Home Archive by category Headline (Page 146)

Headline

Headline

PRAYA/tribunlombok.net–Pemkab Lombok Tengah akhirnya takluk atas aturan yang dimiliki Mendagri seperti yang tertuang dalam Permendagri 76 tahun 2015. Dalam permendagri ini diatur mekanisme pengangkatan dan pelantikan pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tidak kuasa melawan ketentuan pusat, Pemkab Loteng melantik Bq Anita Nindiana sebagai Kadis Dukcapil Lombok Tengah, Senin sore. Bq Anita menggantikan posisi H Ridwan Makruf yang mundur akhir pekan lalu.

Pemkab Loteng melantik Bq Anita karena Mendagri merekomendasikan nama tersebut sebagai Kadis Dukcapil. Hanya saja beberapa waktu lalu, Pemkab Loteng melantik H Ridwan Makruf yang tidak direkomendasikan Mendagri. Imbas dari hal ini, Mendagri sempat memblokir sistem layanan e-KTP Dukcapil.

Pantauan tribunlombok.net, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di ruang rapat Tastura II. Pelantikan dilakukan Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri. Hadir sejumlah pejabat Pemkab Loteng.

“Mudahan pejabat yang dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik agar pelayanan kependudukan di Lombok Tengah kembali normal, ” pesan Pathul Bahri. (tl/01)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Setelah sempat menjadi polemik, karena pelantikan Kadisdukcapil Loteng yang berlangsung pada tanggal 12 November 2018 lalu ditolak pihak Kementerian Dalam Negeri Karena dinyatakan tidak sesuai lagi dengan yang direkomendasikan, akhirnya Selasa ( 27/11/2018 ) Kadisdukcapil Loteng yang baru berdasarkan rekomendasi Kementerian dilantik. Adalah Baiq Anita Nindiana, S.Sos yang dilantik olek Wakil Bupati Loteng dan disaksikan oleh segenap kepala OPD Loteng.

Dalam sambutannya, Wabup Loteng H.Lalu Pathul Bahri menyatakan kalau jabatan yang diemban saat ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan benar. Kedepannya sebagai pimpinan OPD, harus banyak melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih Disdukcapil Loteng masih punya Pekerjaan Rumah (PR) terkait masih banyaknya masyarakat Loteng wajib berKTP yang belum memiliki KTP. Hal ini harus jadi motifasi untuk kinerja kedepannya, pungkasnya. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Pengejaan pembangunan sebanyak 7 pasar yang ada di Lombok Tengah pada akhir tahun 2018 ini mendapat sorotan dari pihak Gapensi Loteng.

“Kami pertanyakan proses pengerjaan 7 unit pasar dengan anggaran sekitar Rp.2 Milyar d Ngan sistem Penunjukan Langsung ( PL ) kami pertanyakan “, terang H.Lalu Aswan Jaya selaku Ketua Gapensi Loteng kepada wartawan, Selasa ( 27/11/2018 ).

Menurut H.Lalu Aswan Jaya, selain proses pengerjaan yang tidak ditender atau dengan sistem PL, kami juga mempertanyakan terkait dengan sumber dana dan jumlah dana pembangunan pasar tersebut.

Selain proses PL diatas, informasi yang diperoleh pihak Gapensi dari berbagai sumber yang dipercaya yakni waktu pengerjaan hanya satu bulan saja. Jika hal tersebut benar, kami menyangsikan terhadap pengerjaan pasar-pasar tersebut.

“Untuk pasar ganti saja dengan dana pengerjaan hanya Rp.900 juta dan dalam waktu lebih dari 3 bukan tidak bisa tuntas dan bermasalah. Lalu bagaimana bisa pembangunan pasar dengan dana Rp.2 Milyar hanya dengan waktu satu bulan”, pungkas H.Lalu Aswan Jaya. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Dukungan dan simpati terus mengalir kepada Baiq Nuril Makmun terhadap kasus hukum yang menimpanya.
Senin ( 26/11/2018 ), giliran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Loteng yang menggelar aksi solidaritas dan dukungan. Mereka menggelar orasi di simpang lima depan PLN Loteng dibawah penjagaan ketat aparat kepolisian Polres Loteng. PMII Loteng mendesak supaya Baiq Nuril segera dibebaskan dari kasus yang menjeratnya.
Zainudin selaku korlap aksi dalam orasinya menyetakan, kasus ini merupakan sinyal kuat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dimana kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang bendahara sekolah kemudian di rekam oleh Baiq Nuril ini adalah merupakan bentuk ketidak berdayan perempuan untuk mempertahankan fitrah sebagai manusia yang harus di lindungi, bahkan untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pun tidak berani, tegasnya.
Terhadap hal tersebut, PMII Loteng mendesak supaya Baiq Nuril segera di bebaskan dari jeratan hukum yang menimpanya, dengan melakukan peninjauan ulang PK oleh pihak pengadilan Mataram atas kasus tersebut.
PMII Loteng mengancam akan menggelar aksi dengan massa yang lebih bayak lagi jika tuntutan mereka untuk membebaskan B. Lebih Baiq Nuril ini tidak segera di laksanakan. Setelah menyampaikan aspirasi tersebut, massa PMII Loteng kemudian membubarkan diri dari simpang PLN Loteng. ( tl-01 )

Headline

PRAYA/tribunlombok.net–Polemik rencana pembangunan DAM Lokon Kecamatan Praya Tengah kembali menggelinding. Hal itu karena pembangunan DAM yang akan mengubah ribuan hektare lahan kering menjadi irigasi teknis ini belum ada kejelasan.

Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziyadi menegaskan, Pemkab Lombok Tengah tidak serius membangun DAM Lokon. Hal itu dapat dilihat dari progres rencana pembangunan yang masih jalan di tempat. Nyaris tidak ada hasil apapun yang sudah ditelurkan. Padahal pembangunan DAM Lokon sangat dinanti ratusan ribu petani di Lombok Tengah. Khususnya petani di bagian Selatan.

“Omong Kosong Pemkab serius bangun Lokon. Tanda-tanda keseriusannya tidak ada, ” terang Ziyadi di sela-sela Musrenbang Perubahan RPJMD 2016-2023 di restorant dMax hotel, Senin siang.

Kalaupun serius, Pemkab Loteng sudah barang tentu melakukan berbagai tindakan konkrit seperti yang dilakukan untuk pembangunan pasar Kopang. Bahkan, untuk membangun pasar Kopang Pemkab berani mengalokasikan anggaran meski DED belum tuntas. Termasuk berani menggunakan dana pinjaman untuk pembangunan pasar Kopang.

Keseriusan lain juga ditunjukkan Pemkab Loteng saat ingin membangun kantor Bupati di Puyung yang dananya menghabiskan anggaran lebih dari Rp. 200 miliar lebih. Begitu juga dengan proyek besar lainnya yang sedang berjalan.

“Coba digarap serius seperti menggarap pasar Kopang dan Kantor Bupati. Pasti progresnya sudah baik dan pembangunan sudah dimulai, ” yakinnnya.

Ziadi mencontohkan bagaimana keseriusan sejumlah kepala daerah di pulau Sumbawa dalam membangun DAM. Upaya kepala daerah di Sumbawa telah membuahkan hasil.

“Pembangunan DAM masuk dalam Nawacita pemerintah pusat. Tinggal keseriusan pemerintah daerah saja. Pusat dan Pemprov sangat mendukung. Masalahnya ada di Pemkab Lombok Tengah, ” gumamnya.

Dijelaskan, bentuk lain tidak seriusnya Pemkab Loteng dalam membangun DAM Lokon dapat dilihat dari kerja LARAP yang tidak kunjung selesai. Padahal, beberapa waktu lalu DPRD Lombok Tengah sempat mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 5 miliar untuk Larap dan kebutuhan lainnya. Namun apa yang terjadi, anggaran untuk Larap justru tidak terserap dan kembali ke kas daerah.

“Bagaimana kita mau bilang Pemkab serius ingin bangun DAM Lokon, kondisinya seperti ini. Cuma kalau dibilang tidak serius bangun, pemerintah marah. Masyarakat nilai sendiri sudah apakah pemerintah serius atau tidak, ” ajaknya.

Sebagai wakil rakyat, Ziyadi dan sejumlah rekan-rekannya memiliki komitmen kuat mensukseskan pembangunan DAM Mujur. Ia bahkan siap pasang badan dan melakukan apa saja asal bendungan ini segera terwujud.

“Dewan hanya peran budgeting. Kalau untuk topangan anggaran kami pasang badan. Sedangkan urusan perencanaan dan hal teknis lainnya ada di eksekutif,” jelasnya.

Karena perjuangan panjang untuk mendorong terwujudnya pembangunan DAM Lokon jalan di Tempat, Ziadi sempat berniat mundur dari perjuangan karena tidak ditopang komitmen kuat eksekutif. Hanya saja, rencana itu diabaikan dan ia memutuskan tetap berjuang sampai titik nadir.

“Sampai istiharah di tiga tempat untuk memutuskan apakah melanjutkan perjuangan atau tidak. Tapi hasilnya sama semua, perjuangan harus dilanjutkan karena akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat banyak.

Untuk mendorong Eksekutif agar serius membangun DAM Lokon, Ziyadi dan kawan-kawan sedang mempersiapkan sejumlah langkah. Salah satunya adalah menyiapkan pengerahan massa yang akan rutin melakukan demonstrasi. “Masih cari modal dulu untuk aksi percepatan pembangunan, ” tegasnya.

Menyikapi rencana Pembangunan yang masih jalan di Tempat, Ziadi mendorong Pemkab Loteng segera membentuk tim percepatan. Tim inilah yang kerja mengurus segala sesuatu untuk persiapan awal pembangunan DAM Lokon. (tl-01)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Akhirnya, setelah menjadi polemik dalam kurun waktu seminggu terakhir, H.Ridwan Ma’ruf menyatakan mengundurkan diri sebagai Kadisdukcapil Loteng. Pernyataan tersebut disampaikan langsung dihadapan masyarakat yang pada Jumat ( 23/11/2018 ) datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus data kependudukan. Selain secara lisan, H.Ridwan Ma’ruf juga membuat pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Bupati Loteng.

Pada kesempatan tersebut, H.Ridwan menyatakan kalau keputusan tersebut diambilnya demi kepentingan masyarakat Loteng. Dimana karena polemik pelantikan dirinya yang dilakukan pada tanggal 12 November 2018 lalu, sistem atau aplikasi yang ada di Disdukcapil Loteng tidak bisa berfungsi karena diblokir oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena tidak bisa melayani pembuatan berbagai surat kependudukan yang ada.

Selanjutnya, setelah pengunduran diri H.Ridwan Ma’ruf tersebut, PU Loteng menunggu langkah kongkrit dan tegas dari pihak Pemda Loteng, supaya pelayanan publik di Disdukcapil Loteng bisa berjalan normal kembali. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribun Lombok.net – Belakangan ini banyak yang mengkritik Plank yang melarang warga berjualan di sekitar kuta beach (sesuai plank) respon netizen pun beragam seperti yang termuat pada laman facebook seorang warga dengan inisial DSU.

Salah seorang yang patut diduga adalah karyawan dari ITDC naik pitam atas kritik masyarakat, pada kolom komentar ia menulis “…. Ngebacot…” pada laman facebook seorang tokoh pemuda tersebut. Hal ini tentunya sangat disayangkan.

DSU pemilik akun Facebook kepada TribunLombok.net mengaku sangat menyayangkan terhadap komentar dari oknum ITDC tersebut. Komentar tersebut semestinya tidak keluar. Hal itu menunjukkan arogansi dari pihak ITDC selaku pengelola KEK Mandalika kepada masyarakat, pungkasnya. ( tl-02 )

Headline

Kabupaten Badung
TribunLombok.net – Pemda Badung, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Badung akan menggandeng KEK Mandalika untuk dipromosikan ke dunia sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia bersama kawasan wisata yang ada di Badung. Hal tersebut diungkapkan oleh Kadis Pariwisata Badung, I Made Badra saat menerima para wartawan Loteng yang dipimpin oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng yang melakukan study banding, Jumat ( 23/11/2018 ).

Pada kesempatan tersebut Kadis Pariwisata Badung memaparkan bahwa, promosi dan keberadaan media merupakan salah satu ujung tombak yang sangat penting dalam dunia pariwisata. Jadi kami di Badung sangat terbuka dan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media.

Pariwisata adalah metupakan salah satu potensi dan sumber utama Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Bagung. Tingginya sumbangan PAD dari sektor wisata ini menjadikan daerah yang paling tingginya PADnya dari seluruh Kabupaten/kota yang ada di Bali. Sehingga APBD Kabupaten Badung untuk tahun 2018 mencapai Rp.8,2 Trilyun.

Bisa dibayangkan bagaimana majunya serta sejahteranya masyarakat Badung dengan tingginya APBD yang dimiliki.

Diantara berbagai program unggulan yang dimiliki Badung yakni, dibidang pendidikan siswa kelas 1 sampai kelas 9 diberikan Laptop geratis untuk kelancaran dalam belajar. Semua warga Badung dijamin atau diberikan rumah. Seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan, dimana di Badung tidak berlaku kartu BPJS seperti daerah lainnya, melainkan seluruh masyarakat Badung diberikan kartu sehat Badung yang digunakan untuk berobat geratis dirumah sakit yang ada.

Untuk lansia diberikan dana pensiun sebesar Rp.1 juta tiap bulan. Bagi yang meninggal dunia, warisnya mendapatkan dana untuk biaya penguburan dan prosesi lainnya sebesar Rp.10 juta. Dan masih banyak lagi program unggulan yang tentunya masih terasa mustahil dilaksanakan di Loteng yang pada tahun 2018 hanya memiliki APBD sekitar 1,9 Trilyun.

Apa yang disampaikan oleh Kadis pariwisata Badung diatas adalah sebagian kecil dari berbagai keunggulan yang dimiliki Badung, yang harus menjadi motifasi dan pemicu semangat dari Pemda Loteng bersama seluruh elemen masyarakat untuk berjuang menuju Loteng yang lebih maju kedepannya. ( tl-02 )

Headline

Kabupaten Badung
TribunLombok.net – Jumat pagi ( 23/12018 ) rombongan Humas Setda Loteng bersama wartawan diterima di aula Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bali.

Kegiatan para juru warta Loteng tersebut dikemas dalam study banding terkait kemajuan dunia pariwisata. Dimana wisata Bali, khususnya Badung dengan kawasan pantai kutanya merupakan salah satu destinasi wisata terkemuka Indonesia bahkan dunia.

Keberhasilan Badung dalam memajukan dunia pariwisata, menjadi salah satu fokus study banding wartawan kali ini. Tentunya dengan harapan supaya kedepannya wisata Loteng, yang saat ini sedang menggeliat dengan keberadaan KEK Mandilika bisa maju seperti dunia wisata yang ada di Badung. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
TribunLombok.net – Pembelokiran sistem server perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Tengah (Loteng) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari), imbas dari pelantikan Kepala Dinas Dukcapil yang diduga cacat hukum mendapat sorotan dari ombudsman Perwakilan NTB. Kamis ( 22/11/2018 ) tim Ombudsman NTB turun ke Loteng.

“Kita imbau Pemerintah Daerah segera menyelesaikan persoalan ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan persoalan tersebut,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakmi usai bertemu dengan Sekda Loteng, H.M.Nursiah di kantor Bupati Loteng, Kamis (22/11).

Diterangkan oleh Adhar Hakim bahwa, dari hasil pertemuan dengan Sekda Loteng itu, pihak Pemda Loteng menyatakan akan menindak lanjuti dengan cepat permasalahan pelantikan Kadisdukcapil tersebut. Langkah tersebut harus dilakukan, supaya pelayanan kepada masyarakat di Dinas Dukcapil Loteng bisa berjalan secara normal kembali.

“Pelayanan di Dukcapil saat ini vakum, karena server sudah diblokir,” jelasnya

Menurut Adhar, bahwa kewenangan mendagri dalam persoalan itu bersifat wajib. Namun, Pemerintah Daerah mungkin memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukan pejabat yang dilantik sebagai Kadis Dukcapil tersebut.

Akan tetapi, solusi dalam persoalan ini pemerintah harus melantik pejabat yang namanya ditetapkan oleh mendagri tersebut, atau Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Mendagri untuk mencari solusi dalam persoalan ini.

“Azas pelantikan itu melanggar aturan, sehingga mendagri melakukan pembelokiran server prekaman E KTP di Dukcapil Loteng,” ujarnya.

Ditambahkan, bahwa mendagri melakukan pemblokiran server e KTP tersebut untuk menghindari dokumen administrasi yang tidak sah yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Loteng yang sudah dilantik. Karena pelantikan itu tidak sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Mendagri.

“Posisi Ombudsman ini ditengah -tengah, supaya pelayanan kepada masyarakat itu tidak macet,” pungkasnya. ( tl-03 )