Home Archive by category Headline (Page 2)

Headline

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Bambang Sutiyono (59) warga Limbangan Desa Karang Dowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Koordinator Lapangan (Korlap) proyek Proyek Mandalika, ditemukan meninggal di dalam toilet kontrakan, Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Rabu (13/1/21) pagi tadi pukul 02.30 wita.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP I Putu Agus Indra Permana S.I.K mengatakan, korban kelahiran kendal itu ditemukan meninggal persis di dalam toilet kamar kontrakan. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

“Setelah kita lakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) tidak ditemukan adanya barang-barang mencurigakan di kamar kontrakan, tempat korban menginap,” ujar Agus.

Dia mengatakan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Praya untuk dilakukan pemeriksaan atau visum.

“Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,” ucap Kasat Reskrim.

Sementara itu, Kapolsek Kuta Iptu Muh. Fajri, S.Tr.K menerangkan bahwa Korban pertama kali ditemukan oleh rekan kontrakannya Benny Carnegie (31) dan Winda Natalia (30). Awalnya, sekitar pukul 01:30 wita, saksi Benny yang hendak menemani istrinya yaitu Winda ke kamar mandi, namun karena dikira ada orang didalamnya kedua saksipun menunggu sambil mengetuk pintu. Sehingga, saksi membuka kamar mandi dan menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal .

“Setelah sekian menit korban tidak kunjung keluar, saksi mencoba membuka pintu kamar mandi dan menemukan korban sudah meninggal dalam posisi duduk dan tengkurep,” terangnya.

Selanjutnya para saksi menghubungi Polsek Kuta, sementara penyebab kematian korban diduga karena serangan jantung dan penyakit hipertensi yang lama diidapnya. Karena berdasarkan hasil catatan klinik kesehatan karyawan ITDC korban mengidap penyakit hipertensi dan gula darah dan hasil Visum luar Dokter RSUD Praya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

A”Besar kemungkinan penyebab korban meninggal yaitu akibat dari penyakit yang diidapnya, sementara dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan kematian korban,” ujar Fajri. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Setelah sebelumnya menyelesaikan pembayaran lahan enclave milik warga, kembali ITDC membayar lahan untuk dua orang pemilik lahan yang berada tepat di tikungan 13 Kawasan Khusus (JKK). Di titik ini juga akan dibangun saluran utilitas yang membelah jalur lintasan JKK,

Pembayaran melalui konsiyasi ini diterima dua orang pemilik lahan pasa hari Selasa (12/1) melalui Pengadilan Negeri Praya. Luas lahan yang dimiliki dua orang warga sesuai dengan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah dengan nilai sebesar Rp 2.245.240.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Di areal lahan ini sebelumnya dihuni oleh 4 Kepala Keluarga (KK).

“Alhamdulillah, dengan pembebasan dua bidang lahan ini, seluruh jalur utama JKK akan tersambung seratus persen. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan warga melepas lahannya,” ungkap Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Luas lahan enclave di area JKK Mandalika mencapai 9,3 hektar yang terdiri dari 43 bidang lahan. Dalam pembebasan lahan tersebut ditetapkan melalui SK Bupati Lombok Tengah sebagai Penlok (Penetapan Lokasi) I dan II. Satu bidang lahan bersedia dibeli dengan harga apprasial non konsinyasi, satu bidang tanah wakaf Masjid bersedia ditukar dan saat ini tengah dibangun Masjid Al-Hakim, dan 8 bidang lahan yang sudah mengambil Ganti Untung di Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Sejak dilakukan pembebasan lahan, jumlah pembayaran yang sudah dilakukan ITDC kepada warga mencapai Rp 15.215.710.000,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang diberikan kepada delapan warga pemilik lahan.

“Saat ini, hanya tersisa 7 bidang lahan yang belum mengambil pembayaran konsinyasi dari seluruh lahan yang pembayarannya sudah dititipkan di pengadilan. Kami berharap semua warga bersedia menerima pembayaran yang kami titipkan di pengadilan,” terang Vice President Construction and Stakeholder Relations Management ITDC Aris Joko Santoso.

Sementara itu, Kombes Pol Awan Hariono, Ketua Tim Taktis Teknis Penyelesaian Sirkuit Mandalika menjelaskan, ITDC bersama Forkopimda NTB melakukan berbagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan untuk percepatan pembangunan KEK Mandalika. Dan atas berbagai reaksi warga, tim tetap memprioritaskan edukasi kepada warga agar mendukung pembangunan di KEK Mandalika. Apalagi program ini tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tetapi berdampak positif bagi bangsa dan negara.

“Kami tidak hanya berdialog, tetapi juga melakukan beragam fasilitasi, sesuai yang diinginkan warga,” jelas Awan. (red/*)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – seorang Bocah perempuan meninggal tenggelam di Pantai Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah Senin (11/01/2021) siang. Bocah malang itu bernama Sahida Humaira (2), warga Dusun Kuta II, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Kapolsek Kuta, Iptu Muh. Fajri, membenarkan kejadian itu, peristiwa tersebut terjadi Senin siang sekitar pukul 14.00 wita. Saat itu, korban bersama ibunya yakni Munah sedang menunggu para nelayan yang akan membawa hasil tangkapannya dipinggir pantai.

“Kejadian itu benar terjadi, peristiwa tersebut terjadi Senin siang tadi sekitar pukul 14.00 wita,” kata Fajri saat dikonfirmasi wartawan via whatsapp.

Setelah mendapat ikan, ibundanya pulang kerumah yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ibunya pulang inilah, bocah tersebut lepas dari pengawasan. Ketika sampai dirumahnya, ibunya baru sadar kalau korban tidak ikut berjalan pulang bersamanya.

“Ibunya baru sadar kalau korban tidak ikut pulang bersamanya setelah sampai dirumah,” ucapnya.

Dalam kondisi panik, Ibu korban pun langsung kembali ke lokasi yakni dipinggir pantai, namun disana tidak terlihat keberadaan korban. Dia meminta tolong kepada warga sekitar untuk ikut mencari, korban ditemukan mengambang dibawah perahu nelayan didekat dermaga apung dipantai kuta.

“Setelah ditemukan, korban pun sempat dibawa ke Puskesmas Kuta untuk mendapat pertolongan medis. Sayang nyawanya tidak bisa terselamatkan,” ujar Kapolsek. ( tl-02 )

Headline

Mataram, Tribunlombok.net – Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Forkopimda, Pejabat Teknis yang menangani Kesehatan dan Tokoh Agama atau Tokoh masyarakat akan divaksin Covid-19 pada tahap pertama.

Rencananya vaksinasi ini akan dilakukan di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB pada Rabu, 14 Januari 2021, sambil menunggu BPOM menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) yang sesuai kaidah akademis dan standar WHO.

Komitmen keseriusan ini dinyatakan dalam rapat persiapan pelaksanaan pemberian vaksin perdana yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Provinsi NTB, Senin (11/01).

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengungkapkan bahwa Pemprov akan menjadi garda terdepan dan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai vaksin Covid-19.

“Apa yang kita lakukan adalah wujud negara hadir sebagai garda terdepan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat kita mengambil peran perdana untuk melakukan vaksin covid-19 ini,” tutur Sekdanyang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB.

Miq Gita sapaan akrabnya juga berharap agar masyarakat tidak paranoid dan menganggap vaksin ini berbahaya. Terlebih dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI tentang kehalalan dan kesuciannya, sambil menunggu izin penggunaan dari BPOM.

Lebih lanjut, menurutnya, melalui vaksinasi perdana ini diharapkan masyarakat dapat percaya tentang keamanan vaksin sinovac serta yakin tentang pentingnya vaksinasi mengingat pandemi Covid-19 sudah memasuki gelombang kedua. Sehingga ia menghimbau agar berbagai informasi hoax dan tidak benar dapat diminimalisir agar tidak menimbulkan ketakutan.

“Agar kita perangi hoax-hoax ini agar tidak diterima begitu saja oleh masyarakat,” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., yang memaparkan kesiapan teknis vaksinasi perdana, mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan vaksinasi akan dilakukan proses skreening terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik, karena sebagaimana penjelasan Kadis Kesehatan, ada 15 penyakit yang jika seseorang memilikinya, maka ia tidak dapat diberikan vaksin Covid-19.

“Kita betul – betul akan melakukan cek up awal agar tidak terjadi mis” jelas dr. Eka.

Adapun beberapa kondisi masyarakat yang tidak bisa diberikan vaksin covid-19, yakni Pernah terkonfirmasi menderita covid-19, ibu hamil dan menyusui, menjalani terapi jangka Panjang terhadap penyakit kelainan darah, penderita penyakit jantung, penderita penyakit autoimun, penderita penyakit saluran pencerna kronis, penderita penyakit hipertiroid, penderita penyakit kanker, penderita diabetes melitus, penderita HIV dan penderita penyakit turberkulosis.

dr. Eka juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan 400 vaksinator dari tenaga kesehatan yang berasal dari RSU Provinsi NTB, RSAD , RS Bhayangkara dan Puskesmas Mataram.

“Persiapan vaksinator yang dilatih, hari ini sudah masuk ke pelatihan ke – 2 sampai tanggal 13 sudah selesai pelatihannya” tutupnya. (tl-02/humas NTB)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Pasukan TNI Kodim 1620/Loteng siap diturunkan untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi covid-19. Hal ini disampaikan oleh Komandan Kodim 1620/Lombok Tengah Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, saat memberi arahan kepada anggota usai pelaksanaan apel pagi di Lapangan Makodim, Senin 11 Januari 2021.

Dandim mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 ini merupakan program pemerintah yang siap didukung oleh satuannya.

Dimana, TNI ikut berperan aktif dalam membantu program pemerintah khususnya dalam pelaksanaan program vaksinasi ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

“Saat ini kita sebagai prajurit TNI harus siap setiap saat di butuhkan, mulai dari memberikan himbauan kepada masyarakat, pengamanan, maupun saat pendistribusian vaksin nanti ke setiap fasilitas kesehatan yang ada di Lombok Tengah, serta kesiapan anggota melaksanakan pengamanan wilayah pada saat pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Dandim

Selain itu, Dandim menyampaikan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan kesiapan bersama terkait rencana vaksinasi di wilayah Lombok Tengah ini diantaranya, kesiapan diri terkait kesehatan pribadi masing-masing anggota, selalu gunakan masker standar kesehatan, serta selalu menjaga faktor keamanan, bagi anggota yang akan bertugas.

“Saat ini Kodim 1620/Loteng masih koordinasi dengan Pemkab Loteng melalui Dinas Kesehatan terkait jadwal pendistribusian di wilayah Lombok Tengah. Pada intinya anggota Kodim 1620/Loteng siap mengawal program vaksinasi ini,” tegas Dandim.

Dandim berharap masyarakat Lombok Tengah ini bisa mengikuti arahan dan mendukung program vaksinasi ini, sehingga Pandemi wabah covid-19 yang saat ini masih menjadi momok dapat segera berakhir. (tl-02/*)

Headline

Lombok Timur, Tribunlombok.net – Bulan nopember tahun 2020 yang lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) bersama legislatif mengesahkan Anggaran Belanja Daerah tahun 2021.

Anggaran Belanja pada tahun 2021 mencapai hampir 3 trilun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 376 Milyar, dana Perimbangan 1,7 Triliun, dana lain lain pendapatan daerah yang sah 611 milyar dan ditambah dengan rencana utang daerah sebesar 225 milyar.

Anggaran yang cukup besar ini dihajatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. namun, apakah porsi anggaran itu proporsional?

Analis Kebijakan dari Lombok Research Center (LRC) Bapak Maharani mengatakan bahwa kebijakan anggaran di Lombok Timur masih belum pro masyarakat miskin dan pro lingkungan. Jika dilihat dari porsi anggaran yang diproyeksikan pada tahun 2021, prosentasi belanja tidak langsung masih dominan yaitu sekitar 1,6 triliun sedangkan belanja langsungnya sekitar 1,4 trilun.

“ Seharusnya jika pemerintah daerah Lombok Timur serius dalam mendorong kesejahteraan masyarakat maka belanja langsung harus lebih dominan” ungkap Maharani.

Apalagi saat ini kita sedang dilanda bencana wabah covid-19 ini, seharusnya pemerintah fokus dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengeluarkan kebijakan anggaran untuk mendorong peningkatan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan anggaran yang besar bagi usaha ekonomi mikro masyarakat.

Tidak seperti yang dilakukan saat ini yaitu mengeluarkan anggaran yang cukup besar bagi infrastruktur sekitar 500 milyar pada tahun 2021.

Lalu bagaimana dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya air? ini yang sangat disesalkan oleh Maharani, bahwa kebijakan anggaran tahun 2021 di Lombok Timur tidak berpihak kepada pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dari porsi anggaran tahun 2021 ada item anggaran bagi pengelolaan sumberdaya air, namun dari total anggaran 70 milyar, semuanya hanya untuk kegiatan fisik perpipaan dan pembuatan sarana irigasi. “Hal ini sangat aneh, sarana irigasinya bagus namun air yang akan lewat tidak ada” ungkap Maharani.

Jika tahun 2020 yang lalu ada anggaran bagi pelestarian mata air sebesar 25 juta, namun tahun 2021 ini sama sekali tidak ada alias nol rupiah ungkap Maharani. Sehingga bisa dikatakan bahwa komitmen Pemerintah Lombok Timur untuk penyelamatan sumberdaya alam hanya sekedar mimpi yang tidak akan pernah terwujud tambah Maharani.

Data dari Lombok Research Center menunjukkan bahwa lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah mata air di Lombok Timur berkurang 45%, Bahkan luasan lahan kritis di Lombok Timur mencapai 30.000 hektar.

“Wajar jika setiap musim kemarau kita akan kekurangan air dan jika musim penghujan kita akan mengalami banjir dimana-mana” ungkap Maharani. (red)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Bupati Lombok Tengah H.M.Suhaili melepas 10 pejabat eselon II yang purna tugas. Mereka adalah Mantan Kadis Kesehatan H.Omdah, Mantan Sekwan R.Mulyatno Junaidi, H.Nasrun mantan Asisten II, Mantan Kadis Perizinan H.Winarto, Mantan Kadis Pendidikan yang juga mantan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah H.Sumum, mantan Asisten I, H.L.Amin dan Mantan Sekda yang juga Wabup Terpilih H.M.Nursiah.

Mantan Kadis Pariwisata H.L.Putria mewakili mantan Kadis yang lain meminta maaf ke Bupati jika ada salah

Perwakilan ASN purna tugas H.L.Putria mengatakan walaupun sudah purna tugas namun dirinya dan yang lainnya akan kembali untuk sama sama membangun Lombok Tengah. Suasana ini manjadi pengikat untuk tetap bersama untuk Lombok Tengah. “Kontribusi kami tidak hanya di jabatan struktural akan tetapi juga menjadi masyarakat biasa juga bisa berbuat untuk LombokTengah” jelasnya.

Menurut Putria, sekecil apapun yang diperbuat akan tercatat sebagai bentuk pengabdian kepada pemerintah daerah. “Mungkin selama menjadi bawahan Bupati ada yang kurang berkenan, mewakili rekan yang lain untuk meminta maaf yang sebesar besarnya” ungkap Putria. 

Sementara itu PLT Sekda Kabupaten Lombok Tengah H.L.Idkham Khalid mengatakan dipilihnya aik bukak sebagai lokasi pelepasan Purna tugas ASN pejabat eselon II karena berharap ada nuansa baru dimana selama ini hampir semua kegiatan di penting ada di wilayah selatan. Selain itu berharap ada perubahan wajah dari Aik Bukak sebagai penyangga KEK Mandalika. 

Saat ini ada 10 pejabat yang Purna tugas. Oleh karena itu pemerintah daerah tentu merasa kehilangan namun karena masa pengabdian sudah berakhir maka tentu pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa apa namun yang pasti apa yang sudah diabdikan bagi daera, atas nama pimpinan OPD dirinya sangat berterima kasih. “Sudah sangat banyak pengabdian kepada masyarakat Lombok Tengah selama menjadi ASN oleh karena itu kami sampaikan banyak terimakasih, semoga kami generasi penerus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah diperbuat untuk LombokTengah” ujarnya. (tl-02/*)

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan media online Tribunlombok.net

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Mengawali tahun ini, proses land clearing lahan sirkuit Mandalika dilanjutkan kembali untuk menuntaskan lahan sirkuit kembali dilaksanakan, Minggu (10/1). Objek lahan yang mulai dilakukan land clearing terletak di area tikungan 8 dan 9, Jalan Kawan Khusus (JKK) Mandalika.

“Pelaksanaan land clearing berjalan lancar, kondusif, meskipun ada yang protes, namun bisa dijelaskan kepada warga, sehingga pelaksanaan land clearing tetap berjalan lancar. Personil yang kami terjunkan sebagian besar dari Polwan, sebagai upaya untuk mengedepankan pengamanan agar berjalan kondusif,” ungkap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di area KEK Mandalika.

Di tempat yang sama, Kombes Pol Awan Hariono, Ketua Tim Taktis Teknis Penyelesaian Sirkuit Mandalika memaparkan, selama ini, ITDC bersama Forkopimda NTB melakukan berbagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan untuk percepatan pembangunan KEK Mandalika. Satu per satu keberatan warga serta adanya rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti sebagai bentuk keseriusan dalam upaya penyelesaian.
“Kami tidak hanya berdialog, tetapi juga melakukan beragam fasilitasi, sesuai yang diinginkan warga,” jelas Awan.

Menurutnya, atas berbagai reaksi warga, tim tetap memprioritaskan edukasi kepada warga agar memiliki pemahaman atas lahan yang diadukan dan agar proses pembangunan KEK Mandalika yang menjadi destinasi prioritas berjalan lancar sesuai target pemerintah. Termasuk terhadap pihak Sibawaih ahli waris Amaq Semin yang masih mengklaim dan menduduki lahan HPL 73 ITDC. Dan mengenai keinginan pihak Sibawaih untuk melakukan proses ukur ulang, sudah pernah dilaksanakan oleh BPN. Bahkan, Sibawaih selaku ahli waris menunjukkan langsung batas-batas lahan yang diklaim. Proses ini disaksikan langsung oleh perwakilan Komnas HAM. Dari hasil rekonstruksi tata batas ini, tidak ditemukan perbedaan luas lahan ataupun lahan sisa yang belum dibebaskan, seperti yang selama ini diklaim pihak Sibawaih.
“Jika masih ada keberatan objek perdata, dipersilahkan untuk diteruskan ke pengadilan, sebagai upaya hukum selanjutnya,” jelas Awan.

Senada juga diungkapkan Vice President Corporate Legal & GCG ITDC, Yudhistira Setiawan, yang juga mempersilahkan pihak Sibawaih dan kuasa hukumnya untuk melakukan upaya hukum litigasi yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan. Jalur litigasi ini juga sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, ketika proses nonlitigasi tidak mencapai titik temu.

Tidak hanya itu, Tim Percepatan Pembangunan Mandalika bersama ITDC juga memfasilitasi proses komunikasi atas permintaan pihak Sibawaih untuk melakukan proses eksekusi atas putusan Mahkamah Agung 88/PDT.G/1995/PN.PRA. ITDC sudah melakukan konfirmasi dan komunikasi kepada pihak PN Praya secara tertulis.
PN Praya kemudian memberikan penyampaian tertulis atas permintaan eksekusi ulang ini. Bahkan, pihak Komnas HAM dan pihak Sibawaih juga pernah difasilitasi berkomunikasi dengan PN Praya terkait hal ini.
Atas kasus ini, PN Praya menegaskan, bahwa perkara nomor 88/PDT.G/1995/PN.PRA sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Perkara tersebut sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Ketua PN Praya No 10/PEN.PDT.G/1996/PN.PRA tanggal 17 September 1996 jo Berita Acara Pengosongan Nomor 88/PDT.G/1995/PN.PRA tanggal 23 September 1996.
Eksekusi tersebut melaksanakan putusan serta merta perkara 88/PDT.G/1995/PN.PRA.
Dan apabila tergugat atau ahli waris ataupun pihak ketiga yang padanya menguasai kembali obyek sengketa perkara 88/PDT.G/1995/PN.PRA, maka tidak dapat dilakukan eksekusi kembali, karena pada prinsipnya, eksekusi hanya dilakukan satu kali.
““Artinya, terhadap lahan yg dikuasai Sibawai tersebut, tidak perlu dilakukan eksekusi lagi, seperti permintaan pihak Sibawai. Oleh karena itu kegiatan land clearing akan tetap kami jalankan, karena sdh jelas bahwa lahan tersebut adalah milik ITDC,” tegas Yudhistira.

Atas berbagai persoalan lahan ini, Yudhistira menegaskan, jika ada warga masyarakat yang masih mengklaim memiliki hak atas tanah yg di atas lahan bersertifikat HPL ITDC, maka sebagai warga negara yang taat hukum, dihimbau agar menempuh jalur hukum dan membuktikannya di pengadilan, tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan semua pihak.
“Sebagai BUMN, ITDC selalu menghormati ketentuan, peraturan dan UU yang berlaku serta menjunjung tinggi HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya,“ pungkasnya. ((tl-02/*)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Warga Dusun Selao, Bombas dan Pengalang, desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Sabtu (9/01/2021) melakukan aksi penanapan pohon pisang di ruas jalan Dusun Selao menuju Bombas. Penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kekecewaan dan protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan tersebut.

Aksi tersebut diikuti oleh puluhan tokoh masyarakat serta pemuda dari tiga dusun, yakni Dusun Selao, Bombas Dan Pengalang.

Menurut tokoh masyarakat Dusun Selalo H. Lalu Nurhadi, aksi penanaman pohon pisang tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang tak kunjung melakukan perbaiakn terhadap jalan di dusun mereka.

“Sudah dari dari dulu, yakni sejak awal tentara masuk desa kita dijanjikan kalau jalan ini akan diperbaiki, cuma sampai sekarang belum kunjung dilaksanakan. Saat ini kondisi jalan sangat memprihatinkan dan rusak parah. Lubang layaknya kubangan kerbau dan kolam ikan terdapat disepanjang jalan. Kasihan masyarakat, pelajar dan guru-guru di sekolah-sekolah disini, murid-murid kalau berangkat sekolah harus lepas sepatu sampai sekolah biar ndak kotor sepatu dan seragamnya”, ungkap H.Lalu Nurhadi.

Pria yang kerap disapa Tuan Kedan tersebut juga mengatakan bahwa, tokoh pemuda Dusun Selao sering kali ingin melakukan aksi demo di kantor DPRD Lombok Tengah. Akan tetapi rencana tersebut selalu bisa diredam, karena menurutnya masih ada cara yang lebih baik, yaitu hearing saja.

“Sejauh ini saya bisa tahan keinginan warga untuk demo, dan kami lebih memilih untuk melakukan hearing dulu yang rencananya akan dilaksanakan Senin (11/01/2021) besok ke kantor desa Kateng. Kalau tidak ada respon positif baru kita akan demo ke kantor Bupati serta DPRD Lombok Tengah”, Tambahnya.

Selain itu tokoh pemuda setempat, Lalu Dafid Hidayatullah juga menegaskan bahwa, harus ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat, supaya tuntutan mereka tersebut ditanggapi dengan sigap serta sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

“Jalan kami ini sudah rusak parah dan sudah tidak layak dilewati sebenarnya. Maka dari itu kami dari pemuda tiga dusun yaitu Dusun Selao, Bombas dan Pengalang meminta kepada pihak pemerintah untuk secepatnya di perbaiki.”tutupnya. (tl-02)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Kecamatan Janapria kembali bongkar arena perjudian Sambung ayam yang berada di Dusun, Kapit Desa Lekor, Janapria, Sabtu 9 Januari 2021.

Penertiban ini dilakukan lantaran lokasi perjudian tersebut sempat di tutup petugas dari Koramil, Polsek dan Satpol PP Kecamatan Janapria beberapa bulan. Namun berdasarkan laporan dari masyarakat minggu terkahir ini dibuka kembali oleh pemiliknya yakni Papuk Adi.

Dandim 1620/Lombok Tengah Letkol I Inf Putu Tangkas Wiratawan, melalui Danramil 1620-05/Janapria Kapten Inf Suliono, mengatakan arena judi di lahan milik Papuk Adi pernah dilakukan pembongkaran dan pemilik lahan membuat surat perjanjian tidak membuka kembali arena judi sabung ayam.

“Papuk Adi melanggar isi perjanjian tertulis tanggal 19 September 2019 yang disepakati bersama Forkopimca Janapria, dimana dia berjanji untuk tidak lagi membuka arena perjudian sehingga sudah saatnya kami lakukan pembongkaran kembali dan tindakan hukum,” ujar Danramil.

Sebelum melakukan pembongkaran petugas gabungan secara persuasif mengingatkan kembali isi kesepakatan papuk Adi dengan Forkopimca Janapria terhadap sanksi pelanggaran apabila membuka kembali arena perjudian tersebut.

“Saat di lokasi, petugas gabungan langsung membongkar tenda-tenda termasuk batas-batas tembok yang dipakai sebagai arena judi termasuk Papuk Adi turut membantu, setelah itu Papuk Adi dibawa ke Polsek Janapria untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Menurut Danramil, kegiatan Perjudian dan apapun bentuknya merupakan perbuatan melanggar hukum dan memilki dampak tumbuhnya penyakit masyarakat serta berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Apalagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini, masih dalam prioritas perhatian pemerintah, untuk selalu menghimbau masyarakat agar tetap waspada serta mematuhi Prokes Covid-19.

“Kami terus lakukan pengawasan melalui Babinsa dan babinkamtibmas agar lokasi tersebut tidak digunakan lagi sebagai arena perjudian, termasuk wilayah lain Janapria untuk tidak coba-coba membuka arena perjudian,” tegas Kapten Suliono.

Ia pun mengimbau kepada warga agar ikut berperan serta untuk mencegah adanya kembali praktek perjudian dalam bentuk apapun dengan cara menginformasikan kepada aparat keamanan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. (red/tl)