Home Articles posted by redaksi TribunLombok.net
Headline

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik menjadi salah satu Desa sumber utama air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Timur. Desa ini memiliki sekitar 8 mata air yang debitnya cukup besar. Sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, juga digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Namun sejak dua tahun terakhir ini. Mata air yang ada mengalami pengurangan debit yang cukup drastis. Hal ini diakibatkan semakin maraknya usaha galian C yang ada di sekitar mata air.

Namun kenapa pemerintah daerah seolah-olah diam dan melakukan pembiaran terhadap usaha galian C ini?

Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi analis kebijakan dari Lombok Research Center (LRC) Bapak Maharani.

Pada tahun 2020 yang lalu, 15 kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini mengalami permasalahan kekeringan yang sangat parah, untung saja awal musim hujan tahun 2020 yang lalu agak maju, sehingga permasalahan kekeringan tidak bertambah menjadi seluruh kecamatan yang ada di Lombok Timur ungkap Bapak Maharani.

Dengan melihat permasalahan kekeringan yang dialami oleh daerah, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap lingkungan, khususnya terhadap daerah-daerah yang memiliki sumberdaya air.

Ini malah membiarkan usaha-usaha galian C yang berada di daerah sumber mata air. Apakah Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki konsep yang jelas dalam membuat sebuah kebijakan atau bagaimana? Ungkap Maharani.

Galian C yang ada di sekitar Desa lendang Nangka cukup banyak, dari hasil pendataan awal yang dilakukan oleh LRC sekitar 11 Titik, dan itu berada di sekitar daerah yang memiliki mata air.

Itu di satu Desa, bagaimana dengan Desa-Desa sekitarnya seperti di Desa Jurit, Pangadangan, Lenek dan desa lainnya.

Ada beberapa hal yang dilanggar dalam usaha Galian C ini, ungkap Maharani. Seperti pelanggaran terhadap Teknis pertambangan, palnggaran aturan Undang-undang No No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara di pasal 158 (terkait pelanggaran Pidananya) dan peraturan daerah Lombok Timur terkait tata ruang (dalam revisi).

Untuk itu, Maharani berharap bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur harus serius dalam menertibkan usaha-usaha galian C yang akan berdampak terhadap rusaknya sumberdaya alam kita sehingga akan mengakibatkan kita kekurangan air setiap tahunnya. Dan Maharani juga mengharapkan keseriusa dari Bupati Lombok Timur dalam membuat kebijakan penyelamatan mata air ini. Jangan sampai air dijadikan alat politik dan alat kampanye setiap pemilihan kepala daerah saja. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Lembaga Investigasi Dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Nusa Tenggara Barat (NTB), pertanyakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat Lombok Tengah terhadap Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat.

Di duga Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang di laporkan oleh LIDIK NTB beberpa waktu yang lalu. Sabtu, (27/02)

Sahabudin ketua LIDIK NTB menduga pihak Inspektorat Loteng dan Pemerintah Desa Kateng melakukan kongkalikong atas LPH tersebut.

“Kemungkinan ada permainan antara inspektorat dan kades kateng” Sebut Sihabudin Ketua LIDIK NTB

Menurut Sahabudin, audit yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Desa Kateng hanya audit umum bukan audit khusus seperti apa yang di laporkannya beberapa waktu yang lalu.

“kemarin itu sebenarnya audit umum, akan tetapi digabungkan dengan audit khusus, jelas ini sudah menyalahi aturan” Terangnya

Terkait dengan audit tersebut, Sihabudin juga mangatakan pihak Inspektorat Loteng tidak pernah turun langsung ke lapangan melainkan hanya sekedar mampir di Kantor Desa Kateng.

“Saya dapat laporan bahwa inspektorat tidak turun kelapangan, hanya sampai di kantor desa saja” Tandasnya

Oleh karena itu, Pria yang kerap di sapa Din ini, menyayangkan sikap Inspektorat Loteng yang terkesan tidak independensi dalam melakukan Tupoksinya sebagai Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Sayang sekali sikap inspektorat tidak independent dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum” Kata Sihabudin

Oleh sebab itu juga, Sahabudin menolak LHP tersebut, karena menurutnya itu tidak memenuhi aturan dan siap adu data dengan pihak Inspektorat.

“Kami menolak LHP itu dan akan gedor inspektorat untuk adu data” Tutupnya (tl-02)

Headline

LOMBOK TENGAH, Tribunlombok.net – Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah secara serentak pagi tadi dilantik Gubernur NTB, Dr. Dzulkieflimansyah. Kemudian pada sore harinya dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Plh Bupati, HL. Muh. Idham Halid kepada HL. Pathul Bahri, S.IP, selaku Bupati dan HM. Nursiah, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Bupati.

HL. Pathul Bahri, mengaku tidak pernah terbesit dalam hati dan pikiran menganaktirikan wilayah Lombok Tengah bagian Utara. Terkait mengapa pembangunan dominan berpusat di wilayah Selatan, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kami berencana membangun beberapa destinasi wisata baru di wilayah Lombok Tengah bagian Utara. Karena memang di sana cukup potensial,” kata Bupati saat konferensi pers bersama sejumlah awak media di Lantai 5 Kantor Bupati, Jumat, 26 Februari 2021.

Diakui, sampai dengan saat ini pembangunan Sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masih berlangsung. Begitu juga dengan beberapa fasilitas atau infrastruktur pendukung.

“Mari kita dukung pembangunan bertaraf internasional ini demi kemajuan daerah. Kalau semua program pembangunan ini berjalan otomatis PAD maupun APBN meningkat. Semua wilayah tentu akan mendapat manfaatnya,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah, HM. Nursiah, Dikatakan bahwa multi efek dari KEK Mandalika akan berdampak ke semua wilayah. Jadi, ia meminta agar wilayah lain yang belum mendapat program agar bersabar dulu.

“Kalau PAD kita besar, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dari dulu, kami tidak pernah menganaktirikan wilayah manapun. Dalam waktu dekat ini kami akan mulai membuat master plane pembangunan di wilayah utara. Sehingga, baik wilayah Selatan maupun Utara bisa saling mengisi. Kalau semua program pembangunan ini berjalan maka manfaatnya akan dirasakan semua wilayah di Lombok Tengah,” pungkasnya. ( tl-02 )

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan media online Tribunlombok.net

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri mengatakan hubungan harmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati perlu dijaga. Setiap mengambil kebijakan maka pihaknya akan selalu ulur rembuk termasuk mutasi dilakukan lebih banyak kompromi dengan Wabup. “Lihat cara kami setiap penyerahan dokumen selalu bersama sama. Banyak pengalaman Bupati dan Wakil Bupati dua tahun bubar atau setengah perjalanan bubar. Kami akan selalu jaga kehormanisan” kata Bupati didampingi Wabup dan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Tengah saat konprensi Pers di Kantor Bupati Jumat 26/2.

Sementara itu Wabup menegaskan pihaknya akan tetap menjaga keharmonisan agar tidak pecah ditengah jalan. “Kami berkomitmen untuk menjaga kebersamaan ini” jelasnya.

Saat ini visi misi yang diemban keduanya adalah Bersatu Jaya. (tl-02/ adv)

Headline

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Sejak awal pebruari 2021 yang lalu, seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur turun ke masyarakat atau konstituen mereka untuk melakukan Reses tahap pertama.

Walaupun dimasa pandemic covid-19 ini. Teman-teman DPRD Lombok Timur semangat untuk melakukan reses ini. Mudah-mudahan dalam mengumpulkan masyarakat atau konstituen mereka tetap menjaga protocol covid sesuai dengan petunjuk dari Tim Gugus Tugas.

Masa reses adalah masa di mana anggota DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masa reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR/DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Namun, apakah sudah partisipatifkan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Lombok Timur? Atau hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja atau bisa juga hanya sekedar menghabiskan anggaran yang ada?

Peneliti dari Lombok Research Center (LRC) bapak Maharani mengatakan habwa memang dimasa yang tidak normal atau dimasa pandemic ini reses yang akan dilakukan memiliki tantangan yang berbeda. Anggota DPRD harus mampu membuat reses yang dilakukan berbeda baik dalam pelaksanaannya maupun dalam menggali masukan-masukan kebutuhan pembangunan yang di masyarakat dan konstituennya.

Jika DPRD Lombok Timur mau memperoleh hasil yang memuaskan ketika reses dimasa pandemi ini, maka harus menggunakan metode reses yang menggunakan metode partisipatif, di mana konstituen ditempatkan sebagai subyek dalam reses. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada dua substansi. Pertama, metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif, dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (focus group discussion,FGD). Kedua, menunjuk pada peserta yang hadir dalam reses yang mewakili berbagai unsur di masyarakat. Partisipasi peserta reses lebih beragam.

Dengan metode partisipatif, konstituen diundang untuk menjadi peserta dalam pertemuan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marjinalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Bapak Maharani menambahkan bahwa, jika menggunakan metode partipatif akan mendapatkan hasil yang cukup efektif dan memuaskan. Hasil Reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan bagi Anggota Dewan, pemerintah setempat, maupun konstituen.

Dokumen tertulis menjadi sangat berguna bagi Anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selama ini Anggota Dewan mengalami kesulitan karena hanya mendapatkan dokumen tertulis dari eksekutif. Tidak ada dokumen lain yang valid yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran. 

Karena pertemuan pada reses dilakukan secara partisipatif, maka perlengkapan dalam pertemuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tempat pertemuan yang berbentuk huruf U atau lingkaran/bundar. Tempat pertemuan juga memungkinkan peserta lebih nyaman dalam mengikuti pertemuan. Perlengkapan lainnya seperti kertas plano, meta plan, spidol, dan flipchart (tidak wajib).

Semoga reses tahap pertama yang dilakukan oleh DPRD Lombok Timur ini menghasilkan dokumen usulan pembangunan yang bermanfaat bagi daerah. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Sidang perdana keempat Ibu Rumah Tangga (IRT) di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Senin (22/2/2021) berjalan lancar. pada sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis hakim, Asri,SH tersebut, Jaksa Penuntut Umum ( JPU) membacakan dakwaan yang mendakwa keempat IRT telah melakukan perbuatan bersalah, telah melakukan pelemparan terhadap atap gudang pabrik rokok milik H.Suwardi, yang mengakibatkan atap gudang penyok dan para pekerja yang bekerja pulang karena merasa terancam. Terdakwa didakwa dengan pasal 170 KUHP.

Para terdakwa melalui kuasa hukumnya yang diketuai, Ali Usman Ahim, SH pada kesempatan tersebut menyatakan akan akan melakukan eksepsi atau jawaban terhadap dakwaan JPU yang akan dilaksanakan pada sidang selanjutnya yakni, Kamis (25/2/2021) besok.

Adapun terkait dengan permohonan penangguhan yang diajukan terhadap penahanan para terdakwa yg ditahan sejak tanggal 16 Februari 2021.

Majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan para terdakwa dengan beberapa syarat yakni; terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan sanggup hadir pada persidangan selanjutnya.

Sementara selain dihadiri atau disaksikan oleh ratusan masyarakat, Gubernur NTB Dr.Zulkiflimansyah, anggota DPR RI Sari Yuliati, anggota DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi juga ikut hadir menyaksikan jalannya sidang di PN Praya. (tl-02)

Headline

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Sejak mulainya wabah Covid-19 tahun 2020 yang lalu, menyebabkan banyak pahlawan devisa kita yang pulang kampong ke Lombok Timur. Baik diakibatkan oleh berakhirnya masa kerja, maupun yang diputus kontrak diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

Data yang terbaru, per pebruari 2021 saja yang sudah balik ke Lombok Timur sekitar 1.200 orang. Itu belum yang balik tahun 2020 yang lalu. Dari data yang diperoleh Lombok Research Center (LRC), per januari-Desember 2020 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Lombok Timur yang telah pulang sekitar 4.675 orang. Ini yang terdata, bagaimana dengan yang belum terdata?

Melihat hal itu, Bapak Maharani, Peneliti dari LRC mengatakan bahwa Pemerintah daerah Lombok Timur  harus mengantisipasi PMI yang pulang kampong sebagai dampak keberlanjutan pandemi Covid-19 dalam bentuk kebijakan ekonomi berkelanjutan dan pemberdayaan.

Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan bahwa PMI yang pulang, jika tidak mendapatkan pemberdayaan maupun pekerjaan di masa pandemic ini akan mengakibatkan masalah social bagi daerah.

Apalagi Lombok Timur saat ini sedang gencar-gencarnya membuat program pengentasan kemiskinan, stunting dan lainnya.

Untuk menangani berbagai tantangan ini, diperlukan intervensi yang tepat sasaran dan efektif diikuti dengan kerja sama semua pihak. Untuk itu, Pemerintah Daerah Lombok Timur harus melakukan koordinasi, fasilitasi, maupun advokasi kepada Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19, OPD teknis terkait, dunia usaha, media massa maupun masyarakat dalam menjamin perlindungan terhadap mantan PMI ini. Untuk itu, diperlukan model pemberdayaan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi dari PMI yang pulang, tambah Maharani.

Maharani juga menambahkan bahwa Lombok Timur memiliki banyak potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam melakukan pemberdayaan bagi mantan PMI di masa pandemi ini. Seperti di Kecamatan Lenek sudah ada Balai Tenaga kerja Internasional, di Gelang pemerintah daerah memiliki BLK daerah. Itu harus dimanfaatkan secara maksimal.

Belum lagi dengan potensi Sumberdaya Manusia yang dimiliki Lombok Timur. Ada juga sector swasta. Kita harus bergerak bersama ungkap Maharani.

Kami dari LRC sudah memulai membuat program yang tersentra bagi mantan PMI yaitu membuat kawasan agroforestry buah di Pringgabaya dan sambalie. Mudah-mudahan contoh yang sudah ada dapat di replikasi oleh pemerintah saerah agar lebih banyak penerima manfaat khususnya mantan PMI ungkap Maharani.

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Simpati serta dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir kepada 4 Ibu Rumah Tangga (IRT) serta dua balita yang ditahan aparat penegak hukum, karena tersandung kasus pelemparan pabrik rokok. Mulai dari tokoh masyarakat, politisi hingga pejabat ramai memberikan dukungan. Anggiata DPR hingga Gubernur NTB menunjukkan rasa simpati dengan membesuk langsung para IRT di lapas Praya.

Sementara Bupati Loteng terpilih, H.Lalu Pathul Bahri memasang badan sebagai penjamin terhadap penangguhan penahanan dari keempat IRT tersebut.

“Hari ini dipersidangan perdana yang akan digelar, Senin (22/2/2021) pukul 11.00 WITA, kami akan serahkan pengajuan permohonan penangguhan serta pernyataan penjamin”, terang ketua kuasa hukum IRT, Ali Usman Ahim, SH, M.H.

Dijelaskan okeh Ali bahwa, sedianya sidang perdana akan dilaksanakan Rabu mendatang, namun oleh pihak PN Praya atau majelis hakim dimajukan hari ini.

Kami berharap proses persidangan berjalan lancar, serta pengajuan penangguhan penahanan yang akan kami ajukan dipersidangan nanti bisa dikabulkan oleh majelis hakim, pungkasnya. (tl-02)

Headline

Mataram, Tribunlombok.net – Bahwa saat ini sedang marak pemberitaan baik Media Cetak maupun diberbagai Medsos terkait penahanan 4 orang ibu IRT bersama anaknya.

Terkait permasalahan tersebut kami pihak penkum Kejati NTB perlu memberikan informasi yang berimbang agar pemberitaan terkait masalah tersebut tidak membias dan meresahkan masyarakat.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah berlangsung tahap dua atas Tersangka An. HULTIAH DKK yang disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman berkas tahap pertama oleh Penyidik Polres Loteng dengan nomor surat B/16/5/2021 pada tanggal 28 Januari 2021 selanjutnya berdasarkan KUHAP bahwa Jaksa mempunyai waktu 7 hari untuk melakukan penelitian berkas perkara dan 14 hari sejak pelimpahan wajib memeritahukan pada penyidik apakah berkas tersebut lengkap atau tidak
Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 tepatnya 7 hari sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 dengan nomor B-255/N.2.1/Eku.1/02/2021.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 16 Februari 2021 tepatnya Jam 10.00 Wita Penyidik Polres Lombok Tengah menghadapkan Tersangka dan barang bukti disertai dengan surat kesehatan yang menyatakan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat serta para Tersangka setelah di lakukan pemeriksaan tahap 2 oleh Jaksa Penuntut Umum berbelit belit dan tidak kooperatif dan sempat diberikan kesempatan untuk berdamai melalui upaya Restoratif Justice namun ke empat tersangka tetap menolak.

Bahwa pada saat Tersangka dihadapkan oleh penyidik para tersangka tersebut tidak ada di damping oleh pihak keluarga maupun Penasehat Hukum dan tidak pernah ada membawa anak anak diruangan penerimaan tahap 2 Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Bahwa oleh karena Pasal 170 KUHP yang disangkakan pada para Tersangka merupakan Pasal yang bisa dilakukan Penahanan, maka para Tersangka telah diberikan hak-haknya oleh jaksa penuntut umum agar menghubungi pihak keluarganya untuk mengajukan Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan sebagai penjamin sebagaimana SOP namun sampai dengan berakhirnya jam kerja yaitu jam 16.00 Wita pihak keluarga para Tersangka tidak juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta telah diberikan pula hak untuk dilakukan perdamaian namun ditolak serta berbelit belit selama pemeriksaan tahap dua sehingga Jaksa Penuntut Umum harus segera mengambil sikap dan oleh karena Pasal yang disangkakan memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka para Tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Polsek Praya Tengah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum mlimpahkan perkara para Terdakwa ke Pengadilan Negeri Praya dengan merujuk pada surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum bahwa setelah tahap 2 paling lambat 3 hari berkas perkara harus di limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, dan agar memperoleh setatus tahanan Hakim sehingga Jaska Penuntut Umum dapat memindahkan tahanan ke Rutan Praya guna mendapatkan fasilitas yang lebih layak bagi para Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 dikeluarkan Penetapan Hakim PN. PRaya Nomor : 37 /Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021. Dari Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menetapkan Penahanan Rutan Terhadap para terdakwa selama paling lama 30 (tiga puluh hari ) sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 18 Maret 2021 dan jaksa penuntut umum langsung melaksankan penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan penahan hakim tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Jam 08.00 Wita para terdakwa dipindahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Rutan Praya dengan melakukan proses Rapidtest dan hasil Rapidest para Terdakwa negatif Covid 19 dan diterima oleh Rutan Praya.

Bahwa Perkara para Terdakwa akan disidangkan pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sesuai dengan penetapan hakim Nomor : 37 /Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021.

Bahwa terkait pemberitaan dan foto yang beredar di medsos bahwa para Terdakwa ditahan bersama anaknya oleh pihak Kejaksaan adalah tidak benar melainkan keluarga para Terdakwa dengan sengaja membawa anak para Terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun di Rutan Praya untuk ikut bersama para terdakwa berdasarkan ijin pihak Rutan.

Bahwa persoalan kenapa ditahan kami sudah jelaskan dengan pertimbangan diatas dan terhadap para terdakwa sebagaimana KUHAP masih mempunyai hak untuk dilakukan penangguhan penahanan pada Tahap selanjutnya yaitu Tahap Persidangan yaitu dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Hakim karena pada saat ini status penahanan hakim dan hakimlah yang berwenang menentukan apakah bisa ditangguhkan atau tidak (21/02/21). (red/*)

Headline

Lombok Tengqh, Tribunlombok.net – Dalam KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) merujuk ketentuan pasal 56 ayat (1) . Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka

Lalu kemudian kita membaca kasus 4 IRT dan 2 balita yg ditahan oleh Kejaksaan Negeri Praya,lombok tengah baru2 ini yg dimana Kasus tersebut adalah limpahan dari Polres Lombok tengah dengan status terdakwa Pasal 170 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, yang nominal kerusakan menurut pihak kepolisian adalh Rp 4.5 jt yaitu lecetnya seng digudang pengusaha tembakau akibat lemparan kayu dan batu.

Maka ada kewajiban bagi pejabat yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka yg memang terbukti tidak mampu ,tapi ternyata dalam faktanya ke 4 IRT tersebut tidak sama sekali didampingi oleh penasehat hukum yg sudah ada dan dibiayai oleh Negara.

Lalu dengan alasan bahwa Pihak Kejaksaan Negeri Praya Menahan 4 IRT yg diikuti oleh 2 Balita tidak adannya surat penangguhan penahanan dari terdakwa adalah sebuah kegagalan dari 2 instansi penegak hukum ini tidak memiliki rasa kemanusian bagaimana tidak kalau kita melihat kondisi dari para terdakwa yg tidak akan mungkin bisa membuat /mengajukan surat penangguhan Penahanan yg diminta oleh Pihak kejaksaan negeri Praya.

Terus sampai kapan Hukum dinegeri ini bisa menerapkan equality before the law/Persamaan dihadapan Hukum jika rakyat miskin atau tidak mampu selalu menjdi korban dalam penegakan hukum !!!

Semoga kasus ini sebagai pembelajaran kita semua utk lebih mengedepankan rasa kemanusiaan utk bertindak lebih jauh !

Muhanan, SH (Arnand_ Gibest_sang_Rakyat_Jelata)