Home Archive by category Headline (Page 66)

Headline

Headline

Pemenang Hijau Perak-Pengelolaan Destinasi Berkelanjutan

JAKARTA/tribunlombok.net.Masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya pulau Lombok patut bangga. Bagaimana tidak, kawasan The Mandalika yang dikelola ITDC di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebagai kawasan Hijau Perak pengelolaan destinasi berkelanjutan terbaik di Indonesia dalam ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2018 yang digelar Kementerian Pariwisata. Penghargaan tersebut diterima Jumat (30/11) di Hotel Borobudur Jakarta. Penghargaan diterima Projeck Direktur The Mandalika, Hari Wibisono.

Selain The Mandalika, ITDC juga menerima penghargaan lain dalam ajang ISTA 2018 untuk kategori Pamong Pariwisata untuk pengelola The Nusa Dua yang diterima Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer.

Untuk diketahui, tahun ini, tema yang diangkat adalah Local Wisdom for Sustainable Development (Kearifan Lokal untuk Pariwisata Berkelanjutan).

“Cara yang paling cepat dan tepat yaitu dilombakan. Untuk itu ISTA kembali digelar untuk mempercepat penerapan pariwisata berkelanjutan,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, saat peluncuran ISTA beberapa saat lalu.
Arief mengatakan, berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di peringkat 42 pada tahun 2017, dan pada 2019 mendatang diproyeksikan naik peringkat ke-30 dunia.

Cara yang dapat dilakukan untuk mengejar peringkat 30 dunia, di antaranya dengan meningkatkan penilaian untuk pilar keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Saat ini, tingkat keberlanjutan lingkungan Indonesia masih rendah yaitu di peringkat 131 dari sebelumya di peringkat 134.

“Untuk itu kita mengajak publik, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan environmental sustainability. Caranya melalui ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA). Ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada destinasi-destinasi di Indonesia yang sudah berproses dan menunjukkan hasil dari penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk pengembangan sustainable tourism, ada tiga poin utama yang harus menjadi perhatian. Yang pertama lingkungan yang mencakup aspek pelestarian alam bebas, kualitas dan keamanan air, konservasi energi, dan lainnya.

Yang kedua komunitas. Pariwisata berkelanjutan juga wajib mempertahankan atraksi, memiliki manajemen untuk pengunjung, memperhatikan kebiasaan pengunjung, menjaga warisan budaya dan lainnya.

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah ekonomi. Sustainable tourism harus memantau perekonomian, ada peluang kerja bagi warga setempat, ada keterlibatan publik, ada penghargaan dan pemahaman bagi para turis, ada akses lokal dan masih banyak lagi.

Sementara, Juri Kehormatan ISTA 2018, Mari Elka Pangestu, menilai kegiatan ini sangat positif. “Saya berterima kasih kepada Pak Arief Yahya. Sebab, program ini sudah dimulai tahun 2013 saat saya menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan dilanjutkan Pak Arief,” katanya.

Pembukaan pendaftaran ISTA 2018 sendiri telah dimulai sejak 1 Mei dan akan berakhir 20 Agustus 2018. Setelah masa pendataran ditutup, tim juri melakukan seleksi persyaratan administrasi para pada 1 – 24 Agustus 2018.

Dari tahap seleksi persyaratan administrasi tersebut, dilanjutkan dengan tahap desk evaluation pada 24 -31 Agustus 2018. Tahap selanjutnya adalah pengumuman nominator dan dilanjutkan dengan visitasi lapangan atau pengamatan lapangan. (tl)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Berdasarkan data dan hasil survey pemantauan status gizi tahun 2017, angka stunting atau manusia kerdil Loteng dikatagorikan tinggi yakni mencapai 39,1 persen dari jumlah penduduk Loteng. Hal ini yang kemudian membuat Loteng mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Tidak tanggung-tanggung Wakil Presiden ( RI ) H.M.Yusuf Kala bersama sejumlah menteri beberapa waktu lalu datang ke Loteng khusus terkait dengan pelaksanaan program penanganan stunting.

Tahun 2018 ini, berbagai program penanganan stunting dilaksanakan melalui sejumlah OPD yang ada di Loteng. Bahkan saat ini, Peraturan Bupati ( Perbup ) terkait dengan penanganan stunting tersebut sedang digodok dan dirumuskan oleh TKPKD Loteng.

Saipul Muslim dari TKPKD Dan Loteng mengungkapkan bahwa, Perbub tetsebut saat ini sedang digodok bersama sejumlah OPD yang ada. Keberadaan Perbub itu sendiri sangat penting, supaya berbagai program penanganan stunting yang ada, bisa terlaksana sesuai harapan dan tepat sasaran.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Tengah, H.Lalu Pathul Bahri, S.Ip selaku ketua TKPKD Loteng menyatakan sangat mendukung terhadap penyusunan Perbup penanganan kasus stunting tersebut.

“Mengingat tingginya angka stunting di Loteng, maka perlu dilakukan penanganan yang serius”, terangnya.

Oleh karena itu, Wabup mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk sama-sama menangani permasalahan ini. Dengan kebersamaan dan kerja maksimal melalui berbagai program yang ada, kita berharap Loteng bisa segera bebas dari Kasus stunting atau manusia kerdil, terangnya. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – pasca gempa dahsyat yang mengguncang Lombok beberapa waktu lalu, pihak Disperindag Loteng mengajukan sebanyak 9 pasar yang ada di Loteng untuk diperbaiki atau direnovasi. Dari usulan ke pemerintah pusat tersebut, hanya 3 pasar yang disetujui karena dinilai berkas persyaratannya lengkap atau memenuhi. Namun karena waktu yang mepet, serta masih terjadinya Debatable terkait sistem Penunjukan Langsung ( PL ) dari program tersebut, program yang sudah disetujui pusat tersebut urung dilaksanakan pada akhir 2018 ini.

Kadisperindag Loteng H.Saman yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat ( 30/11/2018 ) menyatakan bahwa, langkah yang diambil berupa pembatalan terhadap pengerjaan ketiga pasar yang terdiri dari pasar Pringgarata, pasar Sengkol dan pasar Batubungus itu karena, selain waktu yang mepet juga masih terjadinya Debatable terkait pemahaman tentang sistem PL dari program tersebut. Dimana kita masih belum mendapatkan kejelasan aturan maupun dasar hukum dari sistem PL pengerjaan pasar yang anggarannya mencapai Rp.2 Milyar per pasar tersebut.

Keputusan pembatalan terhadap pengerjaan 3 pasar tersebut setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan TP4D yang menyarankan untuk mengurungkan pelaksanaannya.

” Karena berbagai hal diatas, maka pengenaannya kami urungkan. Kami akan ajukan lagi ke pusat pada tahun 2019 mendatang”, pungkasnya. ( tl-02 )

Headline

JAKARTA/tribunlombok.net–Gubernur NTB – Dr. Zulkieflimansyah bersama Dirut PT ITDC – Abdulbar Mansjur disaksikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, menandatangani MoU pendidikan vokasi untuk kawasan KEK Mandalika di Hotel Aryaduta Jakarta hari Kamis 29 November 2018. Penanda tanganan MoU juga melibatkan pihak PHRI dan ASITA NTB.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri memang menginisiasi adanya kerjasama pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan di 3 Destinasi utama. Penanda tanganan MoU pendidikan vokasi untuk KEK Mandalika ini di laksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan
Rapat Koordinasi gabungan pendidikan vokasi untuk kawasan Danau Toba, Candi Borobudur dan KEK Mandalika.

Rapat Gabungan ini dibuka secara resmi oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Bapak Drs. Eko Subowo SH, MH yang dihadiri oleh Gubernur NTB, Direktur Utama ITDC, Pengurus ASITA, Pengurus PHRI, para pejabat dari Provinsi Sumatera Utara, Pejabat dari Provinsi Jawa Tengah, Kabipaten/Kota dan pengelola kawasan pariwisata Danau Toba, Borobudur dan KEK Mandalike.

Kesepakatan bersama pendidikan vokasi kepariwisataan ini merupakan langkah maju untuk menyiapkan SDM yang berkualitas melalui pendidikan vokasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha.
Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kompetensi lulusan SMK menjadi tenaga siap pakai yang dapat mendukung pengembangan industri pariwisata atau industri terkait lainnya di KEK Mandalike, danau toba dan candi borobudur.

Pendidikan vokasi ini merupakan program prioritas nasional tahun 2018 melalui dekonsentrasi Ditjen BAK Kemendagri dengan menginisiasi kesepakatan kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam bidang pengembangan pendidikan vokasi dengan tahapan identifikasi potensi kerja sama di 3 kawasan dengan pemerintah daerah dan pendidikan vokasi, sinkronisasi potensi kerja sama di 3 kawasan tersebut, koordinasi sektor terkait dan daerah dan terakhir kesepakatan bersama pemerintah daerah dan dunia usaha.

Gubernur NTB menyambut baik inisiatif Kemendagri dan jajaran pelaku usaha seperti PT ITDC, PHRI maupun ASITA yg berupaya mensinegikan dunia pendidikan dengan dunia usaha. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada PT ITDC yg dinilainya terus menunjukkan sinergi yg kian positip dalam pembangunan di NTB. Direktur Utama PT ITDC berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pemprop NTB dan Pemkab Loteng selama ini sehingga pembangunan kawasan bisa berjalan sebagaimana direncanakan. Dirut PT ITDC secara khusus juga menyampaikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan dI NTB termasuk mendukung komitmen Gubernur untuk ngirim 1000 putra putri NTB melanjukan studi pasca sarjana ke luar negeri. “Insyaallah PT ITDC siap berkontribusi mendukung pengiriman putra putri NTB studi pasca sarjana ke luar negeri,” kata Abdulbar penuh semangat.(tl)

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Tingginya angka stunting atau manusia kerdil di Lombok Tengah membuat pihak Pemda Loteng harus melakukan berbagai kegiatan atau program penanganan. Hal ini yang kemudian mendorong Pemda Loteng menyusun sebuah Perbup tentang penanganan stunting tersebut.

Progran Penanganan stunting sendiri di Loteng dilaksanakan oleh sejumlah OPD yang ada. Untuk lebih memantapkan keberadaan Perbub tetsebut, ( 28/11/2018 ) bertempat diaula Loteng berlangsung FGD yang dimotori oleh TKPKD Loteng. Kegiatan itu sendiri dihadiri oleh Kadikes Loteng, Dinas P3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan, DPMD serta OPD pendukung yang terdiri dari Dinas PUPR, Perkim, Dinas Pertanian, Dinsos, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Disdik Diskanlut Loteng, Bagian Kesra, program GSC, PKH, Pamsimas serta pihak TKPKD Loteng.

Pelaksanaan FGD sendiri dilakukan untuk lebih mensinergikan program penanganan stunting di masing-masing OPD yang ada. Dimana, karena masalah stunting kecukupan serius dan Loteng merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tinggi Kasus stunting, Maka penanganan melalui OPD yang ada harus benar-benar jelas. Sehingga diperlukan adanya payung hukum berupa Perbup.

Akan halnya program kegiatan lainnya, program penanganan stunting tersebut juga perlu ada pokja penanganan stunting yg brfungsi utk membuat RAD penanganan stanting, pengawasan dan tim monev.

Sementara dari hasil FGD tersebut, Perbup terkait penanganan kasus stunting tersebut ditargetkan tuntas pada Desember 2018 ini. Untuk mencapai target tersebut, tim perumus Perbup yang terdiri dari TKPKD Loteng, Dikes dan DPMD Loteng siap untuk segera merumuskan dan menuntaskannya. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Tidak ingin para Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) asal Loteng hanya menjadi tenaga kadar atau buruh kasar dinegara tujuan, maka pihak Disnaker Loteng akan memperketat seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Loteng. Hal tersebut diungkapkan oleh Kadisnaker Loteng, H.Masrun kepada wartawan, Rabu ( 28/11/2018 ).

Diterangkan oleh H.Masrun bahwa, nantinya sebelum diberangkatkan, para CTKI akan dibekali keterampilan sesuai bidang. Misalnya perbengkelan, las dan keahlian lainnya. Semua itu diharapkan menjadi modal dan bekal bagi CTKI untuk bekerja negara tujuan. Oleh katenanya sertifikasi keahlian CTKI akan menjadi salah satu syarat utama pemberangkatan. Hal tersebut dirasa penting dilakukan di negara tujuan mereka, para TKI tersebut tidak hanya bisa dipekerjakan sebagai buruh kasar. Sebaliknya, dengan keahlian yang telah dimiliki TKI Loyeng kedepannya harus mampu minimal menjadi tenaga mandor, manager atau lainnya di perusahaan dimana mereka bekerja.

Sementara untuk keberlangsungan hidup mereka, kedepan CTKI akan diminta membut perencanaan khusus. Seperti tujuan bekerja keluar negeri sampai dengan rencana pengelolaan keuangan yang berhasil mereka peroleh. Sehingga begitu mereka pulang atau selesai sebagai TKI, mereka bisa membuka usaha atau lapangan kerja sendiri di daerah atau kampung halaman mereka. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Guna lebih memantapkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada, khususnya terkait dengan masih banyaknya warga Lombok Tengah yang memiliki rumah tidak layak huni, serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (Rakor) TKPKD sebelumnya, Selasa ( 27/11/3018 ) bertempat di aula Dinas Perkim Loteng TKPKD Loteng menggelar FGD terkait usulan perubahan Paraturan Bupati ( Perbup ) tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atau yang biasa disebut program bedah rumah.

Pembahasan usulan perubahan Perbub tersebut dirasa penting dilakukan untuk lebih memantapkan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Sekda Loteng, Kadis Perkim, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Bagian hukum Setda Loteng, Bagian Kesra, Ketua Forum Kades Loteng sahim, Ketua forum perangkat desa Maryono, Kabid fisik Bapeda serta dari pihak TKPKD Loteng.

Kadis Perkim Loteng, Lalu Firman Wijaya pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa, selain ini pihak Dinas Perkim melalui berbagai program yang ada telah berupaya untuk melaksanakan berbagai program penuntasan kemiskinan, khususnya program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Program serupa juga dilaksanakan olek pihak provinsi serta pemerintah pusat.

Sementara berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Perkim Loteng, tercatat sebanyak 32.280 Rumah Tangga saat ini tinggal dirumahnya yang dikatagorikan tidak layak huni, dan tentunya harus segera ditangani.

Data diatas adalah data yang diperoleh tim dilapangkan yakni rumah warga yang masuk kriteria tidak layak huni dengan kondisi, dinding, atap dan lantai jelek. Data tersebut yang kemudian akan di dorong untuk segera mendapat penanganan, yakni menjadi sasaran pokok program rehab rumah.

Adapun untuk dana rehab rumah yang dilaksanakan berdasarkan Perbub itu sendiri bersumber dari APBD Loteng serta APBDes.

Selain itu pada kegiatan FGD kali muncul usulan yakni perlunya tim pengawas, tim pengendali dan tim monitoring dan nevaluasi ( monev ) untuk kelancaran program tersebut. Perubahan Perbub tersebut ditarget akan bisa tuntas pada Desember 2018 ini. ( tl-02 )

Headline

Lombok Tengah

Tribunlombok.net – Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah (Loteng) menggadeng pihak swasta yakni NJO Business Export Develomet Ogranisation (Bedo) Jerman dan PT Sampurna guna memajukan UKM yang adadi wilayah Loteng.

Kadiskop dan UKM Loteng, Ikhsan,S.Hut kepada wartawan, Rabu ( 28/11/2018) menyatakan bahwa, Loteng saat ini sudah bekerja sama dengan Bedo Jerman dan PT Sampurna untuk mendorong penguatan UMKM di Loteng.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dengan adannya pendampingan dari NJO Bedo Jerman ini akan berdampak positif bagi para pelaku usaha terutama pelaku UKM di wilayah Loteng.

Sebab mereka akan memberikan pelatihan baik dari kemasan produk hingga cara pemasarannnya.
“Kerja sama ini akan membawa harapa besar dan menumbuh kembangkan para pelaku usaha UKM di Loteng,” jelasnya.

Ikhsan menyatakan, hingga sekarang masih banyak pelaku usaha kecil mikro yang memilih kemasan biasa-biasa saha untuk menekan harga produk.

Padahal dengan memperhatikan kualitas kemasan produk agar terlihat menarik, bisa menaikkan nilai jual dan memberikan margin keuntungan yang lebih besar ke pelaku usaha.

“Paling utama untuk menambah harga jual produk memang dari segi kemasan,” ujarnya.

Menurut dia, pelaku UKM tidak perlu khawatir produk yang dihasilkan tidak laku dijual, jika dikemas dengan baik dan pastinya akan dijual dengan nilai lebih tinggi. Selama ini pihaknya melihat pelaku UKM sudah cukup puas dengan cara pengemasan yang sederhana karena merasa produk yang dihasilkannya sudah cukup laku di pasaran.

Padahal, bila dikemas lebih baik lagi produk itu akan bernilai tinggi lagi.
“Produk UKM Loteng harus memiliki kualitas yang lebih bagus kedepanya, sehingga memiliki pasar sendiri,” jelasnya.

Ia mengaku, pihaknya dari dinas sebagai leding secktor terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM dengan menggandeng berbagai institusi untuk meningkatkan kapasitas pelaku UKM di antaranya pelatihan untuk peningkatan kualitas produk hingga manajemen usaha.

“Tahun ini kami bekerja sama dengan Bedo untuk melakukan pelatihan terhadap UKM yang bergerak di bidang kerajinan, fesyen, serta kuliner, agar mereka naik kelas dan nantinya bisa menjadi mentor bagi UKM lain,” jelasnya. ( tl-03 )

Headline

Lombok Tengah
Tribunlombok.net – Banyaknya kepala desa ( Kades) yang bermasalah dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum, bahkan banyak yang masuk bui disebabkan oleh Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan aturan yg sering berganti dari pusat sehingga Kades tidak faham aturan. Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aswatara kepada wartawan, Selasa ( 27/11/2018 ).

Menurut Lalu Aswatara, berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan pihak Inspektorat Loteng, Laporan administrasi dari desa-desa yang ada rata-rata keliru. Begitu juga dengan pekerjaan oleh desa masih banyak yang amburadul atau tidak sesuai dengan ketentuan. Ada desa yang laporan administrasinya bagus, namun pekerjaannya dibawah amburadul, atau sebaliknya. Bahkan ada ditemukan pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan oleh desa.

Masalah SDM ini menurut Lalu Aswatara bisa diatasi dengan melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas aparatur desa, seperti pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan dan lainnya. Hal ini yang harus dilakukan dan ditingkatkan kedepannya.

Adapun terkait pemeriksaan atau audit yang dilakukan Inspektorat dilakukan dengan tetap mengacu ke ada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kalaupun kemudian ada ditemukan temuan akibat kelalaian administrasi, tidak maksimalnya pekerjaan, atau akibat ketidak sengajaan, maka kami dari pihak Inspektorat berdasarkan aturan yang ada memberikan waktu selama 60 hari bagi Kepala desa serta pihak desa lainnya untuk mengembalikan kerugian atau temuan tersebut, untuk kemudian dianggarkan lagi guna melakukan berbagai program pembangunan desa. ( tl-02 )