Headline

Maharani : Tantangan Pembangunan Lombok Tengah di Hari Jadi yang ke 76 Jelang WSBK dan MotoGP

Maharani, Peneliti Lombok Research Center (LRC)

Lombok Tengah, Tribunlombom.net – Tanggal 15 oktober 2021 ini, Lombok Tengah merayakan hari jadinya yang ke 76. Dikarenakan saat ini kita masih dalam suasana pandemic Covid-19, maka beberapa perayaan yang sifatnya pengerahan masa tidak dilakukan. Numun dilaman-laman media social kita akan melihat ucapan-ucapan selamat hari jadi Lombok tengah yang ke 76 terus dan masih berseliweran.
Menyikapi hal diatas, Maharani selaku Peneliti Lombok Research Center (LRC) mengharapkan perayaan dilakukan lebih sederhana dan lebih kepada bagaimana menata Lombok Tengah lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Lombok Tengah (Loteng) saat ini menjadi sebuah magnet pembangunan di Nusa tenggara Barat (NTB). Apalagi pemerintah pusat saat ini menjadikan Lombok Tengah sebagai daerah kawasan strategis nasional dengan adanya Kawasan ekonomi Khususnya (KEK) Mandalika.
Tahun ini juga Lombok tengah menjadi daerah percobaan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Event Internasional yaitu Event World Superbike (WSBK). Untuk tahun 2022 akan diadakan event MotoGP.
Event World Superbike Mandalika, sudah di depan mata. November 2021 nanti, event yang diperkirakan menyedot tak kurang dari 30 ribu pengunjung ini akan dihelat di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah. Persiapan maksimal dilakukan dengan matang oleh ITDC, Pemprov NTB, Pemda Lombok Tengah dan stakeholders terkait lainnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Di tahun 2020 yang lalu, semua kabupaten/kota yang ada di NTB ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang negative. Begitupun yang terjadi di Lombok Tengah. Walaupun tertatih tatih, keseimbangan perekonomian Lombok Tengah masih bisa bertahan.
Keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah masih berbasis kepada sector pertanian, peternakan dan perikanan. Pada tahun 2020 yang lalu, sector ini menyumbang PDRB sebesar 27,05 persen. Ditengah laju pertumbuhan sector ini minus 0,42 persen.
Untuk itu, sudah seharusnya bupati terpilih yaitu Lalu Pathul Bahri dan Nursiah lebih memperhatikan sector ini dalam pembangunannya kedepan. Tidak hanya sekedar wacana saja, namun betul betul dituangkan dalam aksi nyata dalam bentuk kebijakan anggaran. Saat ini di tahun 2021, sector pertanian diberikan alokasi anggaran tidak sampai 5% dari total belanja daerah.
Sehingga penulis menyarankan, jika Lombok Tengah ingin lebih maju lagi, harus ada perencanaan pembangunan yang berdasarkan kepada potensi local. Mana yang memberikan kontribusi besar harus diperhatikan. Jangan melakukan pembangunan hanya berdasarkan asumsi. Sehingga akan dihasilkan model pembangunan berdasarkan keinginan bukan kebutuhan.
Kesehatan Dasar
Di Bidang Kesehatan dasar, banyak yang menjadi pekerjaan rumah bagi Lombok Tengah. Dan masih harus memerlukan kolaborasi bersama dalam memecahkannya. Dikarenakan ini menyangkut generasi bangsa dan penerus bangsa. Permasalahan stunting dan gizi buruk yang ada dilombok Tengah masih terbilang cukup tinggi. Yaitu masih berada pada angka dua digit.
Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masuk ke dalam enam daerah dengan kasus anak stunting tertinggi di NTB, bahkan secara nasional dengan persentase sekitar 27,79 persen. Itu artinya ada sekitar 20 ribu lebih anak usia hingga 5 tahun di daerah ini yang mengalami stunting atau gangguan tumbuh kembang. Yang bisa berdampak pada kualitas anak di masa yang akan datang.
Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi/Anak (AKB) serta stunting di Lombok Tengah (Lotim) masih menempati peringkat kedua tertinggi se NTB. Jumlah kasus AKB di Loteng mencapai 113 kasus dari 516 kematian di Provinsi NTB. Sementara AKI maternal angkanya mencapai 13 kasus kasus dari 97 kasus di Provinsi NTB. Tiga persoalan besar di sektor kesehatan itu menjadi persoalan besar di Lombok Tengah.
Terkait kondisi ini bupati Lombok Tengah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap beberapa permasalahan kesehatan dasar tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat tim koordinasi dengan menggandeng Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Bupati Lombok tengah menegaskan dalam beberapa kali pertemuan penting bersama para stakeholder, Pemkab Loteng berkomitmen untuk menekan AKI, AKB dan stunting.
Salah satu upaya yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah adalah melakukan digitalisasi kesehatan dalam upaya menurunkan AKI, AKB dan stunting. Bupati memastikan tahun 2022 akan memberikan perhatian serius dalam kebijakan anggaran. Di karenakan program penanganan kesehatan khususnya penekanan AKI, AKB dan stunting ini akan dijadikan prioritas.
Diharapkan, saat diprioritaskan, maka kasus AKI, AKB, dan stunting bisa diturunkan lebih signifikan. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti, komitmen Bupati direalisasikan dengan pemberian anggaran khusus terkait dengan permasalahan ini. Atau apakah hanya sebatas wacana saja?.
Infrastruktur Dasar
Kondisi ruas jalan kabupaten di Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih banyak yang rusak. Dari total 809 km panjang ruas jalan kabupaten di daerah ini, sekitar 261 km di antaranya masih dalam kondisi rusak. Kalau bicara prosentase, total panjang ruas jalan kabupaten yang butuh penanganan sekitar 32,3 persen. Dibutuhkan anggaran perbaikan paling tidak Rp250 sampai Rp300 miliar untuk menuntaskannya.
Itu hanya untuk perbaikan ruas jalan yang rusak saja. Hal itu berdasarkan kemampuan dan ketersedian anggaran perbaikan jalan setiap tahunnya. Di mana dalam satu tahun, pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki jalan antara 10-20 km.
Belum termasuk anggaran pemeliharaan ruas-ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap. Mengingat, bukan hanya ruas jalan rusak saja yang butuh penanganan. Ruas jalan yang sudah dalam kondisi mantap pun tetap harus diperlihara. Jangan sampai rusak, sehingga bisa menambah beban anggaran perbaikan jalan.
Untuk pelayanan dasar lainnya seperti air bersih masih meninggalkan beberapa catatan yang cukup penting. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran tidak kurang dari 10 milyar dalam melakukan penyaluran air bersih. Pada tahun 2021 Pemerintah telah melakukan upaya pembuatan sumur bor di beberapa titik. Bahkan dengan jumlah yang sangat pantastis yaitu sekitar 100 lebih sumur bor.
Bentuk komitment pemerintah daerah dalam membuat tata kelola sumberdaya air ini masih setengah-setengah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang ada masih sifatnya ego sektoral. Belum ada titik temu antar semua pihak terkait dengan adanya tata kelola sumber daya air ini. Beberapa OPD masih jalan sendiri-sendiri. Contohnya PDAM, Dinas LH dan Dinas PUPR tidak pernah sinkron dalam melaksanakan program terkait tata kelola sumberdaya air ini.
Ini menunjukkan perencanan dalam bidang pengelolaan sumberdaya air di Lombok Tengah masih tersekat sekat. Untuk itu Lombok Tengah kedepannya membutuhkan sebuah perencanaan yang matang dalam melakukan program khususnya terkait dengan sumberdaya air ini. dikarenakan permasalahan ini merupakan permasalahan dasar dan permasalahan yang sudah ada sejak rezim rezim yang lalu. Jangan hanya pengelolaan sumberdaya air ini dijadikan komoditi politik saja.
Tantangan Pembangunan ke Depan
Pandemi virus Covid-19 memperbesar tantangan dalam meraih pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals / SDGs). Pandemi setidaknya akan berdampak pada sejumlah aspek yang termuat dalam SDGs seperti meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan di masyarakat, terhambatnya kemajuan kualitas pendidikan karena sekolah dan universitas tutup, melebarnya disparitas gender, dan juga berkurangnya kesempatan kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Namun disisi lain, Pandemi sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun lebih baik dan melakukan akselerasi pencapaian SDGs pasca pandemi. Pengurangan beban dengan menggunakan sumber daya energi lebih efisien. Perbaikan kualitas Khusus untuk bidang kesehatan, adanya pengalaman menghadapi pandemi, membuat masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga dan memperbaiki kualitas kesehatan. Melalui kebiasaan baru seperti menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan.
Selain ini, bahwa kolaborasi merupakan kunci pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pemerintah jelas tidak dapat bekerja sendirian namun memerlukan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, berbagai langkah bersama bisa dilakukan untuk mengatasi dampak pandemi dalam agenda aksi kolektif sektor bisnis untuk mendukung pencapaian SDGs.
Adanya Event WSBK dan MotoGP bisa dijadikan sebuah pelecut dan energy baru bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama kesiapan Sumberdaya Manusianya. Jika SDM sudah maju, maka yang lainnya akan bisa mengikuti dengan sendirinya.
Mudah-mudahan Pemerintah daerah mampu dan peka melihat potensi yang dimiliki oleh Lombok Tengah untuk dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan manusianya. Dan mampu menjadikan kelemahan yang ada menjadi perekat untuk merajut bolong-bolong pembangunan yang ada. Itu semua demi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. (tl-02/*)

Related Posts

Tinggalkan Balasan