Headline

Perusahaan Lobster Luar Daerah Dinilai Permainkan Harga

Lombok Tengah

Tribunlombok.net– Diberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) nomor 12 tahun 2020 tentang diperbolehkannya ekspor benih lobster membuat banyak muncul perusahaan baru. Akhir-akhir ini, di NTB perusahaan mulai ramai-ramai memburu warga pesisir sebagai nelayannya. Namun, yang masih jadi persoalan sampai saat ini ialah belum stabilnya harga pembelian benih oleh perusahaan ke para nelayan. Bahkan, perusahaan luar dinilai lebih berani membeli harga yang lebih tinggi. Hal ini pun membuat perusahaan lokal yang sudah lama membina nelayan menjadi tersaingi dan terancam tak dapat membeli. Tidak hanya itu, perusahaan lokal juga menilai banyak kejanggalan di lapangan. Terutama terkait keberadaan petani dari perusahaan luar. Yang mana, ada kecurigaan mereka tidak memiliki petani yang jelas. Namun izinnya dimudahkan oleh dinas terkait.

Seperti yang disampaikan oleh seorang Pengurus Koperasi Nelayan Lobster Rahayu asal Dusun Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut, Sudarmono. Ia mengaku, saat ini persaingan tidak sehat sudah mulai terlihat di lapangan. Terutama terkait satuan harga pembelian ke nelayan. Sehingga yang dirugukan ialah pengusaha lokal. Seharusnya, pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Sebab, jika hal ini dibiarkan terjadi maka tentu akan menjadi gejolak di bawah antar para nelayan. Artinya, harga satuan pembelian itu mestinya distandarkan, jangan malah semau perusahaan.

“Kami berharap agar satuan harganya diatur biar ada standarisasi untuk pembelian benih lobster. Karena sekarang di bawah ada persaingan tidak sehat dan mengancam terjadinya gejolak. Kita yang biasa membeli dengan harga Rp 9.000 sampai Rp 10.000 per ekor. Malah perusahaan luar ini membeli dengan harga Rp 13 ribu per ekor,” ungkap Sudarmono saat ditemui di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, Selasa (28/7/2020).

“Inilah yang kami mau pertanyakan dan keluhkan ke Dislutkan, tapi pak Kadis tidak ada di kantornya,” sambungnya sembari keluar kantor Dislutkan bersama beberapa rekannya.

Terhadap kondisi ini, ia pun meminta agar siapapun perusahaan yang masuk dan melakukan pembelian ke NTB, khususnya di Loteng harus menyamakan harga. Sebab, ia khawatir jika hal ini nantinya tetap terjadi dan pemerintah membiarkannya. Maka nelayan binaan dikhawatirkan bakal beralih ke perusahaan lain yang membeli dengan harga yang lebih tinggi.

“Harga sekarang ini memang sedang tidak menentu. Kalau kita lihat pemasaran ditempat kita ekspor mahal, maka harga di nelayan akan mahal juga, tapi perusahaan baru ini merusak harga dan mereka membeli dengan harga yang lebih tinggi saja,” terangnya.

Lebih jauh ia juga sampaikan bahwa, harga benih lobster jenis pasir di Vietnam berkisar sekitar Rp 16.000 per ekor. Oleh pihaknya,membeli ke nelayan dengan harga sekitar Rp 9.000. Itu karena sampai ke tujuan ekspor membutuhkan dana untuk melalukan pengiriman, pengepakan dan lainnya. Selain itu, jika melihat izin memang banyak perusahaan yang resmi bisa membeli benih lobster. Hanya saja, bagi perusahaan lokal merasa ini seperti dipersulit. Padahal perusahaan lokal telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para nelayan sejak lama. Ia mencontohkan perusahaan yang menaunginya, UD Bali Sukes Mandiri. Dimana, mereka selama ini telah membina sekitar 814 nelayan yang tergabung dalam Koperasi Samirahayu. Dari jumlah nelayan tersebut, tersebar di pesisir pantai Loteng. Mulai dari Selong Belanak, Kuta, Mertak dan beberapa wilayah selatan lainnya.

“Mohon pemerintah jangan sembarang juga menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) kepada perusahaan, terutama perusahaan baru yang berasal dari luar. Karena kami ini butuh waktu lama untuk bisa membeli. Mulai dari harus ada legalitasnya berupa adanya sertifikat koperasi, punya badan hukum dan lainnya. Kok perusahaan lain kami lihat sangat cepat. Makanya kita menduga ada permainan antara pemerintah dengan perusahaan,” sebutnya.

Sebelumnya Kepala Dislutkan Loteng, Muhammad Kamrin mengaku bahwa, sampai saat ini pihaknya masih kesulitan mendata kelompok atau masyarakat yang telah diambil identitasnya oleh perusahaan untuk kemudian dijadikan rujukan untuk menerbitkan izin. Sebab, perusahaan sendiri yang bergerak ke nelayan untuk mengambil data kelengkapan nelayannya.

“Rata-rata izin warga untuk menangkap bibit lobster ini banyak yang belum keluar. Sejauh ini kami belum tahu berapa jumlah data warga yang sudah terkirim untuk diberikan izin. Makanya tetap di dinas kita lakukan validasi data. Sehingga warga yang belum terdata tetap kita kirim izinnya,” ungkap, M Kamrin.

Disampaikan Kamrin bahwa, untuk menangkap lobster, warga secara perorangan harus ada izin. Meski memang tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak warga yang tidak ada izinnya. Namun mereka tetap melakukan aktivitas penangkapan. Dimana, dari sekitar 5.000 nelayan lobster yang di Loteng, termasuk nelayan budidaya, baru sekitar 1.000 nelayan yang sudah ada izin untuk menangkap. Selain itu, untuk diketahui bahwa izin nelayan ini dibuat secara personal oleh nelayan itu sendiri. Oleh karena itu, pihaknya sangat menyayangkan langkah yang dilakukan pihak perusahaan yang langsung turun mencari KTP ke nelayan di bawah. Seharusnya, perusahaan berkoordinasi ke dinas biar pihaknya bisa mempersiapkan data yang ada.

“Ini tidak, perusahaan jalan sendiri dan bersaing karena takut tidak dapat. Akhirnya jalan sendiri dengan berbagai cara,” jelasnya. (Tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan