Home Archive by category Nusantara

Nusantara

Nusantara

LOMBOK/tribunlombok.net–Seiring dengan semakin dekatnya kontestasi politik 2019, suhu politik Indonesia khususnya terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden semakin memanas. Dua pasang calon presiden dan wakil presiden aktif berkeliling menyapa masyarakat bersama dengan tim suksesnya.

Salah seorang tokoh nasional yang selama dua periode memimpin NTB yaitu TGB. Dr. HM. Zainul Majdi, MA juga telah menentukan pilihannya untuk Pilpres 2019 nanti. Pilihannya jatuh kepada pasangan nomor urut 1 yaitu Bapak Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin.

Dalam kegiatan silaturahmi perjuangan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan hari ini, Ahad, 13 Januari 2018 di GOR YPH PPD NW Pancor Lombok Timur, TGB kembali menegaskan dukungannya untuk Jokowi dua periode sembari memaparkan alasan-alasannya. Di antara alasan yang disampaikan oleh TGB mendukung Jokowi adalah melihat bapak Jokowi yang sungguh-sungguh dalam bekerja menjalankan amanahnya sebagai kepala negara.

“Pada 2014 yang lalu, Pak Jokowi kalah besar di NTB. Meski demikian, setelah beliau dilantik, tidak kurang perhatiannya kepada NTB,” jelas TGB.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan ini menjelaskan, jika Presiden Jokowi hanya berhitung-hitung masalah politik semata, NTB dengan jumlah penduduk yang hampir sama banyaknya dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor, maka untuk apa beliau sering-sering datang ke NTB dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan di NTB.

“Kalau hanya berfikir mendapatkan suara yang banyak untuk memenangkan kontestasi politik, NTB ini tidak menjadi sumber suara yang sangat menentukan jika dilihat dari jumlah penduduknya. Tapi meski demikian, selama saya menjadi gubernur dan berinteraksi dengan Presiden Jokowi, beliau sangat sungguh-sungguh bekerja dan memperhatikan pembangunan di NTB meski 2014 yang beliau alami kekalahan yang besar,” tegas TGB

Terkait isu yang belakangan ini santer digunakan untuk menyerang Jokowi yaitu isu kriminalisasi ulama atau pemimpin yang tidak peduli terhadap Islam, TGB menyebut bahwa itu semua tidak benar. Semua itu dilontarkan karena ketidaksukaan orang kepada Jokowi.

“Dari apa yang saya saksikan, insyaAllah beliau seorang muslim yang baik,” tegas TGB.

Kalau yang dimaksudkan kriminalisasi ulama itu lantaran dijadikannya Habib Rizik Sihab sebagai tersangka waktu pemerintahan Jokowi yang kemudian telah di SP3 kan maka, apa yang dialami Habib Rizik sebelum pemerintahan Jokowi jauh lebih kejam.

“Sebelum pemerintahan Jokowi, Habib Rizik tidak hanya dijadikan sebagai tersangka bahkan sampai ditahan sampai berakhir masa tahanannya namun tidak ada yang berteriak kriminalisasi ulama’. Kemana orang-orang yang getol meneriakkan kriminalisasi ulama saat ini itu?,” pungkas TGB.(tl/01)

Nusantara

JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas berat terhadap 39.700 sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH). Pernyataan itu disampaikan saat Presiden Jokowi mengundang Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, dan Koordinator Kabupaten/ Kota PKH di istana negara pada Kamis, 13 Desember 2018.

Dalam kesempatan ini Jokowi juga meminta Pendamping PKH melakukan validasi data secara akurat agar penyaluran PKH tepat sasaran.

“Tolong dilihat validasi data, pastikan yang dapat itu yang berhak menerima, kebenaran data penting sekali. Dan itu tanggung jawab bapak ibu sekalian,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018) seperti diceritakan Koordinator PKH Kabupaten Lombok Tengah, Muhammad Lutfi.

Jokowi menyebutkan, angka kemiskinan Indonesia saat ini sudah berada di level single digit, yaitu sekitar 9,8 persen. Angka ini menjadi capaian terbaik sepanjang sejarah meski menurunkannya tidak semudah di level double digit.

“Kalau mau menurunkan kemiskinan single sigit butuh tenaga ekstra, sehingga muncul yang namanya PKH,” ujar dia.

Dijelaskan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini berjumlah 10 juta, angka ini juga tetap berlanjut di tahun 2019. Jokowi menargetkan pada 2020 pemberian PKH bisa dirasakan ke 15,6 juta KPM.

“Jadi tugas bapak ibu semakin berat, mendampingi keluarga ini agar loncat ke level yang lebih tinggi,” ungkap dia.

Sedangkan anggaran PKH pada 2019 naik dua kali lipat dari yang sebelumnya Rp 19 triliun menjadi Rp 34 triliun. Selain itu, pemerintah juga pada tahun depan fokus membangun SDM yang menjadi prasyarat Indonesia menjadi negara maju.

“Infrastrukturnya sudah, kalau pembangunan SDM dilupakan ya sulit bersaing. Oleh sebab itu ke depan kita bergeser fokus ke pembangunan SDM,” kata dia.

“Jadi yang kita perhatikan itu bukan urusan fisik infrastruktur saja, tapi pengembangan SDM kita berikan perhatian lewat bantuan PKH, ini wujud sebuah keberpihakan negara kepada rakyatnya,” sambungnya. (tl/01)

Headline Nusantara

DUKA: Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mendekap seorang anak yang terpisah dari orang tuanya di Mapolda Sulawesi Tengah, Minggu lalu. (IST/TRIBUNLOMBOK)

JAKARTA/TRIBUN LOMBOK – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Kementerian Sosial memobilisasi Dapur Umum Lapangan (Dumlap) untuk Kabupaten Donggala dan Palu, serta menyiapkan tempat perlindungan sementara (shelter) untuk korban gempa dan tsunami di wilayah tersebut.

Baca Selanjutnya