Headline

Formapi Tuduh Gubernur NTB Terlalu Bernafsu Rubah Nama Bandara

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Beredarnya informasi terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD NTB tanggal 23 Januari 2020 mendatang yang akan membahas terkait perubahan nama Bandara Internasional Lombok ( BIL/LIA ) menjadi BIZAM mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan kususnya di Lombok Tengah.

“Kami pertanyakan alasan dariGubernur NTB yang sangat bernafsu untuk merubah nama BIL/LIA menjadi BIZAM,” ungkap Ketua LSM Formapi NTB, Ikhsan Ramdani, SH kepada wartawan.

Dijelaskan oleh Ikhsan Ramdani bahwa, Surat Keputusan ( SK ) Menteri Perhubungan RI terkait perubahan nama Bandara tersebut dinilai cacat hukum, cacat secara yuridis. Hal tesebut dikarenakan syarat sahnya untuk keluarnya SK Menhub RI tesebut tidak memenuhi unsur yang disyaratkan.

Dimana dari presyaratan yang harus dipenuhi sehigga SK pergantian nama bandara tersebut terbit, hanya persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi yang dimiliki. Sementara tiga persyaratan penting lainnya yakni ; persetujuan Bupati/Walikota yang menjadi lokasi bandara tidak ada. Begitu juga persetuju DPRD Lombok Tengah serta tokoh masyarakat Loteng yang menjadi syarat juga tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, selain tiga persyaratan diatas yang tidak terpenuhi, lebih dari 100 kepala desa yang ada di Lombok Tengah juga menyatakan menolak pergantian nama BIL/LIA menjadi BIZAM. Bahkan para kades tersebut telah menyatakan pernyataan hitam diatas putuih. Belum lagi terkait sosialisasi yang tidak pernah dilakukan ke daerah dan masyarakat, sehingga pergantian nama bandara tersebut terkesan sangat dipaksakan.

Melihat berbagai hal diatas, saya menilai kalau SK Menhub RI tersebut suah cacat hukum. Sehingga semestinya pembahasan yang dilakukan terkait dengan perubahan nama bandara tersebut harus dihentikan. Termasuk sidang paripurna DPRD NTB yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 Januari 2020 mendatang tidak semestinya dilakukan.

Sementara jika paripurna DPRD NTB yang akan membahas terkait perubahan nama bandara tersebut tetap dilakukan, maka masyarakat Lombok Tengah akan melawan dan akan turun dengan kekuatan massa yang besar untuk mengepung kantor DPRD NTB.

“Sekali lagi, gubernur maupun DPRD NtB supaya menghentikan pembahasan terkait perubahan nama BIL/LIA menjadi BIZAM, karena SK perubahan nama bandara dari Menhub RI tersebut sangat jelas cacat hukum,” pungkas Ikhsan Ramdani. ( tl-02 )

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eight − 1 =