Headline

Korban Banjir di Loteng Terima Bantuan

Murdi: Normalisasi Sungai Itu Menjadi Kewenangan BWS

PRATIM

Tribunlombok.net — Ratusan warga korban banjir di Lombok Tengah akhirnya menerima bantuan dari pemerintah kabupaten melalui
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hari ini, BPBD menuntaskan penyalurannya di empat kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Praya Timur (Pratim), Praya Tengah (Prateng), Janapria dan Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada korban bencana banjir oleh Plt. Kalak BPBD Loteng, Murdi AP di Aula Kantor Camat Pratim, Senin (27/07/2020).

Kepada Tribunlombok.net, Murdi mengatakan, dalam penyaluran bantuan tersebut, ada dua katagori penanganan dan bentuk bantuan yang diberikan dari banjir yang terjadi pada 28 Mei 2020 lalu itu. Diantaranya, bantuan kedaruratan berupa alat atau bahan kedaruratan. Seperti terpal, selimut, makanan, mie instan dan air mineral. Berikutnya, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi berupa stimulan bahan bangunan. Seperti semen, kayu, asbes dan paku. Namun demikian, penyaluran tersebut dilakukan secara simbolis. Sedangkan untuk penyaluran langsungnya dilakukan oleh tim dari BPBD melalui desa. Nantinya desa sendiri yang salurkan ke masing-masing warganya.

“Jumlah bantuan ini kita salurkan tergantung tingkat kerusakannya,” ungkap pria yang juga Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum ini.

Selama dua bulan setelah terjadinya banjir ini, pihaknya sudah melakukan pendataan di bawah. Baru kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data. Makanya, bantuan ini baru bisa didistribusikan sekarang dengan hasil pendataan sejumlah 904 KK untuk bantuan kedaruratan dan 48 bantuan berupa rehabilitasi. Adapun desa sasaran dan jumlah KK yang dibantu diantaranya, 10 KK di Desa Beleka, 8 KK di Desa Ganti, 33 KK di Desa Sengkerang dan 693 KK di Desa Landah dan 10 KK di Desa Mujur Kecamaran Pratim. Selain itu, 20 KK di Desa Persiapan Lelong Kecamatan Prateng, 83 KK di Desa Lekor Kecamatan Janapria dan 47 KK di Desa Ranggagata Kecamatan Prabarda. Sedangkan bantuan rehabilitasi itu sasarannya yakni empat desa dengan jumlah 48 KK sasaran. Diantaranya, 3 KK di Desa Ganti, 33 KK di Desa Sengkerang, 8 KK di Desa Landah dan 4 KK di Desa Lekor.

“Selain bantuan, kami juga perbaiki jembatan yang rusak di Desa Mujur, Desa Lelong dan di Desa Ranggagata,” bebernya.

Mantan Plt Camat Pratim ini juga menambahkan bahwa, musibah banjir akhir Mei lalu itu cukup parah jika dibandingkan dengan musibah serupa pada beberapa tahun terakhir ini. Sebab, menyasar banyak desa. Hanya saja, menurut Murdi penyebabnya hampir sama dan itu sebagian besar terjadi karena kurangnya kerjasama masyarakat dalam menjaga fasilitas aliran air. Ia mencontohkan, musibah banjir di beberapa desa di Pratim itu terjadi karena terjadinya sedimentasi (pendangkalan dan penyempitan sungai). Itu semua kata Murdi, ulah dari masyarakat yang banyak membuang sampah dan mendirikan bangunan di pinggir kali. Oleh karenanya, ia berharap agar masyarakat juga memperhatikan hal tersebut. Jangan hanya mengharapkan normalisasi saja namun abai akan penyebab bencana.

“Percuma kita normalisasi kali kalau kesadaran masyarakat tidak terbangun,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan purna IPDN ini bahwa, terhadap tuntutan masyarakat Pratim agar Pemkab lakukan normalisasi kali mulai dari Desa Beleka hingga hilirnya di Desa Semoyang dan beberapa desa lainnya itu. Diakuinya bukan kewenangan Pemkab melainkan itu urusan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Kendati demikian, Pemkab telah melayangkan usulan tersebut ke BWS pusat melalui BNPB agar segera ditindaklanjuti. Dalam usulan tersebut, sudah ada respons dan bakal dimasukkan menjadi program ke depannya.

“Normalisasi sungai itu menjadi kewenangan BWS. Tapi tetap kita perjuangkan agar usulan itu jadi prioritas di BWS,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ganti H Acih beberapa waktu lalu meminta agar BWS segera melakukan normalisasi aliran sungai di wilayahnya. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir yang selalu menimpa sejumlah desa di Pratim selama ini, termasuk desanya. Ia menuturkan, sejak beberapa tahun terakhir ini, bantaran sungai yang melintas di desanya banyak dibangun oven tembakau. Bahkan sebagian oven dibangun di aliran sungai secara permanen dengan cara dicor beton. Akibatnya, terjadi penyempitan aliran sungai, serta pendangkalan akibat lumpur dan sampah. Saat hujan lebat, air sungai meluap hingga merendam rumah warga. Sehingga, untuk saat ini satu-satunya solusi nenurutnya yakni normalisasi. Caranya dengan melakukan pengerukan, penambahan talud hingga pemasangan beronjongan di sepanjang aliran sungai. Jika tidak, persoalan banjir akan terus terjadi setiap tahun.

“Kami minta BWS segera bertindak dan harus ada upaya nyata. Jangan biarkan kami di Pratim selalu menjadi langganan banjir. Pemkab juga mohon keseriusannya untuk melobi di pusat,” pungkasnya. (tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan