Headline

Dewan Turun Selesaikan Nasip Siswa Dua Sekolah Dasar Yang Menjadi Tergusur Proyek Bypas

Lombok Tengah, Tribunlombok.net —Belum dibangunnya dua gedung Sekolah yang ada die jatah Kecamatan Pujut, karena tergusur pembangunan Bypas BIL- KEK Mandalik membuat prihatin sejumlah kalangan yang ada. Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng) turun langsung ke wilayah Desa Sukadana Kecamatan Pujut untuk meminta keterangan dari pihak terkait, sebagai upaya menyelesaikan polemik terkait dengan nasip dua sekolah yakni SDN Tonjer dan SMP 15 Pujut yang menjadi korban pembangunan mega proyek bypas BIL- Kuta.
Para wakil rakyat ini mendengarkan secara langsung permasalahan yang terjadi dan solusi yang akan dilakukan. Dari pertemuan tersebut, para wakil rakyat ini menilai bahwa memang perencanaan yang tidak matang dari pemda yang membuat permasalahan ini bisa terjadi. Disepakati juga bahwa para siswa ini akan dititipkan di sekolah terdekat, aula kantor desa hingga di madrasyah yang ada di Desa Sukadana.
Bahkan untuk SMP 15 Pujut oleh dewan juga menyarankan agar kembali bisa menempati sekolah lama. Pasalnya memang sampai dengan saat ini sekolah yang kini dijadikan kantor perusahaan, belum ditempati semua oleh perusahaan. Sehingga memang sangat penting untuk bisa memanfaatkannya kembali demi masa depan para peserta didik.
Kepala Desa Sukadana M Syukur menegaskan bahwa dampak pembangunan bypas ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yakni SD dan SMP yang selama ini menjadi lokasi anak- anak mereka belajar kini kena imbas. Padahal jauh sebelumnya, pihaknya sudah meminta agar sekolah digusur jika ada lokasi anak didik belajar dilokasi yang lain.
“Tapi yang namanya kita kades yang bawahan, maka mau bagaimana lagi. Tapi saya sangat kasihan terhadap anak didik kita mau belajar dimana dia. Bahkan wali murid harus mengantar anak didiknya ke rumah guru yang sangat jauh, karena berada di Desa Sengkol. Maka kami meminta agar segera dibangun sekolah agar generasi muda tidak terlantar,” ungkap Kades Sukadana M Syukur, saat mediasi di kantor desa, Senin kemarin (20/7)
Yang lebih mereka sesalkan bahwa selama ini tidak pernah ada komunikasi dengan pemdes. Padahal jika komunikasi dilakukan, maka permasalahan ini tidak akan bisa terjadi seperti ini. Karena dari pihak desa tentu akan mengambil sikap sebelum murid menjadi terlantar. “Kan ada madrasyah NW, SD dan aula kantor desa yang bisa digunakan. Tapi ini komunikasi yang jelas- jelas tidak ada,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala SDN Tonjer, H Pahluddin menegaskan bahwa, awalnya memang ratusan murid yang ada, mereka belajar dirumah. Karena memang adanya covid-19. Hanya saja timbul permasalahan ketika ada rencana belajar tatap muka. Pasalnya para murid ini tidak tau harus kemana akan belajar. Mengingat sekolah mereka sudah dirobohkan.
“Sebelum belajar tatap muka, maka saya menghadap ke dinas dan ada alternatif pertama kita titip di SD terdekat, ada SD belar dan SD sengkol. Hanya saja ternyata memang di SD belar sudah ditempati SMP dan SD 3 Sengkol sedang dilakukan renovasi,”tegasnya.
Sehingga saat itu, sempat ada alternatif yakni sewa gedung. Namun masalahnya wilayah Sukadana tidak ada juga yang menyewakan gedung. Sehingga pihak sekolah menjadikan mushola, sekolah guru dan berbagai tempat untuk belajar. “ Kami jadikan rumah penduduk dan mushola untuk belajar. Tapi yang namanya anak- anak apalagi jumlahnya 176 orang maka tidak jarang dapat konflin dan kita setiap ada konflin selalu pindah,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Tengah, Sapruddin menegaskan kalau memang dari segi perencanaan tidak semua harus saling menyalahkan atas kekeliruan yang terjadi. Karena memang ini menjadi sebuah kelalaian. Namun yang terpenting saat ini sekolah tersebut pembebasan lahan sudah selesai. “ Penggantinya berupa satu bidang tanah dengan luas 1,141 hektar dan biyaya dua sekolah Rp 5,7 mililyar. Terhadap luas lahan untuk SD dan SMP dana pembebasan sudah selesai dan akan segera dilakukan pembangunan,”terangnya.
Pihaknya menegaskan bahwa saat ini memang untuk proyek tersebut masih dalam tahap upload dukumen dan diperkirakan akan selesai dikerjakan pada Desember mendatang. Hanya saja memang pihaknya tidak menafikan jika mereka sempat terputus informasi terkait dengan nasip para peserta didik ini sehingga bisa terlantar.
“Maka kita memang ada rencana untuk membuatkan gedung darurat, tapi yang menjadi masalah lokasinya dimana dan dewan juga mempertanyakan anggarannya dari mana. Makanya kita sangat setuju jika nantinya anak- anak kita dipindahkan ke SD terdekat atau di aula kantor desa,”terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 1V DPRD Lombok Tengah, H Ahmad Supli menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan gedung SMP menjadi tempat direksi, yang membuat mereka miris adalah terkesan saat ini lebih mementingkan perusahaan dari pada mementingkan dunia pendidikan. Terlebih pihaknya melihat bahwa sebenarnya tidak semua ruangan sekolah yang ditempati perusahaan.
“Saya lihat terpotong gedung yang digunakan dan kenapa didahulukan PT. Kalau masih ada fasilitas, maka angkat kaki saja PT dari sana dan kita kembalikan anak- anak SMP untuk belajar di SMP itu, untuk SD maka lebih memungkinkan untuk mencari sekolah terdekat, agar mereka bisa belajar nyaman. Sementara untuk membangun sekolah darurat juga membutuhkan waktu, pungkasnya. (tl-02)

Related Posts

Tinggalkan Balasan