Headline

NTB Serukan Dukungan untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Mataram

Tribunlombok.net – Kamis ( 23/2020 ) Forum NTB Maju menggelar diskusi publik bertajuk “Dari NTB untuk Indonesia: Dukung Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak”. Bertempat di Gedung Sangkareang, kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog tentang perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Provinsi NTB, mendorong paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis GESI (Gender Equality dan Social Inclusion) serta memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di NTB. Forum NTB Maju terdiri dari lima lembaga yang fokus dalam pendampingan masyarakat khususnya perempuan dan anak, yakni Perkumpulan Panca Karsa (PPK), Yayasan BaKTI, LPSDM, PEKKA dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
“Forum NTB Maju melihat Provinsi NTB masih menghadapi tantangan pembangunan, terutama bagi perempuan dan anak. Acara ini untuk membangun kesadaran bersama untuk bekerja sama untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di NTB.” ucap Zahratun – Ketua Acara Diskusi Publik “Dari NTB untuk Indonesia: Dukung Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak”.
Laju pertumbuhan mencapai 1,17 di atas angka nasional namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB berada pada angka 67,30 jauh di bawah IPM nasional di angka 71,39 (Badan Pusat Statistik, 2018) menempatkan NTB di posisi 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Gender (IDG), NTB masih berada pada urutan ke 29. Selain itu, perempuan dan anak tidak luput dari kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) NTB mencatat 1.679 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2016, lalu meningkat 1.821 kasus di tahun 2017 dan 1.475 kasus pada tahun 2018. Sebesar 70% adalah kasus kekerasan inses atau kekerasan seksual dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga dekat.
Perkawinan anak juga telah berkontribusi terhadap permasalahan lainnya seperti KDRT, perceraian, trafficking serta kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya. Data yang diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur pada tahun 2019 mengindikasikan tingginya angka perkawinan anak. Di Lombok Utara, sebanyak 783 perempuan hamil dan 520 perempuan bersalin pada rentang usia 10-19 tahun. Sedangkan, di Lombok Timur menunjukkan sebanyak 2.809 perempuan bersalin dengan umur di bawah 20 tahun.
NTB adalah salah satu daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar ke-4 di tingkat nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Data BNP2TKI periode Januari sampai dengan Juni 2019 menunjukkan terdapat 134.320 orang PMI asal NTB dimana 70% adalah perempuan. Namun PMI asal NTB kerap alami kekerasan. Perkumpulan Panca Karsa (PPK) mendampingi 490 PMI sepanjang 2016-2019 yang mengalami berbagai kekerasan; perdagangan manusia hingga kekerasan seksual.

Dialog publik menghadirkan pembicara dari Pemerintah Daerah, tokoh agama, praktisi pemberdayaan perempuan dan anak di NTB dan tingkat nasional serta akademisi. Setiap narasumber menjabarkan terkait kebijakan, kegiatan atau insiatif yang mereka ambil untuk melindungi perempuan dan anak.
Kegiatan dihadiri oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat NTB. Diharapkan pertemuan ini dapat menjalin kerjasama antar jaringan untuk membangun NTB terutama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.
Beberapa point penting dari diskusi publik tersebut adalah, pertama, upaya Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak diperlukan kolaborasi dan sinergi serta komitmen semua pihak. Upaya dan inovasi untuk perlindungan perempuan dan anak telah dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Berharap ini juga dapat direplikasi ditempat lain, karena NTB ada 2 pulau yang sangat penting mendapat perhatian. Kedua, hukum Formal berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yang legitimat sehingga penting memperhatikan ruang lingkup, materi, isi yang seluruh pihak mengkritisi dan berpartisipasi aktif untuk menghindari subyektifitas dan terus diikuti serta tidak lagi mendiskriminasi dan bias gender. Ketiga, Agama mengatur dengan baik peran perempuan dan laki-laki, bahkan menempatkan perempuan setara dalam pengambilan keputusan, sehingga pembongkaran dan pemaknaan ulang teks teks agama yang bias gender perlu dilakukan. Keempat, Darurat kekerasan seksual tidak boleh ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun di ranah manapun dan oleh siapapun. Kelima, Perlu ada aturan yang komprehensif mulai dari Pencegahan, Penanganan Hukum dan Pemulihan terhadap korban serta dapat melindungi hak-hak korban. Keenam, Perlu didorong pendidikan karakter di seluruh tingkat pendidikan di NTB dimulai dari dini agar tidak mudah terprovokasi dengan isu isu yang menebarkan kebencian dan radikalisme di NTB.
Berdasarkan hal tersebut dari Forum NTB Maju untuk Indonesia dan seluruh nara sumber serta peserta yang hadir mendukung Menyegerakan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) untuk memberikan perlindungan bagi Perempuan dan Anak. ( red )

***

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Ririn Hayudiani (LPSDM): 0818543798
Baiq Titis Yulianty (BaKTI): 081340189684
Zahratun (Perkumpulan Panca Karsa): 0817367438
Riadul W (PEKKA): 082340645935
Lilik (KPI): 087865906614

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seventeen − fourteen =