Headline

Terkait Kasus Pemalsuan Sporadik, Gugatan Praperadilan Kades Kuta Ditolak Hakim

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Setelah melalui beberapa kali proses persidangan, akhirnya Hakim tunggal, Fita Juwiati,SH yang memimpin persidangan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Kepala Desa Kuta, Mirate dan H.Sulaiman warga keluraha Prapen, Praya, memutuskan menolak gugatan praperadilan tersebut.

Vonis tersebut dibacakan pada persidangan yang berlagsung, Jumat (29/11/1019) di Pengadilan Negeri (PN) Praya.
Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua PN Praya, Fita Juwiati, SH, Hakim mencermati bukti-bukti
Pemohon (Kades Kuta, Mirate dan H. Sulaiman) dan Termohon (Satreskrim Polres Lombok Tengah) di persidangan dan kemudian menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka apakah sah menurut Hukum, ataukah tidak sah menurut Hukum.

”Maka Hakim berpendapat bahwa terhadap materi pokok Perkaranya dimana berdasarkan surat – surat bukti yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa para pemohon telah diduga melakukan tindak pidana pemalsuan melanggar Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP,” ucapnya.
Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka serta penahanan yang dlakukan sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti, sebagaimana dalam KUHAP.

”Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti sebagaimana dalam KUHAP, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak,” tegas Fita Juwiati, SH

Selain memutuskan menolak gugatan praperadilan para pemohon tersebut, majelis hakim juga menghukum kedua pemohon dengan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkaa tersebut.

Diakhir amar putusan yang dibacakan tersebut. Hakim tunggal Fita Juwiati menyatakan bahwa, dengan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khusunya Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV 2014 tanggal 28 April 2015.
Mengadili Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil.

”Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 29 November 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan dengan telah dibacakan Putusan, tidak ada upaya hukum apapun dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup,”ujar Fita Juwiati, SH.
Diketahui bahwa, Penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah menetapkan Kades Kuta, Mirate dan H. Sulaiman sebagai tersangka dugaan pemalsuan Sporadik tanah. Serta menahan keduanya sejak bulan Oktober 2019 lalu. ( tl-02 )

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six + sixteen =