Headline

Lalu Hilman Afriandi : Pemerintah Jangan Boikot Tambang Rakyat Gunung Prabu!

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Melihat fenomena yang terjadi di Lombok Tengah hari ini begitu miris kalau kita telisik lebih dalam, sementara informasi yang tersebar di luar sana dengan berbagai informasi bahwa, KEK Mandalike di Lombok Tengah misalnya sebagai salah satu ikon “kawasan ekonomi khusus”. Akan tetapi pertanyaan yang barangkali perlu didiskusikan adalah; untuk siapa kawasan ekonomi khusus tersebut?. Pertanyaan ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, fraksi HANURA yakni Lalu Hilman Afriandi melalui realisnya kepada wartawan, Sabtu ( 15/12/2018 )

Diungkapkan oleh Lalu Hilman Afriandi bahwa, Pemerintah dan investor selalu mengklaim bahwa, KEK Mandalike hadir sebagai sebuah destinasi yang akan mampu mensejahterakan rakyat, juga sebagai sebuah lokasi perputaran uang yang akan mampu mendatangkan PAD bagi wilayah Lombok Tengah dan NTB khusunya. Sementara di balik pengklaiman tersebut, rakyat sebagai korban, mata pencaharian mereka ditutup, dirampas, dan dimiskinkan.

Oleh karena itu, dalam menyikapi rencana penutupan tambang rakyat Gunung Prabu, Lombok Tengah, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan para penambang ditemukan fakta hampir 99 persen masyarakat desa Prabu yang menggantungkan hidup dari tambang emas meminta pemerintah melegalkan status tambang rakyat Gunung Prabu dengan ketetapan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Rakyat Prabu siap mengikuti prosedur yang diminta dan siap mendapat bimbingan tentang pengelolaan tambang yang ramah dan berasahabat terhadap lingkungan.

2. Bahwa menurut pendapat kami, rencana penutupan tambang rakyat Gunung Prabu oleh Bupati Lombok Tengah merupakan sikap yang tidak realistis, egois dan berat sebelah.

3. Bahwa Jika status pertambangan yang tidak legal tersebut menjadi persoalan, maka seharusnya pemerintah membantu masyarakat agar memperoleh status legal atas kegiatan pertambangannnya sesuai ketentuan UU yang berlaku.

4. Bahwa terkait dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan tersebut, kami berpendapat bahwa justru disinilah peran negara untuk hadir memberikan pendampingan dan pelatihan, agar kegiatan tambang rakyat tersebut dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan bersahabat. Selama ini, pemerintah Lombok Tengah terkesan acuh tak acuh dan kerap menuduh rakyat penambang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan tanpa melalui penelitian dan pendampingan yang mendalam. Padahal, selama ini masyarakat tidak menggunakan merkuri sebagai bahan campur pengolahan emas.

5. Bahwa pencemaran lingkungan juga kerap digunakan untuk mendeskreditkan serta memojokan rakyat atas aktivitas penambangan. Mereka yang berkata demikian mungkin lupa bahwa kerusakan lingkukan yang terbesar di republik ini justru berasal dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar yang mendapat status “legal” dari negara. Mari kita bandingkan kerusakan lingkungan dan besarnya limbah berbahaya yang dikeluarkan oleh penambangan emas “legal” di pulau Sumbawa, yang telah berlangsung selama belasan tahun dengan yang ada di pulau Lombok dalam satu dekade ini.

6. Bahwa mengenai alasan kegiatan pertambangan rakyat Gunung Prabu telah menghambat pembangunan pariwisata di kawasan Mandalika, kami meminta pemerintah Loteng untuk membuka indikator yang digunakan dalam menilai kemerosotan pariwisata mandalika.

“Janganlah rakyat kita dijadikan kambing hitam dari kegagalan pemerintah dalam membangun kawasan pariwisata Mandalika. Saya telah berjumpa dengan para pelaku tambang disana, justru mereka sangat antusias dalam mendukung pembangunan pariwisata Mandalika. Mereka bahkan tengah bersiap untuk ikut menjadi investor lokal dalam proyek2 pariwisata Lombok Tengah,”

7. Bahwa terkait dampak ekonomi yang ditimbulkan, LHA menjelaskan bahwa secara ekonomis, kegiatan tambang rakyat gunung Prabu telah secara nyata memberikan perubahan hidup dan kesejahteraan bagi ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut.

“Jika kita datang ke desa Prabu sepuluh tahun lalu, maka potret yang kita lihat adalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang sangat akut. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Belum lagi kalau kita bicara masyarakat luar prabu yang ikut menggantungkan hidup dari kegiatan tambang tersebut. Ini soal isi perut rakyat dan soal masa depan manusia yang tak boleh kita ganggu gugat.” pungkasnya. ( tl-02 )

Related Posts

  1. Pingback: loans online
  2. Pingback: installment loans
  3. Pingback: vardenafil
  4. Pingback: levitra canada
  5. Pingback: vardenafil pills
  6. Pingback: cialis generic
  7. Pingback: Real cialis online
  8. Pingback: canada pharmacy
  9. Pingback: buy generic cialis
  10. Pingback: best ed pills
  11. Pingback: cheap viagra
  12. Pingback: viagra for sale
  13. Pingback: cialis coupons
  14. I simply want to tell you that I am all new to blogging and site-building and absolutely savored your blog site. Likely I’m planning to bookmark your site . You absolutely come with tremendous article content. Thank you for sharing with us your blog site.

Tinggalkan Balasan