Headline

TPPAD Lotim, Pemborosan Anggaran dan Memperpanjang Birokrasi

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Bupati Lombok Timur Bapak Sukiman Azmi melalui surat Keputusan Bupati No. 188.45/ 592/EKO/2020 membentuk Tim Pengembangan Potensi dan Aset Daerah (TPPAD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2020-2021.

Tim pengembangan potensi dan aset daerah ini terdiri dari Tim Investasi dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah Lombok Timur ini berasal berasal dari berbagai kalangan, seperti akademisi maupun praktisi itu diharapkan dapat melakukan analisa kelayakan dan pertimbangan terhadap aset yang ada, agar dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Di dalam pertemuan dengan Tim TPPAD kemarin, Bapak Bupati menekankan dua hal yang harus menjadi fokus tim ini, yakni  bisa membuat terobosan-terobosan dengan membangun koordinasi dengan kementerian, provinsi, atau lembaga-lembaga di atas pemerintah daerah agar percepatan pembangunan dapat terealisasi. 

Dan yang kedua, Bupati meminta agar tim mampu menggali dan terus mengoptimalkan potensi daerah. Bupati berharap tim mampu mendukung pemenuhan target PAD masing-masing OPD. 

Bupati menyadari adanya tantangan tersendiri menyatukan pola pikir antara dua komponen yang ada dalam satu tim ini, karenanya diperlukan koordinasi dan Kerjasama yang baik sehingga tujuan peningkatan IPM yang progressive dapat terwujud.

Namun, menurut Analis kebijakan dari Lombok Research Center (LRC) Bapak Maharani mengatakan ada hal yang kurang tepat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur terkait dengan Tim TPPAD ini.

Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan, Bupati seharusnya membuat pertimbangan yang matang dan harus memnuhi tiga prinsip dasar. Ungkap Maharani. Ketiga prinsip dasar itu yaitu secara yuridis, secara substantif, dan secara prinsipil. 

Maharani juga menegaskan bahwa TPPAD akan menyebabkan pemborosan anggaran dan memperpanjang birokrasi di daerah Lombok Timur. “ Dari mana daerah menggaji tim TPPAD ini? APBD tahun 2021 saja Lombok timur masih membutuhkkan anggaran yang besar untuk menstabilkan fiskalnya, bahkan melakukan utang sebesar 225 milyar sebagai tambahan belanja daerah”. Ungkap Maharani.

Jika ingin menggerakkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, kenapa tidak memaksimalkan OPD teknis yang sudah ada seperti Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Bahkan di kesekretariatan daerah sudah ada pembantu Bupati yaitu Asisten yang langsung menggawangi bidang ekonomi. Sehingga alasan koordinasi yang disampaikan bapak Bupati hanya sebagai alasan yang kurang berdasar dan terkesan menutupi kebijakan yang telah dibuat ungkap Maharani.

Terkait dengan bagaimana memaksimalkan potensi yang sudah ada, Daerah seharusnya tidak perlu membuat Tim baru. Yang penting ada kemauan yang serius dari bapak Bupati untuk memaksimalkan peran OPD-OPD teknis dibawahnya.

Peran Koordinasi juga bukan harus menjadi alasan untuk membentuk Tim baru. Di daerah sudah ada BAPPEDA yang seharusnya menjadi leading sector untuk itu. Maharani juga menambahkan bahwa, 2021 merupakan tahun ketiga dan periode kedua dari kepemimpinan Bapak Sukiman, seharusnya jika ingin membentuk Tim TPPAD ya, sejak awal dan di periode pertama. Agar tidak terkesan melakukan pemborosan anggaran dan hanya sebagai tempat menampung tim sukses. “ kelihatan betul ini kebijakan yang sangat politis” ungkap Maharani.

Terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), Maharani mengatakan keseimbangan keuangan daerah Lombok timur masih jauh dari kata ideal. Dikarenakan keuangan Lombok Timur masih sebagaian besar tergantung dari dana transfer pusat yaitu sekitar 89%. Jika pemerintah tidak serius dalam mendorong peran OPD teknis yang di komandoi oleh Badan Pendapatan, maka fiscal Lombok Timur rentan mengalami krisis.

Lebih baik di tahun ketiga ini, Bapak Sukiman focus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan mastyarakat Lombok Timur. Selain saat ini adalah masa pendemi, pertumbuhan ekonomi juga merupakan janji kampanye dan sudah tertuang dalam RPJMD Lombok Timur.

“Tinggal bagaimana kemampuan manajerial Bupati untuk memaksimalkan peran OPD teknis, yang tentunya juga harus diikuti oleh kebijakan anggaran yang rasional” Ungkap Maharani. (tl-02)

Related Posts

Tinggalkan Balasan