Home Articles posted by redaksi TribunLombok.net
Headline

Lobok Barat
Trbunlombok.net – Kasta NTB mengutuk dan mengecam pelaporan 5 (lima) orang warga desa langko kecamatan lingsar kabupaten Lombok Barat salah satu dari warga terlapor tersebut adalah juga kepala desa Langko oleh Dirut PDAM Giri Menang ke Kepolisian Resort Mataram atas tuduhan perusakan fasilitas pagar pembatas kantor PDAM.

Apa yang dilakukan oleh direktur PDAM Giri Menang adalah bentuk arogansi dan sikap tidak siap menerima kritik tegas Lalu wink Haris, selaku pembina Kasta NTB dalam aksi damai di depan Mapolres Mataram jumat kemarin. Seharusnya pihak PDAM tidak lupa berapa banyak kontribusi rakyat Lombok Barat untuk PDAM dan mengesampingkan hal hal sepele, kerusakan pagar pembatas kantor PDAM akibat aksi massa tidak perlu dibesar besarkan karena itu tidak seberapa nilai perbaikannya, harusnya manajemen PDAM sebagai salah satu BUMD yang mengelola duit rakyat bijak menyikapi hal ini dan tidak mengedepankan arogansi dan mengkriminalisasi warga yng menuntut perbaikan mutu dan kwalitas layanan mereka ke pelanggan yang sudah sangat kontributif ke perusahaan kecam Lalu Wink saat orasi.

Jangan jadikan kasus kerusakan pagar kantor yang nominal kerugiannya sangat kecil untuk menutupi bobroknya kualitas layanan perusahaan milik daerah ini, upaya menggiring kasus perusakan kantor PDAM ini hanya alat untuk mengalihkan isu rendahnya mutu layanan mereka ke pelanggan, katanya mengecam.

Masyarakat sudah bayar mahal untuk mendapatkan pelayanan terbaik bukan justru saat menuntut haknya malah kemudian dilaporkan ke aparat, ini mental mental pemimpin yang tidak perlu dipelihara tegasnya. Kita meminta kepada Polres mataram untuk lebih bijak menyikapi laporan dirut PDAM ini dan sebaiknya diupayakan jalur mediasi sebab persoalan ini muncul bertalian sebab akibat dan tidak semata mata tindakan pidana yang harus dipaksakan penanganan hukumnya. Mediasi tentu jalan terbaik kata Lalu Wink.

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Kasta NTB mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh jajaran Polres Loteng terhadap tiga orang oknum fasilitator yang terbukti menerima uang dari aplikator atau perusahaan yang akan mengerjakan Rumah Tahan Gempa (RTG) di wilayah kecamatan Batukliang Utara tepatnya di desa Teratak. Hal ini membuktikan bahwa persoalan Rehab rekon ini penuh intervensi, rekayasa, dan intimidasi oleh oknum oknum yang mamanfaatkan kesempatan mencari keuntungan pribadi. Dana rehab rekon untuk lombok tengah yang mencapai angka 190 miliar rupiah tentu dilihat sebagai peluang untuk dikapitalisasi untuk memperoleh keuntungan sepihak kata Pembina kasta NTB Lalu Wink haris.

Kita tentu berharap ke depannya aparat penegak hukum akan mampu mengungkap pihak pihak lainnya yang bahkan terindikasi melalui kekuatan kekuasaan berkolaborasi untuk mengkooptasi pembangunan rumah gempa ini melalui intervensi kekuasaan memuluskan satu pihak saja katanya berharap.
Adanya OTT fasilitator oleh APH menjadi harapan kita setidaknya bisa mereduksi permainan oknum melalui kekuasaan yang dimiliki untuk tidak lagi secara vulgar mengkoordinir sekaligus mengintimidasi kelompok masyarakat penerima manfaat melalui institusi yang ada untuk mengabaikan aturan tegasnya. Semangat rehab rekon paska bencana gempa ini adalah mempercepat pembangunan RTG agar masyarakat yang terkena dampak dapat segera menempati rumah bantuan pemerintah tersebut, tetapi jangan pula situasi itu dimanfaatkan untuk menekan masyarakat untuk diarahkan menerima satu jenis RTG saja agar asumsi adanya kongkalikong antara pengusasa dan pengusaha pemodal besar tidak muncul di publik. Kita tentu menginginkan semua pihak harus menjadikan kepentingan rakyat penerima manfaat sebagai hal yang paling utama bukan soal lainnya termasuk kemungkinan adanya setoran dari aplikator luar daerah yang juga pemodal besar untuk memonopoli pengerjaan RTG tersebut jelas Lalu Wink.
Munculnya transaksi suap antara banyak pihak di lapangan tidak lepas dari situasi yang diciptakan oleh institusi pemerintah yang terlibat di dalam proses dan tahapan rehab rekon tersebut dimana mereka diberi ruang sangat luas untuk melakukan intervensi dan intimidasi untuk mengarahkan pokmas menerima satu aplikator saja, padahal sesuai juklak juknis yang ada masyarakat penerima manfaatlah yang harus menentukan sendiri jenis RTG dan dengan aplikator siapa mereka akan berkontrak, tetapi akibat dari intervensi yang sangat masif di lapangan mengakibatkan aplikator dan fasilitator terpaksa harus melanggar hukum dan aturan untuk membuat deal deal untuk meloloskan semua. Maka mari kita kembalikan ke regulasi yang ada saja sehingga tidak ada ruang bagi pihak pihak yang ingin mengkapitalisasi urusan rehab rekon ini masuk dan melanggar hukum dan aturan kata Lalu Wink.

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Setelah berhasil melakulan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) pada rabu sore ( 4/12/2019 ), pihak kepolisian Polres Lombok Tengah pada kamis pagi (5/12/2019) menggelar pres realise.

Dihadapan awak media, Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa mengungkapkan bahwa, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, terkait dengan akan adanya transaksi penyerahan uang dari pihak perusahaan kepada pihak fasilitator RTG.

Tim kemudian bergerak cepat. Bertempat di rumah makan di Praya menggerbek dan menangkap 3 fasilitator yang akan menerima uang dari CV atau perusahaan yang mengerjakan proyek RTG di desa Teratak, Batukliang Utara, Loteng. Ketiga fasilitator yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yakni; Lalu Numansyah dari desa Kateng, Lalu Samsul Anwar dari desa Bagu dan Doni Bayangkari dari desa Marong.

Ketiga oknum kepada penyidik mengakui perbuatannya. Sebelumnya hal yang sama juga sudah mereka lakukan. Sebelumnya CV dimintai uang 10 juta dan 9,5 juta.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan UU tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 29 tahun.

Barang bukti yang berhasil disita penyidik berupa uang Rp.5,2 juta, HP, serta bukti berkas pencairan dana proyek RTG. “Saat ini masih dalam proses penyidikan dan kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk dituntaskan,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Petistiwa ini sangat disayangkan, sebab walau hanya meminta 2 persen dari jumlah dana per uitnya, akibatnya akan berdampak pada kwalitas bangunan.

Kita masih lakukan pendalaman, kalau ada mengembang ke tersangka lan kita akan kejar, pungkas Kapolres. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Tiga orang oknum fasilitator Rumah Tahan Gempa ( RTG ) yang ada di Lombok Tengah terkena Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) oleh Tim Tipikor Satreskrim Polres Lombok Tengah. Ketiganya ditangkap saat hendak menerima uang sebesar Rp.5,2 juta dari perusahaan atau tekanan yakni CV yang mengerjakan proyek RTG tersebut.

Mereka ditangkap diwarung bakso MGM Kauman, Praya, Rabu sore ( 4/12/2019 ) sekitar pukul 18.15 WITA.Informasi yang diperoleh Tribunlombok.net bahwa, dalam melancarkan aksinya ketiga oknum Fasilitator tersebut diduga melakukan pemerasan terhadap CV atau rekanan yang mengerjakan proyek RGT tersebut dengan cara menakut-nakuti, apabila tidak menyerahkan uang, maka surat rekomendasi pembayaran dana RTG itu tidak akan diberikan oleh mereka, Sehingga pihak CV mau tidak mau terpaksa menyerahkan uang kepada oknum fasilitator tersebut. Jumlah barang bukti uang yang diamankan dalam OTT itu Rp 5,2 Juta.

Sampai berita ini diturunkan, ketiga oknum fasilitator tersebut masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik Polres Loteng.

Headline

Lombok Timur
Tribunlombok.net – Dalam Rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Timur, Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU bekerja sama dengan GOW dan Dharmawanita Kabupaten Lombok Timur melaksanakan kegiatan Talkshow Pencegahan Perkawinan Anak. kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Gedung Wanita Selong. Setiap tahunnya kampanye ini dimulai dari tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia dan berakhir pada 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.
Pemilihan tema tersebut tidak terlepas dari kondisi Lombok Timur, dimana angka Perkawinan cukup tinggi dan menjadi penyumbang tertinggi di pulau Lombok. selain itu juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang dampak buruk perkawinan pada usia anak serta menyebarkan informasi tentang aturan dan perundangan terkait dengan perkawinan baik secara hukum negara dan secara adat. Hadir sebagai Narasumber pada Talkshow tersebut adalah perwakilan dari DP3AKB, Ketua Pengadilan Agama Kabpaten Lombok Timur serta Majelis Adat Paer Timuq. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, organisasi wanita, LSM, penggiat sosial, paralegal, Forum Anak, Forum Kadus dan Forum Kepala Desa.
Dalam Sambutannya, Kepala DP3AKB Kabupaten Lombok Timur, drg. Asrul Sani, menyampaikan bahwa permasalahan perkawinan usia anak adalah pendidikan yang rendah serta kesejahteraan yang sangat kurang. Perkawinan usia anak memberikan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan kesehatan. Selain itu ditambah lagi dengan resiko bagi anak perempuan untuk mengalami kekerasan dan tertular berbagai penyakit menular. “untuk itu saya mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama peduli dan mencegah terjadinya perkawinan anak”. hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Fatiyah, Narasumber dari DP3AKB, bahwa untuk melakukan tindak pencegahan ini Pemerintah daerah telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti LSM, Kepolisian, OPD, serta Rumah Sakit yang tergabung dalam P2TP2A.
Lalu Malik Hidayat sebagai perwakilan Majelis Adat Paer Timuq menyatakan bahwa segala bentuk aturan dalam adat khususnya tentang perkawinan tidak ada yang bertentangan dengan aturan agama ataupun hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak alasan bahwa adat menjadi salah satu faktor penyebab atau penghambat penerapan UU tentang perkawinan . “Mari kita bersama hentikan stigma negatif tentang adat. Karena adat mengatur dengan sangat baik bagaimana perkawinan dilaksanakan serta bagaimana adat juga memperlakukan perempuan. Tentu saja ini merupakan wujud perlindungan bagi perempuan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita secara turun temurun”.
Sementara Pak Gunawan, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur sangat optimis bahwa dengan UU No 16 tahun 2019 dapat berdampak positif pada jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Agama. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Setelah sebelumnya mendaftar di sejumlah partai politik lainnya, Rabu ( 4/12/2019 ) Lalu Pathul Bahri mendaftar atau mengembalikan formulir pendaftaran di Tim Pilkada DPD II Partai Golkar Lombok Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Lalu Pathul Bahri yang juga merupakan Waki lBupti Lombok Tengah menyatakan bahwa, apa yang dilaksanakan tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan serta mematuhi aturan yang ada di Partai Golkar.

Pihaknya mengaku mengapresiasi Partai Golkar Loteng yang menerima dengan sambutan yang luar biasa.

Sekretaris Tim Pilkada Golkar Loteng, H.Lalu Rumiawan menyampikan bahwa Tim Pilkada ditugaskan untuk melakukan penjaringan terhadap bakal calon yang mendaftar melalui Golar.

Terhadap hal tersebut, kami menghaturkan banyak terimakasih kepada Lalu Pathul Bahri yang sudi kiranya mendaftar di Partai Golkar.

“Kami dari Golkar Loteng membuka ruang bagi tokoh Loteng yang ingin mendaftar di Golkar”, terangnya.

Bakal calon yang mendaftar akan kami godok sesuai mekanisme partai, selanjutnya akan kami ajukan ke DPD I Golkar NTB serta ke DPP Golkar.

Golkar akan berupaya menjaring dangan meberikan rekomendasi kepada bakal calon yang berpotensi untuk menang pada Pilkada Loteng 2020 mendatang, pungkasnya. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net- Dalam rangka menyambut penerbangan direct umroh dari Lombok ke Jeddah, PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok menggelar seremonial. Acara seremonial ini dilakukan PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perhubungan Laut dan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat, Travel Agent, Lion Air, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Mataram, dan Bea Cukai. Seremonial tersebut dilakukan kepada penerbangan perdana LOP – JED Lion Air JT 104 pada rabu, (4/12/2019).

Humas PT AP I BIL, I Ngurah Wirawan menjelaskan bahwa, Pesawat Lion Air JT 104 rute LOP – JED berangkat dari Bandara Internasional Lombok pada pukul 13.15 WITA dan tiba di Jeddah pada pukul 19.45 WITA. Seremonial pelepasan jamaah umroh dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifliemansyah beserta para pejabat Nusa Tenggara Barat. Pelepasan bersifat simbolis agar tidak menghambat pergerakan jamaah lainnya untuk memasuki ruang tunggu Bandara Internasional Lombok. Turut hadir dalam seremonial ini General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok, Nugroho Jati.

Total jamaah yang berangkat untuk menunaikan ibadah umroh hari ini sebanyak 257 orang. Acara seremonial kemudian ditutup dengan foto bersama oleh pihak – pihak yang terlibat dalam penerbangan perdana umroh tersebut.

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombom.net – Kasta NTB menyesalkan terbitnya Surat edaran Bupati nomor 360/206/BPBD/2019 tentang rekomendasi percepatan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi konstruksi rumah pasca gempa bumi Lombok di kabupaten Lombok Tengah yang isinya instruksional memerintahkan kepada seluruh kelompok masyarakat penerima manfaat untuk menerima satu jenis RTG saja yakni RISHA dan mengarahkan agar pelaksanaan pembangunannya kepada salah satu BUMD penyedia panel RISHA tersebut.

Hal ini adalah bentuk intervensi yang sangat luar biasa oleh Bupati lombok tengah atas pelaksanaan rehab rekon bahkan dengan melabrak Instruksi presiden nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan rehab rekon paska bencana ge.pa bumi di kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, kata sekjen Kasta NTB Bambang Heri, penunjukan satu aplikator saja justru menyalahi semangat percepatan penyelesaian pembangunan rumah gempa ini karena bagaimana mungkin satu aplikator bisa bekerja menuntaskan puluhan ribu anggota masyarakat penerima manfaat, maka seharusnya masyrakat dan aplikator lainnya diberikan ruang untuk ikut dan bekerja sesuai aturan, edaran ini justru makin membuka fakta kalau edaran Bupati ini adalah bntuk dukungan langsung untuk kepentingan Fee saja katanya mempertegas. Maka sebaiknya kembalikan saja kepada aturan dan regulasi yang ada baik itu inpres, Juklak Juknis BNPB pusat, edaran Gubernur dan rekomendasi DPRD Lombok tengah yang sudah ada pintanya.
Sebaiknya pak Bupati konsen melakukan pengawasan saja sesuai kewenangan yang diberikan dalam inpres nomor 5 tahun 2018 tersebut jangan justru ikut bermain dan disetir pengusaha untuk memonopoli masuknya satu jenis RTG saja kata bam heri menambahkan. Silahkan Bupati turun dan tanyakan langsung ke masyarkat apakah mereka mau kalau dibangunkan RISHA, fakta di lapangan masyarakat hampir semua menyatakan menolak jenis rumah tahan gempa tersebut katanya. Jangan karena kepentingan oknum oknum tertentu kemudian kekuasaan ikut intervensi memberikan jalan memuluskannya katanya menambahkan. Dari seluruh daerah kabupaten kota yang menerima bantuan RTG hanya Bupati lombok tengah yang berani menerbitkan Surat edaran yang isinya instruksional begini, ini ada apa? Kalau bukan karena kepentingan tertentu tanya Bam heri. Kami tidak akan diam dan bersama masyarakat akan melakukan perlawanan atas intervensi kekuasaan yang penuh motif instan pribadi ini katanya menutup rilisnya.

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombk.net – Kamis ( 28/11/2019 ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020. Permintaan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
Sidang Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Lombok Tengah itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid didampingi para Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah serta dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip para Anggota DPRD Lombok Tengah, Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Lombok Tengah.

Juru cara Banggar DPRD Loteng, Ahmad Rifa’i dalam laporannya menyampaikan, secara normatif, pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dimana ditegaskan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar Bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 30 Nopember 2019, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”Alhamdulillah, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi
antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), InsyaAllah pada hari ini Kamis tanggal 28 November, kita dapat menyepakati bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 lebih awal 2 (dua) hari dari jadwal yang telah ditetapkan dalam
Permendagri 33 Tahun 2019,”katanya
DPRD Kabupaten Lombok Tengah kata Rifai’i telah berupaya sungguh-sungguh untuk merumuskan
mekansime pembahasan APBD yang tidak hanya sekedar memperhatikan kaidah normatif semata, tetapi juga memperhatikan keselarasan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Dalam konteks tersebut di atas, Komisi-komisi selaku alat kelengkapan DPRD yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberikan kewenangan membahas Peraturan Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, serta menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sehingga sangat beralasan untuk diberikan kesempatan mengetahui serta mendalami rencana kerja anggaran yang telah disusun oleh masing-masing OPD mitra kerjanya melalui pelaksanaan rapat kerja Komisi yang dilaksanakan mulai tanggal 11 s/d 12 November 2019 yang lalu. Selanjutnya, hasil pendalaman Komsi-komisi terhadap rencana kerja anggaran masing-masing OPD mitra kerja Komisi, disampaikan kepada Badan Anggaran selaku alai kelengkapan DPRD yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberikan tugas membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari kerja yaitu mulai tanggal 13 s/d 14 November 2019.”Selanjutnya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan Rapat konsultasi yang dihajatkan untuk mendapatkan informasi terkait

dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing- masing OPD pada APBD Tahun Anggaran 2020 beserta penjelasan mengenai hambatan-hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Tahapan akhir dari pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020 ini adalah rapat pengambilan keputusan, dimana masing-masing perwakilan Fraksi menyimpulkan dan mengambil keputusan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan sejak tanggal 15 s/d 27 November 2019,”ucapnya
Dalam laporannya Rifai’i memaparkan hasil pembahasan Badan Anggaran yakni, Dari segi tata cara penyusunan Peraturan Daerah, Badan Anggaran DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk senantiasa mempedomani peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daearah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dalam konsideran
menimbang, maupun dasar hukumnya. Memperhatikan struktur APBD yang tertuang dalam Nota Keuangan
dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, perlu kami sampaikan bahwa selama kurun waktu sejak ditandatanganinya KUA-PPAS pada tanggal 8 Juli 2019 yang lalu sampai dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020, terjadi beberapa dinamika yang

sangat berpengaruh terhadap struktur APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu, Dinamika perkembangan pada komponen pendapatan daerah dengan rincian sebagai berikut. Dengan memperhatikan potensi sumber PAD yang ada, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersepakat untuk menaikkan target pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.3.000.000.000,00. Terdapat penambahan pendapatan daerah dari sektor Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.6.255.424.098,00 yang bersumber dari pembebasan lahan dan bangunan sekolah sebagai akibat dari pembangunan ruas jalan BIL- Mandalika. Selanjutnya dana tersebut dialokasikan kembali untuk pembelian lahan dan pembangunan kembali sekolah yang dibebaskan tersebut. Terdapat penambahan pada pos pendapatan hibah dari pemerintah sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk perpipaan dan sambungan rumah air bersih. Penyesuaian target pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemprov NTB sesuai hasil rekonsilisasi data dari Pemerintah Provinsi sehingga Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya berkurang sebesar Rp.5.626.914.175,00. Dengan adanya dinamika perkembangan pendapatan daerah yang telah diuraikan di atas, berdampak pada penyesuaian pada rincian belanja daerah dengan penjelasan sebagai berikut a. Penambahan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.050.000.000,00. Penambahan pada Belanja Langsung sebesar Rp.41.730.898.198,00 yang diarahkan untuk menambah porsi belanja langsung pada beberapa SKPD. Secara umum, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut :

Target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.296.599.627.613,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Total target Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.225.842.904.098,00 dengan rincian Pajak Daerah, ditargetkan sebesar Rp.81.298.329.000,00, Retribusi Daerah, ditargetkan sebesar Rp.24.973.133.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp.l 4.474.016.000,00, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, ditargetkan sebesar Rp. 105.097.426.098,00.
Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.1.640.814.171.000,00 dengan rincian, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sebesar Rp.78.780.311.000,00, Dana Alokasi Umum, sebesar Rp.l .049.533.476.000,00, Dana Alokasi Khusus, sebesar Rp.512.500.384.000,00, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.429.942.552.515,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.103.153.011.000,Q0. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.90.219.258.515,00. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus bertambah sebesar Rp.236.268.283.000,00 dan Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp.302.000.000,00.
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.2.322.729.524.329,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.287.239.422.900,00 atau sebesar 55,42 % dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.035.490.101.429,00 atau sebesar 44,58 %.
Adapun rincian dari Belanja Tidak Langsung maupun belanja langsung yakni Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja pegawai, sebesar Rp.850.540.538.723,00. Belanja Bunga, sebesar Rp.4.767.062.477,00. Belanja Hibah, sebesar Rp.90.879.746.000,00. Belanja Bantuan Sosial, sebesar Rp.1 .048.691.000,00. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, sebesar Rp.1 0.627.147.000,00. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik, sebesar Rp.328.376.237.700,00. Belanja Tidak Terduga, sebesar Rp.1.000.000.000,00, diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan Belanja tidak terduga hingga berakhirnya tahun anggaran 2020 seperti kebutuhan tangggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya.”Plafon anggaran Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.1.035.490.101.429,00 yang diarahkan untuk menunjang program/kegiatan masing-masing OPD dengan senantiasa memperhatikan skala prioritas serta dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan Belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar Rp.26.129.896.716,00, 00. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.48.129.896.716,00 yang bersumber dari Penambahan asumsi SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.38.350.911.016,00 serta Penerimaan pinjaman daerah dari PT. SMI tahun 2020 untuk pembayaran sisa kontrak pekerjaan pembangunan Pasar Jelojok sebesar Rp.9.778.985.700,00 . Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Tahun

Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000.000,00. Dengan demikian maka Jumlah Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.26.129.896.716,00,”papar Rifai’i
Rifai’i juga memaparkan, total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp.2.344.729.524.329,00 , sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran
pembiayaan daerah sebesar Rp.2.344.729.524.329,00, sehingga struktur Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 direncanakan dalam Posisi Berimbang.
Adapun rincian hasil Pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dituangkan dalam Matriks Hasil Pembahasan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini. Terhadap pergeseran program kegiatan antar SKPD maupun pergeseran program kegiatan SKPD, secara teknis dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada lampiran Laporan Badan Anggaran DPRD.” Terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing Fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya yang pada umumnya menyatakan SETUJU terhadap Hasil Pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut, Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah untuk merelokasi Pasar Mantang mengingat keberadaan Pasar Mantang yang berada di sisi jalan negara tersebut, saat ini sudah tidak mampu menampung jumlah pedagang maupun pembeli sehingga aktivitas jual beli dilakukan sampai ke badan jalan yang berdampak pada macetnya lalu lintas. Selanjutnya lokasi eks Pasar Mantang tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Puskesmas Mantang, sedangkan lokasi eks Puskesmas Mantang dijadikan lokasi
pembangunan sentra penjualan UMKM. Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah untuk menuntaskan Penataan Aset Daerah paling lambat sampai tahun 2021. 3. Terkait pelaksanaan pembangunan Gedung Pemerintah berupa Gedung Polres Lombok Tengah agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran berlalu lintas serfa untuk mempermudah dalam kegiatan evakuasi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah untuk menganggarkan mobil derek pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mendatang. Badan Anggaran sangat memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini masih terfokus untuk menyelesaikan bergagai agenda pembangunan daerah. Namun demikian, Badan Anggaran juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tingkat kesejahteraan para guru tidak tetap (GTT) serfa tenaga kesehatan yang saat ini masih jauh dari harapan kita bersama. Untuk itu, Badan Anggaran mendorong pemerintah Daerah untuk meningkatkan

alokasi anggaran untuk pemberian insentif bagi GTT dan tenaga kesehatan pada pembahasan APBD yang akan datang. Seperfi yang kita ketahui bersama bahwa Rencana Pembangunan DAM Mujur diharapkan akan membawa dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur
dan selatan Lombok Tengah. Selain itu, DAM Mujur juga mempunyai peran yang strategis sebagai penyuplai kebutuhan air bakv untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Untuk itu,terhadap rencana pembangunan DAM Mujur, Badan Anggaran mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan upaya yang sungguh sungguh untuk merealisasikan pembangunan DAM Mujur tersebut dengan melakukan komunikasi yang intensif bersama Pemerintah Pusat maupun provinsi agar rencana pembangunan DAM Mujur tersebut menjadi prioritas utama untuk dibangun dalam waktu dekat,”tutup Ahmad Rifai’i.
Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip menyampaikan ucapan terimakasih dan memberikan apresiasi terhadap kinerja Anggota DPRD Lombok Tengah yang telah bekerja keras menyelasikan tugas dan fungsi DPRD Lombok Tengah, yakni dalam menyelesaikan pembasan Ranperda tentang Nota Keugan dan rancangan APBD Loteng 2020. Pihaknya berharap, kerjasama yang selama ini berjalan baik antara eksekutif dan legislatif bisa terus berlanjut, sehingga pelaksanaan berbg program pemerintah kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, pungkasnya. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Setelah melalui proses pembahasan yang intenaif, akhirnya DPRD Lombok Tengah ( Loteng ) menuntaskan pembahasan 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa dan disetujui menjadi sebuah Perda. Persetujuan tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Panitia Khusus DPRD terhadap hasil pembahasan 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa. Permintaan pesetujuan DPRD terhadap 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa dan Pembubaran Panitia Khusus DPRD Lombok Tengah, Kamis (28/11/2019) yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Loteng.

Sidang ripurnan tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid didampingi para Wakil Ketua DPRD Lotent serta dihadiri oleh Wakil Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip para Anggota DPRD Loteng Staf Ahli Bupati dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Loteng.

Dalam laporan Panitia Khusus DPRD terhadap hasil pembahasan 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa. Permintaan pesetujuan DPRD terhadap 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa diterangkan bahwa, Pembentukan desa adalah salah satu bentuk dari penataan desa yang dapat berupa pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih dengan syarat pembentukan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, batas usia desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk untuk wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit berjumlah 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber days manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut Didik Arista memaparkan, sejalan dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagaimana tersebut di atas, dan sesuai dengan tuntutan aspirasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan desa di Kabupaten Lombok Tengah, maka melalui Surat Bupati Lombok Tengah Nomor: 188.342/49/HKM, tanggal 9 Oktober 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah mengajukan 15 Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama masing-masing tentang:
1. Pembentukan Desa Berinding Kecamatan Kopang
2. Pembentukan Desa Pajangan Kecamatan Kopang
3. Pembentukan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur
4. Pembentukan Desa Jeropuri Kecamatan Praya Timur
5. Pembentukan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur
6. Pembentukan Desa Belike Lebe Sane Kecamatan Praya Timur

7. Pembentukan Desa Lingkoq Berenge Kecamatan Janapria
8. Pembentukan Desa Janggawana Kecamatan Janapria
9. Pembentukan Desa Prako Kecamatan Janapria
10. Pembentukan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria
11. Pembentukan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya
12. Pembentukan Desa Kerame Jati Kecamatan Pujut
13. Pembentukan Desa Dadap Kecamatan Pujut
14. Pembentukan Desa Lendang Tampel Kecamatan Batukliang
15. Pembentukan Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah.

.”Menindaklanjuti penyampaian 15 Rancangan Peraturan daerah tersebut di atas, maka melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 4 tahun 2019 tentang Perubahan ke-Empat Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2019, telah dijadwalkan kegiatan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam membahas 15 Rancangan Peraturan Daerah tersebut selama 11 hari kerja, yakni dari tanggal 13 sampai dengan 27 November 2019 dan pads hari ini Panitia Khusus menyampaikan laporan hasil pembahasannya,” paparnya.
Mengawali pembahasan 15 rancangan peraturan daerah tersebut kata Didik Arista, Panitia Khusus DPRD melakukan konsultasi bersama Tim Ahli dari akademisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara mendalam berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan daerah dan tertuang dalam dokumen Naskah Akademik yang menyertakan penyampaian rancangan peraturan daerah kepada DPRD pada awal pembahasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, khususnya Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan, keterangan dan/atau naskah akademik.

Sementara dokumen penjelasan/keterangan yang menyertakan penyampaian 15 Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD, tidak dilengkapi dengan kajian mendasar pembentukan peraturan daerah dan dituangkan dalam bentuk dokumen Naskah akademik, sehingga pada awal pembahasan, Panitia Khusus DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Keberadaan dokumen Naskah Akademik bagi Panitia Khusus DPRD sangatlah penting, karena melalui Naskah Akademik, Panitia Khusus DPRD dapat lebih cepat mendalami dan mengetahui landasan filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomis dan bahkan landasan politis terhadap 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa tersebut, dan pada gilirannya mempermudah Panitia Khusus DPRD dalam menyelesaikan pembahasannya.” Panitia Khusus DPRD menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang telah dengan penuh kesabaran bersama Panitia Khusus DPRD menyelesaikan penyempurnaan dokumen penjelasan pemerintah daerah menjadi Naskah Akademik atas 15 rancangan peraturan daerah tersebut, semoga dengan adanya Naskah Akademik ini akan memperkuat argumentasi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ini, baik dalam tahapan evaluasi ditingkat pemerintah provinsi maupun proses lebih lanjut ditingkat pemerintah pusat,”ucapnya

Selanjutnya kata Didik Arista, Panitia Khusus melakukan konsultasi dengan Pemerintah daerah yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, serta dengan menghadirkan para Camat desa yang dimekarkan, para Kepala Desa dan Ketua BPD desa Induk, serta para penjabat masing-masing desa persiapana, dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke masing masing desa persiapan yang akan ditetapkan menjadi desa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara fisik keterpenuhan berbagai persyaratan pembentukan desa sesuai
ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dari keseluruhan tahapan pembahasan tersebut, Panitia Khusus DPRD mendapatkan gambaran bahwa pembentukan 15 desa ini telah berproses cukup lama, dan secara yuridis telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk diketahui bersama lanjut Didik Arista, bahwa berdasarkan hasil kajian Panitia Khusus terhadap 15 Desa yang akan dibentuk ini adalah merupakan pemekaran dari 11 Desa pads 7 wilayah kecamatan dan sudah ditetapkan menjadi Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai berikut
1. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
4. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lendang Tampel Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Jero Puri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kerame Jati Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lelong Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tibo Sisok Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Beleke Lebe Sane Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Beleke Daye Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
.”Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagaimana tersebut diatas, Gubernur Nusa Tenggara Barat menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan, dan selanjutnya sebagai dasar bagi Bupati Lombok Tengah untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah,”jelasnya
Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD, dan setelah mencermati penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Para Camat, Kepala Desa, Ketua BPD Desa Induk, dan Penjabat Kepala Desa Persiapan, Berta setelah menelaah dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal- hal sebagai berikut ;
Secara sosiologis Pemekaran 15 Desa tersebut merupakan momen dan harapan yang sangat dinantikan oleh masyarakat 15 desa persiapan untuk segera ditetapkan menjadi Desa. Panitia Khusus DPRD memandang bahwa harapan masyarakat tersebut dipahami sebagai aspirasi positif yang sangat kuat sebagai sebuah ikhtiar Pemerintah Desa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai harapan kita bersama.

Adapun 15 Desa Persiapan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah tersebut, telah berusia hampir genap 3 (tiga) tahun, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, apabila dalam kurun waktu paling lama 3 tahun Desa Persiapan tidak ditetapkan menjadi Desa, maka Desa Persiapan harus kembali ke Desa Induk. Hal ini dihawatirkan akan berdampak pada kondusifitas daerah sebagaimana tertuang dalam hasil kajian tim kajian desa persiapan di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu Panitia Khusus DPRD berpandangan bahwa pemekaran desa ini merupakan aspirasi masyarakat yang membutuhkan dukungan semua pihak, tentu dengan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menyisakan persoalan dikemudian hari.
Terhadap struktur, substansi dan materi muatan yang telah diatur dalam 15 Rancangan Peraturan daerah tentang Pembentukan Desa ini, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan penyempurnaan sebagai berikut:
Sebelum mengakhiri laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, perlu kami sampaikan bahwa semuafraksl-fraksi yang tergabung dalam keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah MENYATAKAN SETUJU terhadap 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan saran dan rekomendasi sebagai berikut ;

Meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, untuk secara inten melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/APBDES desa yang dimekarkan/desa induk, sehingga porsi anggaran desa induk dan desa yang baru terbentuk dapat dilaksanakan secara proforsional. Hal ini dimaksudkan agar percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik didesa yang baru terbentuk dapat berjalan dengan baik, jangan sebaliknya, setelah pemekaran malah menjadi desa yang terbelakang dan sulit berkembang. 2. Pemerintah Daerah juga diharapkan agar memerintahkan kepada pars Camat yang diwilayahnya ada pembentukan/pemekaran desa untuk senantiasa memperhatikan perkembangan yang terjadi di desa induk maupun di desa yang baru terbentuk, sehingga apa bila terjadi masalah ditengah-tengah masyarakat dapat segera diatasi secara cepat dan tepat,”tutup Didik Arista

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri, S.Ip menyampaikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terimakasi terhadap kinerja Anggota DPRD Loteng yang telah bekerja keras menyelasaikan tugas dan fungsi DPRD Lombok Tengah, khususnya dalam membahas 15 Ranperda tesebut menjadi Perda.

Pihaknya berharap dengan disetujuinya Perda tersebut, akan bisa bermanfaat untuk kelancaran pembanguanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harapnya. ( tl-02 )