Headline

Pengurusan BPHTB Berbelit-belit dan Lama, IPPAT Ngadu ke Dewan Lombok Tengah

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Menilai proses pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) di Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Lombok Tengah berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, Sejumlah pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Senin (14/9/2020) mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah.

Kedatangan para notaris tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Loteng, H.Lalu Kelan beserta sejumlah anggota Komisi II lainnya. Sedangkan dari pihak Bapenda Loteng, hadir Kabid PBB-PHTB Badan Pendapatan Daerah, Lalu Jayaprana beserta staf.

Ketua IPPAT Lombok Tengah, Zainul Islam, SH pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, kehadiran IPPAT kali ini dalam rangka mengadukan terkait rumitnya dalam mengurus BPHTB di Lombok Tengah. IPPAT mengeluhkan lamanya proses penetapan BPHTB. Akibatnya kerap dikeluhkan oleh masyarakat yang ditimpakan kepada PPAT.

“Sejauh ini kami sebagai notaris atau PPAT seringkali merasa dirugikan dengan berbelit dan lamanya waktu pengurusan BPHTB. Hal ini tentunya dangat merugikan bagi kami serta masyarakat,” ungkap Zaenul Islam.

Berbelit belit dan lamanya proses mengurus BPHTB ini menurut Zaenul, diantaranya disebabkan karena tim yang dimiliki oleh Dipenda Loteng terlalu banyak untuk melakukan verifikasi yakni sebanyak 8 orang. Dimana 8 orang pejabat atau tim Bapenda Loteng ini harus bersepakat dalam menilai besaran BPHTB baru kemudian bisa diterbitkan sehingga memakan waktu hingga berhari-hari bahkan sampai 1 bulan lamanya.

“Kita menuntut agar tim 8 ini segera dibubarkan karena di daerah lain tidak ada. selain itu tidak ada dasar hukumnya pembentukan tim 8 BPHTB ini,” ungkap Zaenul.

Sementara salah satu PPAT lainnya yakni, Saharjo, SH pada kesempatan tersebut meminta agar keluhan dan tuntutannya mereka segera direalisasikan oleh Dipenda. Karena hearing ke DPRD kali ini adalah kesekian kalinya mereka lakukan dalam membahas persoalan rumitnya BPHTB ini, karena sebelumnya sudah beberapa kali PPAT bertemu dengan pemerintah daerah guna membahas persoalan ini.

“Seharusnya kami pun bisa melakukan langkah langkah hukum kepada pihak Bapenda yang membentuk tim 8 hanya berdasarkan SK kepala Bapenda dan tidak ada aturannya sama sekali dari pemerintah pusat. kami minta ada berita acara pertemuan hari ini,” kata Saharjo.

Sementara itu Kabid PBB-BPHTB, Lalu Jayaprana menyatakan pembentukan tim 8 itu murni kebijakan dari kepala Bapenda yang terdiri dari semua unsur di Bapenda.

“Tim 8 ini melakukan verifikasi lapangan langsung karena kadang oleh tim lain dokumen yang diajukan oleh PPAT tidak dipercaya oleh seluruh tim,” katanya.

Selain itu lamanya proses penerbitan BPHTB tidak lepas dari banyaknya dokumen yang harus dikerjakan. Setidaknya ada 70 berkas yang dibahas setiap harinya. Sementara berkas lainnya menumpuk atau ngantri untuk dibahas.

Permasalah tim dan proses yang dilakukan murni kebijakan Kepala Bapenda, terkait hal ini tentunya kami akan berkoordinasi lagi,” katanya.

Menanggapi berbagai permasalahan yang dikeluhkan oleh para notaris atau PPAT tersebut, ketua Komisi II DPRD Loteng, H.Lalu Kelan menyatakan memberikan pilihan kepada Bapenda Loteng setelah menyerap keluhan dari PPAT hari ini.

“Pilihannya yakni tim 8 itu bisa dikurangi atau dirampingkan, atau tetap 8 tapi waktunya bisa dipersingkat menjadi 3 hari saja seperti Kabupaten lainnya” katanya.

Sementara karena penentu kebijakan yakni Kepaka Bapenda tidah hadir pada hearing tersebut, Pertemuan PPAT dan Bapenda akan kembali digelar pada Rabu mendatang yang difasilitasi oleh Komisi II guna menyepakati keputusan bersama. Dan pada pertemuan Rabu besok, Kepala Bapenda diharapkan bisa hadir, supaya permadalahan atau tuntutan dari para PPAT tersebut bisa terpenuhi atau ada solusinya terhadap persoalan BPHTB ini. (tl-02)

Related Posts

Tinggalkan Balasan