Headline

Dari Sidang Paripurna Dewan, Bupati Lombok Tengah Sampaikan KUA dan PPAS APBD 2021

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, SH menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah, Tahun Anggaran 2021 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Lombok Tengah, Jumat (9/10/2020). Target penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.2.302.843.137.000,00.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Loteng, M.Tauhid, dihadiri para Wakil Ketua beserta anggota DPRD Loteng, Forkompinda, Sekwan dan para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Tengah, H.Moh Suhaili FT,SH menyampaikan bahwa, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan APBD diawali dengan kesepakatan antara pemerintah daerah (Pemda) dengan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Secara substansi kata Bupati, kebijakan umum APBD merupakan dokumen kebijakan Pemda yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan rencana APBD, memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran. kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan ketersediaan anggaran.

Dalam proses tahapan penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021, sebagai tindak lanjut dari rencana kerja Pemda tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan RPJMD  periode 2016-2021, yang telah disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi NTB, serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Lombok Tengah serta mempertimbangkan pula potensi dan kondisi daerah.”Dokumen rancangan KUA dan PPAS APBD  tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas pada agenda pembahasan lebih lanjut guna mendapatkan kesepakatan,” terang H. Moh Suhaili FT.
Lebih lanjut Bupati Lombok Tengah menyampaikan bahwa, rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 mengalami keterlambatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, tentunya bukan tanpa alasan. Keluarnya beberapa regulasi terbaru yang wajib diimplementasikan dan menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2021, meliputi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, memerlukan waktu untuk adaptasi dan penyesuaian serta terlambat terbitnya permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021.

“Tahun 2021 merupakan tahun anggaran terakhir dalam pelaksanaan periode RPJMD 2016-2021, sehingga diharapkan keseluruhan target yang telah ditetapkan dapat tercapai, dengan penambahan prioritas terhadap pemulihan ekonomi pasca bencana non alam Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut merupakan tantangan dalam pengelolaan APBD tahun 2021, karena dampak Pandemi Covid-19 selain menambah kebutuhan belanja dalam rangka penanganan dan pencegahan serta upaya pemulihan ekonomi, berpotensi pula terhadap penurunan kemampuan keuangan daerah akibat berkurangnya potensi target PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi,”kata H. Moh Suhaili FT.
Pada kesempatan tersebut Bupati memaparkan bahwa, secara umum kebijakan penganggaran pendapatan daerah Pemda Lombok Tengah tahun anggaran 2021 telah didasarkan atas hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah, realisasi target penerimaan pendapatan daerah beberapa tahun anggaran sebelumnya, dengan mempertimbangkan pula perkembangan perekonomian yang mengalami tekanan akibat pandemi covid-19, maka target penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.2.302.843.137.000,0.

Secara struktur anggaran, sumber pendapatan daerah dalam rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 telah disesuaikan dengan regulasi terbaru, terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Target pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar RP.218.569.434.500,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.7.273.469.598,00 dari target pendapatan asli daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020, yaitu sebesar Rp.225.842.904.098,00. Penurunan target terjadi pada beberapa obyek pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun dari hasil pengelolaaan kekayaan daerah yang dipisahkan. sedangkan pada obyek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, khususnya yang bersumber dari pendapatan blud dan pendapatan dana kapitasi JKN, justru mengalami peningkatan. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat bersumber dari dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa.

Target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.640.814.171.000,00, meliputi dana transfer umum – dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana transfer umum – dana alokasi umum dan dana transfer khusus – dana alokasi khusus. target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana insentif daerah tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.27.055.424.000,00, dan dana desa sebesar Rp.209.212.859.000,00. Pendapatan transfer antar-daerah yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2021 bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak daerah Provinsi NTB sebesar Rp.97.719.260.500,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.109.471.988.000,00, meliputi pendapatan hibah IPDMIP, hibah air limbah setempat, hibah air minum perdesaan, sumbangan pihak ketiga serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pendapatan hibah dana BOS Satdikdas.
Dalam rangka menjaga konsistensi dan mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kebijakan belanja daerah yang direncanakan pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2021. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2021 adalah :
Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji/tunjangan dan kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman pada PT. Sarana multi infrastruktur. Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah NKRI. Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Menitikberatkan alokasi belanja daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Selain beberapa prioritas belanja tersebut di atas, terdapat pula beberapa belanja yang sudah diarahkan peruntukkannya berdasarkan sumber pendapatannya seperti dana alokasi khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil pajak rokok, dana insentif daerah, dana desa dan lain sebagainya. Pengalokasian belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun anggaran 2021, juga disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro dengan mempertimbangkan perkembangan dampak Pandemi Covid-19, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan pembangunan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. besarnya anggaran belanja daerah akan diselaraskan dengan besarnya anggaran pendapatan daerah yang telah direncanakan.
pada tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan anggaran belanja daerah sebesar Rp.2.280.843.137.000,00.

Secara struktur anggaran, rencana belanja daerah dalam rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 telah disesuaikan dengan regulasi terbaru, terdiri dari : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja operasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.710.644.102.614,00, meliputi :
a. Belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp.942.623.211.729,00, yang diarahkan antara lain untuk penyediaan anggaran gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai asn, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Belanja barang dan jasa yang direncanakan sebesar rp.620.026.591.412,00, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam rpjmd pada skpd terkait.
c. Belanja bunga yang direncanakan sebesar Rp.4.767.062.477,00, yang diarahkan untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada pt. sarana multi infrastruktur.
d. Belanja hibah yang dianggarkan sebesar Rp.142.178.545.996,00, meliputi belanja hibah yang direncanakan untuk pengalokasian dak non fisik, belanja operasional penyelenggaran paud bagi paud swasta dan pendidikan kesetaraan bagi PKBM, belanja hibah dana bos yang akan diterima oleh satdikdas negeri, belanja hibah pamsimas, belanja hibah kepada beberapa organisasi yang berbentuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbadan hukum indonesia, serta belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
e. Belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp.1.048.691.000,00, diarahkan untuk pembayaran atas klaim layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan JKN (JKN Non Kuota).

Belanja modal yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. belanja modal yang direncanakan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.230.434.141.686,00 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset tidak berwujud.
Belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. belanja tidak terduga dianggarkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.560.000.000,00. Belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada kepada pemerintah desa. belanja transfer direncanakan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.337.204.892.700,00, terdiri dari :
Belanja bagi hasil yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, direncanakan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2021 atau sebesar Rp.9.628.655.000,00. Belanja bantuan keuangan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021 yaitu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp. 327.576.237.700,00, meliputi alokasi dana desa, dana desa dan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan untuk trantib dan pengurus rumah ibadah.

“Selanjutnya berdasarkan rencana Pendapatan Darah dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana yang telah saya sampaikan tersebut, terdapat selisih positif atau surplus anggaran sebesar Rp.22.000.000.000,00. Surplus anggaran tersebut direncanakan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan daerah, yaitu kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp. 22.000.000.000,00. Selanjutnya dengan didasarkan pada rencana kebijakan penganggaran sebagaimana yang telah saya sampaikan tersebut, maka secara struktur, sisa lebih pembiayaan (Silpa) tahun berkenaan atau tahun anggaran 2021 dalam posisi berimbang,”jelas H.Moh Suhaili FT.

Dalam kesempatan tersebut, H.Moh Suhaili FT juga menyampaikan informasi pasca persetujuan rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2021 untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 29 september 2020.

Hal terpenting yang berpengaruh langsung terhadap formulasi APBD adalah besaran anggaran belanja negara, khususnya yang mengarah pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal perimbangan keuangan telah mengumumkan informasi resmi rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik yang mencakup bidang dak fisik reguler dan bidang dak fisik penugasan; dana alokasi khusus nonfisik dengan penambahan menu dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, dana ketahanan pangan dan pertanian; dana insentif daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah, serta dana desa yang berfokus pada pemulihan perekonomian desa, dan mendukung pengembangan sektor prioritas.”Berdasarkan informasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut, secara besaran target pendapatan daerah yang telah disusun dalam rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 harus dilakukan penyesuaian.

Selisih besaran proyeksi target dalam rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 dengan rincian transfer ke daerah dan dana desa terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar Rp.116.067.237.000,00. Kondisi tersebut mengharuskan adanya pengambilan kebijakan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah yang telah direncanakan dalam rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, dan akan menjadi bagian dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021 di tingkat Badan Anggaran,” jelas Bupati. (tl-02/adv)

Related Posts

Tinggalkan Balasan