Home Articles posted by redaksi TribunLombok.net (Page 2)
Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net -Kepolisian Sektor Kopang Polres Lombok Tengah melakukan Evakuasi terhadap orok bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang yang sudah tidak bernyawa, Minggu (21/06/2020).

Bayi Malang tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dibungkus plastik warna hitam tergelatk di sebuah sumur umum dilokasi.

Kapolsek Kopang AKP Putu Waicaka MT mengatakan begitu ada laporan pihaknya langsung turun melakukan rangkaian penyelidikan.

“Benar tadi kami mendapat informasi ada bayi dibuang, personel langsung turun kelokasi melakukan olah TKP,” kata Putu.

Kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mencari orang tua dari bayi Malang tersebut, sejumlah saksi sudah diperiksa atau dimintai keterangan dan juga memasang garis polisi dilokasi.

“Mayat bayi kita bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan Autopsi,” lanjut Kapolsek.

Sementara menurut keterangan salah seorang warga bernama Agus (14 Thn) yang pertama kali menemukan bayi tersebut bersama temannya Muhali skitar pukul 05.30 wita, kemudian mereka berdua memberitahu Saudari Baiq Sri Ekayanti.

Setelah memastikan bahwa isi plastik tersebut adalah seorang bayi maka ketiga saksi langsung melaporkan peristiwa ke Bhabinkamtibmas Desa Darmaji.

Sedangkan dari keterangan Dokter Puskesmas Kopang menjelaskan bahwa bayi tersebut diperkirakan lahir sekitar 6 jam lalu dan berumur sekitar 6-7 bulan.

“Kita lihat dari kondisi bayi masih berlumuran darah, kemudian tali pusar kayaknya ditarik bukan digunting,” ujar Dokter. (red)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Polres Lombok Tengah bersama Forkopimda (Forum komunikasi pimpinan daerah) Lombok Tengah Lounching Lomba Kampung Sehat yang diselenggarakan, di Dusun Batu Jering Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat, Jumat (19/6) pukul 15.00 Wita.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah H Moh Suhaili FT, Dandim 1620 Lombok Tengah Letnan Kolonel Czi Prastiwanto, Ketua PN Praya, Ketua PA Praya, Ketua DPRD Lombok Tengah dan kepala SKPD, seluruh camat serta Kepala Desa.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K menyampaikan bahwa Lounching Lomba Kampung Sehat ini merupakan hasil kerjasama Polda NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB serta Istansi terkait yang kemudian dilaksanakan secara serentak dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten.

Kegiatan ini merupakan kilas balik ataupun progres apa yang pernah kita perbuat selama ini, dengan harapan akan menstimultan atau membangkitkan kembali keinginan untuk tetap mematuhi protokol pengamanan Covid-19 khususnya di Lombok Tengah.

“Terimakasih atas seluruh dukungan dari semua pihak, Harapan saya dukungan ini bukan hanya pada saat lonching namun juga pada saat pelaksanaan,” ujar Kapolres.

Besar harapan perlombaan ini menjadi kilas balik untuk mengingatkan masyarakat kita terkait bagaimana menghadapi tatanan kehidupan baru atau Nurut Tatanan Baru (NTB) dalam menyikapai Covid-19.

Sementara itu Bupati Lombok Tengah menyampaikan, bahwa kondisi saat ini semua harus hidup berdampingan dengan covid-19 pada tataran normal baru atau new normal. Kegiatan ini akan membawa manfaat bagi masyarakat NTB dan Lombok Tengah khususnya.

“Semangat kita sudah lemah dan jenuh dengan covid-19, jagan sampai ada gelombang kedua dan ini yang kita takuti,” katanya.

Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan lomba kampung sehat dari program polri ini akan menjadi pemicu semangat semua pihak untuk terus kompak dalam memutus penyebaran corona ini. Tidak bisa diserahkan kesatu pihak, tapi semua unsur harus terlibat dan bersatu. (red)

Headline

Lombok NTB
Tribunlombok.net- Dari 19 perusahaan yang direkomendasi oleh Kementeri Kelautan dan Perikanan (KKP), 7 perusahaan masuk NTB dan 5 diantaranya sudah diverefikasi dan disurvey lapangan terkait kesiapan nelayan atau kelompok nelayan yang dimiliki. Proses tersebut dikawal ketat oleh Lombok Lobster Asosiasi (LLA).

“Kami dari dari LLA akan mengawal dan akan melakukan investigasi terhadap proses verifikasi yang dilakukan pihak DKP NTB. Jangan sampai ada permainan atau main mata antara pihak perusahaan dengan pihak DKP,” ungkap Muhanan, SH selaku ketua LLA NTB.

Dijelaskan bahwa pengawalan yang dilakukan tersebut adalah untuk memastikan kalau perusahaan yang ada benar benar sesuai dan layak untuk mendapat izin beroperasi di NTB, sehingga nantinya tidak merugikan para petani nelayan yang ada.

“Kami mengharapkan perusahaan yang diberikan izin operasi di wilayah NTB benar benar perusahaan yang memenuhi persyaratan dan tentunya perusahaan yang melaksanakan proses regulasi yang ada sesuai dengan ketentuan,” tegas Muhanan.

Sementara itu Kasi Kapi dan Kenelayanan DKP NTB, Sabriyono saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa, sampai saat ini dari sebanyak 19 perusahan yang oleh pihak Kementeri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mendapat izin ekspor Benih Lobster (BL), sebanyak 7 diantaranya sudah masuk NTB dan terdata oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Lima perusahaan diantaranya sudah dilakukan survey lapangan terkait keberadaan nelayan atau kelompok nelayan yang diajukan, yakni ; PT Royal, PT NTB, PT Sinar Lombok, PT Samudra dan PT Oceanic. Sedangkan dua perusahaan lainnya masih menunggu proses.

Dari hasil verefikasi berkas persyaratan serta survey lapangan yang sejauh ini telah dilakukan, berkas kelima perusahaan tersebut rata rata sudah lengkap. Kalaupaun ada yang masih kurang, perusahaan diminta untuk melengkapi kekurangannya. Termasuk terkait dengan keberadaan para nelayan atau kelompok nelayan binaan dari masing-masing perusahaan.

Keberadaan nelayan atau kelompok-kelompok nelayan tersebut sangatlah penting, sebab itu akan menjadi salah satu acuan atau syarat untuk penentuan kuota ekspor BL NTB dari Kementerian.

“Sampai saat ini, kami sudah turun kelapangan melakukan survey terhadap nelayan atau kelompok nelayan yang diajula oleh kelima perusahaan tersebut,” pungkasnya. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai Corona atau covid-19 adalah pemakaian masker bagi setiap warga dalam beraktifitas, khususnya aktifitas diluar rumah. Namun pemakaian masker dirasa belum maksimal, sehingga Bupati Lombok Tengah memprogramkan cadarisasi atau pemakaian cadar bagi seluruh ASN atau pegawai muslimah yang ada dilingkup Pemkab Lombok Tengah.

“Mulai besok semua pegawai muslimah harus menggunakan cadar yang disesuaikan dengan warna jilbab masing-masing,” tegas Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, SH dalam arahannya seusai pelaksanaan senam bersama pada jumat pagi (19/6/2020) di halaman kantor Bupati Lombok Tengah.

Tegaskan oleh Bupati bahwa, pemakaiana cadar tersebut merupakan salah satu langkah untuk melakukan pencegahan atau memutus mata rantai covid-19 yang sudah cukup banyak memakan korban.

Sementara bagi ASN wanita non muslim tetap harus masuk kerja dengan menggunakan masker seperti biasa.

“Penggunaan cadar ini merupakan keharusan, saya akan cek saat senam Jumat Minggu depan,” tegas Bupati.

Sementara pelaksanaan senam bersama yang untuk pertama kalinya dilaksanakan sejak masa darurat covid-19 tersebut berlangsung lancar. Dimana pelaksanaan senam tetap mengacu pada protokol vovid-19, dengan mengatur jarak antara masing-masing pegawai/staf yang ada. (tl-02)

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan media online Tribunlombok.net

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Kawasan Pariwisata The Mandalika, yang dikembangkan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang destinasi pariwisata di Indonesia, mulai hari ini mengaktifkan Warning Receiver System (WRS), suatu alat komunikasi penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

WRS yang dipasang dan diaktifkan di kawasan The Mandalika ini merupakan generasi terbaru WRS dengan nama WRS New Generation (WRS NewGen) yang mampu melakukan penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami lebih cepat karena bersifat “real time” otomatis dari BMKG. Dengan WRS NewGen, penyebarluasan informasi akan memakan waktu kurang dari tiga menit setelah gempa bumi berlangsung, sehingga dapat membantu pengelola kawasan dan stakeholder memberikan respon yang lebih cepat dalam melakukan evakuasi dan langkah-langkah penanganan bencana lainnya.

Sosialisasi operasional dan aktifasi alat WRS tersebut dilakukan oleh Kepala Stasiun Geofisika Mataram Ardhianto Septiadhi, S.Si pada Rabu (17/6). WRS ditempatkan di Command Centre The Mandalika yang berlokasi Gedung Balawista Kuta Beach Park. Alat WRS NewGen yang terinstal di Balawista ini akan beroperasi secara permanen dan direview setiap tahun.

Managing Director The Mandalika I Wayan Karioka mengatakan, “Pemasangan Warning Receiver System ini merupakan salah satu bentuk sinergi ITDC bersama BMKG, khususnya Stasiun Geofisika Mataram dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami berteknologi canggih dan terbarukan di kawasan pariwisata yang merupakan satu dari lima destinasi super prioritas di Indonesia. Selain itu, penggunaan generasi terbaru WRS oleh BMKG ini dilakukan untuk mendukung persiapan The Mandalika menyambut event MotoGP mulai 2021. Tidak hanya melakukan pemasangan dan aktifasi alat, BMKG juga telah melakukan pelatihan tata cara operasional alat bagi tim ITDC yang bertugas di Balawista.”.

Pelaksanakan kegiatan pemasangan alat penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami WRS di berbagai wilayah rawan gempa dan tsunami di Indonesia merupakan salah satu implementasi dari tugas dan kewajiban BMKG dalam menyediakan informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2009, dan Perpres No. 93 Tahun 2019.

“Penggunaan WRS NewGen ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat Jakarta ke kantor unit pelaksana teknis BMKG, Pemerintah Daerah, Lembaga/Kemeterian, Media, dan lembaga lain yang terkait penanganan bencana,” ungkap Ardhianto.

ITDC berharap pemasangan WRS NewGen ini dapat menjadi bagian terintegrasi dari sistem dan prosedur mitigasi bencana yang dibangun di kawasan The Mandalika, khususnya dalam memberikan peringatan dini kepada stakeholder di kawasan apabila terjadi bencana kegempaan atau potensi tsunami. “Dengan adanya alat ini, kami berharap dapat secara real time mengetahui informasi gempa dan potensi tsunami di sekitar kawasan The Mandalika. Dengan begitu kami bisa menyebarkan informasi tersebut dengan cepat, utamanya kepada para stakeholder sehingga dapat mengambil langkah-langkah evakuasi dan penanganan bencana lainnya dengan cepat,” tutup Karioka. (red)

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Sebagai upaya untuk meningkatkan Peran aktif masyarakat dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 atau Virus Corona, hari ini jumat (19/6/2020) sekitar pukul 15.00 wita, pihak Polda NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan melaunching Lomba Kampung Sehat yang bertempat di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat.

Asisten III Sekda Lombok Tengah H.Lalu Idham Khalid kepada wartawan menjelaskan bahwa, dalam lomba kampung sehat kali ini, di 12 kecamatan yang ada di Lombok Tengah akan diwakili oleh masing-masing 2 desa. Sehingga total peserta lomba kampung sehat akan diikuti oleh sebanyak 24 desa.

Dijelaskannya, tahapan Lomba Kampung Sehat dimulai dengan Launching pada tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya tanggal 20 Juni sampai 10 Juli tahapan sosialisasi dan pendampingan. Dilanjutkan pada tanggal, 11-15 Juli penilaian dan Tanggal 15 Agustus pengumuman juara 1, 2, 3. Tanggal 17 Agustus 2020 pengumuman juara tingkat Provinsi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahapan berikutnya yakni, tanggal 18-28 Agustus 2020 berupa pendampingan tingkat Provinsi bagi desa yang keluar sebagai juara tingkat Provinsi yang akan mewakili NTB untuk berlomba di tingkat nasional.

“Kita berharap Kabupaten Lombok Tengah bisa keluar sebagai juara tingkat provinsi dan mewakili NTB di tingkat Nasional,” ungkap H.Lalu Idham Khalid.

Ditambahkan bahwa Lomba Kampung Sehat kali ini memiliki beberapa parameter penilaian, antara lain ; bidang kesehatan, kan menilai apakah kampung itu memiliki posko kesehatan, apakah warganya menerapkan budaya hidup sehat, apakah punya protokol migrasi keluar masuk warga.

Parameter lainnya di bidang sosial kemasyarakat. Parameter ini akan menilai apakah warga memiliki protokol khsus dampur umum, inovasi membangkitkan UMKM lokal, apakah ada program ketahanan pangan, penanganan gizi buruk, hingga program peningkatan kapasitas warga.
Peniliaian di bidang industri melihat apakah kampung tersebut punya protokol dalam tata niaga dan destinasi wisata dengan protokol kesehatan.

Adapun parameter terakhir yakni bidang keamanan, akan menilai bagaimana desa itu mejaga keamanan desa. Tim penilai berasal dari unsur Pemerintah kabupaten, TNI, Polri dan Akademisi.

Adapun 24 Desa yang akan mengikuti Lomba Kampung Sehat yakni.
Kecamatan Praya :
1. Desa Montong Terep
2. Desa Mekar Damai
Kecamatan Jonggat :
3. Desa Bonjeruk
4. Desa Sukarara
Kecamatan Pringgarata
5. Desa Airjangka
6. Desa Taman Indah
Kecamatan Praya Tengah
7. Desa Pejanggik
8. Desa Jurang Jaler
Kecamatan Praya Timur
9. Desa Mujur
10. Desa Sukaraja
Kecamatan Janapria
11. Desa Durian
12. Desa Jango
Kecamatan Kopang
13. Desa Semparu
14. Desa Lendang Are
Kecamatan Batukliang
15. Desa Pagutan
16. Desa Mantang
Kecamatan Batukliang Utara
17. Desa Lantan
18. Desa Aik Berik
Kecamatan Praya Barat
19. Desa Setanggor
20. Desa Tanak Rarang
Kecamatan Praya Barat Daya
21. Desa Ungge

22. Desa Teduh
Kecamatan Pujut
23. Desa Tumpak
24. Desa Rembitana

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan media online Tribunlombok.net

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Hasil Evaluasi yang di laksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah, sebagian besar atau lebih 80% masyarakat Lombok Tengah mendapatan Bansos BLT atau JPS dalam penanganan Virus corona. Baik yang dari pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan dari Desa lewat APBDes desa.

“Kalau di lihat dari data yang di kumpulkan oleh TKPKD, dari jumlah Rumah tangga (RT) Lombok Tengah sebanyak 282.850 RT, yang mendapatkan bantuan sosial, baik yang dari pemerintah pusat seperti program PKH, BPNT, BST, kemudian dari provinsi dengan JPS gemilang, Kabupaten dengan JPS bersatu dan pemerintah dea dengan BLT desa, totalnya sekitar 234.054 RT atau sekitar 82% lebih rumah tangga yang mendapatkan bantuan, sisanya adalah keluaraga PNS, pejabat, TNI, Polri, aparat desa dan warga kita yang sudah mampu,” Ungkap H. Lalu Fathul Bahri, Wakil Bupati sekaligus Ketua TPKD Kabupaten Loteng, pada saat rakor TKPKD (16/6/2020) mengevalausi pelaksanaan bansos/ JPS/ BLT dalam mengantisipasi virus corona.

Rakor TKPKD di ikuti oleh Asisten 3 setda, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas PMD, BPKAD, bagian hukum, humas setda, pendamping PKH, TKSK, TA pendamping Desa, pendamping tehnis BPNT dan Pokja TKPKD
Namun dari realisasi tahap 1 atau bulan April/ Mei kemaren, masih saja warga miskin di beberapa desa yang datang mengadu dan mempersoalkan mengapa mereka tidak dapat, ini menjadi perhatian pemda kabupaten dan desa selanjutnya, tambah, H. LFathul Bahri.

“Mudahan dengan tambahan bantuan JPS bersatu, yang merupakan bagian dari dana aspirasi DPRD Loteng, dengan penambahan sekitar 40 ribu lebih RT baru lagi, maka warga dan saudara kita yang kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan dan mengakses bantuan tersebut, kami berharap teman-teman Desa yang melakukan veripikasi data bantuan, bisa lebih baik dna mengakomodir warga dan saufara kita yang kurang mampu dan tidak dpat bantuan kemaren,” Ungkap Wabup.

Sementara itu, Saiful Muslim dari Pokja TKPKD Loteng menerangkan bahwa, dari hasil monev Pokja TKPKD, juga menemukan beberapa hal dalam penyaluran bansos tahap I, antara lain (1) Banyak data double penerima bantuan, terutama bantuan dari pemerintah pusat dobel dengan JPS Provinsi atau JPS Kabupaten. (2) Ada beberapa warga miskin yang tidak dapat bantuan, di satu sisi warga yang lebih mampu banyak mendapatkan bantuan (terutama bantuan dari APBN/ Pusat). (3) Proses penggantian data atau abdeting data bansos/ JPS/ BLT, masih kurang maksimal, karena koordinasi pemerintah daerah (dinas sosial) pemerintah pusat yaitu kementrian Sosial, sering mengalami berbagai kendala. (4) Banyak desa dan kelurahan (terutama Kades dan Lurah), yang belum paham terhadap proses perbaikan atau abdeting data BDT/DTKS.
Untuk itu TKPKD memberi masukan, (1) Kabupaten (OPD/ dinas/ intansi) perlu lebih maksimal dalam mengawal pelaksanaan Bansos/ BLT sampai desa/ kelurahan, untuk distribusi selanjutnya. (2) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan antara Kabupaten (terutama Dinas Sosial dan DPMD) dengan Desa, dalam melakukan perbaikan data BDT/ DTKS, termasuk dalam meningkatkan kebijakan anggaran dalam perbaikan data BDT. Dan terakhir (3) Perlu memperkuat regulasi tingkat Kabupaten, dalam pelaksanaan Bansos/ JPS selanjutnya.
Berikut data RT Loteng yang mendapatkan bantuan Bansos (Mei 2020) :
I. Program dari Pusat/ APBN (Kementrian Sosial RI)
No Program Jumlah Sasaran Sumber data
1 PKH 73.039 RT Data BDT/ DTKS 2019
2 BPNT 96.473 RT Data BDT/ DTKS 2019
3 BPNT Tambahan 25.828 RT Data BDT/ DTKS 2019
4 BST/ BLT 45.569 RT Data BDT/ DTKS 2019
(sekitar 7000 an RT, data non BDT)Jumlah 167.870 RT PKH tidak di hitung

Catatan : sasaran PKH dan BPNT sebagian besar sama

I. Program dari Provinsi (APBD I)
Program Jumlah Sasaran Sumber data
JPS Gemilang 15.997 RT Data BDT & Non BDT 2019

II. Program Kabuoaten (APBD II)
Program Jumlah Sasaran Sumber data
JPS Bersatu 10.808 RT Data BDT/ DTKS 2019

III. Program Kabuoaten (APBD II)
Program Jumlah Sasaran Sumber data
BLT Desa 39.376 RT Data BDT & Non BDT

Total Keselurahan RT penerima Bansos/ JPS/ BLT = 234.054 RT
Total RT Loteng (BPS tahun 2019) = 282.850 RT
Persentase Penerima bantuan Bansos = 82,7 % ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net-Setelah mendengarkan pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang pelaksanaan APBD Tahun 2019, akhirnya melalui rapat Paripurna yang dilaksanakan Rabu (17/6) kemarin Pemerintah melalui Wakil Bupati menyampaikan pendapat Pemerintah. Sebelum membacakan jawaban Pemerintah, terlebih dahulu disampaikan keberhasilan diinformasikan dimana di tahun 2020 ini Pemkab Loteng kembali berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dimana WTP yang diterima pemkab Loteng ini merupakan WTP yang ke-8 kalinya.

Wakil Bupati Lombok Tengah, H.L Pathul Bahri S.Ip menyatakan, menjawab  pertanyaan partai Gerinda terkait besaran sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar rp.60.797.430.357,75 (enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen) diakibatkan oleh adanya penghematan karena efisiensi dan efektifitas belanja, terdapat pula beberapa kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan. ‘’Silpa dimanfaatkan untuk menutup defisit dalam apbd tahun anggaran 2020,’’ ungkapnya.

Sehubungan dengan permasalahan pembangunan kantor camat kopang, pujut dan jonggat, bahwa setelah berakhir kontrak, PPK memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut. namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni 19 pebruari 2019, penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan progress capaian 94,6% sehingga PPK melakukan pemutusan kontrak. ‘’Artinya semua tahapan sudah dilalui sesuai ekanisme untuk pryek pembangunan kantor Camat,’’ tegasnya.

Sementara untuk menjawab pertanyaan dari Partai Golongan Karya, terkait dengan penertiban perizinan hotel-hotel dan bungalow dan penyelesaian masalah tanah di sekitar area MOTOGP, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pendataan potensi perizinan dan non perizinan khususnya di kawasan wisata. terkait penertiban pelaku usaha pariwisata hotel dan restauran yang belum memiliki izin, pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan ptsp telah melakukan langkah-langkah persuasif melalui upaya-upaya pembinaan dan pengarahan kepada pemilik dan pengelola hotel dan restauran. ‘’Upaya penertiban belum dilaksanakan secara tegas menginggat lesunya industri pariwisata pasca bencana gempa tahun 2018 dan ditambah dengan pandemi covid 19 pada semester pertama tahun 2020,’’ katanya.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait dengan besarnya sisa kas dana bos sebesar rp.5.909.253.000, (lima milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dijelaskan bahwa sisa kas ini merupakan sisa kas dana bos afirmasi dan dana bos kinerja yang belum direalisasikan karena keterlambatan pengiriman barang yang dipesan melalui aplikasi siplah (sistem informasi pengadaan sekolah) yang diatur dalam juknis pengelolaan dana bos afirmasi dan dana bos kinerja. ‘’Sementara menjawab pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait pemulihan target pad tahun anggaran 2020, dapat kami jelaskan bahwa pemulihan berbagai sektor pembangunan bersifat linier dengan pemulihan covid-19, sehingga pemerintah daerah memprioritaskan pada pencegahan penularan covid-19 dan penanganan pasien yang dinyatakan positif. apabila pandemi dapat diatasi maka pemulihan sektor-sektor lainnya akan dapat dilakukan kembali termasuk pemulihan target PAD,’’ jelasnya.

Mengklarifikasi pernyataan partai Demokrat terkait adanya selisih jumlah pendapatan yang disampaikan dalam pidato pengantar perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd beberapa waktu yang lalu sebesar Rp.2.502.717.686,00, (dua milyar lima ratus dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), dijelaskan bahwa nilai realisasi lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan sebagai dasar perhitungan total pendapatan oleh fraksi partai demokrat, seharusnya bukan sebesar rp.96.954.630.000, (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) karena angka tersebut merupakan nilai anggarannya, tetapi sebesar nilai realisasi yakni sebesar  rp.99.457.347.686,00 (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), atau sebesar 102,58% (seratus dua koma lima puluh delapan persen) dari anggaran sebesar tersebut di atas. ‘’Sehingga data yang tersaji telah tepat dan tidak terdapat ketidaksinkronan data dalam laporan yang kami sampaikan tersebut,’’ ujarnya.

Semenara jawaban untuk Fraksi PKS sudah dijawab dan kemudian untuk Fraksi PBB, terkait dengan realisasi belanja operasional yang anggarannya masih banyak tersisa yang dapat dialihkan ke belanja modal, dapat dijelaskan sebagai berikut. salah satu sebab terjadinya sisa anggaran adalah karena adanya penghematan saat pengadaan. seluruh sisa anggaran dapat digunakan kembali untuk belanja prioritas termasuk belanja modal melalui mekanisme perubahan APBD. ‘’Karena perubahan antar jenis belanja tidak dapat dilakukan sebelum perubahan APBD,’’ katanya .

Sementara menjawab Fraksi Partai Nsdem Perjuangan, dimana pengelolaan fasilitas layanan dasar masyarakat seperti jaringan infrastruktur air bersih, persampahan, kebersihan dan kesehatan, terus dilakukan pembenahan melalui berbagai dukungan program sektoral maupun lintas sektor. saran dan masukan dari fraksi nasdem perjuangan menjadi perhatian kami kedepannya. ‘’Demikianlah jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2019. untuk hal-hal yang lebih teknis dapat disampaikan dalam agenda-agenda rapat berikutnya,’’ paparnya.(tl-02/adv)

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dari Partai Gerindra H.L.Pathul Bahri bersama bakal calon Wakil Bupati H.Nursiah bertemu dengan pimpinan Pondok pesantren Athohiriyah Al Fadiliyah TGH. Padli Fadil Tahir di Ponpes Yatofa Bodak Kamis malam 11/6. Pertemuan dihadiri Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Tengah H. Humaidi serta putra sulung Bupati Lombok Tengah yang sempat disebut sebut maju di Pilkada Loteng meski batal Ferdy Elmansyah.
Selain itu hadir pula Ketua Dewan Tahfiziah PCNU kabupaten Lombok Tengah TGH. Ma’arif Dirangsa dan sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah.

Pertemuan kali ini adalah pertemuan Silaturahmi antara bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Keduanya meminta restu dari tokoh kharismatik itu. “Kita datang untuk bersilaturahmi sekaligus mohon doa dan restu agar dilancarkan hajat dari keduanya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah” ungkap juru bicara Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah L.Amrillah

Selain ke pimpinan Pondok pesantren Yatofa, Pathul Nursiah juga akan mengunjungi sejumlah pimpinan pondok pesantren lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. “Tidak hanya ke Pimpinan Yatofa saja, tetapi ke seluruh tuan guru lainnya di Kabupaten Lombok Tengah” kata Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra itu.

Saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari DPP Partai Gerindra maupun DARI DPP Partai Golongan Karya. “Insyaallah rekomendasi segera keluar, kita tunggu saja” ungkapnya
Lalu bagaimana dengan kesiapan keduanya untuk berpasangan, ? Amrillah menjelaskan baik Pathul dan Nursiah keduanya menyatakan siap. Kesiapan itu disampaikan didepan Pimpinan Ponpes Yatofa dan tokoh tokoh dari seluruh kecamatan. “Abah Padil bertanya kepada keduanya apakah siap untuk berpasangan?, Keduanya menyatakan siap, jadi dengan demikian sudah clear an clean lagi, tak ada keraguan diantara kedua nya untuk berpasangan” ungkapnya.

Sementara itu TGH. Padli FT mengatakan mendukung sepenuhnya paket Pathul Nursiah bahkan pimpinan Pondok pesantren Athohiriyah itulah yang menentukan jargon paket itu yakni paket Maiq Meres. “Jadi Abah Padil yang meminta agar jargonnya Maiq Meres, jangan pakai jilid II atau apa saja, yang penting MAIQ MERES saja” jelas Amril.

“Terakhir saya katakan paket ini sudah final tinggal kita tunggu rekomendasi dari partai, pertemuan tadi malam adalah pra deklarasi sebelum deklarasi sesungguhnya nanti”. (red/SN)

Headline

Lombok Timur
Tribunlombok.net – Kecaman demi kecaman terus mengalir terhadap aksi pengerusakan atau Persekusi yang dilakukan terhadap Ponpes Dhia’ul Fikri, yang berada di Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Kali ini giliran tokoh muda sekaligus pemerhati pendidikan Lombok Timur, Hasan Gauk yang angkat bicara.

“Kami mengutuk keras segala bentuk tindakan pengerusakan dan persekusi terhadap instiusi pendidikan. Pelaku harus di proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Hasan Gauk.

Dijelaskan bahwa Semalam, telah terjadi pengerusakan yang diduga telah dilakukan oleh seorang oknum di Pondok Pesantren Dhia’ul Fikri asuhan TGH. Gunawan Ruslan di desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan. Pihak terduga pelaku sendiri menurut Hasan Gauk telah lama melakukan galian C di wilayah Desa Sukarara, khususnya di sekitar Pondok Pesantren, menambang batu, dan juga jalan-jalan di wilayah sekitar diduga kuat banyak yang rusak akibat alat berat yang kerap melintas di jalan-jalan desa.

Dalam hal ini, pihak kepolisian, penegak hukum harus mengusut tuntas pengerusakan gerbang Pondok yang dilakukan pihak terkait, ini cukup menganggu psikologi para santri. Dan apapun dalihnya, pondok pesantren termasuk dalam institusi pendidikan yang mesti dijaga.

Karena itu, seperti yang tertuang dalam Pasal 170 KUHP;

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

“Sekali lagi, tidak ada mufakat untuk orang-orang jahat yang dengan sengaja ingin merusak demi keuntungannya sendiri. Mereka harus segera diproses sesuai hukum,” pungkas Hasan Gauk. (red)