Headline

Forum P3A Pratim Gedor Dewan, Dinas PUPR Loteng Dinilai Lamban Bersikap

PRAYA

Tribunlombok.net — Persoalan pendistribusian air irigasi masih menjadi persoalan di sejumlah kecamatan di Lombok Tengah (Loteng). Sebagai bukti, kemarin (27/7/2020) puluhan petani yang tergabung dalam Forum Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A) Kecamatan Praya Timur (Pratim) mengadukan persoalan tersebut ke kantor DPRD Loteng. Setelah sebelumnya sempat mempersoalkan mengenai kinerja pengamat pengairan Daerah Irigasi (DI) Katon Komplek melalui media. Kemarin mereka mengadukan soal kerap kalinya ditemukan permainan dalam pendistribusian air yang menurut mereka tidak adil. Dimana hal tersebut kerap menimbulkan kisruh antara petani. Bahkan karena hal itu, juga kerap menimbulkan kisruh diantara GP3A di DI Mujur I, DI Katon Komplek dan GP3A yang ada di DI Mujur II. Makanya, mereka meminta agar Pemkab dalam hal ini dinas terkait melakukan evaluasi terhadap keberadaan petugas pengairan di wilayah Pratim.

Seperti yang disampaikan Ketua FP3A Pratim, Murdali usai hearing. Ia menuturkan, kedatangan pihaknya ke kantor dewan untuk mengadukan banyak persoalan terkait pembagian air irigasi di wilayahnya. Terutama mengenai permasalahan tidak profesionalnya pengamat pengairan DI Katon Komplek dalam mengatur jadwal pendistribusian air di lapangan. Persoalan ini kata dia, sudah lama disampaikan ke Dinas PUPR. Hanya saja, tidak pernah digubris dan seolah sengaja dibiarkan jadi masalah. Sehingga ia menilai Pemkab sedikit abai dengan persoalan petani.

“Harapan kita, Pemkab mestinya peduli kepada petani. Jangan diabaikan ketika kami ada keluhan karena ini soal keberlangsungan hidup kami,” sentil Ketua GP3A Bersatu Teguh DI Mujur II ini.

Murdali juga menegaskan, DI Katon Komplek selama ini terdiri dari dua orang pengamat yang mengairi sekitar 7.400 hektare (Ha) lahan pertanian. Dimana, dalam sebulan hanya mendapatkan jadwal pendistribusian air enam hari. Dengan jadwal yang sesingkat itu, para petani dan P3A harus susah payah mendapatkan pasokan air. Belum lagi jika terjadi pencurian air di hulu yang mengakibatkan pendistribusian air tidak teratur dan tidak bisa sampai ke hilirnya. Yang pada akhirnya, debit air yang diterima para petani jauh dari harapan. Mirisnya lagi, ketika ada masalah seperti ini, antara pengamat yang satu dengan yang lain kerap terjadi miskomunikasi.

“Tolong Dinas PUPR dalam hal ini bagian pengairan, turun ke bawah biar tahu kondisi kami di bawah. Jangan hanya terima laporan saja dari pengamat,” pintanya.

Tidak hanya itu, pihaknya dalam hearing tersebut juga meminta agar Bendungan Punggung yang ada di Desa Durian, Kecamatan Janapria itu dibuatkan pintu penguras. Karena sejak dibangun beberapa tahun lalu oleh BWS, tidak memiliki pintu penguras. Sehingga air tidak bisa mengalir leluasa ke wilayahnya. Atas banyaknya keluhan dan aduan tersebut, hearing tersebut pihaknya dari awal sangat berharap agar pihak PUPR dan BWS Nusa Tenggara I dihadirkan. Hanya saja, karena alasan yang tidak jelas, pihak-pihak terkait tidak dihadirkan.
Namun demikian, ia sangat berharap agar apa yang menjadi tuntutan FP3A tersebut disampaikan secepatnya ke pihak terkait. Biar bisa cepat ditindaklanjuti.

“Sepatutnya tadi dihadirkan dari Dinas PUPR dan BWS,” sebutnya.

Untuk itu, jika apa yang disampaikan tersebut tidak segera direspons, pihaknya akan melakukan aksi serupa dengan melibatkan massa yang lebih besar lagi ke depan. Selain itu, jangan sampai ketika para petani bertindak di luar kewajaran baru bersikap. Karena baginya, aspirasi yang disampaikan itu sangat wajar. Sebab, jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan berlarut, bakal menjadi konflik berkepanjangan di bawah. Dikarenakan, dampaknya bisa sampai para petani terancam gagal panen. Terutama di Musim Tanam (MT) kedua ini.

“Jika mau mensejahterakan petani, tolong pak dewan sampaikan kepada Dinas PUPR agar memperbaiki sistem pendistribusian air irigasinya ke petani. Termasuk mengevaluasi petugasnya di bawah dalam hal ini pengamat pengairan,” tukas mantan Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB periode 2010-2015 ini.

Sementara itu terpisah, Ketua Komisi III DPRD Loteng, Andi Mardan mengutarakan, persoalan pembagian air irigasi itu diakuinya memang sangat penting untuk di atur ulang agar tidak terus saja terjadi persoalan seperti apa yang dikeluhkan FP3A Pratim itu. Sebab, lagi-lagi yang dirugikan ialah petani. Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemkab tidak abai jika berkaitan dengan persoalan pertanian dan hajat hidup para petani. Artinya, harus ditanggapi serius dan cepat. Karena seperti diketahui, mayoritas masyarakat Loteng berprofesi sebagai petani. Sehingga jika mendengar pemaparan pengurus FP3A tersebut, memang harus jadi perhatian serius. Terutama agar bagaimana sarana infrastrukturnya bagus dan memadai, kerjasama antara pengamat pengairan dengan para petani berjalan optimal, penambahan jadwal pendistribusian, peningkatan debit air dan perbaikan sistem lainnya.

“Persoalan petani kita memang kompleks. Soal pendistribusian air, saluran irigasi butuh rehab, soal debit air dan lainnya. Makanya ke depan dalam agenda rapat dengan PUPR, akan kami sampaikan ini biar jadi perhatian serius,” jelasnya. (Tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan