Headline

Kades Arjangka Jawab Tuduhan BPD Terkait Program Desa

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Tuduhan yang dilayangkan oeh pihak Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah terhadap kepala Desa yang dianggap tidak transparan terhadap penerjaan sejumlah program pembangunan desa, serta tidak sesuai dengan APBDes ditanggapi oleh pihak Desa.

Kepala Desa (Kades) Arjangka, H.Muhammad Nasir menjelaskan bahwa, terkait pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dipermasalahan oleh pihak BPD, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Warga yang menerima program RTLH tersebut sesuai dengan hasil pendataan lapangan dan warga penerima bantuan masuk dalam daftar Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Desa Arjangka.

‚ÄĚSebelum dilakukan penentuan atau penetapan terhadap siapa yang berhak mendapatkan program RTLH tersebut, terlebih dahulu kami dari pihak Pemdes Arjangka sudah melakukan pendataan lapangan”, terangnya.

Sementara, kalaupun ada di Dusun lain yang dianggap layak dan
belum mendapatkan bantuan program RTLH dari desa, kami menganggap itu hal yang wajar karena program RTLH ini akan dilaksanakan bertahap. Mengingat dalam satu tahun, pihak desa hanya diberikan kuota untuk 5 bangunan RTLH saja.

Adapun pada tahun 2019 ini, RTLH yang telah dibangun oleh pihak desa yakni di Dusun Puspelaya Barat sudah selesai dikerjakan 100 persen. Di Dusun Arjangka Selatan juga sudah selesai dikerjakan 100 persen. Di Dusun Lendang proses pengerjaan belum selesai, tetapi pendropan bahan material sudah semua. Di Dusun Dasan Lauk, proses pengerjaan sudah 70 persen dan material sudah habis di berikan, dan di Dusun Kubur Jaran selatan atas nama Aripin tetapi sekarang Arifin mendapat
dana bantuan dari program lain, akhirnya pihak Pemdes berinisiatip mengganti kepada orang lain, yakni
orang yang layak menerima bantuan RTLH tersebut, jelasnya.
Lebih lanjut.H.M.Nasir juga menjelaskan bahwa, terkait dengan persoalan pengerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 404 meter di Dusun Kubur Jaran yang belum selesai dikerjakan, dan persoalan pengerjaan pembukaan jalan baru tersebut yang menggunakan Alat Berat.

Menurut Kades Arjangka, pengerjaan pembukaan jalan baru di Dusun Kubur Jaran tersebut berdasarkan APBDes yang ada.

Dijelaskan bahwa, sebelum dimulainya pengerjaan jalan tersebut, Pemdes telah menawarkan kepada Kepala Dusun (Kadus) setempat, dimana pelaksanaan pembukaan jalan baru untuk jalan baru di Kubur Jaran tersebut dikerjakan secara swakelola. Namun Kadus setempat tidak sanggup, dan Pemdes pun mengambil keputusan untuk menggunakan Alat Berat.

Begitu juga dengan tuduhan BPD terhdap pihak Pemdes yang tidak membayar upah warga atau tukang yang mengerjakan ruas jalan baru tersebut dibantah oleh H.M.Nasir. Dimana upah pekerja sejauh ini telah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, dimana dibayar bertahap berdasarkan volume atau hasil pekerjaan.

“Untuk gaji tukang tahap pertama sudah kami bayar. Sementara untuk tahap selanjutnya kita tunggu sampai pekerjaan jalan baru tersebut tuntas”, ungkapnya.


Sedangkan terkait penggunaan alat berat, secara tehnis kami sudah berusaha untuk menggunakan cara atau sistem swakelola. Kami dari Pemdes sudah koordinasi ke Kadus setempat atas nama Zohdi. Namun berdasarkan keterangan Kadus Kubun Jaran, masyarakat setempat tidak sanggup karena Medan pekerjaan yang diaggap berat.

Berdasarkan alasan diatas, Pemdes kemudian memutuskan untuk menggunakan alat berat dalam proses
pengerjaan jalan baru tersebut. Langkan untuk menggunakan alat berat dalam pengerjaan jalan baru tersebut juga dilakukan oleh sejumlah desa lainnya di Loteng, seperti desa Taman Indah, Desa Bagu, Desa
Semoyang, dan Desa ganti. Hal tersebut dilakkan untuk efisiensi waktu pengerjaan, pungkas Kades Arjangka. ( tl-02 )

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 1 =