Headline

Hasan Masat Warning Gubernur, Bupati/Walikota Hindari KKN Dalam Tempatkan Pejabat

Hasan Masat, Direktur Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (Le-SA Demarkasi NTB)

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – “Kepekaan pemerintah daerah baik provinsi maupun penerintah daerah, memudar dan tak bertanggungjawab”. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (Le-SA Demarkasi NTB), Hasan Masat.

Menurut Hasan Masat yang merupakan salah satu sesepuh LSM NTB tersebut, kesan terhadap memudar dan seperti kehilangan rasa tanggungjawab pemerintah tampak dari kasus kasus struktural yang mengharuskan adanya gerakan sosial, demonstratif bahkan penyegelan dan pengusiran dilakukan warga, baru mendapat respon para pengambil kebijakan, itu artinya kepekaan terhadap masalah sosial pemerintah daerah, sangat miris dan memprihatinkan. Ini bisa jadi karena penempatan pejabat pejabat menjadi ketua dan kepala OPD penuh dengan pola dan praktek KKN, karena dekat dengn Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, bahkan soal etnis dan keluarga, praktek praktek beginian sudah tidak layak, basi dan anti reformasi, untuk itu, kami mendesak Gubernur, Bupati, Walikota, disamping dengan modek dan tatacara pansel dalam seleksi kepala kepala OPD, panselnya juga jangan cuma seremonial dan hanya mengikuti mau nya user, tapi hendaknya juga memperhatikan rekam jejak, kinerja dan keberpihakan dalam memikirkan rakyat.

“Terutama kabupaten lombok tengah yang segera melakukan mutasi, jangan angkat para carmuk dan pemalas, serta setelah di komplain maupun digedor baru menyelesaikan masalah pemerintahan dan pembangunan”, tegasnya.

Oleh karenanya, Hasan Masat mewanti wanti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, untuk tidak lakukan pola pola KKN dalam penempatan pejabat dan pemerintahan untuk pembangunan di Lombok Tengah, kasus pembangunan bagi warga terisolir, dan rumah sakit internasional desa sengkol, adalah kasus yang memalukan untuk melihat kinerja pemerintahan daerah, baik provinsi NTB maupun kabupaten Lombok Tengah. (tl-02)

Related Posts

Tinggalkan Balasan