Headline

Aroma Perpecahan FKD Semakin Santer, Disinyalir Sembilan Kecamatan Sepakat Bentuk AKAD?

PRAYA,Tribunlombok.net– Gejolak di internal organisasi Forum Kepala Desa (FKD) rupanya masih saja terjadi. Diam-diam, sejumlah sembilan pengurus FKD kecamatan telah melakukan konsolidasi untuk membuat organisasi baru. Organisasi itu dinamakan Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Loteng. Dari informasi yang dihimpun Tribunlombok.net, langkah membentuk organisasi baru itu ditempuh karena pengurus kecamatan menilai kepemimpinan Ketua FKD Loteng, Azhar vakum. Azhar Dkk dinilai tidak aktif untuk memperjuangkan aspirasi rekan-rekan Kades yang selama ini muncul di permukaan.

Terhadap informasi tersebut, Tribunlombok.net mencoba menkonfirmasi Ketua FKD Kecamatan Batukliang, Agus Kusumahadi di Praya, Selasa (18/8/2020). Di hadapan media, Kades Selebung ini tidak begitu fulgar membenarkan terkait informasi terbentuknya AKAD Loteng. Ia menjelaskan, beberapa hari lalu pihaknya memang sudah melakukan pertemuan dengan rekan-rekan pengurus di beberapa kecamatan. Hanya saja, jika pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan pembentukan AKAD Loteng sebagai organisasi tandingan dari FKD, Agus membantahnya. Pertemuan itu kata dia, pertemuan biasa namun luar biasa karena berkaitan dengan hajat hidup pemerintahan desa dan masyarakat. Salah satunya yakni untuk menindaklanjuti minimnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang digelontorkan pemerintah kabupaten (Pemkab) ke desa. Sehingga ia katakan bahwa pertemuan itu sebagai sebuah pertemuan untuk memupuk persatuan Kades di Loteng.

“Kita pertemuan untuk musyawarah terkait persoalan desa yang banyak dilaporkan. Baik terkait pengelolaan keuangan, karena persoalan adminiatrasi maupun karena persoalan kebijakan. Tidak ada itu pembahasan organisasi tandingan,” kilah Agus.

Ditanya terkait kecamatan mana saja yang hadir dalam pertemuan itu, Kades yang juga mantan aktivis ini enggan membeberkan secara detile. Yang jelas katanya, yang hadir itu yakni rekan-rekan Kades yang peduli dan kompak dalam menjalankan roda organisasi. Dari informasi yang diperoleh, dari 12 kecamatan di Loteng, tiga pengurus kecamatan tidak mau hadir. Dua diantaranya Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur (Pratim).

“Intinya yang hadir pengurus sembilan kecamatan,” ucapnya.

Lebih jauh disampaikan Agus, organisasi FKD dibawah kepemimpinan Kades Mekar Sari itu tetap pihaknya hormati dan hargai. Hanya saja, ia menyarankan agar pengurus inti bercermin dan nilai diri sendiri atas apa yang telah diperbuat selama ini dalam organisasi. Artinya, apakah sudah menjalankan roda organisasi secara benar atau tidak. Karena ia melihat kepengurusan FKD sekarang ini tidak peka melihat kondisi persoalan yang terjadi di desa.

“Ini saya katakan bukan untuk saling serang ya, tapi ajang untuk saling mengitrospeksi diri,” ujarnya.

Senada juga diutarakan Kades Barebali, Lalu Ali Junaidi yang ikut dalam pertemuan beberapa hari lalu itu bahwa, terhadap adanya keinginan rekan-rekan Kades terutama pengurus kecamatan untuk membentuk organisasi selain FKD dibenarkan. Namun demikian, dalam pertemuan itu ia membantah jika untuk pembentukan AKAD Loteng. Pertemuan itu lebih pada rasa prihatin terhadap kondisi desa yang selama ini banyak persoalan. Itu mestinya menjadi agenda penting FKD kabupaten. Bukan malah dibiarkan begitu saja.

“Kita bertemu atas keinginan berjuang bersama untuk memajukan desa di Loteng lebih baik,” tegasnya.

Ketua FKD Kecamatan Jonggat, Sahim juga membenarkan bahwa pernah ada pertemuan dengan pengurus sembilan kecamatan. Hanya saja, Kades Nyerot tiga periode ini membantah jika pertemuan itu diagendakan untuk membentuk organisasi baru.

“Memang pernah kita ketemu pengurus kecamatan pekan lalu. Tapi itu terkait perjuangan Kades ke dewan agar tahun depan ada penambahan anggaran dengan menaikkan persentase peruntukan DAU itu ke desa,” jelasnya.

Kaitan dengan hal tersebut, sembilan kecamatan sepakat untuk berjuang agar DAU ke desa melalui ADD itu ditambah menjadi 15 persen, bukan 10 persen lagi. Sebab, jika tetap menggunakan angka 10 persen, posisi ADD tetap kurang dikarenakan sebagian besar terkuras untuk pembiayaan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan Kades.

“Jadi tidak spesifik membahas soal pembentukan organisasi selain FKD ya,” akunya ketika dikonfirmasi via ponsel, Selasa (18/8/2020).

Sementara itu Sekretaris FKD Loteng, Zulkarnaen ketika dikonfirmasi terkait kabar ini mengaku, tidak tahu menahu soal adanya pertemuan pengurus FKD di sembilan kecamatan itu. Ia bahkan mengaku saat ini lebih fokus mengurus desanya sendiri dari pada organisasi. Apalagi ikut terlibat dalam konflik organisasi yang menurutnya sarat dengan kepentingan Pilkada 2020 ini. Selain itu, jika rekan-rekan pengurus kecamatan maupun Kades secara umum mau membentuk organisasi baru, baginya juga tidak masalah. Sebab, tanpa peran organisasi juga, desa di Loteng bisa maju. Karena baginya, tidak ada manfaatnya sebuah organisasi jika selalu menjadi konflik di internal Kades.

“Saya sih tidak mau ambil pusing dengan konflik ini dek. Hatta saya diberhentikan jadi Sekretaris FKD atau FKD ini bubar. Masih banyak pekerjaan lain saya yang lebih penting untuk diurus. Ketimbang mengurus organisasi yang selalu saja konflik,” ucapnya.

Namun demikian sebut Kades Semoyang ini, jika rekan-rekan pengurus kecamatan yang lain merasa tidak puas dengan kinerja kepengurusan FKD kabupaten, mestinya melakukan perbaikan dengan menggelar rapat khusus sebagai ajang evaluasi bersama. Bukan malah membentuk organisasi baru yang bisa membuat perpecahan diinternal Kades di Loteng. Selain itu, selaku Sekjen ia juga mengkritisi tidak sigap dan tanggapnya ketuanya, Azhar atas apa yang diinginkan oleh rekan-rekan pengurus di sembilan kecamatan itu.

“Saya memang sekretaris tapi tidak bisa saya buat kebijakan tanpa arahan dan permintaan ketua. Ketua mestinya sigap,” terangnya. (Tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan