Headline

Lombok Tengah Raih Prediket WTP ke-8 Berturut-turut Dari BPK RI

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – “Luar biasa!”, Kata inilah yang pantas disematkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah atas kembali diraihnya prediket predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  Perwakilan NTB. Raihan WTP ke-8 diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2019.

Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, SH dalam sambutannya setelah menerima penyerahan Predikat WTP yang diraih  tahun 2020 secara virtual dari pihak BPK RI di Pendopo Bupati, Jumat (29/5/2020) menyampaikan bahwa, WTP yang dibraih ini merupakan  yang kedelapan kalinya  setelah secara berturut-turut, yakni mulai diraih pada Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 saat ini.

“Mari kita sama-sama bersyukur atas prestasi yang diraih Pemkab Loteng saat ini. Prestasi ini tentunya akan bisa dijadikan pemicu semangat kerja dari seluruh OPD serta ASN yang ada dilingkup Pemkab Loteng, supaya lebih baik lagi kedepannya,” ungkap Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas Raihan WTP yang ke-8 tersebut, dimana WTP ini diharapkan akan bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat Lombok Tengah, khususnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid yang juga hadir dalam kegiatan itu mengatakan,  beberapa waktu lalu BPK RI Perwakilan NTB telah melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun anggaran 2019. Hasilnya Lombok Tengah meraih prediket WTP. Ini sangatlah membanggakan bagi kita semua.

“Tidak ada yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur atas capaian yang sangat luar biasa ini, karena hari ini untuk kedelapan kalinya secara berturut, BPK RI memberikan opini WTP atas LKPD Tahun anggaran 2019,” ungkap M.Tauhid.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, raihan WTP ini mengindikasikan kalau Kabupaten Lombok Tengah telah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, yakni sesuai dengan empat kriteria dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian WTP ini sendiri diharapkan supaya bisa menjadi semangat dan motivasi selanjutnya dari seluruh OPD yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Sementara terhadap beberapa temuan dan rekomendasi yang diberikan dalam LHP BPK tersebut, kami harapkan supaya segera ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Daerah, pungkas ketua DPRD Lombok Tengah tersebut. (tl-02)

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan media online Tribunlombok.net

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + five =