Headline

Obok : Siapapun Yang Halangi Dewan Reses, Saya Siap Kerahkan Masyarakat Cari Mereka

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Adanya ancaman dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang mengancam akan melaporkan para anggota DPRD Lombok Tengah ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika nekat melakukan reses saat situasi darurat covid-19 saat ini, ditanggapi keras oleh sejumlah pihak.

“Siapapun yang menghalangi Dewan Loteng untuk reses, saya siap untuk kerahkan masyarakat guna melawan dan mencari mereka,” ungkap salah seorang tokoh muda NU, Bahaidin Ahmad alias Obok.

Ditegaskan oleh Obok bahwa, Pelaksanaan reses oleh para Dewan adalah merupakan program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dimana melalui reses, masyarakat bisa menyampaian berbagai aspirasi atau keinginan mereka kepada pemerintah. Terlebih pada masa pandemi vovid-19 saat ini, masyarkat menanti para anggota Dewan untuk reses, guna menyampaikan keluhan serta aspirasi mereka.

Sementara reses sendiri adalah merupakan salah satu bagian dari tugas para anggota dewan sebagai corong masyarakat. Sehinga pelaksanaan reses ini merupahan sesuatu yang sangat penting. Terlebih dalam situasi darurat covid-19 saat ini, masyarakat sangat butuh tempat berkeluh kesah serta menyampaikan aspirasi mereka.

“Sekali lagi kami mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan reses dari para anggota Dewan Loteng,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh tokoh muda Loteng lainnya yakni, Dian Sandi Utama. Dimana reses adalah salah satu wahana atau cara yang dilakukan para anggota Dewan untuk melayani masyarakat atau konstituen mereka.

Akan halnya reses yang dilakukan oleh DPR RI serta DPRD Provinsi NTB, cara atau pola pelaksanaan resesnya yang harus disesuaikan dengan kondisi covid-19 saat ini. Seperti tidak lagi dengan mengumpulkan massa banyak, namun cukup dengan menghadirkan tokoh masarakat dengan aturan yang ada.

Adapun terkait mengenai anggaran, itu ada aturannya. Yang pasti pelaksanaan reses ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat.
Oleh karenanya, kami mendukung pelaksanaan reses Dewan Loteng karena sangatlah penting, serta memiliki dasar hukum jelas berupa UU, ada PP no 16 .th 2010 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, dan lainnya. ungkap Dian Sandi. (tl-02)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 + 15 =