Headline

Merasa Dianak Tirikan, Forum BPD Loteng Ngadu ke Dewan

PRAYA,Tribunlombok.net– Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lombok Tengah gelar hearing ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (30/7/2020). Dalam hearing tersebut, mereka diterima Ketua Komisi IV dan sejumlah anggotanya. Kedatangan puluhan pengurus FBPD kabupaten dan kecamatan ini untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada wakil mereka yang duduk di gedung dewan yang ada di Kelurahan Jontlak itu. Sebab, forum menilai Pemkab selama ini seperti menganaktirikan BPD. BPD bahkan terkesan ada hanya sebagai lembaga pelengkap saja.

Seperti yang diutarakan Ketua FBPD Loteng, Ahmad Zaini bahwa, selama ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, banyak yang menjadi hambatan rekan-rekan di desa. Dimana, selain terbentur dengan berbagai macam aturan, persoalan demi persoalan terjadi di desa. Baik persoalan menyangkut administrasi, pembangunan desa dan lainnya. Namun terlepas dari itu pihaknya terus mencoba profesional dalam rangka mengoptimalkan pembangunan desa. Hanya saja, anggapan masyarakat bahkan Pemdes bahwa BPD ini hanya sebagai lembaga pelengkap itu terjadi. Padahal jika dilihat dari kemauan perundang-undangan tidak demikian. BPD kata dia, sangat memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan desa. Dimana, aspirasi masyarakat itu banyak muncul dan tersampaikan di BPD.

“Makanya dari awal kita sangat berharap Pemkab melalui DPMD menghadirkan program yang mengarah pada penguatan kapasitas kami di BPD. Tapi sampai saat ini perhatian pemerintah masih minim soal ini pak dewan,” cetus Zaini.

Dibeberkan mantan Ketua BEM Universitas Muhammadiah Mataram ini bahwa, sejauh ini ia mengaku rekan-rekan BPD belum pernah secara serius dibina dalam upaya penguatan kapasitas. Padahal jika melihat beban kerja,BPD berkewajiban untuk memonitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaporan kinerja setiap tahun dan lainnya. Selama ini ketika BPD menyampaikan keluhan dan masukan ke DPMD, BPD seperti dianggap angin lalu. Padahal itu menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti contoh kasus, konflik BPD dan Pemdes yang terjadi di Desa Puyung dan Desa Ungga. BPD ketika menjalankan tupoksinya mengevaluasi dan monitoring Pemdes. Hanya saja, Pemdes tidak mau menggubrisnya. Padahal itu terkait persoalan kronis di desa. Ketika BPD kritis dan bersuara, BPD dianggap cari sensasi dan hanya mencari kesalahan Pemdes.

“Hal seperti ini DPMD tidak tanggap dan tidak tegas. Padahal ini persoalan serius yang mengundang konflik di bawah,” ujarnya.

“Selanjutnya, ketika kami meminta dana untuk penguatan kapasitas, Pemdes bilang tidak dibolehkan oleh DPMD. Padahal dari akun Siskeudes ada nomenklaturnya untuk itu. Begitu, kami masuk ke DPMD, dibilang itu kewenangan desa. Ini kami seolah dipermainkan,” sambungnya.

Atas masalah ini, menurutnya wajar pihaknya bersuara. Jujur saja, tidak ada niatan dari rekan-rekan BPD untuk menjatuhkan Pemdes dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun apa yang dilaksanakan itu dalam rangka bagaimana aspirasi masyarakat di salurkan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu juga, pihaknya juga berharap kepada rekan-rekan dewan agar persentasi dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemkab yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah 10 persen itu ditambah. Sebab, dari jumlah 10 persen itu menurutnya masih kurang jika melihat arah penggunaan ADD setelah diberlakukannya PP nomor 11 tahun 2019. Dimana, semuanya habis untuk pembayaran penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan Kades serta perangkat desa. Berikutnya untuk tunjangan dan operasional BPD, operasional kantor desa, kebutuhan dana lembaga dan lainnya.

“Akibat kekurangan ini, Dana Desa (DD) yang seyogyanya untuk infrastruktur dan pemberdayaan, banyak juga terkuras untuk dana kelembagaan desa. Ini yang terjadi pak dewan yang terhormat. Mohon kiranya persentase ADD kita ditambah,” ungkap Ketua BPD Desa Segala Anyar ini.

Senada juga disampaikan pengurus Forum BPD Loteng lainnya, Zubaer. Katanya, hearing ini merupakan bentuk kepedulian BPD atas kondisi kelembagaan di desa yang masih dianggap sebelah mata oleh Pemkab. Sekarang ini di Loteng cukup banyak dan komplek persoalan di desa yang hingga kini masih belum bisa diakhiri. Terutama soal banyaknya Kades yang masih berseteru dan tak sejalan dengan BPD-nya. Ia pun berharap setelah hearing ini ada output yang menjadi solusi dari penuntasan konflik itu. Terhadap hal tersebut, pihaknya sangat mengharapkan peran dewan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Tentu yang berkaitan dengan persoalan desa. Terutama untuk memperkuat peranan BPD di desa.

“Dari hearing ini nanti sangat kita harapkan sinergitas antara BPD dan DPRD terbangun. Artinya, DPRD bisa menjembatani apa yang menjadi keluhan kami di BPD ke Pemkab yang berkaitan dengan desa tentunya,” cetus Ketua BPD Jago ini.

Menanggapi sejumlah keluhan Forum BPD tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H Supli mengaku, dari aspirasi sejumlah BPD di beberapa desa selama ini, diakuinya BPD ini memang minim pembinaan dari Pemkab. Sehingga wajar saja banyak Pemdes yang berseteru dengan BPD-nya. Ketika minim perhatian, tentu pelaksanaan kinerjanya tidak bakalan berjalan optimal. Untuk itu, agar apa yang menjadi keluhan BPD ini bisa diurai satu persatu, ia menyarankan agar dibahas dalam forum khusus. Karena beberapa persoalan yang disampaikan itu berkaitan erat dengan suksesnya pembangunan di desa.

“Saya sarankan agar pembahasan persoalan yang disampaikan itu dibahas dalam forum khusus. Karena saya lihat ada sistem yang tidak jalan di DPMD kaitanya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik,” cetus Politisi dari Fraksi PKS ini.

Legewarman, anggota Komisi IV lainnya juga mengutarakan bahwa, selama ini memang lembaga BPD dianggap lembaga pelengkap oleh masyarakat bahkan Pemdes. Artinya, struktur lembaganya ada tapi tidak pernah difungsikan. Kalaupun eksis menyampaikan aspirasi masyarakat, Pemdes banyak yang tidak mengiraukan saran dan masukannya. Sehingga ketika BPD mulai bangkit dan bersatu untuk mau dibina, mestinya Pemkab bersyukur. Demikian juga, ketika rekan-rekan BPD ingin memperkuat tupoksinya dengan baik salah satunya pada fungsi pengawasan, harus direspons positif. Misalnya, BPD mengajukan surat permohonan agar DPMD melakukan fungsi pembinaannya ke Pemdes, harus cepat tanggap. Jika memang betul Pemdes salah, DPMD harus tegas. Jika itu dijalankan, ia yakin tidak bakalan banyak persoalan di desa. Jangan malah dibiarkan begitu saja sehingga berakibat pada lambannya pembangunan di desa.

“DPMD juga saya lihat ikut-ikutan membiarkan banyak persoalan ini. Harus tegas DPMD ini biar kuat,” ungkap Ketua DPC PBB Loteng yang juga mantan anggota BPD Desa Ganti ini.

“Ini juga ibu Kabid. Salam saya sama pak Kadis, agar menunjukkan integritasnya. Jangan mudah dipengaruhi dan tidak loyo ketika itu salah sesuai aturan ya harus tegas dan katakan itu salah. Biar persoalan demi persoalan di desa tidak numpuk dan selalu saja terjadi,” sambungnya.

Sementara itu Kabid Pemdes, Baiq Murniati membenarkan bahwa memang selama ini pihaknya minim lakukan pembinaan kepada rekan-rekan BPD. Terutama dalam rangka untuk penguatan kapasitas kelembagaan maupun keanggotaannya. Namun demikian, itu semua diakuinya karena lebih pada persoalan anggaran. Dimana, diketahui selama ini DPMD belum memiliki dana untuk melakukan pembinaan rutin kepada semua BPD. Sehingga diharapkan memang bisa difasilitasi melalui desa. Hanya saja, karena kompleksnya persoalan di desa, banyak desa tidak bisa anggarkan. Selain itu, tahun ini juga ada wabah Covid-19 dan mulai dilaksanakannya PP 11 yang sangat menguras ADD sebagian besar desa.

“Ketika ada masalah di beberapa desa baik ketika adanya perselisihan antara Kades dan BPD kami hadir. Ada yang perlu dimediasi, kami juga mediasi. Ketiga ada yang minta kita untuk mau evaluasi program desa, kita lakukan. Tapi cuma masih saja berpolemik. Contohnya di Desa Ungga dan Puyung itu,” terangnya.

Diakui Baiq Murni bahwa, persoalan di desa memang cukup banyak. Namun persoalan-persoalan itu pihaknya bersama kecamatan mengupayakan agar teratasi dengan baik sesuai aturan yang ada. Namun begitu, karena masing-masing Kades memiliki kharakter yang berbeda-beda, masalah masih saja terjadi. Bahkan, miskomunikasi antara BPD dan Kades masih saja ditemukan. Padahal keduanya sangat mendukung keberlanjutan pembangunan desa yang baik. Makanya, setiap turun ke desa ia selalu menyarankan agar Kades menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan BPD. Oleh karena itu, ia juga sepakat terhadap usulan Komisi IV agar bagaimana ke depan ada forum khusus yang bisa menjembatani pembahasan soal penyelsaian persoalan di desa. Baik penguatan kapasitas anggota BPD, penguatan kelembagaannya, menjalin harmonisasi antara Kades dan BPD dan masalah lainnya.

“Persoalan kekurangan jumlah ADD kita inu juga mohon pak ketua agar bisa jadi catatan bersmaa agar bagaimana tahun depan bisa ditambah dana perimbangan yang ke desa itu. Dengan jumlah sekitar Rp 112 miliar ADD Loteng keseluruhannya, itu tidak cukup,” pungkasnya. (tl-03)

Related Posts

Tinggalkan Balasan