Home Articles posted by redaksi TribunLombok.net
Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Kasta NTB hari ini selasa 12 november 2019 melaporkan dugaan korupsi Bumdes Karya Sejati desa sukarara kecamatan Jonggat ke Kejaksaan Negeri Praya. Laporan ini menindaklanjuti hasil audit Khusus yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Lombok Tengah dimana dari hasil audit tersebut pihak inspektorat menemukan data dan fakta kejanggalan diantaranya ;

1. Prosedur penyertaan modal Bumdes tahun anggaran 2017 tidak sesuai ketentuan

2. Pengelolaan PT subahnale tidak tertib dan

3. Sistem penggajian pengelola Bumdes karya sejati tidak sesuai ketentuan dan besarannya tidak wajar.
Ketua Kasta NTB Kecamatan Jonggat, Lalu Subandri menyatakan menyesalkan pengelolaan Bumdes desa Sukarara yang sembarangan dan terkesan hanya memperkaya beberapa orang pengelola saja.

Gaji dirut Bumdes sukarara barangkali tertinggi di NTB, ini karena penghasilannya per Bulan mencapai angka Rp.10 juta per bulan sesalnya. Sementara faktanya Bumdes Karya sejat terus merugi, tetapi anehnya setiap tahun gaji pengelola Bumdes mulai dari Komisaris Pengawas, Dirut hingga staf nya terus mengalami kenaikan yang sangat fantastis.
Sebagai gambaran tahun 2016 gaji pengelola sekelas Direktur berjumlah 4,5 juta/bulan meningkat tajam menjadi Rp.9,1 juta per bulan, katanya membeberkan.
Syamsul Bahri, pengurus Kasta NTB yang juga anggota BPD desa sukarara, juga menyatakan semua proses penetapan besaran gaji maupun pengelolaan bumdes Karya Sejati desa Sukarara tidak pernah melalui tahapan pembahasan di desa padahal semua prosedur pengelolaan termasuk penetapan besaran jumlah gaji pengelola harus melalui musyawarah desa dan melibatkan serta meminta persetujuan lembaga BPD.

Dalam rentang waktu tiga tahun berjalan saja sejak tahun anggaran 2016 sampai2018 Bumdes mengalokasikan dana mencapai angka 1,4 miliar rupiah untuk 9 (sembilan) orang pengelola Bumdes, pengelola Bumdes juga mengambil kredit besar ke Bumdes dengan bunga rendah. Pengelola Bumdes tidak pernah melakukan sosialisasi kepada semua pihak termasuk dengan BPD sehingga hampir tidak ada yang tahu bagaimana pengelolaan dana rakyat yang ada di Bumdes.

Sebagai informasi tambahan Bumdes karya sejati merupakan salah satu Bumdes yang mengelola dana cukup besar mencapai angka kurang lebih 3 miliar rupiah katanya menambahkan.
Kalau keberadaan Bumdes hanya memperkaya oknum saja tanpa berimbas kepada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat maka ini sudah jauh melenceng dari semangat dan tujuan pembentukan Bumdes sesuai dengan tujuan semula bagi pengembangan dan stimulus perekonomian masyarakat desa katanya.
Kami meminta kepada Kejaksaan negeri praya untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera memanggil pihak pihak terkait guna dimintai keterangan dan pertanggung jawaban, tegas Syamsul Bahri. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-74 yang jatuh tanggal 19 November 2019, yang digelar Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Loteng dihalaman kantor Bupati Loteng, Senin ( 11/11/2019 ) berlangsung khidmad dan lancar. Bertindak selaku inspektur upacara yakni Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, SH.
Upacara memperingati Hari Pahlawan ke – 74 Tahun 2019 dengan tema “Aku Pahlawan Masa Kini” itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip, Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid, jajaran Forkompinda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Lombok Tengah, Organisasi Pemuda, Masyarakat dan sejumlah Veteran yang ada di Lombok Tengah.
Sedangkan untuk peserta upacara dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Lombok Tengah, TNI/Polri, Sat Pol PP, Pelajar SMA/SMK, Oraganisasi Pemuda dan Masyarakat.
Dalam kesempatan itu Bupati Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT, SH membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial RI yang mengatakan setiap hari pahlawan diingatkan kembali kepada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada pertempuran itu rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia.”Peristiwa perang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja. Namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negeri,”ungkapnya.
Menjadi pahlawan masa kini, lanjut H. Moh Suhaili, dapat dilakukan oleh siapapun dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI. Seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya.
Dikatakan H. Moh Suhaili, jika dahulu semangat kepahlawanan ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa. Sekarang, untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah. Tetapi semua masyarakat tanpa terkecuali bisa ikut berjuang. Dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata internasional.”Peringatan hari pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat,” pesannya.
H. Moh Suhaili FT menambahkan, peringatan hari pahlawan tidak hanya bersifat seremonial. Tetapi dapat diisi dengan berbagai aktivitas yang dapat menyuburkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama yang membutuhkan.”Dengan menjadikan diri kita sebagai pahlawan masa kini. Maka permasalahan yang melanda bangsa dewasa ini dapat teratasi. Untuk itu marilah kita terus menerus berupaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan masyarakat Indonesia,” ajaknya.
Usaia Upacara, dilanjutkan dengan ziarah, berdoa dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Mandalika di Kecamatan Praya, Lombok Tengah.
Ziarah dan tabur bunga di TMP Mandalika itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri bersama Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid dan jajaran Forkompinda Lombok Tengah. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Tuduhan yang dilayangkan oeh pihak Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah terhadap kepala Desa yang dianggap tidak transparan terhadap penerjaan sejumlah program pembangunan desa, serta tidak sesuai dengan APBDes ditanggapi oleh pihak Desa.

Kepala Desa (Kades) Arjangka, H.Muhammad Nasir menjelaskan bahwa, terkait pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dipermasalahan oleh pihak BPD, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Warga yang menerima program RTLH tersebut sesuai dengan hasil pendataan lapangan dan warga penerima bantuan masuk dalam daftar Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Desa Arjangka.

”Sebelum dilakukan penentuan atau penetapan terhadap siapa yang berhak mendapatkan program RTLH tersebut, terlebih dahulu kami dari pihak Pemdes Arjangka sudah melakukan pendataan lapangan”, terangnya.

Sementara, kalaupun ada di Dusun lain yang dianggap layak dan
belum mendapatkan bantuan program RTLH dari desa, kami menganggap itu hal yang wajar karena program RTLH ini akan dilaksanakan bertahap. Mengingat dalam satu tahun, pihak desa hanya diberikan kuota untuk 5 bangunan RTLH saja.

Adapun pada tahun 2019 ini, RTLH yang telah dibangun oleh pihak desa yakni di Dusun Puspelaya Barat sudah selesai dikerjakan 100 persen. Di Dusun Arjangka Selatan juga sudah selesai dikerjakan 100 persen. Di Dusun Lendang proses pengerjaan belum selesai, tetapi pendropan bahan material sudah semua. Di Dusun Dasan Lauk, proses pengerjaan sudah 70 persen dan material sudah habis di berikan, dan di Dusun Kubur Jaran selatan atas nama Aripin tetapi sekarang Arifin mendapat
dana bantuan dari program lain, akhirnya pihak Pemdes berinisiatip mengganti kepada orang lain, yakni
orang yang layak menerima bantuan RTLH tersebut, jelasnya.
Lebih lanjut.H.M.Nasir juga menjelaskan bahwa, terkait dengan persoalan pengerjaan pembukaan jalan baru sepanjang 404 meter di Dusun Kubur Jaran yang belum selesai dikerjakan, dan persoalan pengerjaan pembukaan jalan baru tersebut yang menggunakan Alat Berat.

Menurut Kades Arjangka, pengerjaan pembukaan jalan baru di Dusun Kubur Jaran tersebut berdasarkan APBDes yang ada.

Dijelaskan bahwa, sebelum dimulainya pengerjaan jalan tersebut, Pemdes telah menawarkan kepada Kepala Dusun (Kadus) setempat, dimana pelaksanaan pembukaan jalan baru untuk jalan baru di Kubur Jaran tersebut dikerjakan secara swakelola. Namun Kadus setempat tidak sanggup, dan Pemdes pun mengambil keputusan untuk menggunakan Alat Berat.

Begitu juga dengan tuduhan BPD terhdap pihak Pemdes yang tidak membayar upah warga atau tukang yang mengerjakan ruas jalan baru tersebut dibantah oleh H.M.Nasir. Dimana upah pekerja sejauh ini telah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, dimana dibayar bertahap berdasarkan volume atau hasil pekerjaan.

“Untuk gaji tukang tahap pertama sudah kami bayar. Sementara untuk tahap selanjutnya kita tunggu sampai pekerjaan jalan baru tersebut tuntas”, ungkapnya.


Sedangkan terkait penggunaan alat berat, secara tehnis kami sudah berusaha untuk menggunakan cara atau sistem swakelola. Kami dari Pemdes sudah koordinasi ke Kadus setempat atas nama Zohdi. Namun berdasarkan keterangan Kadus Kubun Jaran, masyarakat setempat tidak sanggup karena Medan pekerjaan yang diaggap berat.

Berdasarkan alasan diatas, Pemdes kemudian memutuskan untuk menggunakan alat berat dalam proses
pengerjaan jalan baru tersebut. Langkan untuk menggunakan alat berat dalam pengerjaan jalan baru tersebut juga dilakukan oleh sejumlah desa lainnya di Loteng, seperti desa Taman Indah, Desa Bagu, Desa
Semoyang, dan Desa ganti. Hal tersebut dilakkan untuk efisiensi waktu pengerjaan, pungkas Kades Arjangka. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Bersaing dengan perwakilan dari 34 Povinsi yang ada di Indonesia, tim pramuka SMAN 1 Pringgarata berhasil melaju ke babak final dan meraih juara harapan II dalam Lomba Gugus Depan Unggul ( LGU ) tingkat nasional 2019 yang diselenggarakan di Citra Alam Reverside dan Hotel Grand Ussu, Csarua Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 – 9 November 2019. LGU sendiri adalah salah satu dari rangkaian kegiatan Kemah Pendidikan Penguatan Karakter melalui Kepramukaan ( KEPAK ) 2019.

Kepala SMAN 1 Priggarata, Hulwani S.Pd, MM yang dikonfirmasi diruang kerjanya mengungkapkan bahwa. Kegiatan KEPAK dan LGU diikuti oleh 34 provinsi dengan jumlah peserta dari masing-masing provinsi sebanyak 10 siswa dan 2 pembina/pendamping dari gugus depan unggul tingkat provinsi. Sehingga jumlah peserta seluruhnya sebanyak 340 siswa dan 68 pembina/pendamping se Indonesia.

Sebagai wakil NTB, SMAN 1 Pringgarata mengirim ketua gudep/pembina Muhamad Ali Muis, S.Pd dan Heriyadi, S.Sos (Pembina Putra), Sriharyati, SE. dan Qoimatun Nisa’, S.Pd (Pembina Putri), M. Faras Arbiansyah dan Alisiya Kornelia Ulandari (Pradana Putra/Putri) mengikuti LGU. Sementara 8 siswa lainnya merupakan siswa dari beberapa kabupaten/kota di NTB mengikuti Kepak.

Penilaian LGU terdiri dari dokumen profil dan portopoilio, presentasi, dan expo hasta karya gugus depan. Presentasi dipaparkan oleh Heriyadi, Qoimatun, Nisa’, Faras, dan Ulan. Dengan kolaborasi yang baik, pangkalan SMAN 1 Pringgarata atas nama NTB berhasil melaju ke babak final bersama provinsi DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara pada tahap penyisihan. Pada babak final NTB akhirnya meraih juara harapan II (5 besar).
Adapun rincian daftar juara LGU antara lain:
1. Juara I : Jawa Tengah
2. Juara II : Bali
3. Juara III : DKI Jakarta
4. Juara harapan I : Sulawesi Barat
5. Juara Harapan II : NTB
6. Juara Harapan III : Sulawesi Utara
Hulwani yang didampingi pembina Pramuka SMAN 1 Pringgarata Muhamad Ali Muis yang akrab disapa Kak Mooe mengungkapan rasa bangga mereka atas prestasi yng berhasil diraih oleh siswa siswi SMAN 1 Pringgarata tersebut.

“Walau tudak masuk tiga besar dan hanya mampu meraih juara ke-5 atau harapan II, kami tetap bersyukur dan merasa bangga bisa memberikan yang terbaik untuk NTB. Mengingat LGU tahun ini merupakan penyelenggaraan pertama untuk jenjang SMA, maka ini merupakan pengalaman yang sangat berharga”, unkapnya.

Disamping sebagai juara harapan II LGU, salah satu peserta dari Kontingen NTB juga berhasil meraih penghargaan sebagai peserta terbaik KEPAK Nasional 2019 yakni L.Al Muhajir.

Lebih lanjut, kepala SMAN 1 Pringgarata menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas kerjasama yang baik dilakukan oleh semua pihak khususnya antara pembina dan siswa sehingga dapat meraih prestasi di tingkat nasional tersebut.

“Alhamdulillah sudah berfikir dan berbuat banyak tidak mengenal kata lelah dan tidak menyerah. Terima kasih kepada pembina, pelatih, dan anak-anak anggota pramuka yang sudah berkali kali membanggakan sekolah dengan berbagai ide dan kreatifitasnya”. Ungkapnya.
Beliau berharap dengan prestasi yang diraih dapat membanggakan semua pihak. “Dan pada akhirnya kelak semua tercatat sebagai orang-orang yang bisa membanggakan orang tua, guru, masyarakat, dan bangsa”, Harapnya.
Sementara rasa bangga atas prestasi yang diraih tersebut juga disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Provinsi NTB yakni bapak Ihwan kepada pembina pramuka SMAN 1 Pringgarata. Dimana beliau menyampaikan ucapan terimakasih atas prestasi yang diraih. Menurut beliau, prestasi tersebut merupakan sebuah kebanggaan karena LGU tingkat nasional 2019 merupakan penyelenggaraan pertama kalinya untuk jenjang SMA dan NTB berhasil menorehkan prestasi.
“Terimakasih atas prestasi yang diraih pak, sebuah kebanggaan karena baru tampilan pertama di LGU nasional langsung dapat juara walaupun harapan II. Sekali lagi terimakasih semeton”, ungkapnya denan penuh rasa bangga. ( tl-02 )
Headline


Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H/2019 M di halaman Gedung Baru Kantor Bupati Lombok Tengah di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.

Acara yang digelar bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yakni pada 12 Rabiulawal menjadi pemersatu Bangsa dan Negara.” Kegiatan seperti ini (Maulid Nabi Muhammad SAW) sangatlah tepat yang memiliki nilai evesiensi yang sangat baik, juga sebagai pemersatu kesatuan Bangsa dan Negara agar tetap terjaga. Di Lombok perlu di adakan kegiatan seperti ini agar jati diri NTB tidak hilang. Mungkin cara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW didaerah lain tidak sama dengan kita yang ada di NTB,” kata Bupati Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT, SH dalam sambutannya pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Halaman Gedung Baru Kantor Bupati Lombok Tengah, Sabtu (09/11/2019).
Selain untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dari kelahiran beliau, sampai beliau wafat dan meneladani Rasulullah SAW. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lombok Tengah juga untuk berikhtiar bersama – sama memohon ridho Allah SWT dan sebagai bentuk rasa syukur atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.”Pada hari ini kita sama – sama melaksanakan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita berkumpul hari ini untuk kita berikhtiar bersama – sama memohon Ridho Allah SWT dan juga kita menunjukan cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya harapkan agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT yang di berikan kepada kita. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan iman dan takwa kita agar kita selalu di berikan kesehatan dan keselamatan,”ucap H. Moh Suhaili FT
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Tengah dua periode itu juga memberikan informasi kepada ribuan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Lombok Tengah terkait dengan kemajuan Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah dan pembangunan Sikuit motoGP Mandalika yang saat ini tengah berjalan.” KEK Mandalika Kuta, Sirkuit motoGP di KEK Mandalika Kuta, Jalan Tol Bandara Internasional Lombok (BIL) – KEK Mandalika, Stadion berskala Internasional dan pembangunan Bumi Perkemahan Tastura seluas 350 hektar di Kecamatan Batukliang Utara, bukan karena Suhaili – Pathul, (Bupati dan Wakil Bupati) akan tetapi ini semua karena doa Masyarakat Lombok Tengah, semua pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan di Lombok Tengah menjadi pemikat wisatawan datang beribur ke Lombok Tengah dan untuk meningkatkan tarap hidup dan pendapatan Masyarakat Lombok Tengah,’ujar H. Moh Suhaili FT, SH
Selain dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT, SH dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip, Sekda Lombok Tengah, HM. Nursiah jajaran Forkompimda Lombok Tengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Tengah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah, para Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP se – Lombok Tengah, juga dihadiri oleh seluruh ASN Lingkup Pemkab Lombok Tengah, tokoh Agama, Masyarakat dan Pemuda serta ratusan Anak Yatim dari 12 Kecamatan di Lombok Tengah.
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dibuka dengan Parade Dulang Penamat, dilanjutkan dengan Khataman Al Qur’an Putra / Putri yang dimimpin oleh Ustad H. Mahyudin dan diakhiri dengan penyerahan santunan kepada ratusan Anak Yatim dan Lansia dari 12 Kecamatan di Lombok Tengah.
Tausiyah Maulid Nabi Muhammad SAW yang dismpaikan oleh TGH Zaenul Huda , dan Zikir serta Do’a yang dipimpin oleh TGH Ma’arif Makmun.

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net- Dalam rangka meningkatkan kebersihan area bandara, PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok kembali menggelar kegiatan jalan pagi bersih. Kegiatan jalan pagi bersih merupakan kegiatan berjalan kaki menyusuri area bandara dimulai dari lapangan kantor PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok sampai area parkir kendaraan roda empat terminal dan juga beberapa jalan akses keluar Bandara Internasional Lombok sambil memungut dan membersihkan sampah yang rutin dilakukan setiap beberapa minggu sekali pada hari Jumat pagi dan diikuti oleh seluruh karyawan.

Pada kegiatan jalan pagi kali ini ( 8/11/2019 ) karyawan yang berhasil mengumpulkan sampah dengan total berat terbesar akan mendapatkan bingkisan dari General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok. Pemenang pertama jumlah pengumpulan sampah terbanyak adalah Iwan dengan jumlah sampah sebanyak 4 kg, pemenang kedua yaitu Rifai dan Widi dengan jumlah sampah masing – masing sebanyak 3 kg, dan pemenang ketiga yaitu Jessy dengan jumlah sampah sebanyak 2,5 kg. Bingkisan kepada para pemenang kemudian diserahkan kepada Ibu Sri Rejeki selaku Shared Services Senior Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok.

Sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah puntung rokok, yang kemudian disusul oleh plastik kemasan makanan dan minuman. Nugroho Jati, General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Lombok menyampaikan bahwa, pada kegiatan jalan pagi bersih kali ini kita berhasil menghasilkan 56 kantong sampah dengan jumlah berat sebesar 57,25 kg. Selain itu, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada teman – teman karyawan yang sudah hadir pada kegiatan pagi ini dan berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi untuk terus menjaga kebersihan Bandara Internasional Lombok. (Humas Lombok International Aiport/*)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, jumat ( 8/11/2019 ) kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2020 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan 15 desa, yang usampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya.
Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Lombok Tengah tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid didampingi para Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip, para Anggota DPRD Lombok Tengah dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Lombok Tengah.

Pada kesmpatan tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri menyampaikan jawaban atas tanggapan Fraksi-fraksi yang ada.

Untuk Fraksi Gerindra, H. Lalu Pathul mengatakan, berkenaan dengan harapan fraksi gerindra agar 5 prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari tema pembangunan pada tahun 2020 yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermutu dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentunya juga memiliki harapan yang sama, di mana prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 dengan dukungan ketersediaan anggaran berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2020.

”Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi Partai Golkar dan fraksi PKB, serta fraksi PPP,”ucapnya.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD dan KUA – PPAS tahun anggaran 2020, kata H. Lalu Pathul, dapat disampaikan bahwa target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkisar 6,53 – 6,56 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 13,60 13,41 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,85 2,84 persen.

Menurut, H. Lalu Pathul Bahri, Permasalahan yang dihadapi petani tembakau saat ini bukanlah terletak pada kegagalan tanaman tembakau, tetapi lebih pada anjloknya harga jual tembakau. secara umum hasil panen tembakau dalam keadaan baik, namun terjadi lonjakan produksi, yang biasanya di kisaran 7.000 hektar namun pada tahun ini melebihi 12.000 hektar. kondisi ini menyebabkan adanya over produksi.
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan over produksi ini adalah terbatasnya kuota pembelian tembakau, baik tembakau mitra dan juga tembakau rakyat. kebijakan pembelian sangat tergantung pada perusahaan masing-masing dan sangat sulit diintervensi. pabrik rokok hanya akan membeli dari mitra, di luar mitra tidak dilayani. kondisi ini menyebabkan hasil panen tembakau rakyat (non mitra) lebih diarahkan pada tembakau rajangan, yang mana harga jualnya sangat ditentukan oleh hukum pasar.
Upaya yang telah dilakukan Pemkab Lombok Tengah melalui Dinas Pertanian, antara lain telah difasilitasinya petani, kelompok tani, asosiasi, pabrik rokok, maupun mitra lokal/pedagang pengumpul tembakau rakyat dalam pertemuan guna mendorong pihak pembeli tembakau memperbesar rencana pembelian, namun kemampuan yang terbatas dari beberapa pedagang besar menyebabkan tidak semua produksi tembakau dapat terserap, walaupun ada pembelian, namun harga belinya sangat merosot dibanding tahun-tahun sebelumnya. upaya lainnya dilakukan melalui himbauan sampai dengan pembicaraan rencana pembelian, belum secara optimal mampu mengakomodir kondisi pasar.”Pemberlakuan kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun depan, berpengaruh terhadap kebijakan pabrik rokok dalam pembelian tembakau. kondisi ini harus dipertimbangkan oleh para petani dalam mengembangkan tanaman tembakau di waktu yang akan datang. Dan jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi Partai Demokrat,”ungkapnya

Terkait Guru Honorer, H. Lalu Pathul menyampaikan, keberadaan guru honorer dalam peningkatan IPM maupun SDM khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Pemkab Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan senantiasa memperhatikan kesejahteraan guru honorer tersebut, dengan menyediakan anggaran yang diarahkan untuk pemberian insentif bagi guru honorer. namun, secara besaran masih didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.”Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi PKS,”jawabnya
Upaya Pemkab Lombok Tengah dalam mengatasi kekeringan yang terjadi hampir setiap musim kemarau di Lombok Tengah, antara lain melalui program penanganan bencana, dengan kegiatan pembinaan dan penanganan daerah rawan kekeringan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, dengan mengupayakan pemberian bantuan air bersih. untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada daerah rawan kekeringan di wilayah Lombok Tengah, juga memperoleh bantuan dari BPBD Provinsi NTB, selain itu, pada tahun ini Pemkab Lombok Tengah juga melakukan pengadaan depo air bersih sebanyak 3 unit, yang terdiri dari 1 unit di Kecamatan Pujut dan 2 unit di kecamatan Praya Barat Daya.
Pada tahun ini pula, Pemkab Lombok Tengah telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan yaitu dari tanggal 1 agustus sampai dengan desember 2019. penanganan jangka pendek yang telah dilakukan yaitu droping air bersih di 8 kecamatan, 82 desa terdampak di wilayah Lombok Tengah.

Dalam rangka menghadapi datangnya musim penghujan tahun ini, dilakukan pemantauan di daerah-daerah rawan bencana khususnya bencana banjir dan tanah longsor, melaksanakan normalisasi di tempat-tempat yang rawan seperti saluran, sungai dan lain-lain serta melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati, serta kesiapsiagaan dengan cuaca ekstrim terutama di musim penghujan.”Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan fraksi Partai Golkar, fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, rekomendasi fraksi PBB, saran dari fraksi PAN dan Berkarya, masukan dari Partai Demokrat dan pertanyaan dari fraksi PBB,”papar H. Lalu Pathul
Menjawab harapan dari Partai Golkar, H. Lalu Pathul mengatakan, Pemkab Lombok Tengah telah menggali sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien, khususnya berkaitan dengan upaya pencapaian target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:
Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan.
Ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi khususnya perkembangan hotel baru baik yang dibangun di dalam kek maupun di luar kawasan sekitar KEK.
Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah kabupaten lombok tengah.”Jawaban ini sekaligus menanggapi saran dari fraksi PPP,”jawabnya
H. Lalu Pathul memaparkan, penyediaan anggaran pemeliharaan rutin dan dana operasional mobil dinas pada beberapa OPD, didasarkan atas standarisasi yang telah ditetapkan melalui satuan standar harga dan pedoman penyusunan RKA serta dianggarkan sejumlah kebutuhan. Adapun jumlah kendaraan dinas pada Pemkab Lomok Tengah sebanyak 2.309 unit, dengan rincian kendaraan roda 2 sejumlah 1.874 unit, kendaraan roda 4 dan lainnya sejumlah 435 unit.
Berkaitan dengan penurunan anggaran belanja bantuan sosial pada tahun anggaran 2020, merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, yang menyatakan bahwa penganggaran dak fisik bidang perumahan dan permukiman untuk kegiatan peningkatan pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah swadaya, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran pengalokasian dak fisik bidang perumahan dan permukiman dari semula (tahun anggaran 2019) dianggarkan dalam bentuk belanja bantuan sosial pada belanja tidak langsung, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan dalam bentuk program kegiatan pada opd berkenaan melalui belanja langsung.

Sedangkan penyediaan anggaran untuk mengakomodir usulan permohonan dukungan pendanaan dari badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dianggarkan melalui belanja hibah dengan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Program pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah, merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi bupati Lombok Tengah melalui misi meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. sasaran dari program ini adalah terpeliharanya kerukunan antar umat beragama dengan indikator konflik berlatar belakang agama. dalam pelaksanaannya program ini lebih menitikberatkan pada penguatan kelembagaan rumah ibadah, peningkatan kapasitas pengurus rumah ibadah, peningkatan peran serta pemerintah dalam peringatan hari-hari besar serta pembinaan dan pengembangan tilawatil qur an. dengan partisipasi semua pihak dan masyarakat, capaian indikator sasaran ini telah berhasil meredam potensi-potensi konflik berlatar belakang agama.
Alokasi belanja langsung pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan beberapa program, meliputi: program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan non formal, dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. terhadap alokasi anggaran untuk pemeliharaan gedung sekolah, dianggarkan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan gedung sekolah yang bersumber dari dapodik.”Terhadap peningkatan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan telah melakukan monitoring dan pembinaan secara berjenjang baik melalui supervisi berkala, rapat evaluasi setiap bulan maupun supervisi akedemik dan supervisi manajerial oleh pengawas sekolah, serta mempertimbangkan pula data kondisi atau kelayakan pembangunan gedung sekolah di Lombok Tengah. Jawaban ini sekaligus menanggapi saran dari fraksi PKS,”kata H. Lalu Pathul.
H. Lalu Pathul menjelaskan, berkaitan dengan aset pendidikan yang digugat oleh masyarakat karena belum jelas kepemilikannya, dilakukan melalui upaya-upaya antara lain:
Penelurusan bukti kepemilikan, langkah-langkah persuasif, menempuh jalur hukum.
Terhadap asset pendidikan berupa perumahan SD yang rusak dan tidak dimanfaatkan, Pemkab Lombok Tengah telah melakukan inventarisasi melalui sensus sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Menanggapi hal yang terkait dengan permasalahan masyarakat yang memilih pelayanan kesehatan di luar Lombok Tengah, H. Lalu Pathul menyampaikan, bahwa pilihan layanan kesehatan ke luar daerah lebih banyak dilakukan oleh pasien non kepesertaan BPJS Kesehatan atau pasien umum.
Di sisi lain, Pemkab Lombok Tengah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang lebih memadai, serta pemenuhan ketersediaan dan peningkatan kualitas sdm kesehatan, agar layanan kesehatan di Lombok Tengah mampu bersaing dengan daerah lainnya.
Upaya Pemkab Lombok Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup menyikapi persoalan persampahan, antara lain :
Program pengelolaan sampah, dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasana pengelolaan persampahan dan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.
Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan perda nomor 5 tahun 2015, bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah secara garis besar terbagi 2, yaitu, dari sumber sampah sampai dengan TPS, dan dari TPS ke TPA.
Pengelolaan sampah dari sumber ke TPS merupakan kewajiban penghasil sampah (masyarakat, pedagang, lembaga dan lain sebagainya), beserta pemerintah desa/kelurahan dan penanggung jawab lembaga/usaha.
Sedangkan untuk pengelolaan sampah dari TPS ke TPA merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Untuk menunjang pengelolaan sampah dari sumber ke TPS, Pemkab Lombok Tengah telah melakukan beberapa upaya, antara lain :
Sosialisasi kepada pemerintah dan mayarakat desa, sekolah, lembaga-lembaga wanita dan lain-lain terkait peran dan tanggungjawab setiap komponen yang terlibat.
Inisiasi pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah (KMPS) sebagai mitra Pemdes/kelurahan, pemda dan lembaga lainnya terkait pengelolaan sampah.
Peningkatan keterampilan KMPS dalam mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi.
Menghubungkan kmps dengan mitra usaha yang bersedia menampung dan memasarkan hasil.
Menghimbau Pemdes untuk menetapkan Perdes tentang pengelolaan sampah di desanya, mengalokasikan apbdes untuk pengelolaan sampah dengan memanfaatkan KMPS yang sudah terbentuk.
Memberikan himbauan kepada lembaga pendidikan untuk meminimalisir produksi sampah serta memasukkan kegiatan pengolahan sampah sebagai kegiatan ekstrakulikuler.
Pada bidang pariwisata, Pemkab Lombok Tengah telah melakukan upaya penggalian potensi budaya dengan melakukan identifikasi terhadap adat budaya pada masyarakat Lombok Tengah, terdiri dari 96 adat istiadat budaya yang terbagi dalam 12 klasifikasi. terhadap upaya mendukung pemasaran pariwisata Lombok Tengah antara lain melalui pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, penyelenggaraan event budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah, serta pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.
Pembentukan desa baru melalui pemekaran sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan secara khusus diatur dalam permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, dari 15 desa persiapan telah memenuhi persyaratan.
Terhadap persoalan konfik sosial masyarakat secara umum di 15 desa persiapan, tidak ada terjadi sebab masyarakat berkomtmen untuk mempersiapkan desa persiapan menjadi desa definitip, dan terhadap permasalahan yang muncul diselesaikan secara secara bermusyawarah.

Menanggapi tanggapan dari Fraksi PKB, H. Lalu Pathul Bahri mengatakan, Proyeksi peningkatan PAD sebesar 8,6 persen pada tahun anggaran 2020, telah didasarkan pada perhitungan potensi pendapatan, capaian realisasi tahun sebelumnya dan mempertimbangkan pula adanya peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK0 Mandalika. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pariwisata melalui penerapan Smart Tax bekerjasama dengan PT. Bank NTB syariah untuk penempatan pada beberapa titik sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran.”Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi PPP dan saran dari fraksi PBB,”jawabnya
Berkaitan dengan pendapatan sumbangan pihak ketiga, bersumber dari kontribusi penjualan tembakau keluar daerah dan sumbangan pembangunan daerah kerja koperasi.
Terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia, pemerintah kabupaten lombok tengah melalui dinas tenaga kerja melakukan upaya-upaya, antara lain: pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja serta penyiapan tenaga kerja siap pakai.
Berkaitan pendanaan penggajian dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa telah dianggarkan mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. belanja bantuan keuangan pada rancangan APBD tahun anggaran 2020, antara lain meliputi alokasi dana desa sebesar 10 persen dari dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus.
Berkaitan dengan jumlah usulan pemekaran desa yang belum diusulkan menjadi desa persiapan selain 15 desa yang sudah menjadi desa persiapan dan akan dibuatkan peraturan daerah menjadi desa definitif, dapat kami sampaikan bahwa terdapat 38 desa yang sedang dalam proses penyusunan peraturan bupati tentang desa persiapan, yang akan diusulkan kepada gubernur untuk mendapatkan kode register.”Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi PPP,”ungkap H. Lalu Pathul Bahri
Terkait dengan kajian mendalam dan terfokus pada RPJMD Lombok Tengah terhadap isu-isu strategis sosial, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan dan pelayanan sosial dasar, kata H. Lalu Pathul, Pemkab Lombok Tengah telah melakukan perubahan (revisi) terhadap RPJMD Lombok Tengah, di mana salah satu pertimbangannya adalah penyesuaian terhadap perkembangan dinamika isu pembangunan baik di tingkat regional daerah maupun nasional. adapun isu-isu strategis terkait pemenuhan kebutuhan air bersih, pariwisata, ketenagakerjaan, kemajuan desa serta pengembanan usaha mikro telah tercantum dalam indikator yang terdapat pada perubahan (revisi) RPJMD.
Perhatian terhadap program non fisik terutama menyangkut SDM dan upaya meningkatkan mutu serta kesejahteraannya dalam mendukung tema rkpd tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, yang di antaranya adalah mempercepat pengurangan kemiskinan, dan percepatan peningkatan ipm yang fokus dari prioritas ini menyangkut peningkatan kualitas SDM dan mutu serta kesejahteraannya. adapun besaran anggaran untuk mendukung prioritas ini sudah cukup besar.

Untuk Fraksi PPP, upaya Pemkab Lombok Tengah untuk menertibkan usaha di sektor pariwisata yang belum memiliki ijin atau tidak terdaftar, di antaranya melalui pembentukan tim yustisi yang salah satu tugasnya adalah melakukan upaya penertiban dalam rangka penegakan perda dengan melibatkan unsur forkopimda dan pihak terkait.
Salah satu bentuk dukungan Pemkab Lombok Tengah terhadap persiapan pelaksanaan motoGP adalah dengan dibentuknya Satgas Pendukung percepatan pengembangan dan pembangunan KEK Mandalika. Satgas saat ini sedang membantu pihak PT. ITDC dalam penyelesaian lahan yang terkena pembangunan lintasan sirkuit dan sarana pendukung motoGP. Masalah yang sedang ditangani antara lain pengamanan clearing lahan, relokasi penduduk yang menempati HPL PT. ITDC dan pembebasan lahan enclave.
Selain itu, terhadap kesiapan sarana dan prasarana penunjang serta SDM yang dibutuhkan dalam menghadapi motoGP, telah dilakukan sejak disosialisasikannya rencana pembangunan sirkuit motoGP di Lombok Tengah. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung tersebut, seperti jalan Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) – KEK Mandalika, Infrastruktur ekonomi, penginapan/homestay, dan infrastruktur lainnya. Pemkab Lombok Tengah juga telah secara proaktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi, terutama terhadap dukungan pendanaan.
Terhadap kesiapan SDM, Pemkab Lombok Tengah telah bekerjasama dengan berbagai kementerian terutama dengan kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi, telah bersepakat membangun sektor ekonomi melalui pilot project pengembangan wirausaha sektor pariwisata sekitar KEK Mandalika, dan beberapa kegiatan terkait dengan peningkatan SDM melalui pelatihan.”Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Nasdem – PDIP,”ucap H. Lalu Pathul
Dalam kesempatan tersebut, H. Lalu Pathul juga menyampaikan, Perda – Perda yang sudah diterbitkan pada periode tahun 2014 2019.
Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019, Perda yang sudah dihasilkan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Lombok Tengah sejumlah 43 Perda. Namun, di antara 43 buah Perda tersebut, terdapat beberapa Perda yang belum dapat dilaksanakan secara utuh, meliputi, Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan parkir, hal ini disebabkan karena masih dalam proses persiapan dan penyelarasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perda nomor 1 tahun 2019 tentang perlindungan mata air. bahwa dalam rangka perlindungan mata air ini terdapat upaya yang harus dilaksanakan yang membutuhkan waktu dan pembiayaan yang cukup. mudah – mudahan dalam beberapa tahun kedepan dapat terwujud.
Jawaban untuk Fraksi PKS, berkaitan dengan perijinan ritel modern, H. Lalu Pathul menyampaikan sampaikan bahwa, berdasarkan Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang perijinan terpadu satu pintu di daerah, bahwa DPMPTSP Lombok Tengah melaksanakan fungsi administratif, sedangkan untuk pengawasan pembinaan dan pengendalian menjadi tanggungjawab dinas teknis. Bahwa pemberian izin terhadap retail modern seperti Indomaret dan Alfamart, dengan persyaratan administratif berupa rekomendasi unsur terkait, dengan telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sosial ekonomi serta mensyaratkan agar dapat menampung hasil produk setempat dan memperkerjakan tenaga kerja lokal.
Berkaitan Ranperda Desa Lelong yang termasuk dalam bagian wilayah rencana pembangunan DAM Mujur, H. Lalu Pathul mengatakan, syarat pembentukan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, adalah memiliki jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK).
Terhadap rencana pembangunan DAM Mujur yang akan mengakibatkan sebagian dari wilayah Desa Lelong akan menjadi wilayah DAM tersebut, tidak kemudian akan menggugurkan syarat pembentukan Desa Lelong, mengingat syarat pembentukannya adalah jumlah penduduk, bukan luas wilayah.
Data yang Dihimpum Pemkab Lombok Tengah bahwa dari 8 dusun di Desa Lelong, yang akan terkena dampak pembangunan DAM Mujur adalah 3 dusun yang habis dan 2 dusun tersisa kurang lebih 50 persen.
Luas wilayah keseluruhan Desa Lelong kurang lebih 444,36 hektar dan yang terkena dampak pembangunan DAM Mujur seluas kurang lebih 230,70 hektar.
Terhadap pembangunan DAM Mujur, masyarakat bersama pemerintah desa berkomitmen akan turut mendukung.”Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi PBB,”tegasnya.
Menjawab Fraksi Partai Demokrat, H. Lalu Pathu Bahri menyampaikan, angka kemiskinan di Lombok Tengah sebesar 13,87 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi NTB sebesar 14,56 persen. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) terus melakukan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Lombok Tengah, terutama dalam memetakan program/kegiatan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan. salah satu optimalisasi yang telah dilakukan yakni melakukan rekapitulasi program kegiatan yang diarahkan untuk pengentasan kemisikinan pada tahun anggaran 2020.
Berkaitan dengan sistem zonasi pendidikan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, bertujuan untuk pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat sampai pada daerah terpencil. selain itu sistem zonasi ini memberikan kemudahan bagi pihak sekolah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia tersebut terdaftar di sekolah.
Berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan iuran bpjs, untuk anggaran pembayaran premi jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran (JKN PBI) di Dinas Kesehatan, telah dianggarkan sebagaimana diatur dengan peraturan menteri kesehatan nomor 40 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat.
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2020, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk tahapan pemilihan Bupati/Wakil bupati yang tahapannya dimulai sejak tahun 2019, untuk penyelenggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati yaitu KPU Lombok Tengah dan Bawaslu Lombok Tengah, serta hibah pengamanan pemilihan Bupati/Wakil Bupati untuk Polres lombok tengah dan Kodim 1620/Lombok Tengah. Termasuk penyediaan anggaran pada rancangan APBD tahun anggaran 2020 untuk dukungan penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2020.
Jawaban yang disampaikan H. Lalu Pathul Bahari itu sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi PAN-Nurani-Partai Berkarya.
Jawaban untuk Fraksi PBB, terkait dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung, H. Lalu Pathul menjelaskan, bahwa jumlah PNS di Lingkup Pemkab Lombok Tengah per 31 oktober 2019 sebanyak 8.775 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap sejumlah 408 orang, sedangkan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) adalah sejumlah 444 orang. Penganggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung tahun anggaran 2020, sudah dihitung berdasarkan prognosis realisasi serapan anggaran pada tahun 2019 termasuk penganggaran untuk gaji p3k yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan.
Berkenaan dengan turunnya persentase alokasi belanja langsung dan meningkatnya persentase alokasi belanja tidak langsung pada rancangan APBD tahun anggaran 2020, bahwa pada tahun 2020 Lombok Tengah menyelenggarakan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan penyediaan anggaran pada belanja tidak langsung melalui belanja hibah, serta pada tahun anggaran 2020 pula terdapat pengalokasian dau tambahan untuk bantuan pendanaan penggajian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang dianggarkan dalam belanja pegawai pada belanja tidak langsung.
Berkaitan dengan arahan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa sebesar Rp.2.368.800.000,00 merupakan alokasi untuk pembayaran gaji tenaga Polisi Pamong Praja yang ditempatkan di desa maupun kelurahan.
Terkait dengan realisasi pembangunan rumah korban gempa di Lombok Tengah, sampai dengan 3 november 2019 dapat dijelaskan bahwa dari total rumah rusak yang tervalidasi sejumlah 14.683 rumah, data realisasi keuangan sudah disalurkan untuk rumah sejumlah 14.713 unit, sedangkan jumlah rumah yang belum tertangani sejumlah 510 unit. selain itu pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman juga menganggarkan bantuan berupa pembangunan hunian sementara (Huntara) yang dialokasikan untuk 2.300 unit dan terealisasi sebesar 100 persen.
Berkaitan dengan rekomendasi dari fraksi PBB untuk perencanaan akses jalan ke obyek wisata potensial, H. Lalu Pathul mengatakan, perencanaan pembangunan infrastruktur di Lombok Tengah, pada tahun anggaran 2019 sedang dilakukan penyusunan rencana program investasi infrastruktur jangka menengah.
selanjutnya menanggapi pernyataan lisan dari juru bicara fraksi PBB, H. Lalu Pathul harapkan untuk kedepan agar setiap saran, rekomendasi maupun pernyataan lainnya, agar dituangkan secara tertulis sehingga menghindari hal-hal yang terkesan bersifat subjektif dan pribadi.
Menanggapi tanggapan dari Fraksi Partai Nasdem – PDIP, H. Lalu Pathul membeberkan, persentase capaian pelaksanaan RPJMD 2016-2021 pada tahun keempat, dari 42 indikator kinerja daerah rata-rata mencapai 108 persen. sedangkan capaian indikator kinerja program rata-rata mencapai 95,50 persen. selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati lombok tengah selama 4 tahun terakhir. hal ini tergambar dari capaian indikator kesejahteraan masyarakat tingkat kabupaten, antara lain di sektor ketenagakerjaan tingkat pengangguran menurun dari 6,37 persen di tahun 2014 menjadi 3,08 persen di tahun 2018, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 16,03 persen di tahun 2014 menjadi 13,87 persen di tahun 2018, indeks pembangunan manusia meningkat dari 61,88 point di tahun 2014 menjadi 65,36 poin di tahun 2018, di mana pertumbuhan ipm lombok tengah merupakan yang tercepat di ntb. tentunya masih banyak tantangan pembangunan kedepan yang harus dijawab bersama-sama oleh pemerintah dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka peningkatan kualitas SDM di Lombok Tengah, Pemda mengkorelasikan dengan program pemerintah pusat melalui sinkronisasi prioritas pusat dan daerah ke dalam program dan kegiatan yang dilaksankan oleh OPD, dan hasil dari proses tersebut telah nampak jika dilihat dari pertumbuhan IPM Lombok Tengah merupakan yang tercepat di NTB. Namun demikian pemerintah daerah tidak akan berpuas diri, upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ipm akan terus menjadi fokus kebijakan dan komitmen pemerintah daerah.”Terhadap 15 desa persiapan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa persiapan ditingkatkan statusnya menjadi desa paling lama 3 tahun. selama 3 tahun tersebut, Pemkab Lombok Tengah telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan desa persiapan. Evaluasi tersebut antara lain penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa termasuk juga pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan pembagian wilayah dan pembagian aset, sebelum ditetapkan sebagai desa persiapan, pemerintah desa bersama BPD dan panitia pemekaran telah memuat kesepakatan dalam musyawarah desa terkait cakupan wilayah dan pembagian aset yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.
Jawaban untuk Fraksi PAN-Nurani-Berkarya, berkaitan dengan kebijakan pembangunan gedung sentra rotan dan ketak yang bertempat di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, H. Lalu Pathul mengatakan, pembangunan yang dimaksud sesungguhnya bukan pasar seni sebagaimana yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi PAN- Nurani- Berkarya, melainkan pembangunan gedung sentra kerajinan rotan ketak tahap pertama yang terdiri dari pembangunan gedung produksi, workshop, kantor pengelola dan pembangunan sarana dan prasarana.
DED pembangunan sentra rotan ketak di Desa Sengkerang pada dasarnya telah disusun oleh Kementerian Perindustrian RI. Penetapan Desa Sengkerang sebagai lokasi pembangunan sentra rotan dan ketak telah melalui mekanisme beberapa kali FGD yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk aparat desa (kepala desa) dan para pelaku IM rotan ketak di Desa Beleka.
Sehubungan dengan adanya persyaratan batasan minimum lahan dan status clear dan clean lahan, dari beberapa lokasi yang diajukan, maka lokasi yang paling memenuhi kriteria pembangunan menurut tim survey Kementerian Perindustrian, (PT. Juang Jaya Nusantara) adalah di lokasi SMP Negeri 2 Praya Timur di Desa Sengkerang.
Berkaitan dengan kebijakan pembangunan pasar desa, minimal ada 2 syarat pembangunan pasar tradisional yaitu, pertama, terdapat embrio pasar yang sudah ada berupa tenten/pasar desa. Yang kedua, lokasi/lahan yang digunakan clear dan clean dari setiap klaim masyarakat. karena itu pada tahun 2017, Pemkab Lombok Tengah melalui Disperindag telah menginisiasi adanya pembangunan pasar dengan bersurat kepada masing-masing camat untuk mengurus dan berkoordinasi dengan bagian aset Pemda terkait legalitas tanah-tanah yang akan dijadikan pasar tradisional, yang faktanya desa-desa masih belum memiliki legalitas tersebut sehingga dari persyaratan pembangunan pasar masih belum memenuhi.
Berkaitan dengan Armada persampahan, H. Lalu Pathul menyampaikan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan di wilayah Lombok Tengah sekitar 2.100 meter kubik setiap harinya. Sementara kemampuan pengangkutan ke TPA dengan Armada sejumlah 18 unit truck dan 4 unit kendaraan pick up.
Namun demikian, karena sampai dengan saat ini wilayah kerja rutin petugas persampahan Dinas Lingkungan Hidup hanya di dalam Kota Praya, sehingga total sampah Kota Praya yang diangkut ke TPA sudah relatif tinggi yaitu sekitar 83 persen dari volume sampah yang dihasilkan. di sisi lain pemerintah desa dan masyarakat perdesaan sudah semakin terlihat komitmennya terhadap kebersihan yang cenderung meningkat. tentunya dibutuhkan penambahan sarana prasarana persampahan.
Berkaitan dengan dukungan terhadap akses permodalan bagi UMKM difasilitasi oleh Pemkab Lombok Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM, sedangkan untuk pembinaan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pembinaan dengan prioritas pada 7 produk unggulan, antara lain melalui kegiatan pelatihan agro maupun kerajinan. selain itu, dilakukan pula fasilitasi terhadap pengembangan pasar dan sebagainya.
Berkaitan dengan pembangunan DAM Mujur menjadi perhatian serius Pemda karena proyek ini berskala besar, sehingga keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah pusat sangat diharapkan. Namun, kebijakan program konstruksi bangunan bendungan belum tertuang dalam dokumen kebijakan perencanaan pemerintah pusat saat ini.
Berkaitan dengan penjaga pantai, H. Lalu Pathul menegaskan, Pemkab Lombok Tengah telah memiliki penjaga pengamanan (PAM) wisata sejumlah 40 orang, yang ditempatkan di wilayah pantai dan di obyek wisata air terjun serta telah mengikuti pelatihan search and rescue (SAR) pantai dan SAR Gunung. Setelah kawasan ekonomi khusus mulai dibangun, keberadaan pam pantai khususnya yang berada di kuta tidak difungsikan lagi karena sudah menjadi tanggung jawab pengelola kawasan ekonomi khusus.
Berkaitan dengan pemanfaatan Pasar Mandalika, H. Lalu Pathul menjelaskan, Pasar Mandalika merupakan proyek pembangunan tahun 2018 yang bersumber dari dana tugas pembantuan. Saat ini masih menunggu proses hibah dari Kementerian Perdagangan kepada Pemkab Lombok Tengah. Tindak lanjut dari hal tersebut, akan segera dilaksanakan persiapan pemindahan pedagang pada awal tahun 2020.
Diakhir penyampaiannya, H. Lalu Pathul menyampaikan ucapan terimakasi kepada Fraksi – Fraksi DPRD Lombok Tengah yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pemkab Lombok Tengah, serta terhadap saran dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam pemandangan umum beberapa hari yang lalu, Pemkab Lombok Tengah akan berupaya untuk mewujudkannya.”Demikianlah penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Lombok Tengah tahun anggaran 2020, serta Ranperda tentang pembentukan 15 desa di Lombok Tengah.

Adapun hal-hal yang lebih bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan pada agenda Rapat Pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2020 di tingkat Badan Anggaran serta pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan 15 desa di Lombok Tengah,” tutup H. Lalu Pathul Bahri. ( tl-02 )

Headline

LOMBOK

Tribunlombok.net – Harga beberapa kebutuhan pokok selalu tidak stabil pada waktu-waktu tertentu. Seperti pada hari raya Idul Fitri, Hari raya Idul adha, Maulid Nabi bahkan pada saat Natal dan Tahun baru.
Cerita dan kejadian semacam ini selalu terjadi tiap tahunnya. Bahkan seperti yang ditulis di laman Lombok Post, rabu 6 Nopember 2019. Hal ini seperti cerita lama yang berulang dan berulang lagi. Pun begitu, pada perayaan maulid Nabi tahun ini. Beberapa kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik.
Padahal beberapa komoditi kebutuhan pokok tersebut merupakan komoditi unggulan NTB. Bahkan, kita sudah bercerita kemana mana bahwa NTB sudah swasembada. Tidak hanya itu, kita sudah mampu menjadi pemasok bagi beberapa daerah lain di Indonesia.
Sebut saja contohnya Cabe, Bawang merah dan Beras. Produksi Cabe kita tahun ini mencapai 91.024 ton sedangkan kebutuhan akan cabe hanya 11.408 ton pertahun, sehingga kita surplus 79.597 ton. Pun demikian dengan komoditi Bawang merah, tahun ini kita mampu memproduksi 103.536 ton. Jumlah kebutuhan akan bawang merah sebanyak 33.239 ton, sehingga kita surplus 70.297 ton. Sementara untuk beras. Tahun 2019 ini NTB mampu memproduksi sebesar 2,2 juta ton, sedangkan kebutuhann akan beras mencapai 531 ribu ton, sehingga NTB surplus beras sebesar 876.447 ton.
Selain komoditi itu, untuk daging ayam dan daging sapi, NTB pun masih surplus. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bahwa sejak Januari tahun 2019, jumlah DOC yang masuk ke NTB mencapai 40.183.504 ekor. Demikian pula dengan daging sapi. NTB mampu menyuplai kebutuhan daging sapi bagi 18 propinsi di seluruh Indonesia.
Akan tetapi, harga kebutuhan akan semua komoditi diatas merangkak naik di bulan ini. Sebut saja harga beras yang awalnya 9.000 per kilogramnya naik menjadi 9.500 per kilogram. Harga daging ayam yang semula Rp 25 ribu per kilogramnya sekarang sudah merangkak menjadi Rp 47 ribu per kilogramnya.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan NTB, bahwa harga kebutuhan beberapa komoditi yang naik disebabkan oleh beberapa hal seperti semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengatasi hal ini yaitu dengan mengadakan operasi pasar dan menggelar pasar murah.
Kebijakan ini merupakan kebijakan tahunan dan kebijakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga menurut Peneliti dari Lombok Research Center (LRC), Bapak Maharani bahwa harga yang tidak stabil merupakan bukti lemahnya dan kurang efektifnya kebijakan dari Pemerintah Daerah.
Seharusnya pemerintah daerah belajar dari kejadian-kejadian tahun sebelumnya. Bahkan bisa kita katakan bahwa kejadian seperti ini merupakan kejadian wajib setiap tahunnya di hari-hari besar keagamaan. Namun kenapa pemerintah daerah tidak mampu membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, ungkap Maharani.
Dan yang menarik dari model rantai nilai komoditi yang ada menurut Maharani adalah, Pemerintah Daerah hanya akan membuat terobosan dengan cepat ketika harga melambung tinggi. Kita tidak pernah membuat kebijakan yang konkrit pada saat harga rendah. Artinya, kita hanya memikirkan dan mendorong kebijakan yang menjamin konsumen. Namun pada saat harga anjlok kita tidak pernah berfikir bagaimana nasib produsennya. Padahal ini menyangkut masyarakat NTB sendiri sebagai produsen. Dan komoditi-komoditi ini merupakan komoditi unggulan daerah. Masyarakat NTB yang terlibat dalam rantai proses Produksi ini akan mampu menciptakan lapangan kerja sampai 35% dan mampu menyumbang PDRB bagi NTB sampai 26%.
Pemerintah daerah disini harus peka dan mampu menempatkan dirinya dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan dua pihak ini, ungkap Maharani menutup diskusi.

Maharani, SP

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Seorang terduga pengedar narkoba jenis sabu yakni Sh ( 27 ) warga Kecamatan Masbagik, Lombok Timur berhasil ditangkap dan diamankan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Loteng, Rabu (6/11/2019) sekitar pukul 01.30 wita. Sh ditangkap bersama Barang Bukti ( BB ) sabu seberat 112,55 gram saat hendak transaksi di depan kuburan jalan raya Penujak, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Kapolres Loteng melalui Kasatresnarkoba, AKP Dhafid Shiddiq kepada wartawan membenarkan adanya penangkapan terduga pengedar narkoba jenis sabu tersebut.

Diungkapkan bahwa, penangkapan terhadap pelaku berawal dari adanya informasi yang diperoleh aparat dari masyarakat sekitar, yang merasa curiga dan resah terhadap keberadaan serta gerak-gerik orang asing yang nongkrong didepan kuburan Karang Daye, desa Penujak.

Berdasarkan laporan tersebut, tim opsnal Satresbarkoba kemudian bergek menuju Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan. Setelah berhasil mendapatkan informasi dan terindikasi kalau terduga pelaku akan melakukan transaksi jual beli narkoba, aparatpun langsung bergerak menangkap pelaku yang saat itu berhasil ditangkap tanpa perlawanan.

Aparatpun langsung melakukan penggeledahan terhadap badan pelaku, dan barang haram yang dicari tidak ditemukan. Namun aparat tidak mau kecolongan, penggeledahanpun dilanjutkan disekitar lokasi tempat korban ditangkap. Benar saja, dibawah tumpukan batu bata yang jaraknya sekitar 3 meter dari tempat duduk terduga pelaku, aparat berhasil menemukan bungkusan berupa kantong plastik warna hitam berisikan sebungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Sementara kepada aparat saat diintrograsi, tersangka terduga pelaku pengedar narkoba tersebut mengakui kalau barang haram itu adalah miliknya, dan akan diantarkan kepada pemesan atas nama inisial BD yang saat ini sedang di buru atau menjadi buronan aparat.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 112 atau Pasal 114 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlobok.net – Wakil Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri, S.Ip pada Rabu sore ( 6/11/2019 ) bersama tim mendatangi kantor DPC PPP Lombok Tengah untuk menyerahkan formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon ( Bacalon ) Bupati Lombok Tengah pada Pilkada 2020 mendatang.

H.Lalu Pathul Bahri adalah merupakan Bacalon Bupati ke-4 yang menyerahkan formulir pendaftaran di Desk Pilkada DPC PPP Loteng dari sebanyak 15 Bacalon Bupati dan Wakil Bupati yang mengamil ormulir pendaftaran. Setelah sebelumnya, Bacalon Bupati lainnya yakni H.Masrun, Ir.Dwi Sugianto serta Aksar Anshori terlebih dahulu menyerahkan formulir pendaftarannya.

Penyerahan formulir pendaftaran oleh H.Lalu Pathul Bahri diterima oleh Ketua Desk Pilkada DPC PPP Loteng, Martono Zulkarnaen.

Kepada wartawan seusai menyerahkan formulir pendaftaran, H.Lalu Pathul Bahri menyatakan bahwa, pendaftaran yang dilakukan tersebut sebagai bentuk keseriusan dirinya untuk maju bertarung pada Pemilukada Loteng 2020 mendatang.

“Pendaftaran ini sebagai bentuk ikhtiar serta menghormati dan mengikuti mekanisme yang dilaksanakan oleh PPP”, tegasnya.

Lebih lanjut, diterangkan bahwa, selain melakukan komunikasi politik dengan PPP, pihaknya juga secara intens melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik lainnya. ( tl-02 )