Headline

Dari Rakor TKPKD Loteng, HM.Nursiah : Kita Harus Malu Angka Kemiskinan Tembus 13,44%

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Guna terus meningkatkan Koordinasi dan peran berbagai pihak dalam Pelaksanaan Program kemiskinan Ekstrim di kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 – 2022, Kamis (25/11/2021) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemislinan Daerah (TKPKD) Litengmenggelar Rapat koordinasi ( rakor) yang dipimpin oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, HM.Nursiah.

Peserta yang hadir : Wakil Bupati Loteng, Lembaga lintas sector (BPS, BPN, PLN, BPJS kesehatan Kab. Loteng), Perwakilan BUMN / BUMD di Kab. Loteng ( Bank NTB Syariah, BPR, BRI, PDAM), Perwakilan Ormas (NU, Muhammadiyah, NW kab. Loteng) Baznas Kab. Loteng, OPD Kab. Loteng (Bappeda, BPKAD, Dinsos, Humas Setda) dan Pokja TKPKD Kab. Loteng

Wakil Bupati Lombok Tengah DR H. M. Nursiah S.Sos, M.Si pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Lombok Tengah, tahun 2020 berada pada angka 13,44%.

“Kita harus malu menyuarakan angak kemiskinan di Lombok Tenga yang masih cukup tinggi ini, sementara disatu sisi dengan adanya iven-iven Internasional dan banyak sekali program-program kemiskinan yang sudah di lakukan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, Desa dan pihak swasta lainnya”, ungkap HM.Nursiah.

Terhadap hal tersebut, Wabup menerangkan bahwa, apapun hasil data kemiskinan harus kita terima dan menjadi bahan untuk terus berikhtiar untuk masyarakat miskin. Juga data kemiskinan tersebut yang mengeluarkan adalah BPS, sesuai dengan UU yang ada, kita Pemda tidak bisa mengintervensi kebijakan dan keputusan BPS. Yang harus kita lakukan adalah berkoordinasi dan berkolaburasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kemiskinan, termasuk BPS, karena pasti BPS mempunya alasan, penyembab, indicator maupun varibel sendiri sehingga bisa mengeluarkan data kemisksinan tersebut, termasuk mungkin bisa memberi masukan untuk bagaimana cara mengatasi berbagai problem yang di hadapi oleh masyarakat miskin.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Pusat, yang merupakan hasil Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis/ Ekstrim, tanggal 21 Juli 2021, yang di pimpin oleh Presiden, ada beberapa hal yang menjadi keputusan, (1) Walaupun menghadapi pandemi. upaya Pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti agar kemiskinan ekstrim (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%.(2) Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. (3) Pastikan intervensi di sektor pendidikan. Kesehatan, air bersih, penerangan, tempat tinggal, sanitasi, kepemilikan lahan, pemberdayaan dapat diterima oleh masyarakat miskin. (4) Pertajam basis data (DTKS) untuk ketepatan target dan upaya percepatan penanganan dan (5) Libatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Kebijakan pusat ini menjadi salah satu dasar TKPKD Kab. Loteng mengundang pihak pihak terkait saat ini untuk melakukan rakor kali ini.

“Mari kita bersama-sama dalam penganan kemskinan ekstrim ini ke depan, untuk warga Loteng yang lebih baik”, tambah Wakil Bupati.

Sebagai informasi, bahwa Miskin/ Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem – setara dengan USD 1.9 PPP. Di rupiahkan menjadi Rp 11.941 per kapita per hari atau Rp 358.233 per kapita per bulan. (Sumber: Kepala BPS pusat). Di satu sisi, garis kemiskinan Loteng tahun 2020 yang di keluarkan oleh BPS, sebesar Rp 421.439 Per Kapita per bulan.

Dengan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk Loteng yang katagori miskin sebanyak 13,44% atau 128.100 jiwa. Artinya masyarakat yang tergolong Miskin Ekstrim adalah termasuk di dalam 13,44% tersebut. Ini memang data makro, yang tidak kita ketahui nama dan alamatnya.
Kalau di lihat dari data Basis data Terpadu/ Data Kesejahtraan Sosial (BDT/DTKS) Loteng tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial, berjumlah 190.029 RT, atau sebanyak 580.988 jiwa. Lebih detil, data DTKS ini bagi per desil, yaitu Desil 1 (Sangat miskin) sebanyak 16.664 RT, Desil 2 miskin (20.104 RT), Desil 3 mendekati miskin (22.414 RT), Desil 4 mendekati msiin (44.018 RT) dan Desil 5 rentan miskin (86.829 RT). Data DTKS ini sudh jelas nama dan alamatnya. Kalau di lihat dari Jumlahnya, kemungkinan yang masuk katagori Miskin Ekstrim adalah Desil 1 dan Desil 2. Ini mungkin yang menjadi perhatian kita bersama ke depan, bagaimana kerja-kerja koordinasi, komunikasi dan kolaburasi berbagai pihak, bisa terus di tingkatkan, untuk sama-sama dalam penanganan masyarakat miskin, khususnya yang masuk katagori kemiskinan ekstrim.

Kepala PLN Loteng, Zazit Bustomi pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, pihak PLN s bdiri dalam kurun waktu tahun 2021 telah melaksanakan berbagai program kemiskinan program, diantaranya Yaitu sebanyak 2025 pelanggan penyambungan gratis dengan total Dana sekitar 1,5 M. Kemudian ada juga dari ESDM yang di laksanakan oleh PLN sebanyak 229 pelanggan dengan dana sekitar 120 jutaan, akan selesai bulan desember ini.

Kami dari PLN mengharapkan Data palidasi warga perdusun yang belum punya listrik sendiri unutk bisa diusulkan ke Pusat, permasalahn yang serring terjadi adalah masalah data NIK dan alamat masyarakat/ pelanggan yang tidak jelas, harapnya.
Dari pihak BPS Loteng, Abdurrahim kami dari BPS selama ini kami sering berkoordinsi dengan TKPKD masalah kemiskinan. BPS tidak menghitung angka kemiskinan tapi pusat lewat BPS Provinsi yang yang menghitung dan mengeluarkan hasil surve BPS tiap tahun. kami di Kabupaten ada program namaya SUSENAS yang dilakukan tiap 6 bulan sekali yang dilakukan tiap tahun di oleh oleh BPS. di dalam Kegiatan Susenas itu ada 300 lebih Komoditi variable pertayaan dan tiap Kabupaten Mempunyai sampel 850 KK.
Dari pihak BPN Loteng, Al Suharli menerangkan bahwa, dari BPN Program yang telah kami lakukan adalah Legalisasi Aset yang syaratnya harus ada Tanah, sehingga ini menjadi bagian pemberdayaan layanan masyarakat Miskin, misalnya nelayan miskin sekitar 700 orang kami fasilitasi membuatan sertipikat tanah, berkoordinasi dengan kementrian/ dinas kelautan dan perikanan. untuk di Tahun 2022 mudahan ada aksi bersama untuk sasaran jelas dan disinergikan.
Sementara Pimpinan NW Cabang Loteng, H. Muzakkir Walad pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, Selama ini ormas dari NW dalam menuntaskan angka kemiskinan telah melakukan penelitian riset kajian. Hasil kajian yang dihasilkan penyebab kemiskinan ada 5 hal yaitu: pendidikan kurang / Rendah, Kesehatan yang kurang baik, tidak ada modal usaha, Malas bekerja dan tidak ada kerjaan. Walaupun sarana pendidiakn dna kesehatan sudah bagus, namun masyarakat banyak yang tidak memaksimalkan sarana yang ada Karena pendapatan yang masih kurang, banyak yang tidak mempuyai pekerjaan, masyarakat miskin.

“kami membuat lembaga nama Lazah NW, wadah untuk menghimpun dana sadakah, imfak, zakat, kemudian kami salaurkan ke masyarakat yang membutuhkan, terutama yang miskin. 2 tahun ini kami sedah membantu warga rehap rumah sekitar 4 buah, bantuan modal usaha dan lainnya. Ormas NW Sangat menyambut baik dalam keterlibatan dan bekerja sama bersinergi dengan pemda dan ormas lainnya dalam hal penanggulangan kemiskinan Daerah”, terangnya.
Sementara Kepala Bappeda Kab. Loteng, Lalu Wiranata menyampaikan bahwa, usaha yang luar biasa yang harus dilakukan dalam penanggulangan Kemiskinan Ekstrim yaitu bersama-sama berbagai kalanagan seperti rakor kali ini, Pemda sendiri pasti tidak bisa mengatasi kemeskinan sendiri, sangat perlu dukungan kalangan lembaga pertikal, BUMN/ BUMD, ormas, LSM dan pihak swasta yang peduli dengan penanganan kemiskinan ekstrim ke depan. ada beberapa pokus program yang telah dilakukan Pemda Loteng saat ini dan kedepan, untuk penanganan kemiskinan, antara lain Rumah Tempat Tinggal (RTLH), Sanitasi (jamban keluarga), Air Bersih permberdayan usaha kelompok masyarakat dan pelaku usaha kecil (Petani, ternak, nelayan, ibu-ibu rumah tangga, pelaku IKM/UKM). Dengan DPRD juga kami mulai bersinergi, dana aspirasi DPRD juga kita sudah sepakat sebagian di pergunakan untuk penanganan kemiskinan, seperti rehap rumah, akses air bersih, penataan sanitasi bersih dan pemberdayaan usaha masyarakat miskin untuk tahun 2022. (tl-02/*)

Related Posts

Tinggalkan Balasan