Home Articles posted by redaksi TribunLombok.net
Headline

NTB, Tribunlombok.net – Keluarnya Permen KP No 12 Tahun 2020 tentang Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), Ternyata tidak disertai dengan persiapan yang matang oleh pemerintah. Diantaranya pengawasan dilapangan terhadap penetapan Permen KP tersebut belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya terjadi penyelundupan Benih Lobster yang disertai dengan penangkapan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam waktu beberapa bulan terakhir.

Tidak hanya itu saja, menurut Ketua Lombok Lobster Asosiasi (LLA), Muhanan, SH, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pengirim benih lobster yang beroperasi, khususnya diwilayah NTB masih sangat minim. Sebab disinyalir banyak perusahaan yang tidak memiliki izin atau persyaratan lengkap dengan leluasa membeli dan mengekspor bibit lobster.

Diantaranya yang terjadi yakni, terjadinya dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan untuk bisa mendapatkan SKAB dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang melakukan pengiriman bibit lobster tidak sesuai dengan SKAB yang diberikan.

Persyaratan lainnya yang diduga dimanipulasi yakni data terkait kelompok nelayan budidaya dan tangkap yang diharuskan kepada masing-masing perusahaan yang mendapat izin ekspor bibit lobster.

Terhadap permasalahan tersebut, LLA selain akan terus melakukan investigasi lapangan, juga meminta pihak-pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

“Jika ada ditemukan perusahaan yang bermain-main dengan data dan perizinan, kami minta Dinas Kelautan dan Perikanan supaya tegas dan tidak memberikan SKAB,” pungkas Muhanan dengan tegas. ( tl-02 )

Headline

PRAYA,Tribunlombok.net– Diam-diam wabah Corona Virus Disease (Covid-19) semakin ganas saja di Lombok Tengah (Covid-19). Melalui Press Release Sekda Lombok Tengah H Nursiah selaku Ketua Pelaksana Haruan Gugus Tugas Covid-19 per hari Senin (3/8/2020),
disampaikan bahwa pada hari Senin, 3 Agustus 2020, telah diperiksa di Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark,
Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram, Laboratorium TCM
RSUD HL Manambai Abdulkadir, dan Laboratorium TCM RSUD Praya sebanyak 132 sampel.

Dari semua sampel tersebut disampaikan H Nursiah bahwa sejumlah 109 sampel dinyatakan hasilnya negatif, 2 sampel positif ulangan dan 21 sampel kasus baru
positif Covid-19. Dari data tersebut katanya, sebanyak 4 kasus positif baru berasal dari Loteng. Adapun empat pasien positif tersebut diantaranya:

  1. Pasien nomor 2153, an. R, perempuan dengan usia 36 tahun dan berasal dari Desa Labulia, Kecamatan Jonggat. Pasien R memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini yang bersangkutan sedang dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB.
  2. Pasien nomor 2160, an. MA, laki-laki yang berusia 32 tahun yang merupakan penduduk Desa Sengkol, Kecamatan
    Pujut. Pasien tersebut memiliki riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat
    ini MA sedang menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan Puskesmas Sengkol.
  3. Pasien nomor 2161, an. FA, laki-laki berusia 27 tahun, penduduk Kelurahan Leneng, Kecamatan
    Praya Loteng. FA memiliki riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Sehingga saat ini sedang menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan Puskesmas Praya.
  4. Pasien nomor 2162, an. N, perempuan, usia 44 tahun, penduduk Desa Darek, Kecamatan
    Praya Barat Daya (Prabarda). Yang berdangkutan memiliki riwayat kontak dengan orang sakit Covid-
    19 namun belum teridentifikasi. Saat ini N juga sedang dirawat di Ruang Isolasi RSUD Praya.

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap
melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang
terkonfirmasi positif,” ungkap Sekda dalam releasenya, Senin kemarin.

Disampaikan Nursiah bahwa pihaknya kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang berbahaya. Kasus-kasus kematian yang disebabkan oleh Covid-19 tidak hanya disertai oleh penyakit komorbid saja. Sehingga ia mengajak agar masyarakat senantiasa waspada dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan
dan pencegahan Covid-19. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa hingga hari ini (kemarin) kondisi rumah sakit rujukan dan rumah sakit second line untuk penanganan Covid-19 sudah penuh. Bahkan kata mantan Camat Praya Timur tersebut, Ruang Intensif di RSUP NTB juga telah penuh. Oleh karenanya, ia pun menghimbau agar masyarakat senantiasa tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan dalam
seluruh aktifitas sosial dan ekonominya. Terutama ketika di tempat-tempat keramaian seperti mall, pasar tradisional dan pusat-pusat perbelanjaan. Termasuk juga di berbagai tempat diselenggarakannya kegiatan-
kegiatan sosial.

“Kita semua memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain disekitar kita. Sehingga hal terpenting bagi kita untuk dapat beradaptasi dengan tatanan baru
kehidupan saat ini adalah dengan taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan
pencegahan Covid-19, agar kita semua dapat tetap beraktifitas, produktif, sehat dan aman di
tengah pandemi ini,” seru Nursiah.

Mantan Asisten III Setda Loteng ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19 dengan tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah dan senantiasa memakai masker jika keluar rumah. Selain itu,ia juga berterimakasih kepada masyarakat yang telah berusaha menghindari kerumunan, menerapkan physical distancing minimal dua meter saat beraktifitas serta selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.

“Kita harus ingat bahwa terjadinya kasus covid-19 karena masih rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi anjuran tersebut. Oleh karena itu dihimbau untuk terus meningkatkan disiplin,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikannya bahwa,
pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada petugas kesehatan yang tanpa lelah memberikan pelayanan. Baik dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat maupun pelayanan pengobatan kepada pasien positif Covid-19 di rumah sakit.
Demimian juga, untuk menghindari informasi yang tidak benar tentang Covid-19, masyarakat diharapkan
mendapatkan informasi dari sumber-sumber resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Pemerintah Daerah menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 https://corona.lomboktengahkab.go.id, serta layanan Call Center Covid-19. Silakan itu diakses juga,” tutupnya. (Tl-03)

Headline

PRAYA,Tribunlombok.net–Konflik antara pemilik lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dengan pemerintah dalam hal ini Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) masih saja bergulir. Rupanya, persoalan tersebut melibatkan banyak kalangan yang bersentuhan dengan puluhan hektare lahan di sana. Tak terkecuali juga beberapa lembaga yang mendapat mandat dari pemilik lahan untuk mengadvokasi sengketa dengan ITDC selaku pengelola di KEK Mandalika. Salah satunya yakni Lembaga Reclassering Indonesia (LRI) NTB.

Seperti yang disampaikan Ketua Bidang Hukum LRI-NTB, Lalu Supartum dalam rilisnya bahwa, LRI merupakan institusi kemanusiaan bersifat profesional, independen dan non politik yang bergerak dalam bidang pengembalian harkat martabat manusia melalui penegakan dan perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Terhadap keputusan membantu sejumlah warga pemilik lahan yang masuk KEK Mandalika, dirinya mengaku merasa terpanggil untuk membantu warga yang bersengketa dengan pihak ITDC. Karena menurutnya sebagian besar warga masyarakat pemilik lahan yang bersengketa dengan pihak ITDC di lahan yang mereka klaim tidak bisa baca tulis/buta huruf dan tidak mengerti hukum. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menarik keuntungan pribadi maupun kelompoknya sendiri.

“Mohon pihak ITDC untuk memperhatikan hak-hak pemilik lahan biar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga menganggap selama ini sebagian besar pemilik lahan telah dibodohi dan dibohongi terkait sengketa lahan milik mereka dengan pihak ITDC. Sehingga dalam persoalan ini, Supartum mengatakan bahwa LRI-NTB tetap mengedepankan dialog untuk menyelsaikan permasalahan demi menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusifitas di wilayah KEK Mandalika. Dengan harapan agar permasalahan sengketa lahan antara warga dan ITDC tidak dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompoknya. Terlebih, menjelang pelaksanaan tahapan Pilkada di Loteng seperti saat ini. Terlebih lagi, MotoGP bakal dihelat pada tahun 2021 mendatang. Karena bagaimanapun juga, LRI-NTB juga merupakan mitra terdekat kepolisian. Untuk itu, pihaknya berkewajiban mendukung program pemerintah.

“Tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung pembangunan di KEK ini. Makanya kita harus jaga kondusifitas. Tapi itu tadi, jangan sampai ada pemilik lahan yang dibohongi,” terangnya.

Supartum juga menambahkan, pihak LRI juga sangat mendukung pembangunan sesuai dengan program pemerintah pusat di KEK Mandalika, demi kemajuan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat secara luas. Akan tetapi, pihak ITDC dan pemerintah juga diharapkan memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan mempercepat proses penyelesaian masalah sengketa lahan tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses percepatan pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika. (Tl-03)

Headline

PRAYA, Tribunlombok.net–Perjuangan organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk mewujudkan kesejahteraan perangkat desa (Prades) terus dilakukan. Setelah sebelumnya sukses memperjuangkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 yang mengatur tentang kesekahteraan Prades. Kini PPDI pusat bersama PPDI provinsi dan kabupaten sedang berjuang agar pemerintah pusat mempercepat penerbitan aturan yang mengatur agar semua daerah mengeluarkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

Seperti yang diutarakan Sekretaris PPDI Loteng, Adnan Muksin kepada Tribunlombok.net, kemarin. Dikatakan Adnan bahwa, sesuai edaran pengurus PPDI pusat usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekkab) beberapa waktu lalu, diakuinya ada beberapa kesepakatan terkait perjuangan Prades. Salah satunya yakni memperjuangkan percepatan penerbitan regulasi mengenai NIPD. Terhadap hal tersebut, Adnan mengaku bahwa soal NIPD tersebut bakal menjadi agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dalam waktu dekat. Seperti halnya ketika pihaknya memperjuangkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 tentang peningkatan kesejahteraan Prades. Dimana, mulai tahun ini PP tersebut mulai diberlakukan.

“Pak Ketum dan Sekjen PPDI pusat bersama beberapa pengurus provinsi sudah melakukan audensi dengan Kemendagri Kamis (30/7/2020) lalu,” ungkap Sekjen yang juga pengurus PPDI Pusat ini.

Adnan Muksin juga menambahkan, adapun beberapa permohonan yang disampaikan saat audensi diantaranya, permintaan agar Pemkab menerbitan NIPD yang berbasis dari database PPDI,penegasan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Prades, penggunaan seragam khusus Prades dan penggajian staf desa yang setara dengan Prades. Selain itu kata Adnan, untuk mempertegas audensi tersebut, Kemendagri juga telah melayangkan surat ke semua bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Dimana, surat itu perihal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Surat tersebut juga sebagai tindkalanjut dari meningkatnya intensitas pengaduan terkait kebijakan Kades memberhentikan Prades diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena bagi Kemendagri, kebijakan tersebut berdampak pada banyakya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) antara Kades dan Prades.

“Kalau saya baca surat Kemendagri itu, banyak pertimbangannya memang. Selain banyaknya sengketa di PTUN, juga dinilai menyebabkan terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa,” sebutnya.

Lebih jauh disampaikan Sekdes Barebali ini bahwa, selama ini PPDI terus berjuang untuk kesejahteraan mulai dari tingkatan pusat sampai daerah. Selain itu, PPDI juga tetap melakukan perlindungan kepada rekan-rekan Prades yang diberhentikan tidak sesuai aturan. Artinya, aturan sudah jelas tertuang dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017. Jangan sampai malah itu dilanggar seolah tanpa beban.

“NIPD ini jadi perjuangan kita lagi. Tapi soal penegasan Kemendagri agar Pemkab melakukan pembinaan dan pengawasan, ini juga mohon jadi perhatian Pemkab juga,” tandasnya. (tl-03)

Headline

Tribunlombok.net – Merebaknya wabah Covid-19 yang tengah melanda, persoalan pangan menjadi salah satu perhatian setelah bergulat dengan persoalan kesehatan dan daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah menjadikan persoalan ketahanan pengan ini menjadi isu sentral yang butuh penanganan secepatnya. Selain itu, persoalan pangan ini merupakan urusan tentang kebutuhan yang paling mendasar selain sandang dan papan.
Ketahanan pangan memiliki arti penting yaitu pada aspek ketersediaan yang merata dan akses untuk memperoleh pangan baik itu secara fisik maupun secara ekonomi. Dalam masa pandemi ini pemerintah telah memberlakukan protokol kesehatan seperti kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah, masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Kondisi inilah yang pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan di semua lini (produksi hingga konsumsi dan hulu hingga hilir) agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjamin
Untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan maka, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) telah meluncurkan suatu program ketahanan pangan yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program Kampung Sehat merupakan turunan dari Program Kampung Tangguh Nusantara 2020 yang diprakarsai oleh Panglima TNI dan Kapolri.
Melansir keterangan dari Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda NTB Kombes Pol. Drs. Susilo Rahayu Irianto (Dir Intelkam) dalam safari Kampung SEHAT di Dusun Gunung Bagek Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur dan Kebon Dalem Desa Kotaraja Kecamatan Sikur pada Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, bahwa peran serta masyarakat sangat penting dan sangat diperlukan guna mendukung ketahanan pangan sekaligus juga memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terjadi.

STERIL

Direktur Intelkam Polda NTB juga menjelaskan bahwa untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik maka, lingkungan masyarakat haruslah terbebas dari berbagai macam persoalan yang saat ini tengah melanda. Salah satu contoh adalah terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan dimana, menurut Kombes Pol. Drs. Susilo Rahayu Irianto penyebaran Covid-19 dapat diatasi apabila masyarakat mampu menerapkan perilaku hidup sehat baik yang dilakukan secara invidu maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Kemudian dengan hadirnya program Kampung SEHAT ini diharapkan, masyarakat dapat menjadi salah satu pilar keamanan untuk menekan tindakan kriminalitas yang mungkin ada di lingkungannya masing-masing seperti penyebaran Narkoba, Curanmor, Pencurian, dan tindakan kriminal lainnya.
Untuk itu, pihak Polda NTB yang diwakili oleh Dir Intelkam dalam kesempatan tersebut juga sangat berharap masyarakat tidak boleh lengah karena para pelaku kriminal akan memanfaatkan situasi dimana semua orang fokus pada penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19. Ketika masyarakat lengah, pelaku akan melakukan aksinya dengan berbagai startegi yang mereka miliki.
Selain steril dari penyebaran Covid-19 dan tindakan kriminal, program Kampung SEHAT ini juga diharpkan dapat menangkal penyebaran berbagai paham radikal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Keberadaan paham radikal ini akan menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi terbelah akibat adanya pandangan ideologi yang berbeda sehingga, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk melawan semua agenda dari oknum-oknum yang memiliki paham radikal, baik secara ideologi kebangsaan maupun secara ideologi keagamaan.

EKONOMI PRODUKTIF

Pandemi COVID-19 telah memukul sejumlah sektor usaha. Hal ini juga berdampak terhadap beberapa kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Sejumlah pihak pun harus memutar otak agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Mereka memanfaatkan kesempatan, kreativitas, semangat untuk beradaptasi dan memulai sesuatu yang setidaknya untuk bertahan.
Menurut Kombes Pol. Drs. Susilo Rahayu Irianto dalam situasi saat ini masyarakat diharapkan tetap produktif meski dalam keterbatasan masing-masing dan harus mampu beradaptasi. Sehingga, diharapkan dari kreativitas akan memunculkan sesuatu hal yang positif dan menjadi solusi bagi masyarakat didalam menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Salah satu contoh sederhana yang dapat dilakukan adalah bagi masyarakat yang menjadi peternak dapat memanfaatkan kotoran ternaknya untuk diolah menjadi pupuk dan dijual ke petani.
Menyambung penjelasan dari pihak Polda NTB terkait dengan Ekonomi Kreatif dalam akronim Kampung SEHAT, Lombok Research Center (LRC) yang diwakili oleh Bapak Maharani juga menjelaskan banyak kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan tetap menjalankan protokol Covid-19, antara lain beliau memberikan contoh seperti tukang potong rambut saat ini dapat menerima panggilan jasa potong rambut ke rumah, kemudian untuk pemasaran produk umkm dapat mengandalkan kemajuan sarana teknologi digital yang telah berkembang. Selain itu, tukang jahit dapat berkoaborasi dengan penenun untuk membuat desain masker yang unik.
Terakhir, Dir Intelkam Polda NTB berharap agar masyarakat bergotong royong dan dapat menjadi pahlawan bagi produk lokal dengan cara ikut berkontribusi membeli hasil produk umkm masyarakat sehingga roda perekonomian tetap dapat berjalan dan bagi pelaku umkm juga harus meningkatkan komitmen terhadap produknya agar kepercayaan dan kebanggaan masyarakat pada produk lokal tetap terjaga.

HARMONIS

Ditengah Pandemi Covid-19 diharapkan agar masyarakat NTB mampu memanfaatkan pembatasan aktivitas yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mendekatkan diri dengan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pembatasan sosial yang diterapkan tentu akan menyebabkan kegagapan di tengah kehidupan masyarakat bahkan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan tatanan baru kehidupan yang terbentuk.
Tatanan kehidupan baru yang terbentuk diharapkan akan melahirkan suatu harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Kejadian pandemi ini telah menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya tolong menolong dan saling menguatkan di tengah ketidakpastian. Hal ini terlihat ketika pandemi Covid-19 telah merambah ke Provinsi NTB dimana, banyak elemen masyarakat yang saling membantu kepada mereka yang terdampak. Pembagian masker, penyemprotan cairan disinfektas, bantuan sembako, dan lain sebagainya mengalir tanpa dikomando yang membuktikan masyarakat NTB masih kental dengan budaya gotong royongnya.
Sikap kepedulian ini apabila terus dilakukan akan memunculkan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat karena sebagai manusia masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat NTB khusunya masih sangat kental budaya berkumpul satu sama lainnya. Polda NTB berharap dengan adanya sikap gotong royong yang masih melekat di tengah warga NTB menjadi modal sosial yang dapat diartikan sebaai sumber daya norma dan nilai yang dimiliki masyarakat NTB untuk membangun kerjasama sehingga, kedepannya diharapkan dapat meredam berbagai gejolak sosial di tengah masyarakat, khususnya tindakan kriminal akibat melonjaknya angka kemiskinan.

ASRI

Penerapan pola hidup bersih dan sehat akan mampu mengurangi resiko penularan Covid-19. Untuk itu, program Kampung SEHAT memberi penekanan bahwa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar merupakan langkah pertama dan mudah yang dapat dpraktikkan masyarakat dalam upaya penanganan penularan pandemi Covid-19 ini.
Masyarakat diharapkan semakin kreatif untuk mempercantik lingkungannya. Melalui cara ini juga diharapkan potensi timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan akan berkurang karena masyarakat telah mampu untuk memanfaatkan sampah untuk berbagai keperluannya. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan juga merupakan tindakan aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah Provinsi NTB terutama pada program Zero Waste.
Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk dijadikan sebagai sarana pendukung ketahanan pangan. Pemanfaatan botol plastik, ember bekas dan lain sebagainya untuk dijadikat media tanam bagi berbagai jenis sayuran dengan tetap memperhatikan kebutuhan pangan lokal.
Lombok Research Center (LRC) mengusulkan agar pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan kembali berbagai tanaman lokal yang saat ini mulai jarang ditemukan. Penanaman dapat dilakukan di sepanjang jalan desa. Melalui penanaman berbagai tanaman lokal disamping akan memberikan ciri khas tersendiri juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda ditengah mulai bergesernya pola konsumsi masyarakat akibat dari kemajuan teknologi kuliner yang berkembang.

TANGGUH

Di akhir pemaparannya mengenai Program Kampung SEHAT, Dir Intelkam Polda NTB menjelaskan bahwa apabila lingkungan kehidupan masyarakat yang telah steril dari penyebaran Covid-19, kemudian mampun menekan kriminalitas di lingkungannya masing-masing serta mampu menangkal berbagai pemahaman radikal. Maka, diharapkan masyarakat akan merasa nyaman sehingga kreativitas masyarakat akan berjalan secara maksimal yang ditandai dengan tumbuhnya ukm-ukm baru dengan berbagai produk yang kreatif dan inovatif.
Kehidupan masyarakat yang harmonis dan semangat gotong royong yang menjadi modal sosial masyarakat terimplementasikan melalui berbagai kegiatan penataan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga, mampu menciptakan suasana asri di lingkungan masyarakat. Apabila semua hal tersebut terwujud maka, kampung atau lingkungan masyarakat akan menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada.
Itulah yang menjadi tujuan dari adanya program Kampung SEHAT yang saat ini dilaksanakan oleh Polda NTB. Harapannya bahwa persoalan ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah dapat membantu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kampung SEHAT diharapkan juga menciptakan suatu bentuk adaptasi yang positif dari tatanan kehidupan baru akibat pandemi Covid-19.

Mengakhiri kegiatan Safari Program Kampung SEHAT di Dusun Gunung Bagek dan Kebon Dalem Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Kapolda NTB yang diwakili oleh Dir Intelkam Kombes Pol. Drs. Susilo Rahayu Irianto menyerahkan bantuan berupa paket Sembako kepada masyarakat kurang mampu terutama pada kaum lansia serta pembagian masker kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Oleh : Herman Rakha/Lombok Research Center

Headline

Praya, tribunlombok.net – Kapolres Lombok Tengah, AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K., memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas, Senin (3/8).

Adapun personil yang menerima penghargaan itu Aiptu Samsul Hakim, Ps. Kanit Idik IV (Opsnal) Sat Reskrim Polres Lombok Tengah dan Aiptu Badra Yasa Ps. Kanit Reskrim Polsek Jonggat Polres Lombok Tengah.

Pemberian penghargaan kepada personel berprestasi oleh kapolres Lombok Tengah tersebut berlangsung di Lapangan Apel Polres Lombok Tengah atas beberapa keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana yg terjadi di Wilkum Polres Lombok Tengah.

Di jelaskan Kapolres pada saat amanat bahwa pemberian Penghargaan atau reward kepada personil yang berprestasi akan dilaksanakan secara rutin.

“Pemberian penghargaan atau reward ini akan kita laksanakan secara rutin, sebagai wujud apresiasi atas kinerja para anggota dalam melaksanakan tugas,” ujar AKBP Esty.

Pada saat momen apel pagi tersebut Kapolres Lombok Tengah juga menyampaikan dua hal penting yakni, yang pertama mengajak kepada semua personil untuk wujudkan kebangaan orang tua, kebanggaan keluarga, kebanggaan diri dengan berbuat yang terbaik untuk institusi Polri.

“Berangkat dari diri sendiri atau pribadi masing-masing untuk melakukan hal yg baik maka akan memberikan dampak yg baik juga untuk institusi” tambah Kapolres.

Kemudian yang kedua ucapan terimakasih kepada seluruh personil terkait kegiatan pengamanan Idul Adha 1441 H kemarin, yang berjalan aman dan kondusif. Kedepan apabila pengelola tempat wisata tidak mendukung maupun mengikuti serta menerapkan protokol keamanan covid 19 maka akan ditutup demi kepentingan masyarakat guna mencegah penyebaran covid 19. (red)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Polda NTB lewat Direktur Intelkam, melakukan kerjasama dengan LRC (Lombok Reserc Center) dan Konsorsium LSM Loteng, dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan kampung sehat, mendukung Pilkada tahun 2020 yang damai, netral dan aman, yang diikuti dengan pembagian sembako kepada masuatakat Desa. Kegiatan yang di laksanakan di Lombok Tengah (Loteng) pada hari Sabtu kemaren (1/8/2020), di laksanakan di 4 titik, yaitu (1) Yayasan Tahpiz Karim Abdurrahim Dusun Sandat Desa Lekor Kacamatan Janapria, (2) Kampung Sehat di Dusun Rajumas Desa Mantang Kecamatan Batukliang, (3) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sejahtra dusun Esot Desa Sintung Kecamatan Pringgarata dan (4) Yayasan TPQ Al-Mujahidin Dusun Kebun Tengak Desa Gemel Kecamatan Jonggat.

Polda NTB yang di pimpin oleh Kombes Drs H. Susilo RI, Direktur Intelkam NTB, sangat terkesan dengan penyambutan masyarakat Lombok Tengah, khususnya di 4 lokasi kegiatan yang di laksanakan. Dir Intelkam mengharapkan supaya pada masa pendemi Covip-19 atau era virus Corona ini, masyarakat NTB khususnya Loteng, harus bersiap menghadapinya, baik untuk ketahanan pangan, kebersihan, keamanan dan ketertiban. Program Kampung Sehat yang di galakkan oleh Polri se Indonesia, salah satu tujuannya adalah untuk menyiapkan ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi era virus corona ini, selanjutnya kegiatan kampung sehat akan terus di galakkan, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtra, terutama dari ketahanan pangan, keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan dan kenyamanan tempat usaha. Kami berharap para pelaku IKM dan UKM di kampug-kampung terus berusaha, berkarya dan menggeluti usaha demi kelangsungan masa depan dan untuk ketahan pangan keluarga.
Di Desa Lekor, Ustas Fathurizal, pengurus Yayasan Tahfiz Karim Abdurrahim Lekor, berharap kepada jajaran kepolisian, khususnya Polda NTB supaya membantu masyaraat Lekor untuk memerangi Miras, judi ayam dan narkoba di Desa Lekor. Di Desa Mantang, warga pelaku IKM mengharapkan supaya Polda NTB ada bantuan dan promosi hasil IKM atau hasil usaha ibu-ibu rumah tangga, karena era corona di rasakan pendapatan para IKM rumah tangga sangat menurun. Di Desa Sintung, para Pemuda berharap ada pembinaan dari Polda NTB, terutama untuk melakukan pertanian dan perkebunan milineal, sehingga para pemuda mempunyai pekerjaan sehariannya. Sedangkan di desa Gemel, masarakat mengharapkan dukungan keamanan, karena desa Gemel sering terjadi pencurian dan perampokan.
Terakhir, di setiap lokai, Dir Intelkam Polda NTB memberikan paket sembako kepada masyarakat sekitar, terutama orang tua jompu, dan sumbangan Al-Qur’an dan tiker kepada TPQ serta yayasan setempat. (red)

Headline

PRAYA, Tribunlombok.net– Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah (Loteng) meminta agar Pemerintah Kabupaten dan DPRD memperhatikan kondisi keuangan yang disalurkan ke desa. Terutama terkait kebijakan soal pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Sebab, dengan jumlah ADD yang disalurkan ke semua desa di Loteng saat ini, dinilai minim untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2019 itu. Yang mana, regulasi ini mengatur tentang kesejahteraan perangkat desa (Prades). Apalagi tahun ini terjadi pengurangan di semua desa dengan jumlah yang bervariasi dan dengan alasan adanya wabah Covid-19. Terhadap hal ini, FKD pun meminta agar dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) itu, rekan-rekan Kades dilibatkan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua FKD Kecamatan Batukliang, Agus Kusumahadi, Kamis (30/7/2020) bahwa kondisi keuangan desa terutama ADD tahun ini banyak pengurangan (minim). Padahal, jika melihat arah postur penggunaan ADD mulai 2020 ini, sangat banyak. Tetutama untuk menjalankan amanah PP nomor 11 tahun 2019 itu. Dimana, tahun ini Prades memiliki penghasilan tetap (Siltap) setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II a. Artinya, dengan diberlakukan PP tersebut, tentu ADD bakal terkuras habis. Sehingga untuk diperuntukan ke pos program lain, sangat minim. Sebab, disatu sisi dana perimbangan yang diterima oleh Pemkab yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah 10 persen itu tidak pernah meningkat. Terhadap hal ini, ia pun berharap agar pada tahun 2021 di pembahasan KUA-PPAS kondisi ini dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun keuangan di daerah.

“Ini persoalan kita di desa saat pelaksanaan PP 11 itu. Hampir semua desa dalam kondisi minus ADD-nya. Makanya mohon kami dilibatkan biar rekan-rekan dewan yang terhormat tahu kondisi kami di desa,” ungkap Kades Selebung ini usai menemui Ketua DPRD Loteng Kamis itu.

Dengan kondisi ini lanjut Agus, beruntung tahun ini ada kebijakan bupati untuk memberikan kelonggaran ke desa. Dimana, cukup dengan rekomendasi bupati, desa bisa menggunakan Dana Desa (DD) untuk diarahkan ke program pembinaan dan membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Hanya saja, ia khawatir jika rekomendasi bupati tersebut, hanya berlaku pada tahun ini saja. Karena penerapan PP 11 itu baru percobaan. Sehingga tidak ada yang menjamin tahun depan DD itu diperbolehkan lagi diarahkan seperti tahun ini. Jika tidak disikapi dari sekarang, dipastikan penyelenggaraan pemerintahan desa 2021 itu bakal lumpuh.

“Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai pada tahun 2021 kemudian tidak lagi berlaku rekomendasi bupati. Apalagi dengan wacana kementerian keuangan menghapus DD. Kami khawatir jika ADD ini tidak disikapi dan persentasinya hanya memakai skala minimal 10 persen dari jumlah dana perimbangan itu, bakal berakibat pada lumpuhnya penyelenggaraan pemerintahan desa,” terangnya.

Senada juga disampaikan Ketua FKD Kecamatan Jonggat, Sahim. Katanya, jika melihat kondisi keuangan desa terutama ADD ini, memang Pemkab tidak boleh lepas tangan apalagi abai. Sebab, ini kondisi real di desa dan semua Kades pusing serta mengeluh. Untuk itu, pihaknya pun menawarkan solusi agar bagaimana mulai tahun depan harus ada slot anggaran yang lebih dari APBD minimal 11 atau 12 persen dari keseluruhan DAU yang diterima Pemkab Loteng. Artinya, harus dipastikan pemenuhan ADD tidak lagi memakai angka minimal 10 persen dari DAU itu. Akan tetapi harus lebih. Dengan harapan tentu agar ke depannya berbagai pembiayaan yang bersumber dari ADD itu, bisa tercukupi.

“Kita kemarin juga sampaikan ke DPRD soal kewajiban Pemkab membayar BPJS bagi Prades melalui APBD. Ini tanggungan Pemkab sebenarnya tapi malah sekarang ini enam bulan dibebankan ke desa. Padahal regulasinya pertahun 2019 sudah diserahkan pembayarannya melalui APBD,” jelasnya.

Diutarakan Kades Nyerot tiga periode ini bahwa, terhadap kewajiban Pemkab membayar BPJS Prades ini membuat rekan-rekan Kades khawatir. Sebab, jika ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka hal ini tentu akan menjadi masalahan baru dan itu akan jadi temuan. Artinya, jangan sampai ini juga menjadi beban desa.

“Yang desa tanggulangi ini bertentangan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Seharusnya menjadi kewajiban APBD tapi kok malah dibayar melalui APBDes,” sentil mantan Ketua FKD Loteng ini.

Lebih jauh disampaikan Sahim bahwa, terhadap keinginan FKD untuk dilibatkan dalam pembahasan anggaran, menurutnya wajar. Sebab, sejak belasan tahun dirinya menjadi Kades, sangat mendambakan keberpihakan dewan untuk mengundang Kades dalam pembahasan anggaran. Kalaupun diundang, hanya beberapa kali saja, itupun saat hadir hanya diundang sebagai kapasitas untuk mendengarkan penyampaian pimpinan dewan saja. Artinya, diundang saat penetapan hasil saja. Padahal, akan lebih baik jika FKD diundang saat proses pembahasan di tingkat komisi atau Pansus. Agar apa yang disampaikan dewan, FKD punya hak suara. Sehingga, dari awal Kades paham apa makna dari disampaikan dewan. Baik untuk pembahasan soal anggaran maupun terkait aturan (Perda). “Ada banyak kebijakan rekan-rekan dewan yang bersentuhan dengan desa, kami sangat berharap bisa diundang,” pinta mantan anggota DPRD Loteng ini.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H Supli mengatakan, terhadap keluhan rekan-rekan Kades melalui FKD dan BPD melalui Forum BPD terhadap kondisi keuangan ADD-nya yang minim tahun ini, memang sudah diketahui. Hanya saja, itu terjadi bukan karena dewan maupun eksekutif tidak mau memperhatikan desa. Namun lebih pada kondisi keuangan daerah yang minim. Terlebih lagi saat ini mewabah Covid-19. Terhadap kondisi ini ia pun berharap rekan-rekan pemangku kebijakan di desa memakluminya. Selain itu, mengenai harapan FKD dan Forum BPD saat hearing beberapa hari lalu agar bagaimana tahun depan ADD ditambah, itu sah-sah saja karena ia memaklumi apa yang dirasakan dengan pemberlakuan PP 11 itu. Namun demikian, untuk saat ini pihaknya di dewan tidak bisa berbuat banyak soal anggaran ini. Kalaupun memungkinkan ada penambahan ADD, itu hanya bisa diketahui ketika melihat kondisi keuangan daerah akibat Covid-19 di bulan September mendatang.

“Ya kita paham kondisi mereka (pemdes, Red) dibawah atas berlakunya PP 11 ini. Tapi perlu kita selaraskan juga jika mau ditambah persentasi ADD ini dengan kemampuan daerah,” jelas Politisi PKS ini di rumahnya, Minggu (2/8/2020). (Tl-03)

Headline

PRAYA, Tribunlombok– Pergelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 16 desa di Lombok Tengah (Loteng) bakal digelar Rabu, 26 Agustus mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Tak terkecuali persiapan untuk menjaga kemungkinan terjadinya konflik berkepanjangan pra maupun pasca Pilkades. Salah satunya soal adanya informasi terkait adanya muncul janji politik sejumlah Cakades untuk merombak perangkat desanya (Prades) jika terpilih. Artinya, Cakades jangan sampai menjadikan pemberhentian dan pengangkatan Prades menjadi janji politiknya kepada Timses ataupun masyarakat secara umum. Sebab, janji politik seperti itu bakal menjadi gejolak baru di tengah masyarakat. Tidak itu saja, DPMD juga meminta Prades agar menjaga netralitasnya.

“Kami di DPMD sekadar menghimbau agar jangan jadikan janji pemberhentian dan pengangkatan Prades itu sebagai janji politiknya. Prades juga tolong jaga netralitasnya,” tegas Kepala DPMD Loteng, Jalaludin belum lama ini.

Jalal menegaskan bahwa, jika ingin pemerintahan di desa itu berjalan dengan baik tanpa harus gejolak, jangan sekal-kali mau memberhentikan dan mengangkat Prades tidak sesuai aturan. Apalagi hanya karena itu janji politiknya ketika kampanye dalam Pilkades. Apapun alasannya kata Jalal, pemberhentian dan pengangkatan Prades jika tidak sesuai aturan apalagi karena janji politik, tidak dibenarkan sesuai aturan yang ada. Baik Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017, Peraturan Bupati (Perbup) nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian Prades maupun aturan lainnya.

“Kalau mau memberhentikan Prades itu, kita kembalikan ke aturan. Karena mengundurkan diri, umur di atas 60 tahun, tersangkut hukum, meninggal dunia dan mendapat rekomendasi camat,” bebernya.

Dikatakan Jalal juga bahwa, ketika Kades yang berjanji demikian terpilih, itu bakal menjadi tuntutan Timses dan masyarakat. Sehingga hal itu malah menjadi kisruh baru dan membuat suasana di desa semakin tidak aman. Bahkan, bisa saja memicu aksi-aksi di kantor desa hingga menimbulkan gugatan di PTUN Mataram. Demikian juga, ketika janji itu dilaksanakan tanpa mempertimbangkan aturan, juga bakal berdampak sama. Ia mencontohkan, seperti yang terjadi pada awal 2019 ketika banyak Kades yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pradesnya. Hingga akhirnya bupati mengeluarkan surat peringatan kepada mereka (Kades, Red). Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga digugat ke PTUN Mataram atas kebijakan itu. Dan tak sedikit dari mereka dinyatakan kalah.

“Ditahun pertama Kades itu menjabat, banyak program kerjanya salah satunya penyusunan RPJMDes. Jangan sampai karena hal tidak penting soal pemberhentian dan pengangkatan Prades, program itu tidak tuntas maksimal,” terangnya.

Jalal pun menambahkan, jika Cakades ingin meyakinkan para pemilih agar memilihnya dengan syarat memberhentikan Prades, ia sarankan agar dihindari. Artinya, sebaiknya yakinkan pemilih dengan cara adu gagasan, visi misi dan program strategis ke depan. Menurutnya, itu lebih meyakinkan masyarakat secara umum ketimbang janji demikian. Selain itu, yang jadi persoalan yakni Kades merasa tidak nyaman dengan Prades ketika masuk kantor, itu hal lumrah. Ia pun meminta agar Kades memakluminya. Namun sebenarnya, yang terpenting dari itu yakni bagaimana Kades bisa merangkul bawahannya. Karena ia yakin, ketika Kadesnya lain, Prades juga bakal loyal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diminta oleh Kades. Artinya, ketika terpilih, Kades mestinya berusaha merangkul masyarakat yang pro dan kontra. Karena itu tugas seorang pemimpin baru. Ia juga yakin, mereka (Prades) bakal bisa bekerjasama dalam membangun desa ke arah yang lebih baik.

“Soal pemberhentian Prades jadi janji politik, yang repot kami juga jadinya. Kalau ada Prades tidak mau loyal, kan ada namanya evaluasi sesuai yang diamanatkan oleh aturan. Jangan tiba-tiba main pecat memecat,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan pria kelahiran Desa Kawo ini bahwa,
menjelang Pilkades ini, ia juga menghimbau Prades untuk tidak ikut nimbrung dalam politik praktis Pilkades. Ia meminta agar Prades bersikap netral dan sebaiknya fokus pada pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan tupoksinya. Hal ini ia sampaikan karena dari sekian kali pihaknya menggawangi Pilkades, ada beberapa catatan dan evaluasi yang diperoleh. Salah satunya berkaitan dengan banyaknya Prades yang tidak netral. Prades kata Jalal, ikut-ikutan terjerumus dalam politik praktis di tingkat akar rumput tersebut. Hal tersebut diketahui karena banyak aduan, laporan dan pembuktian yang pihaknya terima dari masyarakat. Mestinya, jika secara pribadi Prades mendukung seseorang, silakan saja karena Prades memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih. Namun demikian, untuk terlibat politik prakris dengan cara mengajak, mengkondisikan, mengkampanyekan dan upaya lainnya yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu Cakades, itu sangat bertentangan dengan regulasi yang ada. Baik Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Perbup dan lainnya.

“Sebaiknya Prades bersikap netral saja. Tidak usah mau ikut-ikutan dalam politik praktis,” tandasnya. (Tl-03)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Lombok Tengah (Loteng) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Loteng, NTB, resmi berkoalisi dalam menghadapi Pilkada Loteng 2020.

Koalisi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Ketua DPC PKB Loteng, H.Lalu Pelita Putra dengan Ketua DPD PKS Loteng, H.Lalu Abdul Kadir di Ruang Lumbung lantai dua Lombok Astoria, Mataram, Sabtu (01/08/2020).

Ketua DPC PKB Loteng, H.Lalu Pelita Putra yang dikonfirmasi tribunlombok.net mengungkapkan bahwa, untuk sementara baru sebatas kesepakatan antar partai untuk berkoalisi. Sedangkan terkait dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung pada Pilkada Loteng 2020, masih dalam tahap internal partai masing-masing.

Dijelaskan bahwa, untuk DPC PKB Loteng sendiri, dari sebanyak 9 calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar, telah dilakukan prises penjaringan. Proses penjaringan Bakal Calon sendiri masih terus berlangsung, hingga nantinya diperoleh calon yang akan diusung.

Dari keseluruhan Balon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di PKB, beberapa diantaranya akan menjalani proses tahapan penjaringan selanjutnya yakni ; Ir.Dwi Sugianto, H.Lalu Pathul Bahri, serta H.Lalu Aksar Anshori.

“Bakal calon yang telah dinyatakan lolos penjaringan tahap awal tersebut, selanjutnya akan dipanggil oleh Partai untuk proses selanjutnya,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa akan halnya PKB, PKS juga akan melakukan hal yang sama. Sehingga nantinya hasil penjaringan dari kedua partai akan dipadukan.

“Yang pasti saat ini baru kesepakatan berkoalisi, belum kesepakatan terkait Paslon yang akan diusung. Koalisi sendiri jika dalam perjalanan politik nanti tidak cocok, maka bisa saja bubar atau berubah,” pungkas H.Lalu Pelita Putra. ( tl-02 )