari data riset pemerintah pusat bahwa sekitar 31,05 persen balita di Lombok Tengah yang mengidap stunting atau sekitar 30.000 anak dari data sekitar 94.000 anak umur 0-5 tahun pada 2018 lalu. “Artinya masih banyak anak- anak Lombok Tengah yang terkena stunting. Padahal tahun 2018 Pemda juga sudah membuat Perbup nomor 51 tahun 2018 tentang percepatan penanggulangan stunting,”tambahnya.Menanggapi hal itu, wakil ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi menegaskan bahwa sejatinya sinergitas masing- masing OPD harus dilakukan dalam menangani kemiskinan, dimana memang untuk tahun 2020 anggaran untuk menangani kemiskinan mencapai Rp 27 M. Dimana kondisi itu sangat jauh dan masih kurang jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya.Oleh karenanya, salah satu cara yang bisa ditempuh sebagai solusi yakni dengan mengatasi pengangguran terbuka ini. Kita memberikan rekomendasi agar para CTKI kita harus dipastikan mendapat pelatihan sebelum berangkat, termasuk bagaimana kesiapan sumber daya kita dalam menyiapkan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Mandalika. Setidaknya dalam setahun bisa kita cicil 1000 warga kita untuk bisa bekerja, pungkasnya. ( tl-02 )

Related Posts

  1. Pingback: female viagra
  2. Pingback: online casino
  3. Pingback: pala casino online
  4. Pingback: vardenafil online
  5. Pingback: levitra dosage
  6. Pingback: levitra canada
  7. Pingback: cialis mastercard
  8. Pingback: Buy cialis online
  9. Pingback: canadian pharmacy
  10. Pingback: cialis for sale
  11. Pingback: viagra 50mg
  12. Pingback: price of viagra
  13. Pingback: otc viagra
  14. You can certainly see your skills in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart. “History is the version of past events that people have decided to agree upon.” by Napoleon.

  15. Thanks , I’ve recently been searching for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

  16. I just want to mention I am all new to blogging and site-building and absolutely loved you’re web-site. More than likely I’m planning to bookmark your website . You certainly have wonderful well written articles. Regards for sharing your blog.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

14 − fourteen =