Tuntaskan Kemiskinan, TKPKD Loteng Gelar Rakor dengan PLN, BPN serta BPS

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Kepemilikan listrik dan lahan merupakan dua hal dari beberapa indikator masyarakat miskin, yang sumbangsihnya untuk penentuan masyarakat miskin cukup besar.

Berdasarkan data mikro BPS Loteng 2018, angka kemiskinan Loteng mencapai 13,87 persen dari total jumlah penduduk yang ada, atau sebesar 130.002 jiwa dati total jumlah penduduk Loteng. Terkait dengan hal tersebut, berbagai program penuntasan kemiskinan sejauh ini terus dilaksanakan oleh pihak Pemda Loteng melalui OPD serta instansi terkait. Sementara disatukan sisi TKPKD Loteng yang dikomandoi langsung oleh Wakil Bupati Loteng, H.Lalu Pathul Bahri terus melakukan koordinasi dengan OPD serta pihak terkait lainnya.

Kamis siang ( 20/12/2018 ) bertempat diruang kerjanya Wabup Loteng, TKPKD Loteng menggelar rapat koordinasi (Rakor ) bersama pihak BPS, PLN Praya, BPN, serta OPD terkait. Rakor yang khusus membahas dua indikator kemiskinan masyarakat yakni listrik dan kepemilikan lahan tersebut dipimpin langsung oleh Wabup Loteng.

Untuk masalah lahan, Kepala BPS Loteng Syamsudin menerangkan bahwa, berdasarkan hasil survey dari BPS menyatakan bahwa diantara beberapa hal yang menjadi permasalahan ditengah masyarakat yakni terkait status kepemilikan lahan tempat tinggal serta status kepemilikan bangunan tempat tinggal masyarakat yang masih banyak bermasalah.

Selain itu khusus terkait luas lahan persawahan yang ada di Loteng, menurut hasil BPS terjadi polemik atau perbedaan luas lahan persawahan dari instansi yang ada. Untuk dinas pertanian Loteng data luas lahannya mencapai 54.557 Ha, Dinas PUPR memiliki data seluas 54.000 Ha. Sedangkan BPN Loteng memiliki data luas lahan persawahan 49.157 Ha.

Perbedaan luas lahan ini tentunya berpengaruh pada penyaluran bantuan subsidi pupuk dan bibit bagi para petani, ungkapnya.

Selain masalah kepemilikan lahan, kepemilikan meter listrik juga merupakan salah satu indikator kemiskiban. Pemerintah pusat sendiri mensubsidi kepemilikan listrik bagi semua masyarakat miskin berdasarkan hasil BDT tahun 2015. Dimana dari hasil BDT tersebut terdapat se banyak 175.975 RT/KK warga Loteng yang belum mendapatkan pelayanan listrik.

Terhadap hal tersebut, pemerintah pusat melalui PLN serta instansi terkait terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tersebut secara bertahap.

Terhadap penyelesaian indikator kemiskiban tersebut, pihak PLN menyatakan akan memberikan peta kondisi pelanggan semua desa se Loteng, sebagai bahan untuk membuat program penuntasan kemiskinan ke depannya.

Sementara untuk program rehap rumah bagi masyarakat miskin, pada tahun 2019 sekitar 615 buah rumah masyarakat akan direhab, yang pendanaannya dari APBD 2019 Loteng.

Adapun terkait dengan terjadinya polemik luas lahan persawahan antar beberapa instansi yang ada, hal tersebut akan segera di koordinasikan, supaya diperoleh data yang valid dan sama. Terhadap hal tersebut, pihak TKPKD Loteng akan lebih mengintensifkan koordinasi dengan OPD atau instansi terkait. ( tl-02 )