Headline

Kasta NTB Sesalkan SE Bupati Loteng Terkait Rehab Rekon Pasca Gempa

Lombok Tengah
Tribunlombom.net – Kasta NTB menyesalkan terbitnya Surat edaran Bupati nomor 360/206/BPBD/2019 tentang rekomendasi percepatan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi konstruksi rumah pasca gempa bumi Lombok di kabupaten Lombok Tengah yang isinya instruksional memerintahkan kepada seluruh kelompok masyarakat penerima manfaat untuk menerima satu jenis RTG saja yakni RISHA dan mengarahkan agar pelaksanaan pembangunannya kepada salah satu BUMD penyedia panel RISHA tersebut.

Hal ini adalah bentuk intervensi yang sangat luar biasa oleh Bupati lombok tengah atas pelaksanaan rehab rekon bahkan dengan melabrak Instruksi presiden nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan rehab rekon paska bencana ge.pa bumi di kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, kata sekjen Kasta NTB Bambang Heri, penunjukan satu aplikator saja justru menyalahi semangat percepatan penyelesaian pembangunan rumah gempa ini karena bagaimana mungkin satu aplikator bisa bekerja menuntaskan puluhan ribu anggota masyarakat penerima manfaat, maka seharusnya masyrakat dan aplikator lainnya diberikan ruang untuk ikut dan bekerja sesuai aturan, edaran ini justru makin membuka fakta kalau edaran Bupati ini adalah bntuk dukungan langsung untuk kepentingan Fee saja katanya mempertegas. Maka sebaiknya kembalikan saja kepada aturan dan regulasi yang ada baik itu inpres, Juklak Juknis BNPB pusat, edaran Gubernur dan rekomendasi DPRD Lombok tengah yang sudah ada pintanya.
Sebaiknya pak Bupati konsen melakukan pengawasan saja sesuai kewenangan yang diberikan dalam inpres nomor 5 tahun 2018 tersebut jangan justru ikut bermain dan disetir pengusaha untuk memonopoli masuknya satu jenis RTG saja kata bam heri menambahkan. Silahkan Bupati turun dan tanyakan langsung ke masyarkat apakah mereka mau kalau dibangunkan RISHA, fakta di lapangan masyarakat hampir semua menyatakan menolak jenis rumah tahan gempa tersebut katanya. Jangan karena kepentingan oknum oknum tertentu kemudian kekuasaan ikut intervensi memberikan jalan memuluskannya katanya menambahkan. Dari seluruh daerah kabupaten kota yang menerima bantuan RTG hanya Bupati lombok tengah yang berani menerbitkan Surat edaran yang isinya instruksional begini, ini ada apa? Kalau bukan karena kepentingan tertentu tanya Bam heri. Kami tidak akan diam dan bersama masyarakat akan melakukan perlawanan atas intervensi kekuasaan yang penuh motif instan pribadi ini katanya menutup rilisnya.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

seven + nineteen =