Home Archive by category Headline

Headline

Headline

Plt. Dirut PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo, S.IP (baju putih) saat uji publik Ranperda Perumda Air Minum Tiara

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Seiring dengan amanat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, PDAM Tirta Ardhia Rinjani (TIARA) dan Pemda Lombok Tengah akan melakukan perubahan status PDAM TIARA menjadi Perumda TIARA Lombok Tengah.

Direksi PDAM, Asisten 2, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum, Tim Konsultan Penyusun Perda Perumda, serta tokoh mayarakat melakukan Uji Publik Rencana Peraturan Daerah tentang Perumda air minum TIARA Kabulaten Lombok Tengah, Senin (27/06) di Ruang rapat Wakil Bupati Lombok Tengah Gedung A kantor Bupati Lombok Tengah.

Bambang Supratomo, S.IP yang saat ini menjabat sebagai Plt. Dirut PDAM Lombok Tengah menjelaskan bahwa PDAM harus segera melakukan perubahan status dari PDAM menjadi Perumda Air Minum.

Perubahan status ini merupakan amanat dari peraturan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Pemendagri, sehingga harus disesuaikan dengan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sehingga PDAM harus berubah status menjadi Perumda Air Minum, tegasnya.

Bambang juga menambahkan, Perbedaan antara PDAM dengan Perumda Air Minum itu terletak pada kegiatan bisnisnya

“Bedanya PDAM dan Perumda (Perusahaan Umum Daerah) air minum secara umum terletak pada pengembangan kegiatan usaha atau bisnis. Dengan perubahan nama ini, kedepan Perumda bisa membuka usaha penyediaan AMDK (air minum dalam kemasan) dan jenis usaha air lainnya. Harapannya PDAM mampu melayani kebutuhan air dalam kemasan masyarakat Lombok Tengah,” tutupnya. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – PENGUMUMAN  Nomor : 79/PDAM-TIARA/VI/2022 

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Penetapan Golongan Pelanggan dan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dijabarkan dengan Keputusan Direksi PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pemberlakuan Tarif Air Minum PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok TengahTengah.

Dipermaklumkan kepada seluruh pelanggan bahwa, mulai rekening bulan Juli 2022 terjadi penyesuaian tarif air minum sebagaimana tertera pada tabel diatas.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan agar menjadi maklum. (red/*)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia IAI Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan IYPG NTB dan Pemuda Desa Kawo gelar Perang Melawan Narkoba, minggu (26/06) di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Kampanye Perang Melawan Narkoba tersebut merupakan rangkaian dari peringatan hari anti narkoba internasional yang diselenggarakan oleh PC IAI Lombok Tengah dan IYPG NTB berkolaborasi dengan pemuda desa Kawo dan mahasiswa UNRAM.

Apt. Asgar, Kordinator Lapangan saat ditemui awak media menjelaskan kegiatan kampanye Stop Narkoba tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya narkoba dalam membunuh masa depan generasi muda serta mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk bersama-sama mencegah, melawan dan memberantas bandar narkoba. Jelasnya.

Asgar juga berpesan kepada generasi muda untuk Perangi Narkoba agar menjauhi narkoba demi meraih cita-cita.

“Generasi muda adalah masa depan bangsa, biarlah mereka tumbuh dan berkembang sampai mereka menggapai cita-citanya. Jangan racuni mereka dengan penyalahgunaan NARKOBA yang semakin hari semakin meresahkan.”

Mari wujudkan LOTENG bebas narkoba dengan bergerak bersama memberantas para mafia dan mengedukasi para pengguna. Tutupnya. (tl-02)

Headline

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah bersama jajaran saya istirahat makan di tengah perjalanan touring menuju Samota Sumbawa untuk mendukung MxGP

Sumbawa, Tribunlombok.net – Kehadiran Bupati Lombok Tengah bersama Wabup dan seluruh jajaran pemkab Lombok Tengah pejabat eselon II dan III diapresiasi Pemda Sumbawa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H.Hasan Basri, MM mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tentu sangat berterima kasih atas kedatangan Bupati lengkap dengan bawahannya.

“Ini merupakan bentuk suport luar biasa bagi kami yang sedang melaksanakan kegiatan besar seperti MXGP” kata Sekda di kediamannya Sabtu 25/6.

Atas nama Pemda Sumbawa Besar, Sekda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Lombok Tengah yang telah hadir memberikan dukungan moril kepada Pemda Sumbawa.

Sekda sendiri tidak pernah membayangkan Bupati Lombok Tengah membawa rombongan selengkapnya ini. “Saya tidak sangka pak Bupati bawa Jajarannya selengkapnya ini, kami akan selalu ingat” kata Sekda

Bupati Lombok Tengah sendiri membawa lengkap pejabatnya ke Saleh Moyo Tambora (SAMOTA) mulai dari Wakil Bupati, Sekda, Seluruh Pejabat Eselon II dan III termasuk juga seluruh Camat. Hal ini dilakukan Bupati sebagai bentuk suport kepada Pemda Sumbawa dan Gubernur yang sedang mengembangkan pariwisata dan perekonomian di pulau Sumbawa.

Bupati berangkat dari Pendopo Bupati Lombok Tengah jam 09.00 wita dan tiba di Sumbawa sekitar jam 19.00 wita menggunakan sepeda motor.

Menurut rencana malam ini Bupati akan bertemu dengan Bupati Sumbawa, Forkopimda dan Gubernur NTB. (tl-02)

Headline

Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri saat melepas keberangkatan jamaah haji Lombok Tengah, jumat sore (24/6/2022)

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri melepas 335 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Tengah. Jemaah Haji Lombok Tengah terbagi dalam dua kloter (kelompok terbang) yakni kloter 5 utuh sebanyak 236 orang termasuk dua petugas dan pendamping dan kloter campuran dari Pondok Gde Bekasi Jakarta.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah H.Zamroni Azis mengatakan setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan jemaah haji maka tahun 2022 ini pihak pemerintah Arab Saudi membuka layanan haji meskipun masih dibatasi. “Alhamdulillah sekarang pemerintah Arab Saudi sudah membuka jemaah haji. Kita jug bersyukur hampir semua Kecamatan ada perwakilan jemaah haji kita” ujarnya.

Menurut Zamroni jemaah haji Kloter 5 diembarkasi Lombok akan diberangkatkan tanggal 24 Juni 237 jemaah, 4 petugas
Kloter 6 tanggal 26 Juni sebanyak 98 jemaah 1 petugas kesehatan bergabung dengan embarkasi Pondok Gede. Yang menarik dari seluruh jemaah Haji asal Lombok Tengah terdapat satu jemaah haji termuda yakni
M.Islanul Usia 19 dari Kecamatan Jonggat.

Sementara itu Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri mengatakan mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, dia mendoakan seluruh jemaah haji selamat sehat walfiat dari pergi sampai pulang dan menjadi haji mabrur.
Selanjutnya Bupati meminta maaf sekiranya ada ada yang kurang berkenan kepada calon jemaah haji serta memohonkan doa kepada jemaah saat di Makam Nabi dan Ka’bah agar dirinya kuat dan sehat dalam menjalan pemerintahan Kabupaten Lombok sehingga menjadi daerah yang maju. “ketika di Mekah ,doakan kami seluruh masyarakat dalam kerangka membangun Lombok Tengah. Yang belum dapat berhaji juga tolong didoakan dan titipkan doa saat di Mekah” ujarnya.

Bupati mengatakan menurut informasi dari Kementerian Agama bahwa suhu di Makah cukup panas yakni 46 drajat Celcius, karena itu Bupati berharap jemaah mempersiapkan segala yang dibutuhkan. “bawahalah perlengkapan dalam menghadapi suhu panas tersebut. Kepada para pembimbing agar dibimbing dengan sebaik baiknya. Saya minta agar apa yang disarankan oleh pembimbing untuk di ikuti” pintanya.
Bupati juga berharap kepada pembimbing untuk senantiasa melayani Jemaah dengan ikhlas sebab mereka sebagian besar masyarakat awam dan berusia lanjut. “Tolong dibimbing dan dibina dengan ikhlas dan sabar jemaah kita” harapnya.
Pada kesempatan itu Hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Kementerian Agama, anggota Forkopimda.

Pada saat pelepasan yang dilakukan di halaman Masjid Agung 24/6, 2022, ribuan orang memadati Halaman Masjid Agung. Hal itu membuat aparat keamanan berjibaku mengamankan calon jemaah haji. (tl-02/PROKOPIM)

Headline

Kadisdik Loteng, H. Lalu Idham Khalid

LOMBOK TENGAH, Tribunlombok.net –  Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Lalu Idham Khalid menyatakan bahwa, Pengangkatan dan Pelantikan 61 Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN pada mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 oleh Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri  di Gedung PKK Loteng pada Kamis, (23/6/2022) kemarin telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

“Mutasi Kepala Sekolah sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021. Oleh karenanya tidaklah benar pengangkatan dan pelantikan Kepala Sekolah asa comot seperti yg diungkapkan salah seorang tokoh muda Loteng (Obok) di media sebelumnya,” terang H.Lalu Idham Khalid, Jumat, (24/6/2022).

Dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 menyebutkan bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. ” Semua dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Kepala Sekolah Penggerak tahap pertama juga telah diakomodir sesuai dengan atur, jadi sekali lagi tidak besar asal Comot saja, semua harus sesuai aturan,” ucap H. Lalu Idham

Lebih lanjut, H. Lalu Idham menjelaskan bahwa, persyaratan guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah yakni harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau diploma empat DIV dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Guru harus memiliki sertifikat pendidik,  serta memiliki Sertifikat Guru Penggerak. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS. Guru memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Guru yang telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang diterbitkan sampai akhir 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan peraturan baru.

” Untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah,” pungkasnya. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Reses masa sidang kedua tahun 2022 ini dimanfaatkan para wakil rakyat untuk turun berbaur bersama masyarakat.

Tidak seperti biasanya yang terkesan formal, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Dapil 1 Praya – Praya Tengah Fraksi Demokrat Ratmina menyerap aspirasi masyarakat sambil senam.

“Reses kali ini kami lakukan sekalian mengunjungi kelompok senam di Praya dan Praya Tengah,” katanya, kepada wartawan Kamis (23/6).

Disampaikan bahwa senam merupakan salah satu olahraga yang tidak hanya disukai oleh kalangan milenial, melainkan juga banyak digemari emak-emak.

“Kami tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi permintaan dari emak-emak yang rerata berusia di atas 35 tahun ini,” ujarnya.

Dia mengaku, telah merangkul sedikitnya 5 kelompok senam di Loteng sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama perempuan.

Segala permintaan dari konstituennya itu akan diperjuangkan Ratmina melalui rapat paripurna.

Sementara itu, salah seorang peserta reses asal Kelurahan Sesake, Kecamatan Praya Tengah Yeni Bahti menyambut baik reses yang digelar Ratmina bersama kalangan emak-emak yang dilakukan Ratmina. (tl-02/adv)

Headline

Tokoh muda Lombok Tengah, Bahaidin Ahmad (Obok)

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Mutasi kapala sekolah SMP yang dilaksanakan pemkab Lombok Tengah kamis sore (23/6/2022) di Gedung PKK Lombok Tengah jauh dari komitmen untuk memajukan pendidikan untuk mencetak SDM Unggul di Bumi Tastura. Itu terlihat dari pengangkatan kepala sekolah SMP tersebut yang terkesan asal comot tanpa pernah melakukan penilaian atas kompetensi calon kepsek yang dilantik. Padahal Pemkab Lombok Tengah sendiri sudah berkomitmen untuk mengangkat kepala sekolah dari guru penggerak, sebagaimana program pusat yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dimulai sejak 2020 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Tokoh muda Lombok Tengah, Bahaidin Ahmad (Obok) kepada wartawan usai pelaksanaan mutasi.

Diungkapkan oleh Obok bahwa, Faktanya mutasi yang dilaksanakan tadi sore itu malah kepala sekolah yang sudah memiliki NUKS di nonjobkan, serta mengangkat kepala sekolah baru yang belum memiliki NUKS dan tidak bersertifikat guru penggerak. Bahkan, terindikasi ada guru yang tidak jelas prestasi dan kualifikasinya di angkat menjadi kepala sekolah.

Kenyataan tersebut tentu akan membuat pendidikan Lombok Tengah semakin miris, seolah Disdik ini membuat kegaduhan karena tidak ada gunanya guru yang sudah ikut pelatihan memiliki NUKS dan sertifikat guru penggerak kalau tidak difungsikan, serta hal itu akan menjadikan pendidikan Lombok Tengah semakin tidak bermutu. Apalagi kita semua tahu bahwa IPM Lombok Tengah pada 2021 masih urutan ketujuh dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Bila kita lihat dari data Badan Pusat Stastik Provinsi NTB pergerakan IPM Lombok Tengah seolah stagnan sejak 2019 yang hanya mendapat nilai 66,36 dan 2020 hanya 66,43 serta pada 2021 hanya 66,72. Pergerakannya sedikit sekali, itu sama saja stagnan tidak terjadi pergerseran.

“Terkait dengan hal itu, maka kita minta Disdik Lombok Tengah harus benar-benar segera berbenah dan bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi dilapangan sekarang. Jangan sampai peserta didik atau generasi masa depan penerus Lombok Tengah jadi berantakkan karena ketidak mampuan dan ketidak jelasan sistem yang ada di Disdik Lombok Tengah”, pungkasnya. (tl-02)

Headline

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Setelah melakukan penandatanganan nota kerjasama di kantor DPRD Lombok Timur Rabu (22/6) yang lalu. Lombok Research Center (LRC) selaku Mitra Lokal dari yayasan BaKTI dalam menjalankan program INKLUSI di Lombok Timur, mengajak Anggota DPRD Lombok Timur untuk duduk bersama dalam rangka Desain program INKLUSI.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lesehan Rirana pada hari itu juga yaitu Rabu (22/6). Dalam kegiatan tersebut hadir beberapa anggota DPRD seperti Bapak Muliadi FT dari PBB, Bapak Saepul dari Golkar, Bapak Tanwirul Anhar dari PBB, Ibu Luk Santi dari PDIP, Bapak Abror dari PKB dan beberapa anggota DPRD lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Abror yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi PKB menyampaikan terkait dengan kendala-kendala dalam pemberdayaan permpuan ataupun pemberdayaan masyarakat pasti ada kaitanya dengan kondisi APBD daerah. Sebagai contoh, kami memiliki konstituen dalam pengolahan hasil pertanian tau tataboga. Selama ini kami di DPRD telah menganggarkan melalui dana pokok pikiran (Pokir) yang kami miliki.

Namun, masih sangat terbatas. Hanya maksimal 10 juta per kelompok. Bagaimana kelompok tersebut akan berkembang dengan hanya mengandalkan modal 10 juta. Belum membeli peralatan dan yang lainnya, modal tersebut akan habis. Kami terkendala dengan hal tersebut. Kita belum berbicara dengan kelompok yang lain.

“kami sangat kesulitan mengembangkan atau membina kelompok konstituen kami secara berkelanjuta jika kami dibatasi dalam hal anggaran” ungkap Abror Lutfi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muliadi DPRD dari PBB. Muliadi menyampaikan bahwa DPRD ini kita bukan pejabat eksekutif yang memiliki wewenang eksekusi program. Kami memiliki keterbatasan yang sangat banyak. Namun dilapangan konstituen kami menaruh harapan yang begitu besar kepada kami. Kita dilapangan dihadapkan dengan tututan yang sangat luar biasa, taunya hanya DPRD bisa memberikan bantuan, harapan dan lain sebagainya, secara pribadi saya sangat mengapresiasikan sekali baik dari Bapenas dan kementrian dari Australi semoga dengan adanya kolaborasi seperti ini untuk kedepanya lebih terakomodir dengan baik bukan hanya sebatas memberikan kebahgiaan saja terhadap masyarakat, tetapi kita upayakan dan ikhtiarkan untuk lebih tetap ada dan berkelanjutan.

“Kami di DPRD memiliki banyak keterbatasan. Semoga dengan adanya kolaborasi-kolaborasi seperti ini akan memberikan manfaat kepada daerah, DPRD dan masyarakat Lombok Timur secara umum” Ungkap Muliadi.

Pada kegiatan tersebut juga hadir Program Manager INKLUSI dari Yayasan BaKTI Makassar Ibu Lusi yang didampingi oleh Bapak Ghufran. Dalam kesempatan tersebut Ibu Lusi menyampaikan bahwa program INKLUSI ini merupakan program jangka panjang yang memiliki target penerima manfaat yaitu Masyarakat, Eksekutif, Legislatif dan teman-teman Jurnalis.

Dalam kegiatan tersebut, LRC mendapatkan banyak masukan-masukan teknis dan model-model kolaborasi bersama dalam menyempurnakan program INKLUSI yang akan dijalankan kedepannya.

Suherman Direktur LRC menyampaikan ucapan terima kasih kepada Angoota DPRD yang hadir dan memberikan masukan dalam pelaksanaan progrma INKLUSI yang akan dijalankan di Lombok Timur. Semoga pertemuan hari ini akan menambah semangat Tim yang bekerja dan memberikan masukan yang konstruktif demi keberhasilan program.

“Kami dari LRC sangat berterima kasih atas kehadiran dan masukan yang diberikan oleh teman-teman DPRD, itu semua demi keberlanjutan program dan demi masyarakat Lombok Timur” Ungkap Suherman. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk mendengar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Renperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pada Senin (20/6/22).

Dalam kegiatan itu, anggota DPRD Loteng, yang sebagai juru bicara Banggar H. Kelan menyebutkan bahwa, Ranperda ini merupakan salah kewajiban konstitusional yang diamanatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2021-2026.

Selanjutnya, Sesuai mekanisme pembahasan Ranperda yang tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan pendapat akhirnya.

Pandangan Fraksi itu dibacakan langsung oleh Juru bicara badan anggaran DPRD Loteng, H. Kelan, S.pd, ia menyebutkan bahwa, Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicaranya Muhalip, menyatakan sepakat dan Setuju Ranperda tentang Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan catatan dan rekomendasi agar apa yang menjadi catatan serta temuan khususnya yang berkaitan dengan kurang volume atau kelebihan pembayaran agar tidak terulang kembali pada masa-masa yang akan datang

Kemudian Fraksi Golkar Melalui juru bicaranya H. Lalu Kelan, S.Pd menyatakan sepakat dan setuju Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk ditindaklanjuti ke Sidang Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Lombok Tengah, dengan catatan sebagai berikut.

Meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja OPD karena. Kedua, Segala bentuk kelemahan, kekurangan dan kelalian yang sudah terjadi baik dalam bentuk administrasi maupun keuangan hendaknya segera diselesaikan secara sungguh-sungguh sehingga tidak terjadi kembali pada tahun-tahun yang akan.

Ketiga, Walaupun mutasi adalah kewenangan dan hak prerogatif Bupati, namun Fraksi Golkar berharap agar mutasi tersebut tidak dilaksankan menjelang pemeriksaan BPK, Pembahasan LKPJ dan LPJ serta pembahasan KUA/PPAS dan APBD. Hal ini menjadi penting kami sampaikan agar tidak terjadi alasan “baru menjabat” menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi pada OPD yang bersangkutan.

Keempat, Terkait pengelolaan aset daerah, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih semangat lagi dalam melakukan penataan, pembukuan, pencatatan dan pembukuan serta pernsertifikatan aset daerah walaupun aset tanah dan bangunan tersebut hanya sejengkal. Selain itu, Pemerintah Daerah diminta untuk tidak terlalu gampang menghibangkan aset daerah tanpa didahului dengan kajian dan pertimbangan untuk kemaslahatan masyarakat serta kemajuan daerah.

Hal ini menjadi penting kami sampaikan mengingat ada beberapa aset daerah yang sudah dihibahkan justru terbengkalai dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. e) Terhadap temuan pengelolaan dana BOS, Jika memang dimungkinkan berdasarkan juklak dan juknis pengelolaan BOS, dapat dialihkan menjadi pengadaan meublair sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

Fraksi PKB Melalui juru bicaranya Prayatna Wirahadi Saputra, ST menyatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Setuju terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Lombok Tengah dengan catatan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD pengelolaan aset daerah terutama yang berhubungan dengan dengan kewengan pemerintah desa agar diperjelas statusnya apakah dihibahkan atau Rekomendasi dari Fraksi-fraksi agar ditindanjuti secara sungguh-sungguh.

Kemudian Fraksi PPP Melalui juru bicaranya Muslihin, S.Sos Fraksi PPP enyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. Pertama, Terhadap temuan tunggak yang ada di BLUD maupun Kominfo agar segera diselesaikan secara sunguh-sungguh sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Terhadap keberadaan aset daerah berupa tanah yang telah dibebaskan untuk pembangunan DAM Mujur, Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah pengamanan agar aset
tersebut tidak dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian ketiga, Fraksi PPP mendorong pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat seremonial namun tidak jelas anggarannya.

Keempat, Terhadap berulangnya hasil temuan BPK akibat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran, Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk senantiasa berkoordinasi dengan BPK agar ada persamaan persepsi antara OPD teknis dengan BPK.

Untuk Fraksi Drmokrat Melalui jurubicaranya Eka Harya Putra, Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju.

Fraksi PKS, Melalui jurubicaranya H. Ahmad Supli, SH. Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. Pertama, Terhadap keberadaan beberapa puskesmas yang menajdi atensi masyarakat, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga masyarakat selaku pihak yang akan memanfaatkan layanan kesehatan tidak dirugikan akibat berlarut larutnya permasalahan tersebut.

Kedua, Terkait keberadaan aset daerah berupa Hotel Aerotel yang ditinggalkan begitu saja oleh pihak pengelola, Fraksi PKS meminta kepada Pemrintah Daerah agar momentum pelaksanaan Latistarda yang telah memanfaatkan bangunan Aerotel sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, hendaknya dapat terus dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bisa mendatangkan PAD.

Untuk itu, Fraksi PKS mendukung pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan perbaikan untuk selanjutnya dimanfaatkan secara maksimal terutama
dalam mendukung perhelatan event-event olahraga internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Ketiga, Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan setiap permasalahan dengan tidak membiarkan
persoalan tersebut berlarut-larut yang justru hanya akan menimbulkan spekulasi dan prasangka yang menganggu pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya Fraksi PBB, Melalui juru bicaranya Legewarman, S.IP, Fraksi PBB menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut, pertama, Fraksi PBB menyayangkan sikap Kepala Dinas Kesehatan yang terkesan enggan untuk menghadiri undangan Badan Anggaran, bahkan pada saat Rapat Konsultasi Komisi IV dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan juga tidak hadir sesuai apa yang diharapkan.

Kedua, Fraksi PBB mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang bersumber dari retribusi pasar. Hal ini menjadi penting untuk disampaikan karena berdasarkan keterangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa walaupun secara nominal jumlah realisasi retribusi pasar sampai bulan juni lebih besar dari periode yang sama di tahun 2021, namun secara prosentasi baru mencapai angka 6,5%.

Jika tidak ada upaya konkrit dan sungguh-sungguh untuk melakukan penagihan, tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu 6 atau 7 bulan ke depan, realisasi retribusi pasar hanya mencapai angka 13 persen.

Ketiga, Terhadap pemberian honor baik kepada ASN maupun penyelenggara pemerintahan daerah termasuk bupati hendaknya senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ke depan tidak ada lagi temuan dalam LHP BPK yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Keempat, Terkait dengan tidak tercatat nya di neraca keuangan tentang tunggakan BLUD dari tahun 2017 yang pada akhirnya sudah menjadi konsumsi publik dan bahkan sudah diproses di Aparat Penegak Hukum, hendaknya dicarikan solusi terhadap dpermasalahan tersebut agar tidak merugikan daerah serta masyarakat Lombok Tengah yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Praya.

Dan kelima, Fraksi PBB meminta Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan hal-hal menjadi temuan dalam LHP BPK sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Terakhir, Terhadap hasil temuan BPK yang menyebutkan bahwa terdapat 50 aset yang belum diketahui keberadaanya dengan nilai yang cukup besar, Fraksi PBB meminta kepada Petmerintah Daerah untuk mencari solusi yang terbaik agar pihak BPK memandang Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan seluruh rekomendasi dan catatan yang telah diberikan dalam LHP BPK.

Fraksi Amanat Nurani Berkarya, Melalui juru bicaranya TGH. Sunariawam, S.Pd.I Fraksi Amanat Nurani Berkarya menyatakan Setuju untuk ditetapkan menjadi Perda pada Sidang Paripurna, denganx catatan dan rekomendasi yang sama dengan Fraksi Partai Golkar.

Dan terakhir, Fraksi Nasdem Pejuangan Tidak hadir dalam Rapat Banggar karena sedang ijin menghadiri acara partai di Jakarta. Dengan demikian, dari 9 Fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 8 Fraksi hadir dan menyatakan persetujuannya dan 1 Fraksi tidak memberikan pendapat.

“Hadirin Sidang Dewan Yang Kami Hormati, Sebelum mengakhiri Laporan ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Badan Anggaran menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-10 kali berturut turut,” kata Kelan.

Kelan menyebutkan, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah agar seluruh catatan BPK khususnya catatan atas hasil pemeriksaan atas sistem pengadilan intrn dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

“Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi referensi bagi kita semua tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah,” tegasnya.

Atas hal tersebut Pemda Loteng melalui Wakil Bupati Lombok Tengah H. Nursiah, mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua anggota DPRD Lombok Tengah yang telah merampungkan pembahasan dan Perda tersebut hingga mendapatkan persetujuan bersama dalam agenda-agenda sebelumnya.

Baik melalui penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi maupun agenda pembahasan badan anggaran banyak inside pentingnya yang dapat dijadikan referensi bagi kami agar menjadi lebih baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

“Jika Pada pelaksanaan telah terlaksana dengan baik dengan salah satu indikatornya yakni mendapatkan predikat wajar tanpa masalah maka kami juga berkomitmen untuk tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih baik lagi hal ini tidak lepas dari peran serta anggota DPRD Lombok Tengah yang senantiasa kritis di dalam mengawal proses perencanaan maupun pelaksanaan ABPD di Kabupaten Lombok Tengah,” Kata Wabub. (tl-02/adv)