Headline

Kades Minta e-Warong Sebagai Suplayer BPNT, Bukan Agen BRIlink

Kepala Desa Pandan Indah, Anhar Ditya

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik yang sedianya digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank, namun kenyataannya yang terjadi dilapangan bukan e-warong yang menjadi agen suplayer, melainkan dikerjakan oleh agen BRIlink. Hal ini mendapat protes dari para Kepala Desa yang ada di Lombok Tengah.

Kepala Desa Pandan Indah, Anhar Ditya menyampan bahwa, penyaluran Konsep awal di bentuknya Elektonik Warung Gotong Royong ( e-warong ) adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi warga yang memang nota Bene nya sebagai penjual sembako di tingkat desa oleh Dinas Sosial, namun fakta di lapangan ternyata tidak, di mana penyaluran BPNT ini di monopoli oleh Agen BRIlink yang sebagiannya mereka sebagai pengusaha yang sudah maju dan bermodal, bahkan banyak dari mereka yang pada awalnya sebagai pengusaha bangunan, percetakan, pakaian dan lainnya, ikut serta dalam menjadi suplayer pencairan BPNT ini. Bahkan kalau kita kembali pada persyaratan awal, semua Desa mengajukan rekomedansinya ke pada dinas Sosial Lombok Tengah untuk di ajukan e-warong yang memang notabenenya sebagai penjual sembako di tingkat masyarakat sebagai suplayer BPNT, yg memang di anggap layak untuk di jadikan mitra pemerintah dlm penyaluran BPNT tersebut.
Oleh karna itu saya selaku Kades Pandan Indah dan semua kepala desa di Lombok Tengah, dengan tegas meminta Dinas Sosial atau pihak terkait untuk mempertimbangkan kembali terhadap kebijakan pemerintah yang ikut melibatkan agen BRIlink sebagai suplayer BPNT, karena semua kepala desa di Loteng tidak pernah merekomendasikan agen tersebut sebagai suplayer di desa dalam proses pengambilan BPNT tersebut kepada KPM atau kelompok penerima manfaat.
Oleh Karenq itu kepada dinas Sosial melalui Kementerian Sosial juga sangat mengapresiasi terhadap usulan semua kepala desa se kabupa se-Lombok Tengah, untuk membicarakan ulang terkait aturan ini dengan pihak Perbankan yang dalam hal ini BRI.
Kalaupun ada kewenangan dari pihak BRI, tentu harus kembali kepada konsep awal terbentuknya e-warong ini, yaitu sebagai salah satu agen suplayer penyaluran BPNT ke pada KPM dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian warga, termasuk juga memberdayakan masyarakat setempat.
Banyak dari kalangan KPM atau kelompok penerima manfaat ini Karena

Sementara sampai saat ini e-warong tidak berfungsi, karena alat dan fasilitas tidak ada. Diantaranya seperti alat edisi nya belum di berikan, sehingga semua warga lari ke BRIlink, miskipun ada di luar Desa.
Kondisi ini juga sudah sangat jauh sekali dari harapan warga, dimana proses pelayanan pemberian bantuan BPNT ini di lakukan di luar desa, sehingga mereka butuh alat transportasi untuk menjangkaunya. Dengan demikian kami meminta kepada semua sticholder yg ada baik dari kementerian sosial, dinas Sosial dan pihak perbankan, untuk meninjau kembali atas kebijakan yg saat ini berlaku. Mengingat dengan tegas semua kepala desa se kabupaten Lombok Tengah menolak untuk melibatkan pihak BRIlink yang ikut sebagai agen suplayer BPNT ini. karena mereka bukan pengusaha sembako tapi mereka ikut-ikutan sebagai pengusaha sembako sesaat, tegas Anhar Ditya. ( tl-02 )

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 1 =