Home Archive by category Headline

Headline

Headline

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Sejak awal pebruari 2021 yang lalu, seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur turun ke masyarakat atau konstituen mereka untuk melakukan Reses tahap pertama.

Walaupun dimasa pandemic covid-19 ini. Teman-teman DPRD Lombok Timur semangat untuk melakukan reses ini. Mudah-mudahan dalam mengumpulkan masyarakat atau konstituen mereka tetap menjaga protocol covid sesuai dengan petunjuk dari Tim Gugus Tugas.

Masa reses adalah masa di mana anggota DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masa reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR/DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Namun, apakah sudah partisipatifkan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Lombok Timur? Atau hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja atau bisa juga hanya sekedar menghabiskan anggaran yang ada?

Peneliti dari Lombok Research Center (LRC) bapak Maharani mengatakan habwa memang dimasa yang tidak normal atau dimasa pandemic ini reses yang akan dilakukan memiliki tantangan yang berbeda. Anggota DPRD harus mampu membuat reses yang dilakukan berbeda baik dalam pelaksanaannya maupun dalam menggali masukan-masukan kebutuhan pembangunan yang di masyarakat dan konstituennya.

Jika DPRD Lombok Timur mau memperoleh hasil yang memuaskan ketika reses dimasa pandemi ini, maka harus menggunakan metode reses yang menggunakan metode partisipatif, di mana konstituen ditempatkan sebagai subyek dalam reses. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada dua substansi. Pertama, metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif, dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (focus group discussion,FGD). Kedua, menunjuk pada peserta yang hadir dalam reses yang mewakili berbagai unsur di masyarakat. Partisipasi peserta reses lebih beragam.

Dengan metode partisipatif, konstituen diundang untuk menjadi peserta dalam pertemuan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marjinalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Bapak Maharani menambahkan bahwa, jika menggunakan metode partipatif akan mendapatkan hasil yang cukup efektif dan memuaskan. Hasil Reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan bagi Anggota Dewan, pemerintah setempat, maupun konstituen.

Dokumen tertulis menjadi sangat berguna bagi Anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selama ini Anggota Dewan mengalami kesulitan karena hanya mendapatkan dokumen tertulis dari eksekutif. Tidak ada dokumen lain yang valid yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran. 

Karena pertemuan pada reses dilakukan secara partisipatif, maka perlengkapan dalam pertemuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tempat pertemuan yang berbentuk huruf U atau lingkaran/bundar. Tempat pertemuan juga memungkinkan peserta lebih nyaman dalam mengikuti pertemuan. Perlengkapan lainnya seperti kertas plano, meta plan, spidol, dan flipchart (tidak wajib).

Semoga reses tahap pertama yang dilakukan oleh DPRD Lombok Timur ini menghasilkan dokumen usulan pembangunan yang bermanfaat bagi daerah. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Sidang perdana keempat Ibu Rumah Tangga (IRT) di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Senin (22/2/2021) berjalan lancar. pada sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis hakim, Asri,SH tersebut, Jaksa Penuntut Umum ( JPU) membacakan dakwaan yang mendakwa keempat IRT telah melakukan perbuatan bersalah, telah melakukan pelemparan terhadap atap gudang pabrik rokok milik H.Suwardi, yang mengakibatkan atap gudang penyok dan para pekerja yang bekerja pulang karena merasa terancam. Terdakwa didakwa dengan pasal 170 KUHP.

Para terdakwa melalui kuasa hukumnya yang diketuai, Ali Usman Ahim, SH pada kesempatan tersebut menyatakan akan akan melakukan eksepsi atau jawaban terhadap dakwaan JPU yang akan dilaksanakan pada sidang selanjutnya yakni, Kamis (25/2/2021) besok.

Adapun terkait dengan permohonan penangguhan yang diajukan terhadap penahanan para terdakwa yg ditahan sejak tanggal 16 Februari 2021.

Majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan para terdakwa dengan beberapa syarat yakni; terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan sanggup hadir pada persidangan selanjutnya.

Sementara selain dihadiri atau disaksikan oleh ratusan masyarakat, Gubernur NTB Dr.Zulkiflimansyah, anggota DPR RI Sari Yuliati, anggota DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi juga ikut hadir menyaksikan jalannya sidang di PN Praya. (tl-02)

Headline

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Sejak mulainya wabah Covid-19 tahun 2020 yang lalu, menyebabkan banyak pahlawan devisa kita yang pulang kampong ke Lombok Timur. Baik diakibatkan oleh berakhirnya masa kerja, maupun yang diputus kontrak diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

Data yang terbaru, per pebruari 2021 saja yang sudah balik ke Lombok Timur sekitar 1.200 orang. Itu belum yang balik tahun 2020 yang lalu. Dari data yang diperoleh Lombok Research Center (LRC), per januari-Desember 2020 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Lombok Timur yang telah pulang sekitar 4.675 orang. Ini yang terdata, bagaimana dengan yang belum terdata?

Melihat hal itu, Bapak Maharani, Peneliti dari LRC mengatakan bahwa Pemerintah daerah Lombok Timur  harus mengantisipasi PMI yang pulang kampong sebagai dampak keberlanjutan pandemi Covid-19 dalam bentuk kebijakan ekonomi berkelanjutan dan pemberdayaan.

Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan bahwa PMI yang pulang, jika tidak mendapatkan pemberdayaan maupun pekerjaan di masa pandemic ini akan mengakibatkan masalah social bagi daerah.

Apalagi Lombok Timur saat ini sedang gencar-gencarnya membuat program pengentasan kemiskinan, stunting dan lainnya.

Untuk menangani berbagai tantangan ini, diperlukan intervensi yang tepat sasaran dan efektif diikuti dengan kerja sama semua pihak. Untuk itu, Pemerintah Daerah Lombok Timur harus melakukan koordinasi, fasilitasi, maupun advokasi kepada Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19, OPD teknis terkait, dunia usaha, media massa maupun masyarakat dalam menjamin perlindungan terhadap mantan PMI ini. Untuk itu, diperlukan model pemberdayaan yang berkelanjutan sesuai dengan potensi dari PMI yang pulang, tambah Maharani.

Maharani juga menambahkan bahwa Lombok Timur memiliki banyak potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam melakukan pemberdayaan bagi mantan PMI di masa pandemi ini. Seperti di Kecamatan Lenek sudah ada Balai Tenaga kerja Internasional, di Gelang pemerintah daerah memiliki BLK daerah. Itu harus dimanfaatkan secara maksimal.

Belum lagi dengan potensi Sumberdaya Manusia yang dimiliki Lombok Timur. Ada juga sector swasta. Kita harus bergerak bersama ungkap Maharani.

Kami dari LRC sudah memulai membuat program yang tersentra bagi mantan PMI yaitu membuat kawasan agroforestry buah di Pringgabaya dan sambalie. Mudah-mudahan contoh yang sudah ada dapat di replikasi oleh pemerintah saerah agar lebih banyak penerima manfaat khususnya mantan PMI ungkap Maharani.

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Simpati serta dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir kepada 4 Ibu Rumah Tangga (IRT) serta dua balita yang ditahan aparat penegak hukum, karena tersandung kasus pelemparan pabrik rokok. Mulai dari tokoh masyarakat, politisi hingga pejabat ramai memberikan dukungan. Anggiata DPR hingga Gubernur NTB menunjukkan rasa simpati dengan membesuk langsung para IRT di lapas Praya.

Sementara Bupati Loteng terpilih, H.Lalu Pathul Bahri memasang badan sebagai penjamin terhadap penangguhan penahanan dari keempat IRT tersebut.

“Hari ini dipersidangan perdana yang akan digelar, Senin (22/2/2021) pukul 11.00 WITA, kami akan serahkan pengajuan permohonan penangguhan serta pernyataan penjamin”, terang ketua kuasa hukum IRT, Ali Usman Ahim, SH, M.H.

Dijelaskan okeh Ali bahwa, sedianya sidang perdana akan dilaksanakan Rabu mendatang, namun oleh pihak PN Praya atau majelis hakim dimajukan hari ini.

Kami berharap proses persidangan berjalan lancar, serta pengajuan penangguhan penahanan yang akan kami ajukan dipersidangan nanti bisa dikabulkan oleh majelis hakim, pungkasnya. (tl-02)

Headline

Mataram, Tribunlombok.net – Bahwa saat ini sedang marak pemberitaan baik Media Cetak maupun diberbagai Medsos terkait penahanan 4 orang ibu IRT bersama anaknya.

Terkait permasalahan tersebut kami pihak penkum Kejati NTB perlu memberikan informasi yang berimbang agar pemberitaan terkait masalah tersebut tidak membias dan meresahkan masyarakat.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah berlangsung tahap dua atas Tersangka An. HULTIAH DKK yang disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman berkas tahap pertama oleh Penyidik Polres Loteng dengan nomor surat B/16/5/2021 pada tanggal 28 Januari 2021 selanjutnya berdasarkan KUHAP bahwa Jaksa mempunyai waktu 7 hari untuk melakukan penelitian berkas perkara dan 14 hari sejak pelimpahan wajib memeritahukan pada penyidik apakah berkas tersebut lengkap atau tidak
Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 tepatnya 7 hari sejak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 dengan nomor B-255/N.2.1/Eku.1/02/2021.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 16 Februari 2021 tepatnya Jam 10.00 Wita Penyidik Polres Lombok Tengah menghadapkan Tersangka dan barang bukti disertai dengan surat kesehatan yang menyatakan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat serta para Tersangka setelah di lakukan pemeriksaan tahap 2 oleh Jaksa Penuntut Umum berbelit belit dan tidak kooperatif dan sempat diberikan kesempatan untuk berdamai melalui upaya Restoratif Justice namun ke empat tersangka tetap menolak.

Bahwa pada saat Tersangka dihadapkan oleh penyidik para tersangka tersebut tidak ada di damping oleh pihak keluarga maupun Penasehat Hukum dan tidak pernah ada membawa anak anak diruangan penerimaan tahap 2 Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Bahwa oleh karena Pasal 170 KUHP yang disangkakan pada para Tersangka merupakan Pasal yang bisa dilakukan Penahanan, maka para Tersangka telah diberikan hak-haknya oleh jaksa penuntut umum agar menghubungi pihak keluarganya untuk mengajukan Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan sebagai penjamin sebagaimana SOP namun sampai dengan berakhirnya jam kerja yaitu jam 16.00 Wita pihak keluarga para Tersangka tidak juga datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta telah diberikan pula hak untuk dilakukan perdamaian namun ditolak serta berbelit belit selama pemeriksaan tahap dua sehingga Jaksa Penuntut Umum harus segera mengambil sikap dan oleh karena Pasal yang disangkakan memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka para Tersangka ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Polsek Praya Tengah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum mlimpahkan perkara para Terdakwa ke Pengadilan Negeri Praya dengan merujuk pada surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum bahwa setelah tahap 2 paling lambat 3 hari berkas perkara harus di limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, dan agar memperoleh setatus tahanan Hakim sehingga Jaska Penuntut Umum dapat memindahkan tahanan ke Rutan Praya guna mendapatkan fasilitas yang lebih layak bagi para Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 dikeluarkan Penetapan Hakim PN. PRaya Nomor : 37 /Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021. Dari Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menetapkan Penahanan Rutan Terhadap para terdakwa selama paling lama 30 (tiga puluh hari ) sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 18 Maret 2021 dan jaksa penuntut umum langsung melaksankan penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan penahan hakim tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar Jam 08.00 Wita para terdakwa dipindahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Rutan Praya dengan melakukan proses Rapidtest dan hasil Rapidest para Terdakwa negatif Covid 19 dan diterima oleh Rutan Praya.

Bahwa Perkara para Terdakwa akan disidangkan pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sesuai dengan penetapan hakim Nomor : 37 /Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021.

Bahwa terkait pemberitaan dan foto yang beredar di medsos bahwa para Terdakwa ditahan bersama anaknya oleh pihak Kejaksaan adalah tidak benar melainkan keluarga para Terdakwa dengan sengaja membawa anak para Terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun di Rutan Praya untuk ikut bersama para terdakwa berdasarkan ijin pihak Rutan.

Bahwa persoalan kenapa ditahan kami sudah jelaskan dengan pertimbangan diatas dan terhadap para terdakwa sebagaimana KUHAP masih mempunyai hak untuk dilakukan penangguhan penahanan pada Tahap selanjutnya yaitu Tahap Persidangan yaitu dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Hakim karena pada saat ini status penahanan hakim dan hakimlah yang berwenang menentukan apakah bisa ditangguhkan atau tidak (21/02/21). (red/*)

Headline

Lombok Tengqh, Tribunlombok.net – Dalam KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) merujuk ketentuan pasal 56 ayat (1) . Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka

Lalu kemudian kita membaca kasus 4 IRT dan 2 balita yg ditahan oleh Kejaksaan Negeri Praya,lombok tengah baru2 ini yg dimana Kasus tersebut adalah limpahan dari Polres Lombok tengah dengan status terdakwa Pasal 170 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, yang nominal kerusakan menurut pihak kepolisian adalh Rp 4.5 jt yaitu lecetnya seng digudang pengusaha tembakau akibat lemparan kayu dan batu.

Maka ada kewajiban bagi pejabat yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka yg memang terbukti tidak mampu ,tapi ternyata dalam faktanya ke 4 IRT tersebut tidak sama sekali didampingi oleh penasehat hukum yg sudah ada dan dibiayai oleh Negara.

Lalu dengan alasan bahwa Pihak Kejaksaan Negeri Praya Menahan 4 IRT yg diikuti oleh 2 Balita tidak adannya surat penangguhan penahanan dari terdakwa adalah sebuah kegagalan dari 2 instansi penegak hukum ini tidak memiliki rasa kemanusian bagaimana tidak kalau kita melihat kondisi dari para terdakwa yg tidak akan mungkin bisa membuat /mengajukan surat penangguhan Penahanan yg diminta oleh Pihak kejaksaan negeri Praya.

Terus sampai kapan Hukum dinegeri ini bisa menerapkan equality before the law/Persamaan dihadapan Hukum jika rakyat miskin atau tidak mampu selalu menjdi korban dalam penegakan hukum !!!

Semoga kasus ini sebagai pembelajaran kita semua utk lebih mengedepankan rasa kemanusiaan utk bertindak lebih jauh !

Muhanan, SH (Arnand_ Gibest_sang_Rakyat_Jelata)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Perjuangan para tenaga kesehatan (Nakes) Lombok Tengah untuk memperjuangkan terealisasinya insentif penanganan covid-19 yang belum terbayarkan sejak Juli 2020 lalu terus dilakukan. Kali ini sejumlah Nakes mengadu dan meminta dikawal oleh LSM GEMPAR NTB.

“Sejumlah Nakes telah menelpon dan meminta bantuan untuk dijawal terkait dengan belum terbayarnya insentif mereka,” terang Ketua LSM GEMPAR NTB, Hamzan Halilintar.

Diungkapkan oleh Hamzan Halilintar bahwa, sampai saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh para Nakes secara persuasif. Namun hingga saat ini belum ada titik terang kapan insentif mereka akan dibayarkan.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya mengharapkan kepada pihak Pemda Loteng melalui instansi terkait segera menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai hak-hak para Nakes yang telah berjuang dan bekerja maksimal tersebut tidak diberikan.

Permasalahan ini tentunya harus segera disikapi dan dicarikan solusi oleh Pemda Loteng. jika tidak, maka dalam waktu dekat pihaknya akan mengawal para Nakes untuk turun melakukan aksi hearing atau demonstrasi ke Dinas Kesehatan serta DPRD Loteng.

“Sekali lagi kami harapkan permasalahan ini menjadi atensi khusus dan segera diselesaikan oleh Pemda Loteng,” pungasnya. ( tl-02)

Headline

Mataram, Tribunlomnok.net – Marak dan viralnya kasus pengerusakan pabrik atau gudang tembakau, diduga dilakukan empat ibu rumah tangga atau IRT di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, yang berujung penahanan bersama dua anak di bawah umur lima tahun (balita) menjadi atensi Polda NTB. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si. tak ingin kasus tersebut menjadi bola liar, yang menggelinding mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kombes Pol. Artanto melalui siaran persnya, Sabtu (20/2) malam, menegaskan bahwa pihak Polres Lombok Tengah yang menerima laporan kasus pengerusakan sesuai Pasal 170 KUHP itu, telah melakukan proses hukum sesuai prosedur.

“Pihak Polres Lombok Tengah telah melakukan lebih dari dua kali mediasi keduabelah pihak untuk penyelesaiannya, namun tidak ada titik temu dan kesepakatan, kemudian penyidik melanjutkan proses penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

“Selama proses itu (penyidikan dan penyelidikan, red) Polisi tdk melakukan penahanan,” tegasnya.

Sehingga, lanjut Kombes Artanto, pihak Polres Lombok Tengah melanjutkan laporan menjadi berkas perkara. Setelah dinyatakan P21(Lengkap) berkas tersebut diserahkan dan atau dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

“Jadi, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada penahanan selama proses hukum yang dilakukan Polres Lombok Tengah,” tutupnya. (tl-02/*)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Dalam beberapa hari terakhir, penahanan terhadap 4 orang Ibu Rumah Tangga (IRT) dan dua balita telah menyedot perhatian Publik. Halaman demi halaman mefsos seakan tiada terlewati oleh isu tersebut. Simpatioun berdatangan untuk keempat IRT dan dua balita tersebut. Tak ketinggalan orang nomor satu di NTB, yakni Gubernur NTB, Dr.Zulkieflimansyah pada Sabtu sore (20/2/2021) datang menengok 4 IRT yg di tahan di Lapas Praya, yang ditahan karena tuduhan atau sangkaan telah melempar Pabrik Tembakausecara spontan dengan batu yang mereka anggap mencemari Lingkungan dan mengganggu kesehatan anak2 mereka.

Dalam.keteranfannya seusai menjenguk para IRT dan balita tersebut, Gubernur NTB mengungkapkan bahwa, di Lapas Praya Keadaan dan kondisi 4 IRT tersebut sehat dan baik-baik saja. Begitu juga dengan anak-anaknya, mereka tak kekurangan satu apapun, apalagi teman-teman di Lapas sangat membantu.

“Insya Allah, Senin besok mereka akan ditangguhkan penahanannya. Tadinya mau ditangguhkan hari ini, tapi pengadilan tidak bisa memutuskan penangguhan karena hari ini hari libur,” terang Gubernur singkat . (tl-02)

Headline

Mataran, Tribunlombok.net – Assalamualikum Wr Wb
Yang saya banggakan Pak Kapolda NTB !
Mohon maaf beribu maaf, jika surat ini saya buat, karena jika saya sampaikan langsung, saya hawatir surat ini tidakn cepat sampai dan tidak segera dapat bicara. Padahal saat ini ada 4 orang Ibu ( Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, Hultiah ) dan dan 2 orang balita sedang menanti “tangan mulia “ bapak agar ibu dan anak anak tersebut dapat segera dikeluarkan sari tahanan, atas nama keadilan, kemanusiaan dan kepanasan.

Keadilan sangat dibutuhkan oleh ibu ibu dan anak anak tersebut, karena betapa naifnya jika gara gara mereka melepmpar dan atau merusak sebuah gudang atau bangunan yang” mungkin dianggap merugikan pengusaha puluhan juta rupiah “ yang berujung penahanan ibu ibu dan anaknya yang masih balita. Jika memang ada kerugian 4 juta rupiah atau puluhan juta rupiah, maka kami siap mengganti ruginya dengan nilai yang lebih tinggi dan seimbang dengan nilai kesalahan yang dilakukan. Tapi menahan ibu ibu dengan anaknya, adalah suatu ketidak adilan yang justru dapat meruntuhkan nilai nilai moralitas penegakan hukum.

Kemanusiaan, adalah sebuah cita cita hukum yang memerlukan semangat persaudaraan dan persatuan. Bahwa ibu ibu yang lugu ini tentunya tidak berlaku seperti itu (melempar sampai rusak sebuah fasilitas perusahaan), jika tidak dilandasi oleh “ sebab yang terjadi sebelumnya “. Maka tentunya patutlah didalami apa sebabnya seorang wanita lugu bersikap seperti. Wanita akan berbuat seperti itu karena merasa perlindungan akan rasa aman dan nyaman,mungkin tidak diperoleh selama ini atas keberadaan yang berada didekatnya. Disinilah pentingnya “penyelidikan secara seksama dengan pendekatan kemanusiaan dan hati nurai “. Maka menahan ibu ibu dengan bayinya atas sebuah kerugian materiel yang terlalu kecil bagi seorang pengusaha sangatlah tidak berkesusaia dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kemanfaatan (Utility) apa yang dapat diperoleh dengan melakukan penahanan ibu ibu dan anak ananya ?. Bukankah gudang tembakau berada pada lingkungan masyarakat dan setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Tentu penahanan ini justru akan menimbulkan disharmoni antara masyarakat dengan pengusaha.

Pak Kapolda !

Tentu saya berharap dan sama sama pernah menbaca Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya megakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Lingkungan Polri.

Metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana, adalah juga mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice adalah sebagai berikut : Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
Prinsip pembatas lainnya bahwa Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku buka residivis.
Berdasarkan alasan alasan di atas , mengingtat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan kami dan masyarakat lainya bersedia menjadi penjamin bahkan bersedia memberikan ganti rugi, dan demi kedamaian bersama dan keberlanjutkan iklim berusaha pada wilayah sekitar, maka alangkah pantasnya Bapak berkenan menerapkan “restoratif justice” dalam perkara Ibu ibu dan anak anak yang sekarang ditahan pada tahanan Polres Lombok Tengah,
Demikianlah surat tebuka ini saya sampaikan, dan atas Kebijakan dan kebaikan hati bapak kami haturkan terima kasih.
Mohon Maaf jika terdapat kekeliruan kami.
Wassaaalam Wr Wb

Mataram 18 Februari 2021
Prof.Dr. H.Zainal Asikin, SH, SU