Headline

15 Perda Tentang Pembentukan Desa Disetujui Dewan

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Setelah melalui proses pembahasan yang intenaif, akhirnya DPRD Lombok Tengah ( Loteng ) menuntaskan pembahasan 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa dan disetujui menjadi sebuah Perda. Persetujuan tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Panitia Khusus DPRD terhadap hasil pembahasan 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa. Permintaan pesetujuan DPRD terhadap 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa dan Pembubaran Panitia Khusus DPRD Lombok Tengah, Kamis (28/11/2019) yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Loteng.

Sidang ripurnan tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid didampingi para Wakil Ketua DPRD Lotent serta dihadiri oleh Wakil Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip para Anggota DPRD Loteng Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Loteng.

Dalam laporan Panitia Khusus DPRD terhadap hasil pembahasan 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa. Permintaan pesetujuan DPRD terhadap 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa diterangkan bahwa, Pembentukan desa adalah salah satu bentuk dari penataan desa yang dapat berupa pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih dengan syarat pembentukan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, batas usia desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk untuk wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit berjumlah 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber days manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut Didik Arista memaparkan, sejalan dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagaimana tersebut di atas, dan sesuai dengan tuntutan aspirasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan desa di Kabupaten Lombok Tengah, maka melalui Surat Bupati Lombok Tengah Nomor: 188.342/49/HKM, tanggal 9 Oktober 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah mengajukan 15 Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama masing-masing tentang:
1. Pembentukan Desa Berinding Kecamatan Kopang
2. Pembentukan Desa Pajangan Kecamatan Kopang
3. Pembentukan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur
4. Pembentukan Desa Jeropuri Kecamatan Praya Timur
5. Pembentukan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur
6. Pembentukan Desa Belike Lebe Sane Kecamatan Praya Timur

7. Pembentukan Desa Lingkoq Berenge Kecamatan Janapria
8. Pembentukan Desa Janggawana Kecamatan Janapria
9. Pembentukan Desa Prako Kecamatan Janapria
10. Pembentukan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria
11. Pembentukan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya
12. Pembentukan Desa Kerame Jati Kecamatan Pujut
13. Pembentukan Desa Dadap Kecamatan Pujut
14. Pembentukan Desa Lendang Tampel Kecamatan Batukliang
15. Pembentukan Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah.

.”Menindaklanjuti penyampaian 15 Rancangan Peraturan daerah tersebut di atas, maka melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 4 tahun 2019 tentang Perubahan ke-Empat Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2019, telah dijadwalkan kegiatan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam membahas 15 Rancangan Peraturan Daerah tersebut selama 11 hari kerja, yakni dari tanggal 13 sampai dengan 27 November 2019 dan pads hari ini Panitia Khusus menyampaikan laporan hasil pembahasannya,” paparnya.
Mengawali pembahasan 15 rancangan peraturan daerah tersebut kata Didik Arista, Panitia Khusus DPRD melakukan konsultasi bersama Tim Ahli dari akademisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan daerah dan tertuang dalam dokumen Naskah Akademik yang menyertakan penyampaian rancangan peraturan daerah kepada DPRD pada awal pembahasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, khususnya Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan, keterangan dan/atau naskah akademik.

Sementara dokumen penjelasan/keterangan yang menyertakan penyampaian 15 Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD, tidak dilengkapi dengan kajian mendasar pembentukan peraturan daerah dan dituangkan dalam bentuk dokumen Naskah akademik, sehingga pada awal pembahasan, Panitia Khusus DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Keberadaan dokumen Naskah Akademik bagi Panitia Khusus DPRD sangatlah penting, karena melalui Naskah Akademik, Panitia Khusus DPRD dapat lebih cepat mendalami dan mengetahui landasan filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomis dan bahkan landasan politis terhadap 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa tersebut, dan pada gilirannya mempermudah Panitia Khusus DPRD dalam menyelesaikan pembahasannya.” Panitia Khusus DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang telah dengan penuh kesabaran bersama Panitia Khusus DPRD menyelesaikan penyempurnaan dokumen penjelasan pemerintah daerah menjadi Naskah Akademik atas 15 rancangan peraturan daerah tersebut, semoga dengan adanya Naskah Akademik ini akan memperkuat argumentasi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ini, baik dalam tahapan evaluasi ditingkat pemerintah provinsi maupun proses lebih lanjut ditingkat pemerintah pusat,”ucapnya

Selanjutnya kata Didik Arista, Panitia Khusus melakukan konsultasi dengan Pemerintah daerah yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, serta dengan menghadirkan para Camat desa yang dimekarkan, para Kepala Desa dan Ketua BPD desa Induk, serta para penjabat masing-masing desa persiapana, dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke masing masing desa persiapan yang akan ditetapkan menjadi desa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara fisik keterpenuhan berbagai persyaratan pembentukan desa sesuai
ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dari keseluruhan tahapan pembahasan tersebut, Panitia Khusus DPRD mendapatkan gambaran bahwa pembentukan 15 desa ini telah berproses cukup lama, dan secara yuridis telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk diketahui bersama lanjut Didik Arista, bahwa berdasarkan hasil kajian Panitia Khusus terhadap 15 Desa yang akan dibentuk ini adalah merupakan pemekaran dari 11 Desa pads 7 wilayah kecamatan dan sudah ditetapkan menjadi Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai berikut
1. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lendang Tampel Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Jero Puri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kerame Jati Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lelong Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tibo Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Beleke Lebe Sane Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Beleke Daye Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
.”Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagaimana tersebut diatas, Gubernur Nusa Tenggara Barat menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan, dan selanjutnya sebagai dasar bagi Bupati Lombok Tengah untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah,”jelasnya
Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD, dan setelah mencermati penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Para Camat, Kepala Desa, Ketua BPD Desa Induk, dan Penjabat Kepala Desa Persiapan, Berta setelah menelaah dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal- hal sebagai berikut ;
Secara sosiologis Pemekaran 15 Desa tersebut merupakan momen dan harapan yang sangat dinantikan oleh masyarakat 15 desa persiapan untuk segera ditetapkan menjadi Desa. Panitia Khusus DPRD memandang bahwa harapan masyarakat tersebut dipahami sebagai aspirasi positif yang sangat kuat sebagai sebuah ikhtiar Pemerintah Desa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai harapan kita bersama.

Adapun 15 Desa Persiapan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah tersebut, telah berusia hampir genap 3 (tiga) tahun, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, apabila dalam kurun waktu paling lama 3 tahun Desa Persiapan tidak ditetapkan menjadi Desa, maka Desa Persiapan harus kembali ke Desa Induk. Hal ini dihawatirkan akan berdampak pada kondusifitas daerah sebagaimana tertuang dalam hasil kajian tim kajian desa persiapan di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu Panitia Khusus DPRD berpandangan bahwa pemekaran desa ini merupakan aspirasi masyarakat yang membutuhkan dukungan semua pihak, tentu dengan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyisakan persoalan dikemudian hari.
Terhadap struktur, substansi dan materi muatan yang telah diatur dalam 15 Rancangan Peraturan daerah tentang Pembentukan Desa ini, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan penyempurnaan sebagai berikut:
Sebelum mengakhiri laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, perlu kami sampaikan bahwa semuafraksl-fraksi yang tergabung dalam keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah MENYATAKAN SETUJU terhadap 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan saran dan rekomendasi sebagai berikut ;

Meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, untuk secara inten melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/APBDES desa yang dimekarkan/desa induk, sehingga porsi anggaran desa induk dan desa yang baru terbentuk dapat dilaksanakan secara proforsional. Hal ini dimaksudkan agar percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik didesa yang baru terbentuk dapat berjalan dengan baik, jangan sebaliknya, setelah pemekaran malah menjadi desa yang terbelakang dan sulit berkembang. 2. Pemerintah Daerah juga diharapkan agar memerintahkan kepada pars Camat yang diwilayahnya ada pembentukan/pemekaran desa untuk senantiasa memperhatikan perkembangan yang terjadi di desa induk maupun di desa yang baru terbentuk, sehingga apa bila terjadi masalah ditengah-tengah masyarakat dapat segera diatasi secara cepat dan tepat,”tutup Didik Arista

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri, S.Ip menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terimakasi terhadap kinerja Anggota DPRD Loteng yang telah bekerja keras menyelasaikan tugas dan fungsi DPRD Lombok Tengah, khususnya dalam membahas 15 Ranperda tesebut menjadi Perda.

Pihaknya berharap dengan disetujuinya Perda tersebut, akan bisa bermanfaat untuk kelancaran pembanguanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harapnya. ( tl-02 )

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 − nine =