Headline

DKPP Jatuhkan Sanksi Keras ke Lima Komisioner KPU Lombok Tengah, Jabat Ketua Dicopot

Jakarta
Tribunlombok.net – Melalui sidang putusan yang digelar pada, Rabu(29/1/2020) di lantai 5, jl.MH.Thamrin no.14 Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras terhadap lima komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah. Sanksi tersebut diperoleh dari dua perkara berbeda yakni nomor 289-PKE-DKPP/IX/2019 dan 298-PKE-DKPP/IX/2019.

Lima komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah Ahmad Fuad Fahrudin (Ketua), Alimudin Sukri, Lukmanul Hakim, Lalu Darmawan serta M. Zaeroni masing-masing sebagai anggota.

Dalam amar putusan yang dibacaan tersebut, DKPP juga memberhentikan Ahmad Fuad Fahrudin dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Lukmanul Hakim dari jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan. Keduanya diberhentikan dari jabatan sebagai ketua dan ketua Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Lombok Tengah, namun mereka masih menjabat sebagai komisioner dan posisi mereka selanjutnya akan digantikan oleh komisioner lain bedasarkan hasil pleno internal yang akan digelar.

“Kami Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada Teradu I, Ahmad Fuad Fahrudin terhitung sejak putusan ini dibacakan,” jelas Ketua Majelis dan Plt Ketua DKPP, Prof. Muhammad berdasarkan putusan sidang yang dibacakan.

“Selanjutnya, Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan Ketua Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada teradu III yaitu Lukmanul Hakim,” lanjut Muhammad.

Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam dua perkara ini. Sedangkan pertimbangan putusan dibacakan Dr. Ida Budhiati dan Prof. Teguh Prasetyo.

Perkara nomor 298-PKE-DKPP/IX/2019 diadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yaitu Abdul Hanan, Usman Faesal, Lalu Fauzan Hadi, Harun Azwari, dan Baiq Husnawati karena tidak melaksanakan putusan Bawaslu RI terkait pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 dengan nomor putusan 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2009.

Sedangkan perkara 289-PKE-DKPP/IX/2019 diadukan oleh Lalu Wiraksa, yang memberikan kuasanya kepada Yandri Susanto sebagai kuasa hukum. Para teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

DKPP membacakan 13 putusan dari 15 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga merehabilitasi nama baik 43 penyelenggara pemilu dan 11 peringatan. [Humas DKPP]

Related Posts

  1. Pingback: buy levitra online
  2. Pingback: vardenafil canada
  3. Pingback: Get cialis
  4. Pingback: canada pharmacy
  5. Pingback: generic cialis
  6. Pingback: cheapest ed pills
  7. Pingback: ed meds online
  8. Pingback: otc ed pills
  9. Pingback: viagra 100mg
  10. Pingback: is cialis generic
  11. Pingback: how to get viagra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 − one =