Home Articles posted by redaksi TribunLombok.net
Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Kiprah prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) TMMD ke-111 wilayah Kodim 1620/Lombok Tengah yang berada di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah terus berlanjut. Kali ini para prajurit TNI bersama masyarakat melakukan rehab Mushalla Babul Iman Dusun sarang angin, Senin (21/06/2021).

Hari ini Satgas melakukan pengerjaan pemasangan pintu gerbang dan rehab tembok pagar keliling Mushalla Babul Iman.

Nampak dilapangan terlihat bayaknya warga yang antusias membantu anggota satgas TMMD untuk mempercepat proses rehab mushalla tersebut.

“Keakrabanpun semakin terlihat manakala anggota prajurit melakukan pekerjaan bersama sama dengan masyarakat.  Hal inilah yang menjadikan hubungan di antara masyarakat dan TNI senantiasa harmonis,” kata Dansatgas TMMD ke 111 Loteng Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, Senin 21 Juni 2021.

TNI merupakan penyemangat tersendiri bagi warga masyarakat yang turut membantu dan mendukung terlaksananya TMMD ke 111 Kodim 1620/Loteng.

Meski dihadapkan dengan cuaca yang tidak menentu, kata dia, pelaksanaan kegiatan TMMD tetap akan terus berlanjut tanpa mempengaruhi mental dan semangat kerja anggota prajurit di lapangan, begitu pula dengan warga setempat yang turut membantu kegiatan tersebut.

“Karena kegiatan TMMD harus terselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan,” terangnya.

Selain itu kata Akmil 2002 ini, bahwa rehab Mushalla Babul Iman ini adalah sasaran tambahan dari sasaran TMMD ke 111 Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang rohani.

“Rehab Masjid ini merupakan kebutuhan yang sudah lama diinginkan warga setempat,” ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Kawo Tandar mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh satgas TMMD yang telah membantu merehab tempat ibadah warga setempat.

“Melalui program TMMD Kodim 1620/Loteng ini juga pembuatan jalan usaha tani dilakukan di Dusun Sarang Angin menuju saluran irigasi perbatasan Desa kawo dengan Desa Gapura dengan ukuran 4 m x 1520 m,” ungkapnya.

Dalam program TMMD ke-111 tahun 2021 Kodim 1620/Loteng ini, sasaran fisik selain melakukan rehab Mushalla Babul Iman yang sudah mencapai 45%, juga melakukan kegiatan Pemasangan Plat Deker dan pemasangan gorong-gorong. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK bersama Dandim 1620 Letkol Inf. I Putu Tangkas Wiratawan,  memediasi warga Desa Ketara dan Rambitan. Proses mediasi berlangsung di aula Kantor Camat Pujut, Senin (21/6/2021) pukul 16.00 Wita.

Proses mediasi warga tersebut dihadiri Ka Polres Lombok Tengah, Dandim 1620, Kabag Ops Lombok Tengah, Camat Pujut, Kades Ketare, Kades Rembitan dan perwakilan tokoh masyarakat dari Desa Ketare dan Desa Rembitan.

Dalam mediasi tersebut, Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK meminta kedua belah pihak untuk saling menahan diri sambil menunggu proses hukum yang kini sedang berjalan.

Menurut Kapolres, kedatangan warga desa Ketara ke Polsek Pujut hari ini menginginkan agar aparat kepolisia segera menangkap terduga pelaku penganiayaan.

Demikian pula dengan masyarakat Desa Rembitan, kata Kapolres, mendukung aparat keamanan melakukan proses hukum terhadap terduga pelaku penganiayaan yang menimpa dua orang warga desa Ketara dan kedua belah pihak bersepakat utk sama-sama menjaga kondusifitas daerah serta akan membantu pihak keamanan untuk memberikan pemahaman dan mencegah upaya provokasi melalui isu maupun hoax yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, jarak Kapolres. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Satgas TMMD ke 111 wilayah Lombok Tengah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan perataan badan jalan yang baru dibuka berukuran 3 meter kali 471 meter yang menghubungkan antara Dusun jenggala dengan Dusun TaponTimur Desa Bile bante Kecamatan Pringgarata.

Perataan badan jalan ini dilakukan dengan menggunakan alat cangkul dan sekop.

“Selain perataan jalan, anggota satgas melakukan penguatan badan jalan kiri kanannya,” kata Dansatgas TMMD ke 111 Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, S.IP, Senin 21 Juni 2021.

Untuk pelaksanaan ini, lanjut Dansatgas, dibantu warga sekitar yang bahu membahu bersama anggota Satgas TMMD.

“Ini sangat terlihat saat pengerjaan pembuatan talud dan merapikan jalan sebagai saluran irigasi pertanian,” terangnya.

“Kita berharap pengerjaan jalan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil baik. Agar masyarakat dapat secara maksimal mengunakannya,” ucap Dansatgas mengakhiri. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Jabatan Sekretaris Daerah merupakan jabatan tertinggi dalam jenjang karier bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka, seorang sekretaris daerah (provinsi, kabupaten/kota) memiliki posisi dan eran yang sangat strategis.

Herman Rakha, Staf Peneliti Lombok Research Center (LRC) mengungkapkan bahwa, Seorang Sekda memiliki fungsi dan tugas sebagai seorang manajer untuk dapat mengelola setiap kebijakan daerah selain menjadi unsur staf pelaksana yang tugasnya membantu dan bertanggungjawab kepada kelapa daerah.

Untuk itu, salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh ASN yang akan menempati posisi sebagai seorang sekretaris daerah adalah memiliki kemampuan manajemen dan mampu berkolaborasi dengan semua perangkat daerah sekaligus juga mampu menjembatani dan melaksanakan visi misi kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Strategisnya tugas dan fungsi Sekda tersebut maka, Lombok Research Center melihat pemilihan Sekda di Kabupaten Lombok Tengah yang berlangsung saat sangat menarik karena terdapat beberapa tantangan yang masih menjadi permasalahan dalam pembangunan di daerah dengan motto “Tatas Tuhu Tresna”.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 mencapai 1,03 juta jiwa dan dari total jumlah penduduk tersebut terdapat 128,100 ribu jiwa atau 13,44 persen masuk dalam kategori miskin.

Selain terkait dengan kemiskinan, calon Sekda Lombok Tengah akan dihadapkan juga pada kemampuan daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi 538.728 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Ini merupakan tantangan karena pada tahun 2020 jumlah pengangguran di daerah ini masih cukup tinggi yaitu sebanyak 20.165 orang atau 3,74 persen.

Seorang Sekda Lombok Tengah ke depannya juga akan dituntut memiliki kreativitas serta inovasi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah. Pada tabel 1 di bawah terlihat bahwa PDRB per kapita Lombok Tengah baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah (ADH Berlaku & ADH Konstan) selama periode 2018-2020 menempati urutan 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 adalah 66,43. Nilai IPM ini lebih baik dibandingkan nilai IPM pada tahun 2018 dan 2019 dimana pada tahun 2018 IPM Lombok Tengah sebesar 65,36 dan 66,36 untuk tahun 2019. Namun, nilai IPM Kabupaten Lombok Tengah masih menempati urutan ke 7 (tujuh) dalam lingkup provinsi NTB.

Peningkatan IPM akan menjadi pekerjaan yang tidak ringan bagi seorang Sekda Lombok Tengah terutama dengan kondisi masih tingginya angka prevalensi anak stunting di daerah ini. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka prevalensi anak stunting di daerah ini sebesar 27,52 persen. Masih tingginya angka anak stunting tentunya akan berdampak terhadap kualitas generasi Kabupaten Lombok Tengah ke depannya.

Terakhir tantangan bagi seorang Sekda Lombok Tengah adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Keuangan Daerah dari Badan Pusat Keuangan (BPK) tahun 2019, tingkat kemandirian fiskal Lombok Tengah sekitar 11,09 persen yang dihitung berdasarkan persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini juga didukung oleh kemampuan PAD berkontribusi terhadap APBD yang masih sangat kurang yaitu 9,52 persen.

Uji Publik Sebagai Bentuk Keterbukaan Pemilihan Sekda Lombok Tengah

Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekda Lombok Tengah sudah menyelesaikan tugasnya yaitu adanya tiga nama calon Sekda dari enam calon Sekda yang sudah mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi. Sosok ideal seorang Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Lombok Tengah ke depannya minimal memiliki beberapa kriteria kemampuan yang diperlukan bagi kemajuan daerah Lombok Tengah. Adapun kriteria yang dimaksudkan antara lain yaitu sebagai Konseptor, Konsultan, Desainer dan, Formulator kebijakan daerah, organisasi birokrasi dan ASN. 

Dari ketiga nama-nama yang telah lolos pada tahan seleksi tersebut tentunya perlu untuk diuji kemampuannya terutama dalam hal gagasan maupun ide pemikiran yang inovatif, yang dituangkan dalam bentuk konsep ataupun rancangan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta keunggulan daerah Lombok Tengah.

Semua itu sangat penting karena ke depannya akan berpengaruh terhadap perubahan dari program pembangunan yang dilaksanakan terutama terhadap strategi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan daerah.

Lombok Research Center (LRC) memiliki pandangan bahwa setelah diperoleh tiga nama calon Sekda Lombok Tengah maka, harus dilanjutkan dengan agenda uji publik dari ketiga nama calon Sekda tersebut. Agenda uji publik tersebut penting untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan keterbukaan dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Masyarakat Lombok Tengah berhak untuk mengetahui dan memperoleh informasi sejauh mana kapasitas seorang calon Sekda Lombok Tengah yang akan membantu tugas kepala daerah, dan salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui tahapan uji publik pemilihan Sekretaris Daerah Lombok Tengah.

Masyarakat Lombok Tengah pastinya menaruh harapan yang besar kepada tiga nama calon Sekda yang telah lulus seleksi tersebut. Harapan tersebut sangat wajar ditengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diuraikan di atas.

Melaksanakan uji publik bagi tiga nama calon Sekda yang telah lolos tim pansel akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Lombok Tengah yang tentunya juga akan menjaga kreadibilitas dan kepercayaan terhadap pemerintahan Bupati H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Wakil Bupati Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si (red/*)

Headline

MATARAM, Tribunlombok.net – Beberapa daerah di NTB mulai memasuki puncak musim kemarau. Terpantau beberapa wilayah telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) bervariasi mulai dari kategori sangat pendek atau 1-5 hari, hingga kekeringan ekstrem di atas 60 hari tanpa hujan. Secara umum peringatan dini kekeringan di NTB sudah memasuki kategori siaga, dan sebagian kecil wilayah masuk kategori awas dan waspada. Puncak Musim Kemarau 2021 diperkirakan akan terjadi Pada Bulan Agustus 2021 untuk seluruh wilayah NTB.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK menegaskan diperlukan koordinasi bersama antar Organisasi Perangkat Daerah serta Kementerian dan Lembaga terkait untuk merencanakan langkah-langkah antisipasi bencana yang tepat selama musim kemarau.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kekeringan dan Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana di Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 17 Juni 2021. Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Gita Ariadi.

Tim Kedeputian Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK dalam rapat ini juga berdiskusi dengan Stasiun Iklim BMKG Lombok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, BPBD Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan.

Kepala BPBD Provinsi NTB, Ir. Zainal Abidin memaparkan, “Terdapat banyak faktor lainyang mempengaruhi kekeringan di NTB selain faktor iklim atau hirometeorologis, yaitu faktor geomorfologis yang juga dipengaruhi keberadaan patahan Sesar Lombok, faktor litologis, dan faktor agrikultur.”

Khusus untuk sektor pertanian, diharapkan para petani dapat memitigasi kekeringan dengan disiplin menanam jenis tanaman yang disarankan sesuai informasi iklim. Usaha pertanian juga harus dijaga agar tidak mengakibatkan alih fungsi lahan dan perambahan hutan. Komunitas masyarakat juga diharapkan untuk ikut menjaga mata air di wilayahnya.

Rencana aksi mitigasi kekeringan jangka pendek di NTB saat ini adalah pendistribusian air bersih dengan melibatkan stakeholder terkait dan kelompok masyarakat, dan pembuatan sumur bor dalam maupun dangkal. Sedangkan untuk rencana aksi mitigasi kekeringan jangka panjang dilakukan melalui perlindungan mata air, perlindungan daerah resapan, sistem pemanenan air hujan, dan mitigasi struktural. Terdapat lebih dari seribu orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pulau Lombok yang siap bekerja sama aktif dengan BPBD dalam upaya mitigasi kekeringan.

“Dari diskusi ini, dapat kami simpulkan bahwa penting agar informasi iklim dimasukan ke dalam perencanaan daerah secara komprehensif. Diperlukan juga updating Rencana Penanggulangan Bencana NTB karena wilayah yang berisiko kekeringan makin meluas,” tutur Dr. Ivan Syamsurizal selaku Sekretaris Deputi dari Kemenko PMK saat menyampaikan catatan penutup rapat. “Jika persoalan berada di ranah pemerintah pusat, kami siap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” lanjut Ivan. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sebagai Desa Cantik (Cinta statistik). Hal demikian disampaikan kepala BPS Lombok Tengah, Drs. Anas, M.Si dalam kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Kebutuhan Desa Cantik yang berlangsung di salah satu tempat makan di Praya, Kamis, (17/06).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada 100 desa di seluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai Desa Cantik, dan Desa Mujur menjadi salah satu desa perwakilan Provinsi NTB. “Desa mujur merupakan 1 dari 100 desa di seluruh Indonesia yang terpilih sebagai desa cantik“ terang Anas.
Terpilihnya Desa Mujur setelah melalui proses yang panjang dan melalui proses seleksi secara nasional. Desa Mujur dinilai memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Selain itu Desa Mujur ditopang oleh aparat desa yang mampu melakukan pengolahan data dengan baik.
Desa Cantik sendiri merupakan program peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran. “Validitas data mutlak diperlukan sebagai panduan perencanaan pembangunan yang baik” terang Anas.
Desa Cantik akan diberikan pembekalan sehingga nantinya desa dapat menyediakan data yang mutakhir pada suatu sistem aplikasi profil desa yang bersifat mikro. Dengan data yang mutakhir, perencanaan pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran, seperti program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Selain itu Desa Cantik dapat melakukan pengajuan proposal secara langsung kepada pemerintah pusat maupun daerah apabila terdapat program intervensi/bantuan kepada keluarga maupun perorangan.
Keunggulan lain sebagai Desa Cantik yakni akan diberikan pendampingan sehingga nanti desa dapat menyediakan data yang mutakhir pada Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Hal demikian dapat dijadikan sumber utama dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Melalui sistem yang lebih informatif tersebut juga akan memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai data desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terwujudnya keterbukaan dan transparansi data pada instansi pemerintah.
BPS harapkan Desa Mujur memiliki kemampuan secara mandiri dalam pengelolaan statistik di level desa. “ Kita berharap Desa Mujur menjadi role model untuk desa lainnya di Kabupaten Lombok Tengah“ harap Anas.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. M. Zarkasi, nyatakan siap membantu Desa Mujur dalam pengembangan website desa. “Silahkan Desa Mujur datang ke Kominfo, kami siap bantu tanpa harus mengeluarkan biaya dari desa. 100 persen kami siap membantu“ tegasnya. ( tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombom.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Rabu (16/6/2021) menggelar, Rapat Paripurna dengan agenda “Peyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi Terhadap 3 (Ranperda) masing-masing tentang ;

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Apbd Tahun Anggaran 2020,
Pengelolaan Kearsifan, Kabupaten Layak Anak”.

Sidang Paripurna ini di hadiri oleh Ketua Dprd Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid, lengkap dengan Wakil Ketua DPRD Loteng, Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri,SIP, Plh.Sekwan, Suhadi Kana, S. Sos. MH, Forkopimda dan kepaka OPD lainnya berlangsung khidmad dengan prokes yang ketat.

9 Fraksi DPRD Lombok Tengah setuju atas 3 Ranperda ini untuk segera dibahas selanjutya sesuai dengan regulasi aturan yang telah ditetapkan untuk di laksanakan, berikut alasan beberapa Fraksi menyetujui Ranperda tersebut dengan beberapa catatan dan pertanyaan yang mendasar, diantaranya dari Fraksi Partai Gerinda dan Partai Demokrat

Fraksi Gerinda dalam pandangan umumya, di sampaikan oleh Rusman mengatakan, setelah mendengar dan mencermati penyampian penjelasan Pemerintah Daerah terhadap 3 ( Tiga) Ranperda masing – masing tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD } Tahun Anggaran 2020 Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang disampaikan oleh Saudara Bupati Lombok Tengah pada Rapat Paripurna ke 10 hari Senin, 14 – 06 2021, Fraksi Partai Gerinda menyampaikan hal-hal sebagai berikut, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi tingginya atas prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang meraih, Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP } Dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI berturut-turut sampai 9 Kali Berturut sejak Tahun 2012 jelasnya.

Selanjutnya Rusman meyampaikan, namun meskipun demikian Fraksi Gerindra mengingatkan kita semua agar kita jangan larut dalam eforia atas prestasi tersebut, mengingat bahwa predikat WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna dilaksanakan, tetapi ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau catatan-catatan BPK RI Perwakilan NTB haruslah menjadi atensi serius kita bersama, Jelasnya.

Lanjut Rusman, pengelolaan keuangan daerah kedepannya dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas, efesien, efektif, trnsparan, dan akuntable.

Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk maksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah dibahas dalam Perubahan KUA dan PPAS. Selain itu pula Fraksi Gerindra meminta penjelasan, upaya – upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD di tengah Pandemi covid – 19 yang masih terjadi sampai saat ini, ujarnya.

Lanjut Rusman, penjelasan terkait dengan berkurangnya dana perimbangan dan lainnya pendapatan daerah yang syah.

Kemudian menanggapi tentang perkembangan Covid-19 di Lombok Tengah, Fraksi Gerindra meminta pula penjelasan dari Pemerintah Daerah, apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta,
kelanjutan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 setelah adanya, kebijakan Refokusing 8 % dan dari sumber dana mana saja alokasinya.

Fraksi Gerindra mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar alokasi belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat, uraiya

Fraksi Gerindra, mempertanyakan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT ) untuk penanganan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.

Pada pidato penyampian penjelasan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda tentang
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Saudara Bupati Lombok Tengah dijelaskan bahwa penganggaran belanja bagi basil kepada
Pemerintahan Desa mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.597.633.267 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu
Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau 0,49 %dari Target awal yang direncanakan.

Fraksi Gerindra mempertanyakan apakah pengurangan belanja
tersebut sudah dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah Daerah sehingga, Pemerintahan Desa di seluruh Lombok Tengah tidak mengalami hambatan atau
kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, mohon dijelaskan, terangnya.

Selanjutnya terkait dengan penjelasan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda tentang, Penyelengaraan Kearsipan dan Penyelenggaraan Layak Anak, Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya terhadap lahirnya 2 Ranperda tersebut, namun yang perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah, adalah diikuti dengan,program kebijakan anggaran dan melakukan sosialisasi Ranperda tersebut secara intensif kepada semua pihak utamanya penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat Lombok Tengah Pada umumnya.

Demikanlah beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai pemandangan umum Fraksi
Partai Gerindra atas penyampian penjelasan Pemerintah Daerah terhadap 3 (Tiga ) Ranperda masing-masing tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu Ratmina dari Fraksi Partai Demokrat, meyampaikan, tentang Pemandangan Umum Fraksi atas Penyampian Penjelasan Pemerintah Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Masing-Masing Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 Penyelenggaraan Kearsipan dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Lanjut Ratmina Sehubungan dengan penyampian Saudara Bupati pada Rapat Paripurna, kemarin, tentang Tiga Ranperda tersebut telah kami simak dan cermati sebagai tindak lanjut dalam menjalankan Tupoksi Legislasi, Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut, Fraksi Demokrat mempertanyakan dan minta penjelasan Kepada Pemerintah, terkait yang dianggarkan tidak tercapainya Target Prendapatan Daerah, terealisasi sebesar 98,98%. Apa Masalah dan kendalanya pada sumber-sumber pendapatan yang
tidak tercapai tersebut, terangnya.

Lanjutnya, Fraksi Demokrat mempertanyakan dan minta penjelasan Kepada Pemerintah terkait yang dianggarkan tidak tercapainyaTarget Belanja Daerah , terealisasi sebesar 96,53 %. Apa Masalah dan kendalanya pada sumber – sumber Belanja yang tidak tercapai tersebut, jelasnya.

Adanya kebijakan Refokusing Anggaran Belanja 8 % untuk penanganan wabah Covid 19 , Bila dilihat dari penjelasan Pemerintah Daerah kebijakan anggarannya pada jenis belanja operasi terhadap kelompok belanja Barang dianggarkan sebesar Rp 388.250.593.389,60 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Sen) yang terealisasi sebesar Rp. 355.705.216.838,10 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Sepuluh Sen) perbandingan Nilai besarannya bila di bandingkan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Pada Jenis belanja Modal.

Jenis belanjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jumlah yang dianggarkan lebih kecil yaitu sebesar Rp.296.918.348.467,68 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, Enam Puluh Delapan Sen) dan terealisasi 95,16 % atau sebesar Rp 282.545.185.043,7 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Sembilan Sen ). Kami Fraksi Demokrat minta penjelasan pemerintah apa – apa saja jenis Belanja barang yang dimaksud dan sejauh mana urgensinya.

Terkait dengan Jenis Belanja .Modal pada item Belanja Tanah yang terealisasi sebesar 76,80 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 5.965.542.852,36 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Enam Sen) mohon jugs dijelaskan pembebasan lahan mana saja yang dimaksud dalam peruntukan anggaran tersebut.

Fraksi Demokrat meyampaikan, Dalam Kondisi Covid 19 yang masih berlangsung sampai saat ini dan entah kapan akan berhenti, berpendapat dan mengajak kita semua wabil khusus Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dan pro kebijakan anggaran kepada masyarakat yang paling terdampak Covid 19 yaitu masyarakat kecil menengah yang kempuannya terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dibatasi lagi aktifitas untuk semua
masyarakat oleh kebijakan terkait Covid 19 tersebut.

Berikutnya terkait Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Kearsipan, Fraksi Demokrat sangat mendukung atas usul tersebut untuk dijadikan Perda. Adapun pandangan masukan dan harapan Kami Fraksi Demokrat dalam kondisi Covid 19 saat ini, terasa sekali dampak langsung yang bisa kita lihat terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang intensif secara tatap muka langsung , tidak terasa sudah berjalan setahun lebih, kami khawatir terhadap kondisi ini, janganlah menjadi momok yang disebut dengan Generasi yang Hilang /Lose Generasion, Nauzubilah minzalik karna merekalah anak- anak emas kita kedepan yang diharapkan menjadi
generasi penerus yang handal untuk melanjutkan kepemimpinan di daerah tercinta Kabupaten Lombok Tengah. Begitu Juga dengan adanya Perda Kearsipail kami harap kedepanya Kabupaten Lombok Tengah memiliki Bank Data untuk mendukung dan memudahkan pelayanan kepada semua pihak lebih – lebih kepada masyarakat.

Oleh Karena itu dengan lahirnya perda tersebut kami Fraksi Demokrat mengajak pemerintah untuk menyediakan kebijakan anggaran yang berpihak secara porposional. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses pembahasan ranperda tersebut agar memberi ruang pelibatan berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapatnya agar nantinya perda yang dimaksud dapat berguna, mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kita semua serta sebelum ditetapkan menjadi perda hendaknya di lakukan sosialisasi
atau uji publik agar masyarakat mengetahui, dapat memahami dan menaati akan keberadan perda untuk kemaslahatan kita semua,ujarnya.

Sementara itu Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, SIP mengatakan, Melalui kesempatan ini mengapresiasi setinggi – tinggiya dan penghargaan atas inisiatif DPRD Kabupaten Lombok melalui Komisi II yang telah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Renteng, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terangnya.

Selanjutnya Ketua DPC Partai Gerinda Loteng ini mengatakan, “keterlibatan DPRD sebagai bagian dari Peyelenggara Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan fungsi yang besar dalam Pemerintahan Daerah terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), Dprd bukan hanya memiliki kewenangan membahas Perda, bersama Kepala Daerah tetapi juga menyetetujui Perda tersebut”, jelasnya.

Lanjut Bupati DPRD juga memiliki kewenangan mengusulkan Rancangan Perda, serta menyusun Program pembentukan Perda bersama kepala Daerah.

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dari Inisiatif DPRD Kabupaten Lombok Tengah tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan telah memberikan warna dan makna mendalam bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Pathul menegaskan, hal yang dapat “Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah rasakan adalah nuansa harmonis kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Dewan yang dilandasi rasa pengabdian guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna” , tutupnya.

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Bertempat di Ballrom kantor Bupati, Selasa (15/6/2021) Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, S.IP., membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 111 tahun 2021. Acra tersebut dihadiri stakeholder TNI di NTB, Muskpika Lombok Tengah, Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya menjadi sasaran TMMD.

Adapun lokasi sasaran TMMD yang akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan yaitu di Desa Aiq Bukak Kecamatan Batukliang Utara, Desa Bunjeruk Kecamatan Jonggat, Desa Bunkate dan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata serta Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Terkait dengan itu, Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam wawancaranya dengan insan pers di lokasi pembukaan menyampaikan hari ini Bupati Lombok Tengah sudah membuka kegiatan TMMD ke 111 tahun 2021 dengan beberapa sasaran baik fisik maupun non fisik.

Adapun sasaran fisik antara lain pembukaan jalan baru, pembuatan jembatan, pembuatan plat deker, pemasangan gorong-gorong dan pentalutan yang tersebar di hampir semua desa yang menjadi sasaran TMMD.

Sedangkan program non fisik, sambungnya, akan dilakukan berbagai program penyuluhan seperti kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan dan stunting, penyuluhan pertanian, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan KB Kesehatan, penyuluhan peternakan, penyuluhan bahaya narkoba termasuk sosialisasi pompa hidram dan lainnya.

“Jadi dalam program ini melibatkan seluruh instansi atau lintas sektoral sehingga akan sangat banyak memberikan manfaat selain sasaran fisik, ” ujarnya.

Ahmad Rizal juga menyebutkan tujuan pelaksanaan TMMD ini yakni membangun sinergitas TNI dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya dan masyarakat yang tinggal di desa tempat pelaksanaan TMMD sehingga akan terjalin rasa kebersamaan, kekompakan dan soliditas TNI bersama komponen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan TMMD ini.

“Jadi semua memiliki andil dalam pelaksanaan TMMD ini baik masyarakat maupun instansi terkait. Masyarakat nanti akan banyak dilibatkan dalam gotong royong dan obyek yang akan diberikan penyuluhan, sedangkan instansi terkait akan membantu memberikan penyuluhan sesuai bidangnya, ” papar Danrem.

Jenderal Bintang Satu itu juga mengajak dan mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk membantu mensukseskan program TMMD ke 111 tahun 2021 baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan TMMD dapat berjalan aman, lancar dan selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Usai upacara pembukaan dilanjutkan peninjauan lokasi TMMD di tiap-tiap desa. (red/*)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Pemda terhadap Ranperda masing-masing tentang ; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak, Senin, (14/6/2021).
Rapat Paripurna yang dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid didampingi para Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Plt Sekwan Lombok Tengah, Suhadi Kana, jajaran Forkompinda dan para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Dalam penjelasannya, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan, penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah telah  berhasil melakukan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefisikasi barang milik daerah yang sangat berdampak terhadap ketepatan dan keakuratan penyajian nilai aset pada laporan keuangan Pemda.
Perubahan regulasi tersebut dapat disikapi dengan cermat dan sigap sehingga Pemkab Lombok Tengah tetap dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK RI) untuk ke 9 kalinya, yang pertama kali diraih pada tahun anggaran 2012. “Tanpa bermaksud untuk membanggakan diri, apa yang telah diraih ini, merupakan hasil terbaik di lingkup pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Atas capaian ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin daerah sebelumnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kami dapat meneruskan, mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi. penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat yang dengan penuh totalitas telah mengawal APBD ini dengan baik sejak dari tahapan penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya, dan khususnya kepada seluruh jajaran perangkat daerah lingkup Pemkab Lombok Tengah yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan keuangan daerah. kita harapkan laporan keuangan Pemda semakin berkualitas dan bermanfaat dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang,” ucap H. Lalu Pathul
Mantan Wakil Bupati Lombok Tengah itu menyampaikan, bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menyajikan 7  jenis laporan, yaitu laporan realisasi anggaran (lra), laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal), neraca, laporan operasional (lo), laporan arus kas (lak), laporan perubahan ekuitas (lpe) dan catatan atas laporan keuangan (calk).
Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu menjelaskan mengenai Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
1.Laporan Realisasi Anggaran.
a. Pendapatan Daerah.
Pendapatan daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 terealisasi senilai  Rp. 2, 96 triliun atau 98,98 persen dari target penerimaan pendapatan daerah sebesar  Rp. 2, 118 triliun. Dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelompok  Pendapatan  Terhadap  Total  Pendapatan.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 193,9 miliar dan terealisasi  sebesar Rp. 206,4 miliar atau sebesar 106,38 persen.
b. Pendapatan Transfer.
Pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dan Provinsi, dengan obyek penerimaan dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana penyesuaian dan dana transfer pemerintah provinsi, dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp.1,821 triliun, terealisasi senilai Rp. 1.776 triliun  atau 97,54 persen.
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilaiRp. 102,8 miliar, terealisasi senilai  Rp. 113,6 miliar  atau 110,47 persen.
2. Jenis Pendapatan Terhadap Kelompok Pendapatan
a.  Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
Pendapatan Pajak Daerah.
Pada APBD tahun anggaran 2020, realisasi pajak daerah sebesar Rp. 55.4 miliar atau sebesar 89,72 persen dari anggaran sebesar Rp. 61.8 miliar.
Pendapatan Retribusi Daerah.
Retribusi daerah ditargetkan senilai Rp. 18, 3 miliar terealisasi senilai Rp. 16,2 miliar atau 88,46 persen.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 10,67 miliar terealisasi senilai Rp. 10, 3 miliar atau 102,70 persen.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Pendapatan asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 103.6 miliar terealisasi senilai Rp. 124,3 miliar atau 119,86 persen.
b.Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi NTB terdiri atas beberapa komponen pendapatan sebagai berikut.
Dana Bagi Hasil Pajak :
Bersumber dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bagi hasil PPH pasal 21, 25 dan 29 dan bagi hasil dari cukai hasil tembakau. Dianggarkan senilai Rp. 74.3 miliar terealisasi senilai Rp. 69,4 miliar atau 93,41 persen.
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam).
Bersumber dari dana bagi hasil dari Provisi sumber daya hutan, iuran tetap (land-rent), iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), dan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan dianggarkan senilai Rp. 15,9 miliar terealisasi senilai Rp. 13,167 miliar atau 82,48 persen.
Dana Alokasi Umum (DAU).
DAU merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 957,311 miliar terealisasi senilai Rp. 943, 972 miliar atau 98,61 persen.
Dana aAokasi Khusus (DAK).
DAK merupakan pendapatan dari pemerintah pusat secara khusus terdiri dari DAK Reguler, dak afirmasi, DAK Non fisik dan DAK Penugasan  pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 453,322 miliar terealisasi senilai Rp. 437.303 miliar atau 96,47 persen.
Dana Penyesuaian.
Merupakan dana penyesuaian dana insentif daerah (DID) dan dana desa pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 232,768 miliar dan terealisasi seluruhnya  atau 100 persen.
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.
Dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020,  pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi, dianggarkan Rp. 87,77 miliar terealisasi senilai Rp. 80,094 miliar atau 91,25 persen.
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan lainnya, dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 102,848 miliar terealisasi senilai Rp. 113,616 miliar atau 110,47 persen.
b.  Belanja Daerah.
Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Pada APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 2,168 triliun  terealisasi senilai Rp. 2,093 triliun atau 96,53 persen.
1. Kelompok Belanja Terhadap Total Belanja.
a.Belanja Operasi.
Belanja operasi dianggarkan senilai Rp. 1,474 triliun terealisasi senilai Rp.  1,423 triliun  atau 96,55 persen.
b.Belanja Modal.
Belanja modal dianggarkan senilai Rp. 296, 918 miliar terealisasi senilai Rp. 282,545 miliar atau 95,16 persen.
c.Belanja Tak Terduga.
Belanja tak terduga dianggarkan senilai Rp. 71,112 miliar terealisasi senilai Rp. 62,707 miliar atau 88,18 persen.
d.Transfer / Bagi Hasil ke Desa.
Transfer bagi hasil ke desa  dianggarkan senilai Rp. 326,439 miliar terealisasi senilai Rp. 324,841 miliar atau 99,51 persen.
2. Jenis Belanja Berhadap Kelompok Belanja.
a. Belanja Operasi, Terdiri dari.
-Belanja Pegawai.
Dianggarkan senilai Rp. 835,410 miliar terealisasi senilai Rp. 821,708 miliar atau 98,36 persen.
-Belanja Barang.
Dianggarkan senilai Rp. 388,250 miliar  terealisasi senilai Rp. 355,709 miliar  atau 91,62 persen.
-Belanja Bunga
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 untuk membayar bunga atas pinjaman jangka panjang senilai  Rp. 4,767 miliar, terealisasi senilai Rp. 4,608 miliar  atau 96,67 persen.
–   Belanja Hibah.
Dianggarkan dalam  APBD tahun anggaran 2020 senilai  Rp.  244,277 miliar, terealisasi senilai Rp. 239,873 miliar  atau 98,20 persen.
-Belanja Bantuan Sosial.
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 1,648 miliar, terealisasi senilai Rp. 1,642 miliar atau 99,61 persen.
b.Belanja Modal
-Belanja Tanah
Dianggarkan dalamAPBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 5,965 miliar, terealisasi senilai Rp. 4,581 miliar atau 76,80 persen.
-Belanja Peralatan dan Mesin.
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 86,508 miliar,  terealisasi senilai Rp. 88,850 miliar atau 102,71 persen.
-Belanja Gedung dan Bangunan.
Dalam  APBD tahun anggaran 2020, belanja gedung dan bangunan dianggarkan senilai Rp. 177,426 miliar,  terealisasi senilai Rp. 170,908 miliar atau 96,33 persen.
-Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Dianggarkan dalam APBD  tahun anggaran 2020 senilai Rp. 12,830 miliar, terealisasi senilai Rp. 10,015 miliar atau 78,06 persen.
-Belanja Aset Tetap Lainnya.
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 14,187 miliar, terealisasi senilai  Rp. 8,188 miliar atau 57,72 persen.
c.Belanja Tak Terduga.
Realisasi belanja tak terduga senilai  Rp. 62, 707 miliar digunakan untuk penanganan bencana alam dan pandemi covid -19.
d.Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa
Realisasi transfer bagi hasil ke desa terdiri dari realisasi bagi hasil pendapatan senilai  Rp.6,416 miliar atau 79,97 persen, dan realisasi bantuan keuangan  senilai  Rp. 318,425 miiliar  atau 100 persen.
c. Pembiayaan.
Pembiayaan merupakan bagian dari APBD yang mempunyai fungsi untuk menutupi defisit anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. pembiayaan netto pada APBD  Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 50,576 miliar  terealisasi senilai  Rp. 54,532 miliar atau 107,39 persen.
Dari selisih antara pendapatan, belanja dan pembiayaan netto di atas,  didapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) senilai  Rp. 57, 647 miliar.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih (sal) pada tahun pelaporan. laporan perubahan sal tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Saldo anggaran lebih awal senilai  Rp. 60,797 miliar dikurangi dengan penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp. 64,943 miliar, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran senilai  Rp. 57,647 miliar, dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp. 4,146 miliar, sehingga saldo anggaran lebih akhir senilai  Rp. 57,647 miliar
3. Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, utang atau kewajiban dan ekuitas pada suatu periode tertentu. pergeseran neraca awal per 1 Januari 2020 menjadi neraca akhir per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Aset Lancar.
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara BLUD, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara bos, kas lainnya, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, piutang lainnya, biaya dibayar di muka dan persediaan, per 31 Desember 2020 seluruhnya senilai  Rp. 153,685 miliar
b. Investasi Jangka Panjang.
Investasi jangka panjang merupakan nilai investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada BUMD yaitu PT Bank NTB Cabang Praya, PD BPR NTB Lombok Tengah,  PDAM  Tirta Rinjani, dan  PT Jamkrida, seluruhnya senilai Rp. 149,906 miliar.
c. Aset Tetap
Nilai aset tetap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya,  konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 seluruhnya senilai  Rp. 2,877 triliun
d. Aset Lainnya.
Nilai aset lainnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa aset tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain per 31 Desember 2020 secara keseluruhan senilai Rp. 45,998. Miliar.
e.Kewajiban.
Kewajiban merupakan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  per 31 Desember 2020, memiliki kewajiban senilai  Rp.  85,679 miliar.
f.Ekuitas.
Merupakan kekayaan bersih pemerintah kabupaten lombok tengah  per 31 Desember 2020 senilai Rp. 3,141 triliun.
g.Kewajiban dan ekuitas.
Merupakan jumlah dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang  ditambah ekuitas, seluruhnya senilai Rp. 3,227 triliun.
4.Laporan Operasional.
Laporan operasional (LO) tahun 2020 terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa dan surplus/defisit-lo sebagai berikut :
a.Pendapatan-LO
Pendapatan – LO adalah pendapatan untuk periode 1 januari 2020 sampai dengan tanggal 31 desember 2020 senilai  Rp. 1,874 triliun. Dengan rincian pendapatan asli daerah- LO senilai Rp. 197,626  miliar.  Pendapatan transfer-LO senilai Rp. 1,559 triliun. Dan lain-lain pendapatan yang sah-LO senilai Rp. 117,237 miliar.
b.Beban.
Beban operasional yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan selama tahun 2020 seluruhnya senilai  Rp. 1,714 triliun.  Dengan demikian terdapat surplus operasional tahun anggaran 2020 senilai Rp. 159,721 miliar.c.Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.
Defisit dari kegiatan non operasional terjadi defisit senilai Rp. 24,746 miliar.
d.Pos Luar Biasa.
Pos luar biasa merupakan beban yang ditanggung pemerintah dalam menghadapi kejadian luar biasa berupa tanggap darurat bencana, atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. beban pos luar biasa pada tahun anggaran 2020 senilai Rp. 50,856 miliar. Sehingga dengan demikian terdapat surplus laporan operasional tahun anggaran 2020 senilai Rp.  84, 118 miliar. Komponen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berikutnya adalah laporan arus kas.
5.Laporan Arus Kas.
Laporan arus kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2020 yang diklasifikasi berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut  :
a.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 276, 493 miliar.
b. arus kas dari aktivitas investasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi defisit senilai Rp. 273, 465 miliar.
c. arus kas dari aktivitas pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit senilai  Rp. 10, 410 miliar.
d.Arus kas dari aktivitas transitoris
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris senilai Rp. 1,124 miliar.
e.Kenaikan (penurunan) kas.
Berdasarkan arus kas bersih aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, arus kas bersih aktivitas pendanaan dan arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 desember 2020, terdapat penurunan nilai kas dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai  Rp. 6,258 miliar.
f. Saldo Awal Kas
Saldo kas per 1 januari 2020 adalah senilai  Rp. 60,991 miliar.
g.Saldo akhir kas
Saldo akhir kas per 31 desember 2020 senilai Rp. 58,881 miliar terdiri atas kas di kas daerah senilai Rp. 43,599 miliar, kas di bendahara pengeluaran senilai Rp. 1,981 miliar. Kas di bendahara BLUD RSUD  senilai Rp.  5,292 miliar. Kas di bendahara FKTP senilai Rp. 5,822 miliar, dan kas di bendahara BOS senilai Rp.  2,185 miliar.
6.Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca yang menunjukkan terjadinya perubahan ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. dari laporan ekuitas tahun 2020 yang telah disusun, diketahui bahwa terjadi kenaikan ekuitas atau kekayaan bersih sebesar 2,91 persen.
Selanjutnya, kata H. Lalu Pathul Bahri tentang Ranperda penyelenggaraan kearsipan. bahwa sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis, maka arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip good government dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. institusi negara, termasuk pemerintahan daerah sebagai alat utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, senantiasa memerlukan arsip dalam setiap langkah kehidupannya.
Untuk itu, kebutuhan akan arsip yang memiliki nilai autentisitas dan reliabilitas menjadi hal yang tidak terelakkan. dengan demikian, pada skala pemerintahan, pengelolaan arsip secara terpadu sebagai suatu sistem merupakan upaya untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good goverment).
Pada kondisi empiris yang terjadi bahwa penyelenggaraan kearsipan di kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini belum semuanya dapat berjalan sesuai yang diinginkan, hal ini nampak dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan arsip seperti arsip sulit ditemukan, menumpuknya arsip, sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya kearsipan yang masih kurang, pembinaan kepada perangkat daerah yang belum maksimal, penetapan kebijakan tingkat daerah kabupaten lombok tengah yang belum dilaksanakan, dan masalah lainnya. ” Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan di kabupaten lombok tengah masih jauh dari sempurna sehingga rencana pembentukan peraturan daerah yang akan mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif di kabupaten lombok tengah akan bisa menjawab sebagian persoalan menyangkut hal tersebut, yaitu terciptanya tata kelola yang baik dalam bidang pengelolaan dan pelayanan atas penyelenggaraan kearsipan di setiap organisasi pemerintahan yang berkualitas,” papar H. Lalu Pathul
Berikutnya, lanjut H. Lalu Pathul, terkait Ranperda penyelenggaraan kabupaten layak anak. bahwa kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media masa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Terwujudnya kabupaten yang layak anak merupakan salah satu tujuan besar pembangunan yang dikejar oleh pemerintah baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, juga menjadi dambaan masyarakat, hal ini karena kabupaten layak anak merupakan upaya dalam pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, anak layak mendapatkan hak-hak dasar mereka yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. dalam kapasitas dan wewenangnya masing-masing, pemerintah, komunitas, sekolah, dan keluarga wajib mengupayakan ruang-ruang terbaik bagi pemenuhan hak-hak dasar ini.
Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam uu perlindungan anak. uu pemda dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. “Untuk itulah dalam hal ini pemerintah kabupaten lombok tengah hadir sebagai khadam dalam rangka melindungi anak-anak, dengan membuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya pemenuhan hak-hak anak,” ucap H. Lalu Pathul.
Peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak akan berdampak positif bagi anak yang secara psikologis karena berhubungan dengan mencegah terjadinya kekerasan anak, tumbuh kembang anak dan terpenuhinya hak-hak anak.
Dengan demikian keberadaan kabupaten layak anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sekaligus untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, perlu untuk segera diwujudkan. “Demikianlah penjelasan pemerintah daerah terhadap sejumlah ranperda yang telah disebutkan. untuk selanjutnya kami harapkan ranperda ini dapat dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mendapat persetujuan, dan pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah,” tutup H. Lalu Pathul.

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombom.net – Para ulama sudah sejatinya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sebab tugas dan peran luhur ulama dalam membentuk masyarakat yang berahlakul qorimah sangat besar. Oleh karena itu pemerintah daerah telah meluncurkan satu paket program spektakuler yakni peluncuran kartu Maiq Meres kesehatan bagi tuan guru.

Penyerahan kartu sehat Maiq Meres kepada tuan guru oleh Bupati Lombok Tengah
Sebanyak 344 tuan guru mendapatkan Kartu Maiq Meres. Jumlah ini bisa bertambah tergantung dari kemampuan daerah. “Bertambah bisa, kalau kurang gak bisa kecuali yang bersangkutan meninggal dunia” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Selain itu jumlah tanggungan kartu sehat Maiq Meres tersebut pun berubah yakni dari tangguan 4 orang yang terdiri dari istri dan dua orang anak menjadi satu orang yakni Tuan Guru itu sendiri.

Peluncuran kartu sehat Maiq Meres dilakukan secara simbolis kepada 20 orang tuan guru di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah. Lth01- Para ulama sudah sejatinya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sebab tugas dan peran luhur ulama dalam membentuk masyarakat yang berahlakul qorimah sangat besar. Oleh karena itu pemerintah daerah telah meluncurkan satu paket program spektakuler yakni peluncuran kartu Maiq Meres kesehatan bagi tuan guru.

Penyerahan kartu sehat Maiq Meres kepada tuan guru oleh Bupati Lombok Tengah

Sebanyak 344 tuan guru mendapatkan Kartu Maiq Meres. Jumlah ini bisa bertambah tergantung dari kemampuan daerah. “Bertambah bisa, kalau kurang gak bisa kecuali yang bersangkutan meninggal dunia” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.Tes Iklan

Selain itu jumlah tanggungan kartu sehat Maiq Meres tersebut pun berubah yakni dari tangguan 4 orang yang terdiri dari istri dan dua orang anak menjadi satu orang yakni Tuan Guru itu sendiri. 

Peluncuran kartu sehat Maiq Meres dilakukan secara simbolis kepada 20 orang tuan guru di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah. (tl-02/SN/adv)