Home Archive by category Headline

Headline

Headline

Lombok Tengah
Triunlombok.net – Hari ini selasa (28/1/2020) Kasta NTB kembali melakukan hearing publik ke DPRD Loteng. Hearing dilakukan guna menindaklanjuti hasil audiensi yang telah mereka lakukan sebelumnya ke Kementrian PUPR di Jakarta pada minggu kemarin.
Hearing yang diterima oleh ketua komisi III Andi Mardan dan anggotanya Saripudin juga menghadirkan perwakilan dari BWS NT I, Dinas Perkim dan Dinas PU Loteng.

Pembina Kasta NTB, Lalu Wink Haris dalam paparannya manyatakan bahwa DAM Mujur yang selama ini sudah menjadi diskusi selama puluhan tahun baik di tataran pemerintah daerah baik Pemprov NTB maupun Pemkab Loteng tahun ini mendapat atensi yang cukup baik dari pemerintah pusat, ini dibuktikan dengan dialokasikannya anggaran untuk sertifikasi design DAM Mujur pada tahun anggaran 2020 ini sebesar 2,4 miliar.

Hal ini tentu bagus bagi progres rencana pembangunan DAM Mujur yang harus disikapi oleh pemkab loteng terutama bagaimana mensukseskan eksekusi program Kementrian tersebut. Kita tidak akan menyalahkan pemerintah pusat seperti kebiasaan kita selama ini karena faktanya pemerintah pusat sdg merencanakan eksekusi tahapan dalam rencana pembangunan DAM Mujur ini kata Lalu Wink menegaskan. Kita menuntut Pemkab Loteng untuk mensukseskan program pemerintah pusat ini sebab kalau ini sampai gagal maka jangan pernah berharap lagi DAM Mujur akan dieksekusi katanya menekankan.
Ketua komisi III, Andi Mardan menyambut baik upaya kasta utk selalu konsen mengawal rencana pembanguna DAM Mujur, dan berjanji dalam waktu dekat komisi nya akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait guna mensukseskan program sertifikasi lahan DAM Mujur ini, ini peluang yang tidak boleh kita sia-siakan sebab inilah kesempatan terbaik semua pihak untuk benar benar komit berpikir dan berbuat untuk DAM Mujur, kalau memang dibutuhkan perubahan anggaran di OPD terkait guna mendukung program Kementrian PU tersebut, jika ini sampai gagal maka kita jangan pernah berharap lagi DAM Mujur akan dilaksanakan kata Saripudin, anggota komisi III lainnya, kami dari DPRD akan mengawal ini sampai tuntas dengan melibatkan semu pihak kata keduanya.

Sementara itu Gubernur NTB, DR.Zulkifli Mansyah yang dikonfirmasi terkait pembangunan DAM Mujur tersebut mengungkapkan bahwa, dengan penganggaran untuk sertifikasi desain oleh pihak pemerintah pusat menunjukkan kalau pembangunan DAM Mujur mendapat perhatian serius atau menjadi prioritas pemerintah.

Dijelaskan bahwa, terkait dengan tindak lanjut pembangunan DAM Mujur, pihak provinsi NTB akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Loteng serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Kita akan segera melakukan koordinasi untuk langkah selanjutnya. Bahkan saya sendiri akan mencari waktu dalam waktu dekat ini untuk turun langsung ke lapangan atau lokasi pembagunan” pungkas Gubernur. ( tl-02 )

Headline

Mataram
Tribunlombok.net – Sobat NTB, berdasarkan informasi yang disampaikan Dirut Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS dan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Eka Handini bahwa tidak ditemukan pasien yang terjangkit virus Corona yang dirawat di RSUP NTB.

Pada konferensi Pers, Selasa (28/01/2020) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M. Si, didampingi Kadiskominfotik, I Gede Putu Aryadi, S. Sos., SH, Dirut RSUP itu menyampaikan, memang ada pasien berkebangsaan China, umur 1,6 tahun yang dirawat. Namun indikasinya hanya bakteri, bukan virus.

Hal itu juga dipertegas oleh Dokter Spesialis Anak Konsultan Respirologi Anak, dr. Sang Ayu K. Indriyani, Sp. A (K), M. Kes, yang merawat pasien tersebut. Berdasarkan hasil pantauannya selama dua hari ini, pasien tersebut semakin membaik. Meski demam, batuk dan radang tenggorokan, namun kesehatan anak tersebut berangsur membaik. Berbeda dengan virus Corona, yang kondisi kesehatan pasien membutuhkan penanganan khusus.

“Semua hasil penanda infeksi, dari darah ya, sejauh ini tidak mengarah pada virus Corona,” tegasnya di Ruang Rapat Sekda NTB. ( tl-02/humas NTB )

Headline

Anggota DPRD Loteng Dapil Praya/Praya Tengah, H.Ihwan sutrisno.

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Minggu kedua Januari 2020, sebantak 50 orang anggota DPRD Lombok Tengah melakukan reses perdana pada tahun 2020. Reses awal tahun 2020 ini merupakan reses kedua sejak dilantik sebagai anggota DPRD Loteng pada akhir tahun 2019 lalu.

Pada reses awal tahun 2020 ini, H.Ihwan Sutrisno yang merupakan anggota Dewan dari Partai Beringin Karya ( Berkarya) turun menyerap aspirsi masyarakat di sebanyak 6 titik.

Salah satunya, dilaksanakan di Dusun Ngolak, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah. Pada kesempatan tersebut, Iwan Surtisno menyerap berbagi aspirasi masyarakat, seperti tuntutan terkait ketersediaan pupuk bagi masyarakat petani, khususnya di Praya Tengah supaya tetap tersedia pada musim tanam tahun ini.
Masalah pupuk ini disampaikan masyarakat mengingat keberadaan pupuk sering kali langka saat musim tanam atau saat petani membutuhkan.
Selain masalah pupuk yang sering langka, masyarakat Ngolak juga meminta supaya sejumlah saluran irigasi yang ada mendapat prioritas untuk diperbaiki. Mengingat kondisi irigasi yang ada saat ini butuh perbaikan, supaya penyaluran air irigasi lancar.

Selain di Ngolak, politisi partai Berkarya ini juga melakukan reses di 5 Titik lainnya diwilayah Praya dan Praya Tengah. Kelima titik tersebut yakni, Dusun Selbi Kelurahan Gonjak, Dusun Wakul Atas dan Wakul Bawah Kelurahan Renteng serta Dusun Tempos desa Lajut.

Lebih jauh, satu – satunya wakil Partai Berkarya ini mengatakan segala aspirasi yang berhasil diserap untuk program reses ini, akan di sampaikan melalui laporan Paripurna DPRD Loteng, dan tentunya segera akan dimasukkan dan dilaksanakan melalui program satuan kerja Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) lingkup Pemkab Loteng, ungkap Ihwan Sutrisno. ( tl-02 )

Headline

Dempasar
Tribunlombok.net – Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama dengan Bali, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, yang berada di Wilayah II, berhasil meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) 2019, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB).

Predikat ini mengalami peningkatan luar biasa, dimana dari tahun 2014-2015 NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016 – 2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar betul-betul efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Denpasar Bali, Senin, (27/1/2020).

Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan dengan predikat BB, karena dinilai mampu melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang efektif yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu NTB juga dinilai berhasil dalam penggunaan aplikasi e-budgeting untuk penggunaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawabannya, serta penggunaan e-Kinerja Balance Score Card (BSC) untuk melakukan evaluasi kinerja birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam kesempatan itu, Gubernur bersama Deputi juga menyerahkan langsung Hasil Evaluasi SAKIP kepada Kabupaten/Kota se-NTB dimana Lombok Timur dan Lombok Tengah meraih predikat CC, sedangkan yang lainnya meraih predikat B.

Gubernur NTB bertekat untuk SAKIP tahun 2020 akan membawa NTB meraih predikat A. Dengan terus melakukan terobosan dan peningkatkan kinerja birokrasi di Provinsi NTB. (red)

Headline

Bupati Lombok Tengah, H.M Suhaili FT, SH

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Tampaknya polemik terkait pergantian nama Bandara Internasional Lombok ( BIL ) menjadi BIZAM tampaknya akan terus berlanjut dan belum menemukan Titik temu.

Disatu pihak, jumat ( 24/1/2020 ) ribuan massa pro perubahan nama bandara melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD NTB guna menuntut supaya Surat Keputusan ( SK ) Menteri terkait peruban nama bandara tersebut segera dieksekusi atau dilaksanakan. Sementara disatu pihak Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhili FT, SH kepada wartawan di Bencingah Adhi Guna Praya, Jumat pagi ( 24/1/2020 ) menyatakan bahwa, pihakya menyatakan menolak SK Menhub terkait pergantian nama bandra tersebut.

“Tidak ada masalah dengan SK Menhubtetsebut, namun yang menjadi permasalahan atau persoalan adalah prosedur sehingga SK tersebut terbit. Dan tolong pemerintah provinsi maupun pusat mendengar aspirasi masyarakat Lombok Tengah yang mungkin dianggap sampah” ungkap H.M.Suhaili dengan nada tegas.

Dijelaskan oleh Bupati Loteng bahwa, sebagai masyarakat awam, kami memperasoalkan atau mempertanyakan prosedur dari proses terbitnya SK Menteri tersebut. Dimana rekomendasi atau dukungan dari pihak DPRD Loteng, Bupati atau Pemda Loteng serta tokoh masyarakat tidak ada saat pengusulan ke Menteri.

Adapun yang kami herankan, saat ini pihak provinsi atau Gubernur meminta rekonendasi dari pihak DPRD NTB untuk melaksanakan SK Menteri Perhubugan yang keluar pada tahun 2018 lalu.

“Apakah dulu saat pengajuan ke pusat, Bupati/Pemda Loteng, DPRD Loteng serta tokoh msyarakat dianggap tidak ada,” terang Bupati dengan nada cukup tinggi.

Selain itu satu hal sangat penting yakni proses sosialisasi ke masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah tidak pernah dilakukan. Jika sosialisasi dilakukan sejak awal, tidak akan terjadi masyarakat yang menolak atau kontra seperti saat ini.

Sekali lagi permasalahan ini adalah masalah prosedur pengajuan ke pusat, tidak ada kaitannya dengan pahlawan atau ulama.

“Kita orang Lombok sangat menghormati ulama dan menghargai pahlawan nasional kita, tapi masalahnya bukan itu. Harus dikaji apakah SK itu cacat hukum atau tidak, sebelum dilaksanaan,” pungkasnya. ( tl-02 )

Headline

Mataram

Tribunlombok.net – Kamis ( 23/2020 ) Forum NTB Maju menggelar diskusi publik bertajuk “Dari NTB untuk Indonesia: Dukung Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak”. Bertempat di Gedung Sangkareang, kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog tentang perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Provinsi NTB, mendorong paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis GESI (Gender Equality dan Social Inclusion) serta memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di NTB. Forum NTB Maju terdiri dari lima lembaga yang fokus dalam pendampingan masyarakat khususnya perempuan dan anak, yakni Perkumpulan Panca Karsa (PPK), Yayasan BaKTI, LPSDM, PEKKA dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
“Forum NTB Maju melihat Provinsi NTB masih menghadapi tantangan pembangunan, terutama bagi perempuan dan anak. Acara ini untuk membangun kesadaran bersama untuk bekerja sama untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak di NTB.” ucap Zahratun – Ketua Acara Diskusi Publik “Dari NTB untuk Indonesia: Dukung Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak”.
Laju pertumbuhan mencapai 1,17 di atas angka nasional namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB berada pada angka 67,30 jauh di bawah IPM nasional di angka 71,39 (Badan Pusat Statistik, 2018) menempatkan NTB di posisi 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Gender (IDG), NTB masih berada pada urutan ke 29. Selain itu, perempuan dan anak tidak luput dari kekerasan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) NTB mencatat 1.679 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2016, lalu meningkat 1.821 kasus di tahun 2017 dan 1.475 kasus pada tahun 2018. Sebesar 70% adalah kasus kekerasan inses atau kekerasan seksual dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga dekat.
Perkawinan anak juga telah berkontribusi terhadap permasalahan lainnya seperti KDRT, perceraian, trafficking serta kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya. Data yang diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur pada tahun 2019 mengindikasikan tingginya angka perkawinan anak. Di Lombok Utara, sebanyak 783 perempuan hamil dan 520 perempuan bersalin pada rentang usia 10-19 tahun. Sedangkan, di Lombok Timur menunjukkan sebanyak 2.809 perempuan bersalin dengan umur di bawah 20 tahun.
NTB adalah salah satu daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar ke-4 di tingkat nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Data BNP2TKI periode Januari sampai dengan Juni 2019 menunjukkan terdapat 134.320 orang PMI asal NTB dimana 70% adalah perempuan. Namun PMI asal NTB kerap alami kekerasan. Perkumpulan Panca Karsa (PPK) mendampingi 490 PMI sepanjang 2016-2019 yang mengalami berbagai kekerasan; perdagangan manusia hingga kekerasan seksual.

Dialog publik menghadirkan pembicara dari Pemerintah Daerah, tokoh agama, praktisi pemberdayaan perempuan dan anak di NTB dan tingkat nasional serta akademisi. Setiap narasumber menjabarkan terkait kebijakan, kegiatan atau insiatif yang mereka ambil untuk melindungi perempuan dan anak.
Kegiatan dihadiri oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat NTB. Diharapkan pertemuan ini dapat menjalin kerjasama antar jaringan untuk membangun NTB terutama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.
Beberapa point penting dari diskusi publik tersebut adalah, pertama, upaya Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak diperlukan kolaborasi dan sinergi serta komitmen semua pihak. Upaya dan inovasi untuk perlindungan perempuan dan anak telah dilakukan di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Berharap ini juga dapat direplikasi ditempat lain, karena NTB ada 2 pulau yang sangat penting mendapat perhatian. Kedua, hukum Formal berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yang legitimat sehingga penting memperhatikan ruang lingkup, materi, isi yang seluruh pihak mengkritisi dan berpartisipasi aktif untuk menghindari subyektifitas dan terus diikuti serta tidak lagi mendiskriminasi dan bias gender. Ketiga, Agama mengatur dengan baik peran perempuan dan laki-laki, bahkan menempatkan perempuan setara dalam pengambilan keputusan, sehingga pembongkaran dan pemaknaan ulang teks teks agama yang bias gender perlu dilakukan. Keempat, Darurat kekerasan seksual tidak boleh ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun di ranah manapun dan oleh siapapun. Kelima, Perlu ada aturan yang komprehensif mulai dari Pencegahan, Penanganan Hukum dan Pemulihan terhadap korban serta dapat melindungi hak-hak korban. Keenam, Perlu didorong pendidikan karakter di seluruh tingkat pendidikan di NTB dimulai dari dini agar tidak mudah terprovokasi dengan isu isu yang menebarkan kebencian dan radikalisme di NTB.
Berdasarkan hal tersebut dari Forum NTB Maju untuk Indonesia dan seluruh nara sumber serta peserta yang hadir mendukung Menyegerakan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) untuk memberikan perlindungan bagi Perempuan dan Anak. ( red )

***

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Ririn Hayudiani (LPSDM): 0818543798
Baiq Titis Yulianty (BaKTI): 081340189684
Zahratun (Perkumpulan Panca Karsa): 0817367438
Riadul W (PEKKA): 082340645935
Lilik (KPI): 087865906614

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – SK DPP PBB dengan No.: SK.PP/076/2020 tentang pengesahan susunan dan personalia Dewan Ppinan Cabang ( DPC) PBB Lombok Tengah periode 2019-2024, yang menetapkan Lege Warman sebagi Ketua DPC PBB Lombok Tengah dan Didik Ariesta sebagai Sekretaris serta Zulpan Azhari, S.Ag sebagai bendahara digugat oleh panitia Musyawarah Cabang (Muscab) V DPC PBB Lombok Tengah.

Ketua panitia Muscab V DPC PBB Lombok Tengah, Mahrip kepada wartawan, Kamis (23/1/2020) menyatakan akan memasukkan gugatan segera dalam waktu satu dua hari kedepan ke Mahkamah Partai.

Gugatan tersebut dilakukan karena SK yang dikeluarkan DPP tidak sesuai dengan hasil atau keputusan Muscab yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2019 lalu.

Diungkapkan bahwa, keputusan Muscab sendiri Diketahui kalau H.Lalu Arif Rahman Hakim memperoleh suara terbanyak dari hasil voting yakni sebanyak 7 suara. Sementara Lege Warman meraih 5 suara dan Isro KM mendapat 3 suara.

Ketiga nama tersebut diajukan ke DPP PBB. namun dalam AD/ART pasal 55 ayat 5 menyatakan kalau keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh semua pihak terkait.

“Jadi seharusnya susunan hasil Muscab yang diajukan panitia yang harus dijadikan acuan, diikuti dan dilaksanakan oleh DPP dalam memgeluarkan SK,” ungkap.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, DPP semestinya tunduk pada AD/ART partai yang ada. Serta Muscab adalah forum tertingi. Sehingga kami menyatakan SK DPP tersebut cacat hukum dan tidak sah.

Jika kemudian permasalahan ini tidak bisa tuntas di Mahkamah Parta, maka kami akan menempuh jalur hukum dengan memasukkan gugatan ke Pengadilan, pungkasnya.

Sementara itu Ir.Yuli Harhari selaku peninjau pada pelaksanaan Mucab DPC PBB beberapa waktu lalu menduga kalau ada permainan dan dugaan pemalsuan hasil Muscab yang diajukan oleh oknum tertentu ke DPD, yang kemudian dijadikan sebagai acuan penerbitan SK oleh DPP PBB. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Surat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditujukan ke Menteri Perhubungan RI nomor: 0091/078/DPRD/2020, prihal permohonan audiensi terkait perubahan nama bandara sudah sangat bijak dan tepat, surat itu dilayangkan ke Menteri dengan tujuan mempertanyakan prihal pelaksanaan SK Kemenhub 1421 tentang perubahan nama bandara sesungguhnya tidak dapat dilaksakan karena peroses pengusulan perubahan nama itu tidak prosedural sehingga terjadi penolakan secara masif oleh masyarakat NTB terutama masyarakat Lonbok Tengah, sementara domain surat itu bukan pada legislatif atau DPR melainkan Gubernur atau menteri perhubungan

” Ya wajarlah DPR minta audiensi dengan menteri untuk mempertanyakan dan menjelaskan kesana karena itu permintaan masyarakat, sementara Gubernur meminta DPR mendukung pelaksnaan pergantian itu namun disatu sisi masih terjadi pro dan kontara” ungkap Lalu Hizzi, Koordinator Umun masyarakat yang menolak perubahan

Kalau ada pihak-pihak yang mengancam DPR untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi agar SK 1421 dilaksanakan, menurut Hizz,i itu disebabkan karena mereka tidak memahami dubtansi dan akar persoalannya, dan jika DPR mengeluarkan rekomendasi apakah pelaksanaan perubahan nama bandara itu tetap dapat dilaksakan? ” kan “TIDAK” kata Hizzi lagi. ” Lalu yang memgatakan DPR membuat gaduh dan memepermainkan masyarakat itu adalah mereka-mereka yang ngawur dan tidak faham saja, justru mereka itu yang selalu buat gaduh” sambung Hizzi

Hizzi menyarankan bagi kelompok yang ngotot ingin perubahan nama bandara agar membaca secara cermat Permenhub nomor 39 tahun 2019 teutama pasal 45 ayat 1 dan 2 “dan jika kelompok ini terus saja membuat inkodusifitas didareh, maka kami akan laporkan gubernur terdahulu bahwa pengusulan nama bandara telah mencatut nama Kepala daerah kami, DPR kami, Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat kami, dan publik pada akhirnya akan tahu bahwa pengusulan itu penuh kebohongan” tutup Hizzi ( red )

Headline

Jakarta
Tribunlombok.net – Alhamdulillah, hari ini, Rabu (22/01/2020), Launching Calender of Event Lombok- Sumbawa telah digelar, di Jakarta.

Bertempat di Baliarung Soesilo Soedarmo, Gedung Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kegiatan tersebut dihadiri Menpar dan Ekonomi Kreatif, Wisnu Tama.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc dan sejumlah Anggota DPR RI Dapil NTB juga hadir dalam acara tersebut. ( tl-02/Humas NTB )