Home Archive by category Headline (Page 4)

Headline

Headline

Anggota Komisi I DPRD NTB TGH Najamuddin Moestafa

MATARAM Tribunlombok.net – Seruan Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat agar Pemprov NTB tidak lepas tangan menyusul eskalasi gejolak sosial yang terus meningkat setelah dipicu beredarnya video ceramah agama di Lombok Timur, mendapat dukungan dari DPRD NTB.
 
“Apa yang menjadi kekhawatiran beliau, kami dukung seribu persen. Beliau benar. Pemprov NTB memang tidak boleh lepas tangan dalam upaya mencari penyelesaian masalah ini,” kata Anggota Komisi I DPRD NTB TGH Najamuddin Moestafa di Mataram, kemarin (7/1).
 
Dia menegaskan, kekhawatiran yang disampaikan Rachmat, harusnya menjadi kekhawatiran semua pihak. Bahwa gejolak sosial dengan eskalasi yang terus meningkat ini, bukanlah pertanda baik bagi kondusivitas daerah.
 
Tokoh agama dari Lombok Timur ini menegaskan kembali, bahwa gejolak sosial tersebut kini bukan hanya meluas di Pulau Lombok saja. Melainkan juga sudah sampai ke Pulau Sumbawa. Dia menerima informasi, bagaimana kelompok masyarakat dari Pulau Sumbawa juga hendak datang untuk menggelar aksi ke Pulau Lombok atas insiden yang terjadi di Lombok Timur tersebut.
 
Karena itu, jika Pemprov NTB tidak memberikan respons memadai, maka persoalan ini dikhawatirkan menjadi bias, dan tentu akan menjadi hal yang tidak bagus untuk kondusivitas Bumi Gora yang selama ini dikenal sebagai daerah yang memberi kenyamanan bagi penghuninya.
 
 “Kami dari DPRD NTB mendesak agar Gubernur segera merespons apa yang disampaikan wakil rakyat kita di DPR RI. Kalau tidak, persoalan ini bisa menjadi bias horizontal,” tandas Najamuddin khawatir.
 
Akan menjadi sangat tidak elok, jika Pemerintah Pusat hanya menerima laporan penanganan gejolak sosial yang terjadi di NTB ini dari pemerintah kabupaten/kota saja. Sementara Pemprov NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, justru hanya bertindak sebagai pihak yang meneruskan laporan imbas lepas tangan lantaran mereduksi gejolak sosial yang terjadi hanya menjadi masalah di kabupaten/kota.
 
Tokoh yang dikenal identik dengan peci hitam khasnya ini juga mengingatkan agar Pemprov NTB tidak setengah-setengah dalam merespons gejolak sosial ini. Najamuddin sepakat, menyerahkan persoalan ini sepenuhnya pada aparat penegak hukum semata, bukanlah pilihan bijak. Sebab, hal tersebut sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dengan masyarakat.
 
Jika itu terjadi, Najamuddin khawatir akan muncul berbagai macam tudingan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan memainkan sentimen negatif bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama. Hal yang tentu saja tidak boleh terjadi.
 
“Itulah pentingnya Gubernur dan Pemprov NTB merespons secara tepat. Agar persoalan ini menjadi terang benderang. Nggak boleh ada grey area di sini,” tandas politisi Partai Amanat Nasional ini.
 
Saat ini kata Najamuddin, NTB adalah epicentrum kemajuan Indonesia. Sebagai tuan rumah event bergengsi tingkat internasional, bukan hanya mata warga negara Indonesia yang tertuju ke NTB. Tapi mata seluruh dunia juga akan menoleh ke Bumi Gora. Karena itu, jika gejolak sosial ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian komprehensif, maka sudah pasti hal tersebut akan memantik perhatian nasional dan juga internasional.
 
“Jangan sampai agenda besar yang telah disiapkan Presiden Jokowi untuk kemajuan dan kemaslahatan seluruh masyarakat NTB, justru dicederai hanya karena respons Pemprov NTB yang tidak memadai terhadap gejolak sosial ini,” kata Najamuddin mengingatkan. ( tl

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – DPRD Lombok Tengah, bakal membahas ranperda usulan DPRD pada Maret 2022 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Rumiawan mengatakan, ranperda diusulkan komisi.

Di antaranya, ranperda usul komisi I tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Selanjutnya, ranperda usul komisi II tentang wisata halal dan industri halal Lombok Tengah.

Ranperda usul Komisi III, tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2015 terkait pengelolaan sampah.

Ranperda usul komisi IV, tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan.

Dikatakan, komisi IV juga mengusulkan ranperda tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Usul ranperda itu, merupakan perubahan atas perda nomor 3 tahun 2019. (tl-02/adv)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Rapat paripurna DPRD Kab. Lombok Tengah pembukaan masa sidang kedua Tahun 2021-2022 di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah H.Lalu Ahmad Rumiawan, S.Sos, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si. dan Forkopimda berjalan dengan hikmat dan lancar.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Loteng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2021-2022. Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Loteng, HL Ahmad Rumiawan membacakan keputusan pimpinan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan tahun sidang 2021-2022.

Adapun DPRD Loteng telah membentuk gabungan komisi untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Meskipun demikian, gabungan komisi telah selesai membahas RPJMD tahun 2021-2026 dan melaporkan hasil pembahasannya pada rapat paripurna tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu. Pada rapat paripurna tersebut pula telah disepakati amanah untuk melanjutkan pembahasan mengenai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tata kelola Aset Daerah.

Maka, dalam kesempatan pertama masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 telah dijadwalkan lanjutan kegiatan gabungan komisi dalam membahas potensi dan Aset Daerah mulai 10-31 Januari 2022. Dimana di saat bersamaan Badan Musyawarah (Banmus) juga telah menjadwalkan lanjutan kegiatan badan anggaran dalam membahas Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara simultan dengan kegiatan gabungan komisi. Untuk diketahui bersama bahwa pada bulan Desember 2021 yang lalu, badan anggaran bersama keuangan daerah telah dilakukan pembahasan.

Namun mengingat masih adanya substansi ranperda yang perlu diperbaiki diperbaiki khususnya yang berkaitan dengan pinjaman daerah, maka badan anggaran bersama pemerintah daerah telah menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kembali norma-norma yang diatur dalam Perda tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Sedangkan terhadap kegiatan Komisi IV dalam membahas membahas Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dalam Banmus belum dapat memastikan kegiatan lanjutan pembahasan terhadap Ranperda dimaksud. Mengingat masih menunggu hasil kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Namun demikian, jika dalam beberapa minggu kedepan hasil fasilitas-fasilitas tersebut dapat diperoleh maka Banmus telah mengalokasikan waktu pembahasan dalam rentan waktu 3 -24 Februari. Dimana tersebut pula DPRD Loteng juga telah mengagendakan kegiatan reses kedua masa persidangan kedua. Kegiatan reses ini dihadapkan untuk mendukung percepatan rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Loteng sebagai bahan kegiatan Musrenbang tahun 2023. Selain itu, alokasi waktu tersebut juga akan dimanfaatkan oleh komisi-komisi untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi baik terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 maupun program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 mendatang.

Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Loteng nomor 1 tahun 2019 masa jabatan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan yang paling lama 2 tahun 6 bulan pada tanggal 28 Agustus 2019 dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. Maka, untuk yang akan datang Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan kegiatan reposisi pimpinan alat kelengkapan DPRD Loteng pada masa persidangan kedua tahun sidang 2021 2022 dari pelaksanaan reposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Loteng. Hal ini diharapkan akan berdampak kepada peningkatan produktivitas lembaga DPRD dalam menghadapi setiap tantangan dan tuntutan masyarakat pada Ranperda usul Komisi IV tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan dan yang kelima pada Ranperda usul Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. Dalam kegiatan pembahasan Ranperda tersebut akan diisi dengan kegiatan rapat konsultasi dengan pemerintah daerah serta sekunder terkait lainnya. Kegiatan konsultasi publik serta rangkaian rapat paripurna internal untuk memutuskan apakah kelima Ranperda tersebut dapat disepakati menjadi Ranperda usul DPRD atau tidak.

Terakhir yang akan dilaksanakan pada masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 adalah kegiatan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Loteng akhir tahun anggaran 2021 sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disebutkan bahwa LKPD disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir serta merujuk ketentuan pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa DPRD harus melaksanakan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima maka Badan Musyawarah telah mengagendakan penyampaian LKPJ serta pembahasan kedua 2022. Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini DPRD mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat segera menyusun LKPJ tersebut termasuk laporan terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD pada pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2020. Demikianlah pokok-pokok rapat pembukaan awal masa sidang kedua tahun sidang 2021-2022. (tl-02/adv)

Headline

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Vaksinasi anak usia 6-11 tahun mendapat dukungan wakil rakyat di DPRD Lombok Tengah. Menurutnya, kegiatan ini sangatlah penting bagi anak dan masyarakat.
Anggota DPRD Lombok Tengah Dapil Pujut – Praya Timur, L Sunting Mentas mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut mengingat hal ini merupakan langkah dalam kebersamaan dari TNI dan Polri dan juga siswa – siswi yang berada di Lombok Tengah.

Anggota DPRD Lombok Tengah Dapil Pujut – Praya Timur, L Sunting Mentas mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut mengingat hal ini merupakan langkah dalam kebersamaan dari TNI dan Polri dan juga siswa – siswi yang berada di Lombok Tengah.

“Mudah-mudahan ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap perlindungan, terutama bagi anak-anak terkait dengan wabah covid 19,” harapnya.

Pihaknya mengibaratkan, dimana saat ini kita sedang berjalan di tengah hujan, maka perlu adanya payung sebagai perlindungan supaya jangan sampai kebasahan.

“Alhamdulillah Pak Danrem, Dandim, Kapolres, Dinas Kesehatan beserta Tim Medis yang sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka vaksinasi,” katanya.

Adapun kegiatan demikian ini memang tidak dapat dipungkiri, walaupun tidak banyak yang berpartisipasi, memang semua perlu adanya pemahaman dan juga pendekatan bagaimana supaya masyarakat sadar pentingnya vaksinasi, terlebih khusus anak-anak kita untuk menjaga dari pada penularan covid 19.

Sementara itu, dalam kegiatan vaksinasi anak Danrem 162, Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede juga turun langsung ke SDN 2 Tanak Awu melihat. Danrem menyampaikan pemberian vaksin bagi anak usia 6-11 tahun ini bertujuan melindungi siswa dan siswi dari paparan Covid-19 dan memberikan keamanan saat melaksanakan pembelajaran tatap muka, vaksin untuk anak juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

“Program vaksinasi Covid-19 untuk usia 6 – 11 tahun sangat penting,” kata danrem (tl-02/adv)

Headline

MATARAM, Tribunlombok.net – Pemprov NTB diingatkan jangan lepas tangan menyusul eskalasi gejolak sosial yang terus meningkat setelah dipicu beredarnya video ceramah agama di Lombok Timur. Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah pada Pemkab Lombok Timur sudah tidak tepat, mengingat eskalasi gejolak sosial sudah merembet ke kabupaten/kota lain di Pulau Lombok.
 
“Gejolak sosial yang terjadi sudah lintas kabupaten/kota. Kita ingin agar Pemprov NTB hadir untuk turut mengambil peran menyiapkan solusi menyelesaikan permasalahan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat, Kamis (6/1).
 
Tokoh kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang eskalasinya sudah lintas kabupaten/kota.
 
“Momentum menyelesaikan permasalahan ini tak akan datang dua kali. Pemprov NTB harus segera turun tangan menangani. Bukan hanya di Lombok Timur. Sekarang eskalasinya sudah ke Lombok Tengah. Aksi-aksi unjuk rasa bahkan terjadi di Kota Mataram,” kata mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini.
 
Rachmat sendiri sepanjang hari kemarin berada di Lombok Timur untuk turun langsung menenangkan masyarakat. Dia meminta agar masyarakat memercayakan sepenuhnya penanganan seluruh kejadian tersebut pada pemerintah dan juga aparat penegak hukum.
 
Penyelesaian yang komprehensif dan tuntas kata Rachmat, menjadi sebuah keharusan. Sehingga persoalan ini tidak menjadi semacam “bara dalam sekam”, yang justru bisa memicu insiden serupa di kemudian hari.
 
Mengingat eskalasi yang terjadi, Rachmat menekankan, menyerahkan penyelesaian persoalan sepenuhnya kepada Pemkab Lombok Timur semata adalah pilihan yang tidak bijak. Demikian halnya, menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada aparat keamanan dalam hal ini Polda NTB juga tidaklah tepat.
 
Menurut Rachmat, gejolak sosial yang terjadi tidak bisa sepenuhnya dituntaskan dengan pendekatan keamanan belaka. Oleh karena itu, Pemprov NTB yang memiliki pranata dan perangkat penanganan permasalahan sosial yang lengkap, harus turun tangan.
 
“Pemprov NTB harus berada di garda terdepan. Mengharapkan penyelesaian persoalan dengan pendekatan keamanan akan sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dan TNI dengan rakyat,” imbuhnya.
 
Seharusnya kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok ini, posisi aparat keamanan yakni kepolisian dan TNI adalah mem-back up pemerintah daerah. Karena itu, peran strategis untuk menyelesaikan permasalahan ada pada Pemprov NTB.
 
Legislator Senayan tiga periode ini menegaskan, saat ini, semua pihak berpacu dengan waktu. Gejolak sosial ini harus segera diatasi hingga tuntas. Manakala penyelesaiannya berlarut-larut, akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh NTB.
 
Rachmat mengingatkan, bagaimana dalam hitungan bulan, NTB akan menjadi tuan rumah event balap motor paling akbar di dunia yakni MotoGP. Tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika akan digelar pada 11-13 Februari. Seluruh pembalap MotoGP akan hadir pada latihan resmi tersebut. Kemudian race utama akan digelar sebulan setelahnya, tepatnya pada 20 Maret.
 
Selain itu, NTB juga masih akan menjadi tuan rumah event-event internasional yang lain. Misalnya ajang balap motorcross paling bergengsi di dunia yakni MXGP. Event ini diagendakan digelar tengah tahun ini. Kemudian di akhir tahun, akan ada event World Superbike, ajang balap motor internasional yang dipastikan akan mengarahkan perhatian seluruh dunia ke NTB.
 
Rachmat mengingatkan, event-event internasional yang diback-up penuh oleh pemerintah pusat tersebut tak boleh gagal, hanya dengan stigma bahwa NTB adalah daerah yang tidak kondusif. Itu sebabnya, Pemprov NTB diminta tak menyia-nyiakan momentum untuk menyelesaikan gejolak sosial yang terjadi secepatnya.
 
Rachmat mendapat informasi, jika tak ada aral melintang, pekan depan, Presiden Joko Widodo akan berkunjung dan melihat langsung kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP. Tentu menjadi komitmen semua pihak di Bumi Gora, untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
 
“Jangan sampai masalah ini melebar kemana-mana. NTB ini milik kita semua. Karena itu, NTB ini kita jaga bersama-sama,” imbuhnya. ( tl-02/* )

Headline

PRAYA, tribunlombok.net – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika)/The Mandalika bersama dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku bagian dari ITDC Group mulai membuka penjualan tiket balap motor MotoGP Indonesia Grand Prix (MotoGP) 2022 secara online dan offline mulai 6 Januari 2022. Penjualan tiket MotoGP kategori Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suites (Premiere Class & Deluxe Class) mulai dibuka pada Jumat, 6 Januari 2022. Sementara penjualan tiket kategori General Admission dan Standard Grandstand baru dibuka pada Selasa, 11 Januari 2022.

Vice President of Commercial MGPA, Aji Aditra Perdana menyatakan, pihaknya membenarkan kalau tiket MOTOGP akan mulai dijual ke masyarakat luas pada tanggal 6 Januari. Calon penonton dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui 10 platform pembelian tiket yang merupakan partner dari ITDC Group antara lain channel digital Xplorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, InJourney, Tiketapasaja.com, Tiket.com, My Pertamina Apps, DyandraTiket.com mulai tanggal 6 Januari 2022. “Sementara pembelian secara offline dapat dilakukan di gerai Alfamart, Indomaret, dan Angkasa Pura Hotel yang mulai dibuka pada tanggal 11 Januari 2022,” ungkapnya.

Tiket MotoGP ini memiliki variasi harga sesuai dengan tempat menonton yang terbagi menjadi lima kategori yaitu General Admission dengan jumlah kuota sebesar 10.000 tiket, Standard Grandstand sebanyak 28.578 tiket, Premium Grandstand 22.056 tiket, Deluxe Class 2.000 tiket, dan Premiere Class 900 tiket. “Total kuota tiket penonton yang disediakan sebesar 63.534 tiket per hari,” sambungnya.

Tahun ini, ITDC-MGPA menyediakan tiket harian pada kategori General Admission, Standard Grandstand, dan Premium Grandstand. Untuk harga tiket hari pertama pada 18 Maret, tiket yang tersedia dimulai pada harga Rp 115.000 – Rp 431.250. Sementara untuk tanggal 19 Maret harga tiket dimulai pada harga Rp 287.500 – Rp 1.150.000 dan pada tanggal 20 Maret tiket dimulai pada harga Rp 575.000 – Rp 1.725.000. Selain tiket harian, penyelenggara event juga telah menyiapkan paket weekend pass yakni Sabtu dan Minggu untuk tiga kategori yang sama dimulai dari harga Rp 805.000 – Rp 2.587.000. “Khusus untuk kategori VIP Hospitality Suites, tersedia tiket 3 days pass yang dijual pada rentang Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 (berlaku untuk menonton selama tiga hari),” jelasnya.

Sementara bagi pecinta balap yang telah mendaftar pada pre-booking tiket, mereka akan mendapatkan prioritas kuota dan akan dihubungi melalui data yang telah diinput dalam jangka waktu tertentu. “Kami yakin masyarakat sudah antusias menyambut Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP kembali setelah penantian panjang selama 25 tahun. Untuk itu, mengawali tahun 2022 kami mengumumkan harga tiket sekaligus membuka penjualan tiket MotoGP 2022. Sehingga masyarakat yang ingin menyaksikan event MotoGP secara langsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 18-20 Maret mendatang sudah bisa mulai mempersiapkan diri lebih awal,” katanya.

Sebagai informasi, General Admission merupakan tiket non-seating area, dimana penonton bisa masuk ke area Sirkuit untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial namun tidak masuk pada area Grandstand. Sementara Standard Grandstand terbagi menjadi enam titik lokasi duduk yaitu zona C di tikungan 1, zona D di tikungan 3, zona E di tikungan 6, zona F di tikungan 8, zona G di tikungan 12, zona H di tikungan 13, zona I di tikungan 14.

Sementara, Premium Grandstand berada di empat titik yaitu di zona A pada area start dan finish balap, serta beberapa titik lainnya, zona B di tikungan 1, zona J di tikungan 15, dan zona K di tikungan 16. Sementara VIP Hospitality Suites terbagi menjadi dua kelas, yakni Premiere Class yang berlokasi di lantai 2 Pit Bulding sehingga memudahkan penonton untuk berinteraksi dengan pembalap, dan Deluxe Class berlokasi di VIP Village berdekatan dengan Paddock Sirkuit.(tl-02)

Headline

Kasi Pidsus bersama Kasi BB dan BR saat melakukan penggeledahan ruang Direktur RSUD Praya

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Guna kepentingan proses Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan BLUD RSUD Praya tahun 2017-2020 yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, tim Penyidik melakukan penggeledahan ke RSUD Praya. Penggeledahan yang dilakukan Kejari Loteng dipimpin langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus yang didampingi Kasi Intel, Kasi Datun, Kasi BB/BR dan tim jaksa lainnya.

Ada tiga ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan Penyidik yakni ruang Direktur, Bagian Kauangan dan ruangan PPK. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk kepentingan lanjutan proses Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan BLUD tahun 2017 hingga 2020.

Penggeledahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan didampingi Kasi Intel, Kasi Datun, Kasi BB/BR dan jaksa fungsional beserta staf lainnya. Penggeladahan itu, dilakukan tim Penyidik Kejari Loteng selama 3 jam, mulai pukul 10.00 hingga pukul 13.00 Wita.

Ketua Tim penggeledahan yang juga Kasi Pidsus Kejari Loteng, I Gusti Putu Suda Adnyana usai penggeledahan mengaku, dalam penggeledahan itu pihaknya menyita ratusan dokumen penting. Dokumen-dokumen tersebut disita untuk mendukung penanganan kasus pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Praya yang sedang pihaknya tangani sejak akhir tahun lalu. “Ada uang sekitar Rp. 10 juta di tas PPK juga kita sita,” terang Suda.

Uang yang disita tersebut diambil di ruangan PPK. Saat penyitaan, PPK mengaku jika uang tersebut uang pribadi yang akan digunakan untuk bayar SPP anaknya. Selain uang, jaksa juga menyita sebuah plask disk, laptop, komputer dan juga stempel perusahaan atas nama PT. Mandiri Jaya Medika dan profil perusahaan di ruang PPK serta stempel sekitar 15 sampai 20 buah. Sedangkan di ruangan bendahara atau bagian keuangan BLUD, pihaknya menyita satu unit laptop. “Sejauh ini, dalam kasus BLUD kita sudah panggil dan periksa hampir 30 saksi,” sambung Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan (BB dan BR) pada Kejari Loteng, Iwan Gustiawan saat menggelar konferensi pers di kantornya, Rabu (5/1/2022) sore.

Dikatakan Iwan, bahwa penyitaan ini dilakukan untuk mendukung proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejari selama sebulan ini. Sebab, selama ini dari puluhan saksi yang sudah diperiksa, mereka sudah diminta sejumlah dokumen. Hanya saja, sampai batas waktu yang telah ditentukan, mereka tidak juga menyerahkan. “Saat pemeriksaan, saksi-saksi ini sudah kita minta dokumen pendukung, tapi kita dapat kendala makanya kita lakukan penyitaan ini,” bebernya.

Iwan juga menambahkan, dalam penggeledahan ini cukup banyak dokumen yang disita dan saat ini pihaknya sedang melakukan sortir dan inventarisir. Nantinya, jika dokumen yang dirasa ada hubungannya dengan kasus ini, akan dijadikan berkas penanganan kasus.

Lebih jauh disampaikan mantan Kasi Pidsus pada Kejari Lombok Timur ini, bahwa terkait uang yang ikut disita, akan pihaknya klarifikasi kepada PPK untuk kemudian didalami. Termasuk juga perihal adanya kwitansi yang terselip dalam penggeledahan itu. “Dokumen-dokumen yang disita itu nanti akan kita sortir, apakah dokumen tersebut bisa dipakai untuk mendukung penanganan kasus atau tidak,” terangnya.
“Intinya, rekan-rekan bersabar dulu, kasus ini masih berproses. Terkait perkembangannya seperti apa ke depan, pasti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.(tl-02)

Headline

Mataram, Tribunlombok.net – Mi6 menilai tiga langkah manuver Ketua DPD PDIP NTB , H Rachmat Hidayat akhir-akhir ini merupakan pesan politik yang tidak sederhana dari sisi front stage. Hal ini bisa dilihat dari serangkaian momentum yang terjadi.

Meskipun manuver yang dilakukan oleh petinggi PDIP NTB seolah-olah tidak berkaitkan satu sama lain, tetapi Mi6 memandang rangkaian tetrikal politik yg diperagakan politisi gaek H Rachmat Hidayat sesungguhnya satu rangkaian yang tak terpisahkan, kental bermuatan pesan humanis dan saling memanusiakan.

“PDIP NTB sedang memberikan pesan sekaligus teka teki moral dan politik dengan cara yang tidak biasa. Hal ini tentu ( baca : message PDIP ) hanya dipahami oleh politisi yang paham maksud,” kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH melalui siaran pers , Rabu ( 5/1/22) .

Menurut laki-laki yang akrab disapa didu mengatakan, ayunan manuver Ketua DPD PDIP NTB , H Rachmat Hidayat yang tidak sederhana dipahami yakni, pertama pada medio pertengahan desember 2021 saat hadir di kantor Bupati Lombok Tengah dengan baju merah khas Partai untuk mendengarkan aspirasi dan ucapan terima kasih dari masyarakat Lombok Tengah kepada Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri terkait perhatian Jakarta kepada Lombok Tengah, termasuk Pembangunan Sirkuit Mandalika.

Didu menambahkan dihadapan petinggi lombok tengah ( Bupati, wakil bupati, ketua DPRD loteng beserta puluhan Tuan Guru ), Mantan Bupati Lombok Tengah, H Suhaili secara tegas mengulas kronologi secara terang benderang dan dramatis bagaimana Jasa dan Perhatian Pemerintahan Jokowi dan Megawati Soekarno Putri untuk masyarakat dan pembangunan di Lombok Tengah.

“Tentu Penyampaian aspirasi dan ucapan terima kasih elemen masyarakat lombok tengah kepada Jokowi dan Megawati tidak berdiri sendiri dan bebas nilai. Pasti ada peristiwa yang melatarbelakanginya. Seolah-olah Lombok Tengah ingin meluruskan kisah sejarah yang sesungguhnya agar publik tidak a historis dan mudah dikelabui oleh aneka pencitraan yang melupakan tonggak awal,” ucap Dir Mi6.

Direktur Mi6 menambahkan Sebagai Politisi Gaek , H Rachmat Hidayat dan Mantan Bupati Lombok Tengah Suhaili yang paham kisah, tentu tidak ingin sejarah masa lalu lombok tengah terkait mandalika resort , dan lain-lain dilupakan dan dinafikan oleh sajian aneka drakor politik ( drama korea ) oleh berbagai kepentingan sesaat.

“Para pemangku Lombok Tengah dan Ketua PDIP NTB sesungguhnya hanya ingin sejarah diluruskan agar off sidenya tidak keterusan,” imbuhnya.

Selanjutnya didu mengatakan ayunan langkah Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat Kedua yakni saat menghadiri undangan Pelantikan Ketua DPD Partai Gerindra NTB yang baru HL Pathul Bahri tanggal 29 Desember 2021 silam. Ternyata diacara tersebut H Rachmat Hidayat menjadi satu satu Ketua Partai yg menghadiri acara pelantikan tersebut. Menariknya lagi dalam acara tersebut di declare masuknya gerbong NW Anjani dalam Lokomotif Partai Gerindra NTB. Hal ini ditandai dng masuknya petinggi NW dalam kepengurusan Partai Gerindra NTB.

“Kehadiran H Rachmat Hidayat sebagai simbol PDIP diacara Pelantikan Pathul Bahri bisa jadi merupakan sinyal awal tentang koalisi politik linear antara Gerindra dan PDIP menyongsong kontestasi elektoral 2024 mendatang,” ujar mantan ketua Eksekutif Daerah Walhi NTB.

Didu melanjutkan, dalam momentum tersebut seolah-olah Gerindra dan PDIP NTB ingin memberikan message di awal kepada publik bahwa koalisi Gerindra dan PDIP kedepan tidak terpisahkan dan tidak tergoyahkan menyambut pesta demokrasi 2024.

“Sebagai Partai yang sama-sama menyusung platform Nasionalis , koalisi Gerindra dan PDIP nantinya lebih mudah merawatnya dari benturan perbedaan maqom ideologi,” Kata didu sembari menambahkan jika koalisi linier Gerindra dan PDIP dalam Pilkada serentak di NTB terjadi, target pragmatisnya menciptakan koalisi ramping untuk mengurangi / menekan beban cost politik.

Manuver ketiga H Rachmat Hidayat saat di awal tahun 2022 memberikan Kado yang indah mengapresiasi Kinerja Kepempinan Walikota , H Mohan Roliskana yang juga Ketua DPD Partai Golkar NTB. Statement Ketua DPD PDIP NTB yang ujug-ujug memberikan penilaian positif untuk Mohan Roliskana dari Perspektif moral dan politik sudah pasti akan berdampak menaikkan citra baik pemimpin kota mataram dimata publik.

“Apalagi dalam konstestasi pilkada kota mataram 2020 silam , PDIP dan Golkar saling berhadapan mengusung calon kepala daerah yang berbeda,” Kata Didu.

Lebih jauh Didu mengulas melalui statementnya tersebut H Rachmat Hidayat ingin fairness dan adil dalam melakukan penilaian terhadap kinerja baik Mohan Roliskana yang luput dari atensi dan perhatian publik.

“Kado awal Tahun statement Ketua PDI NTB ini sedang memberikan spirit moral kepada kepemimpinan Mohan Roliskana yang mampu move on dan menghilangkan dendam politik dalam memimpin kota,” ungkap Direktur Mi6

Selanjutnya tiga Langkah Politik PDIP NTB ini tentu tidak akan berhenti dan pasti akan mendapat kontraksi politik untuk mengimbanginya.

“Bisa jadi akan ada rangkaian parabellum sebagai perimbangan bandul politik agar publik mendapatkan second opini, dari sudut pandang yang berbeda, ” imbuhnya.

Terakhir didu mengatakan tiga langkah ataupun manuver ketua pdip ntb bisa ditafsirkan sebagai upaya PDIP membangun persepsi politik yg baik di mata publik ditengah apatisme dan persepsi negatif masyarakat terhadap praktek politik yang terjadi.

“PDIP sadar bahwa publik perlu disadarkan pencerahannya agar mindsetnya tidak mudah menyederhanakan masalah dengan melakukan stigma yg kontra produktif terhadap perbedaan,” tandas didu sembari mengatakan tiga langkah PDIP bisa juga ditafsirkan bagaimana sesama Partai berideologi Nasionalis , PDIP sedang merawat dan menyemai kebersamaan dalam menyongsong Kepeminpinan Masa Depan dlm konstestasi 2024. (tl-02/*)

Headline

Dirtek PDAM Loteng, Lalu Sukemi Adiantara dan Pemerhati PDAM Loteng, Ki Agus Azhar

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Sudah cukup lama meter pengukur debit air yang dipasang dan digunakan pada sumber-sumber mata air yang dijadikan bahan baku PDAM rusak dan tidak berfungsi. Padahal keberadaan meter meter pengukur debit air tersebut sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar debit air dari sumber sumber mata air yang digunakan sebagai bahan baku air PDAM Lombok Tengah.

“Memang benar, meter meter pengukur debit air milik PDAM Lombok Tengah saat ini dalam kondiai rusak. Hal tersebut karena usia yang tua atau lama”, ungkap Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Loteng, Lalu Sukemi Adiantara saat dikonfirmasi.

Dijelaskan bahwa, akibat rusaknya meter meter pengukur debit air di sumber sumber bahan baku PDAM tersebut, saat ini pihak PDAM Loteng menggunakan alat ukur pengganti yakni ultrasonik flometer untuk menghitung debit air yang dimanfaatkan.

Ultrasonik flometer ini sudah cukup lama digunakan seiring rusaknya WM dinensi besar yang dimiliki PDAM Loteng. Dimana sampai saat ini pihak PDAM belum bisa membeli alat pengukur atau meter pengukur debit baru karena WM dimensi besar tersebut harganya sangatlah mahal.

“Karena harga meternya sangat mahal, untuk sementara kita menggunakan ultrasonik flometer”, terang Lalu Sukemi.

Sementara itu salah seorang pemerhati PDAM Loteng, Ki Agus Azhar mengaku menyayangkan terhadap rusaknya alat pengukur debit air yang ada di masing masing sumber air baku PDAM Loteng tersebut. Terlebih meter atau alat ukur debit air tersebut sudah rusak cukup lama atau bertahun tahun.

“kami sangat menyayangkan pihak PDAM tidak segera mengganti atau memperbaiki meter pengukur debit air yang dimiliki. Padahal keberadaan meter meter tersebut sangatlah penting. Ada apa dengan PDAM Loteng yabg membiarkan hal tersebut”, tegasnya penuh tanda tanya. ( tl-02 )

Headline

Penandatanganan MoU antara Pemkab Loteng dengan Kejari Loteng

Lombok Tengah, Tribunlombok.net – Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri, S.IP., tanda tangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tentang Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Selasa (4/1). Penandatangan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terkhusus tentang pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pada kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Fadil Regan, SH., MH., Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, ST., MT., serta Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Fadil Regan dalam sambutannya mengatakan di Tahun 2021 sudah banyak kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Beliau berharap di Tahun 2022 ada kerjasama yang lebih intens lagi.

“Bahwa di Tahun 2021 itu sudah ada kegiatan terkait dengan MoU antara pemerintah daerah dengan kejaksaan, antara lain di bidang penanganan Covid-19, kemudian juga pendampingan hukum di bidang marga, dan terkait pembangunan pasar Sengkerang tahap 2. Di tahun 2022, kami berharap ada kerja sama yang lebih intens lagi antara pihak Pemda dengan Kejaksaan terkait di bidang perdata dan tata usaha negara” Ucapnya.

Bupati Lombok Tengah sangat mengapresiasi pihak Kejaksaan Negeri Lombok Tengah atas pelaksanaan penandatanganan MoU ini. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa penandatangan MoU tersebut salah satu bentuk upaya pihaknya memahami hukum dengan baik. “Kita apabila mengedepankan ego itu sombong namanya, karena pemahaman kita akan hukum rendah sekali. Oleh karena itu, pada hari ini Kajari Lombok Tengah akan menandatangani MoU dengan kita yang itu tujuannya mulia sekali. Kemudian tujuan mulia ini kita implementasikan untuk kelancaran pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah“ harap Bupati.

“Semakin maju suatu daerah, pasti semakin banyak suatu persoalan. Maka persoalan-persoalan itu harus diminimalisir yaitu dengan adanya MoU ini untuk kemaslahatan kita semua tentunya. Ini sangatlah penting, karena penandatanganan kesepahaman ini sangat penting dilakukan terhadap kita semua, karena ini merupakan bentuk sinergitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih cepat dan tepat sasaran, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.” Ucap Pathul.

Selain itu Bupati juga berharap penandatanganan MoU dapat berfungsi untuk mengontrol kinerja aparatur daerah agar terhindar dari jeratan hukum akibat kurangnya pemahaman di bidang perdata dan tata usaha negara. “Pada akhirnya sinergi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah yang ada untuk berkonsultasi, bertanya, dan berkoordinasi terkait persoalan hukum perdata dan tata usaha negara, maupun dalam mengamankan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah” harapnya. (tl-02/adv)