Headline

Korban Gempa Loteng Merasa Dimainkan Pemerintah

LOMBOK TENGAH
Tribunlombok.net – Lebih dari 4 bulan sudah, gempa dahsyat yang mengguncang Lombok berlalu. Dana penanggulangan gempa semakin tidak jelas. Sampai saat ini, korban gempa khususnya yang rumahnya rusak atau ambruk belum mendapat dana bantuan seperti yang dijanjikan pemetintah. Dalam konferensi Persnya, Selasa (25/12) Aliansi Masyarakat Korban Gempa didampingi Forum Kepala Desa Kecamatan Batukliang, mengaku kecewa dengan sikap pemerintah. Mereka menilai pemerintah daerah dan pusat terskesan saling lempar tanggungjawab dan sengaja mempermainkan warga.
Ketua aliansi, Munawir menuturkan, hasil hearing tanggal 28/11 lalu, DPRD dan Pemkab Lombok Tengah berdalih bahwa penanganan gempa merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun hasil kunjungan ke BNPB Republik Indonesia beberapa waktu lalu, pemerintah pusat justeru menyerahkan sepenuhnya penanganan gempa kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. BNPB menjelaskan, pemerintah pusat hanya menggelontorkan dana. Sedangkan realisasi dan persoalan tekhnis di lapangan, merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Di satu sisi, jika mengacu pada pembuatan Hunian Tetap (Huntap) yang sudah direalisasikan, menurutnya masih sangat minim. Dari Rp 30 an milar dana yang sudah digelontorkan ke BPBD Kabupaten Lombok Tengah untuk didistribusikan ke 700 an penerima bantuan, Huntap yang sudah terbangun baru 20 unit, itupun masih belum jelas apakah siap huni atau tidak. Artinya, lanjut Munawir, serapan anggaran oleh pemerintah daerah sangat lamban. Padahal para penerima sudah memiliki rekening dan siap membangun.
Terkait hal ini, dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mendiskusikan kendala yang dihadapi. Sehingga persoalan ini menjadi terang benderang. “Kalau memang tidak bisa direalisasikan jangan berikan kami harapan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Desa Selebung, Agus Kusuma Hadi, mengatakan, lambannya realisasi penanganan gempa saat ini mulai menimbulkan berbagai opini negatif. Yang mana sebagian masyarakat yang tidak paham menumpahkan kesalahan kepada pemerintah desa. Terlebih segala persoalan yang menyangkut penanganan gempa, selalu melibatkan pemerintah desa.
Sedangkan jika mengacu pada kondisi real di lapangan, pemerintah desa sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam penanganan gempa.
“Warga tidak mau tahu. Bagi mereka pemerintah desa lah yang harus disalahkan,” keluhnya.
Pihaknya berharap agar persoalan ini segera disikapi. Jika tidak dikhawatirkan menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Terlebih dengan datangnya musim penghujan saat ini, penderitaan para korban gempa akan bertambah parah.
Sementara itu kuasa hukum warga, H.Fauzan, mengancam akan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum. Karena menurutnya banyak hak-hak korban yang tidak terpenuhi. Misalnya pemberian dana hidup, sama sekali tidak pernah terealisasi. Padahal sesuai ketentuan, korban gempa berhak menerima biaya hidup Rp 10 ribu per orang setiap harinya dan masih banyak persoalan lainnya. Selain itu, pihaknya juga akan mendesak DPR-RI untuk membentuk hak angket penanganan gempa Lombok dan masih banyak lagi perjuangan yang akan dilakukan kedepannya.

Related Posts

  1. Pingback: payday advance
  2. Pingback: buy cialis online
  3. Pingback: slot games
  4. Pingback: sildenafil dosage
  5. Pingback: free slots online
  6. Pingback: vardenafil
  7. Pingback: vardenafil 20mg
  8. Pingback: vardenafil usa
  9. Pingback: Viagra or cialis
  10. Pingback: online pharmacy
  11. Pingback: buy cialis generic
  12. Pingback: ed meds
  13. Pingback: top erection pills
  14. Pingback: ed medications
  15. Pingback: cheap viagra
  16. Pingback: viagra 50mg
  17. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful info particularly the last part I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

Tinggalkan Balasan