Headline

Polemik Nama Bandara, Bupati Loteng Minta Aspirasi Masyarakat yang Dianggap Sampah Juga Didengar

Bupati Lombok Tengah, H.M Suhaili FT, SH

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Tampaknya polemik terkait pergantian nama Bandara Internasional Lombok ( BIL ) menjadi BIZAM tampaknya akan terus berlanjut dan belum menemukan Titik temu.

Disatu pihak, jumat ( 24/1/2020 ) ribuan massa pro perubahan nama bandara melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD NTB guna menuntut supaya Surat Keputusan ( SK ) Menteri terkait peruban nama bandara tersebut segera dieksekusi atau dilaksanakan. Sementara disatu pihak Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhili FT, SH kepada wartawan di Bencingah Adhi Guna Praya, Jumat pagi ( 24/1/2020 ) menyatakan bahwa, pihakya menyatakan menolak SK Menhub terkait pergantian nama bandra tersebut.

“Tidak ada masalah dengan SK Menhubtetsebut, namun yang menjadi permasalahan atau persoalan adalah prosedur sehingga SK tersebut terbit. Dan tolong pemerintah provinsi maupun pusat mendengar aspirasi masyarakat Lombok Tengah yang mungkin dianggap sampah” ungkap H.M.Suhaili dengan nada tegas.

Dijelaskan oleh Bupati Loteng bahwa, sebagai masyarakat awam, kami memperasoalkan atau mempertanyakan prosedur dari proses terbitnya SK Menteri tersebut. Dimana rekomendasi atau dukungan dari pihak DPRD Loteng, Bupati atau Pemda Loteng serta tokoh masyarakat tidak ada saat pengusulan ke Menteri.

Adapun yang kami herankan, saat ini pihak provinsi atau Gubernur meminta rekonendasi dari pihak DPRD NTB untuk melaksanakan SK Menteri Perhubugan yang keluar pada tahun 2018 lalu.

“Apakah dulu saat pengajuan ke pusat, Bupati/Pemda Loteng, DPRD Loteng serta tokoh msyarakat dianggap tidak ada,” terang Bupati dengan nada cukup tinggi.

Selain itu satu hal sangat penting yakni proses sosialisasi ke masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah tidak pernah dilakukan. Jika sosialisasi dilakukan sejak awal, tidak akan terjadi masyarakat yang menolak atau kontra seperti saat ini.

Sekali lagi permasalahan ini adalah masalah prosedur pengajuan ke pusat, tidak ada kaitannya dengan pahlawan atau ulama.

“Kita orang Lombok sangat menghormati ulama dan menghargai pahlawan nasional kita, tapi masalahnya bukan itu. Harus dikaji apakah SK itu cacat hukum atau tidak, sebelum dilaksanaan,” pungkasnya. ( tl-02 )

Related Posts

  1. Pingback: free slots
  2. Pingback: vardenafil 20 mg
  3. Pingback: cheap vardenafil
  4. Pingback: Buy cialis
  5. Pingback: cialis mastercard
  6. Pingback: online pharmacy
  7. Pingback: pharmacy online
  8. Pingback: cialis 10 mg
  9. Pingback: new ed pills
  10. Pingback: new ed pills
  11. Pingback: viagra generic
  12. Pingback: viagra 100mg
  13. Pingback: cialis black
  14. Pingback: viagra

Tinggalkan Balasan