Home Archive by category Potensi Desa

Potensi Desa

Kabar Desa Lombok Tengah Obyek Wisata

LOTENG – Desa Wisata Desa, Kecamatan Pringgarata mulai mendunia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung.
Tidak puas dengan obyek wisata pasar pancingan, Pemerintah Desa Bilebante terus membuat trobosan. Salah satunya dengan mengembangkan homestay dengan memanfaatkan rumah-rumah warga sebagai penginapan bagi wisatawan.
Kepala Desa Bilebante, Rakyatulliwaudin, menjelaskan, pengembangan homestay sudah dimulai setahun terakhir. Tujuannya untuk menampung wisatawan yang ingin menginap dan menikmati keindahan alam Bilebante.
Ia menjelaskan, setiap bulan ada saja wisatawan yang berkunjung dan menginap di rumah warga. Yang mana sewa homestay berkisar Rp 175 sampai Rp 200 ribu per malam. Dalam satu kali kungungan, pemilik rumah bisa memperoleh keuntungan jutaan rupiah. Adapun pelayanannya, disesuaikan dengan stardar pelayanan hotel. Terlebih para pemilik rumah telah mengikuti berbagai pelatihan, khususnya tentang bagaimana melayani tamu. Baik dari kabupaten maupun Kementerian Pariwisata.
Dikatakan Rakyatul, hampir sebagian besar tamu yang menginap di Bilebante mengaku puas dengan pelayanan warga. Terlebih dengan pelayanan dengan mengedepankan tradisi khas Sasak, meninggalkan kesan mendalam bagi para wisatawan.

” Ini juga kita hajatkan untuk melengkapi destinasi wisata utama kita yakni pasar pancingan. Saat ini ada lima rumah warga yang khusus dijadikan homestay,” kata Rakyatul di rumahnya,beberapa waktu lalu.

Kedepan, keberadaan homestay di desanya akan terus ditata. Misalnya dengan menyiapkan fasilitas standar hotel maupun meningkatkan kwalitas pelayanan. Saat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bilebante telah mengajukan proposal penyiapan fasilitas MCK standar hotel bagi rumah-rumah warga yang menjadikan huniannya sebagai homestay. Tahun depan pihaknya menargetkan 75 rumah warga bisa dijadikan homestay.
Setelah semuanya tertata dengan baik, pengelolaan homestay dan destinasi wisata lain di Bilebante akan diatur melalui Peraturan Desa (Perdes). Termasuk memasukkan sebagian hasil pengelolaanya sebagai PADes.
Agar lebih maksimal, pihaknya terus berupaya menjalin kerjasama dengan travel perjalanan wisata. Dengan harapan Bilebante bisa dimasukkan sebagai salah satu paket tujuan wisata. “Dengan potensi wisata ini, kami yakin kedepan Bilebante akan menjadi desa yang makmur,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Lombok Tengah, Lalu Putria,M.Pd mengapresiasi perkembangan Desa Wisata Bilebante. Dantara sekian banyak desa wisata di Lombok Tengah, Bilebante dinilai termasuk salah satu yang perkembangannya sangat pesat. Dia berharap, keberhasilan Pemdes Bilebante bisa diikuti oleh desa lain. Sehingga pengembangan pariwisata Lombok Tengah berkembang sesuai yang diharapkan masyarakat. (tl03)

Kabar Desa

Temuan LHP Inspektorat Rp. 149 Juta

BATUKLIANG UTARA/tribunlombok.net–Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya didesak segera menuntaskan penanganan dugaan korupsi APBDes Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara. Kasus APBDes yang diduga menelan kerugian hingga sekitar Rp. 800 juta ini telah dilaporkan ke Kejari Praya sejak April lalu.
Kalkulasi kerugian yang timbul dalam kasus APBDes Aik Berik 2017 muncul karena beberapa hal. Misalnya adanya program piktif untuk kegiatan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat.
Salah satu tokoh Muda Desa Aik Berik, Zaenul dalam keterangan persnya di hadapan awak media menjelaskan, terdapat sekitar 14 item kejanggalan di APBDes yang dilaporkan warga. Diantaranya belanja komputer sekitar Rp. 19,2 juta, belanja meubeler kantor Rp, 4,5 juta, operasional BPD Rp. 21 juta, operasional RT/RW Rp. 11 juta. “Kami juga melaporkan dugaan korupsi pembangunan kantor desa sebesar Rp. 123 juta,” terang Zaenul.
Tidak hanya itu, Zaenul melaporkan dugaan sejumlah program piktif. Misalnya rabat di Aik Berik Barat senilai Rp. 210 juta dan program penataan lingkungan pemukiman sebesar Rp. 74,5 juta.
“Pengelolaan anggaran sarana dan prasarana Posyandu sebesar Rp. 72 juta juga menjadi bagian yang kami laporkan. Dana Posyandu dicairkan sebelum kegiatan dilakukan. Saat kegiatan akan dimulai, TPK justru pinjam uang di Bendahara Desa sekitar Rp. 33 juta,” bebernya.
Masih di program Posyandu, operasional Kader Posyandu juga menjadi bagian yang dilaporkan. Operasional sebesar Rp. 30 juta tidak jelas jeruntungnya. Terkait hal ini, kader di Desa Aik Berik sempat protes ke kantor desa.
“Masih banyak yang lainnya. Misal Anggaran PHBI sebesar Rp. 24 juta. Anggaran pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 249 juta. Bahkan Dana Bumdes Rp. 140 juta tidak jelas pertanggung jawabannya,” ujarnya.
Dijelaskan, terhadap sejumlah dugaan korupsi di atas, masyarakat sempat dipanggil tiga kali oleh Kejari Praya untuk dimintai keterangan di Bagian Intel Kejari. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut yang jelas.
“Inspektorat bahkan telah melakukan audit. Dalam LHP Inspektorat ditemukan kerugian sekitar Rp. 149 juta,” terangnya.
Hanya saja, LHP Inspektorat tersebut hanya mengaudit beberapa kegiatan. Seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur. Sementara kegiatan fisik yang diduga piktif dan menimbulkan banyak kerugian justru tidak masuk bagian yang diaudit.
Sementara itu, Wakil Ketua BPD Aik Berik, H Rohadi didampingi Anggota BPD, Lalu Zaenudin menjelaskan, pengelolaan APBDes Aik Berik tahun 2017, amburadul. Laporan pertanggung jawaban APBDes juga tidak pernah disampaikan ke BPD.
“Yang kami herankan, Kepala Desa tidak pernah sampaikan LPJ tahun 2018 ke BPD. Tapi kenapa APBDes 2018 bisa dicairkan. Ada apa ini?,” gumamnya.
BPD selaku kepanjangan tangan masyarakat untuk mengawasi kegiatan desa harusnya mendapat LPJ dari setiap item pengelolaan kegiatan. Namun yanh terjadi di Desa Aik Berik malah sebaliknya.
Karena itu, BPD dan masyarakat lainnya mendorong aparat penegak hukum di Kejari Praya untuk segera menyelesaikan dugaan korupsi yang terjadi di Desa Aik Berik.
Terpisah, Kasi Intel Kejari Praya, Febi yang dikonfirmasi sejumlah wartawan menjelaskan, laporan Aik Berik masih berproses. Penanganan laporan dugaan korupsi di sejumlah desa sempat dikendurkan karena beberapa waktu lalu diadakan proses pilkades di sejumlah desa. Termasuk di Aik Berik. Upaya ini ditempuh untuk menjaga kondusifitas selama Pilkades.(tl-01)

Kisruh Pilkades Potensi Desa

PRAYA–Pemkab Lombok Tengah bergerak cepat menyikapi kegaduhan akibat Pilkades Kateng, Kecamatan Praya Barat. Jumat malam (malam ini) seluruh panitia pilkades Kateng dan BPD setempat akan diundang Pemkab Loteng untuk membahas persoalan yang terjadi di Desa Kateng.
“Kita undang untuk mendengarkan pendapat semua pihak. Termasuk untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan terkait Pilkades Kateng,” terang Kepala DPMD, Jalaludin di hadapan awak media, Jumat siang.
Hasil dengar pendapat selanjutnya menjadi bahan bagi Pemkab Loteng dalam mengambil kebijakan.
Apakah memungkinkan pleno atau pemilihan ulang di TPS Pasek Siji? Dua kemungkinan tersebut bisa saja diambil salah satunya. Karena itu, Pemkab Loteng perlu mendengar semua pihak sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan.
Sementara itu, ratusan Warga Desa Kateng yang dipimpin Lalu Habibi mendatangi Kantor DPMD, Jumat siang. Warga yang merupakan pendukung incumbent ini mendesak Panitia Pilkades Kateng agar segera melakukan pleno penetapan pemenang.
“Perusakan kotak suara TPS Pasek Siji dilakukan setelah proses penghitugan selesai. Perusakan tidak mempengaruhi hasil Pilkades Kateng,” terangnya.
Dijelaskan, persoalan Pilkades Kateng hanya muncul di TPS Pasek Siji. Karena itu ia mendesak Pemkab Loteng agar merekomendasikan pleno penetapan pemenang Pilkades Kateng. (tl-01)

Kabar Desa Kisruh Pilkades Potensi Desa

PRAYA/tribunlombok.net-Bakal Calon Kepala Desa Bual, Kecamatan Kopang, Zulkarnaen dan puluhan pendukungnya mendatangi Kantor Bupati, Kamis siang. Calon incumbent ini datang untuk mendesak panitia kabupaten agar mengesahkan suara yang dianggap batal oleh panitia Pilkades Bual.
Selain warga Bual, pada waktu bersamaan terdapat warga Desa Bakan, Desa Janapria dan Desa Saba yang mendatangi Kantor Bupati. Tuntutan mereka sama, meminta panitia Kabupaten mengesahkan suara yang dianggap batal oleh panitia.
Puluhan massa yang datang ke Kantor Bupati ditemui Sekda Loteng, H Nursiah dan Kabag Hukum Setda Loteng, H Mutawalli.
Petahana Pilkades Bual, Zulkarnaen menjelaskan, suara yang tidak disahkan panitia sangat tinggi, mencapai angka 500 suara lebih dari total sekitar 1.900 pengguna hak pilih di Desa Bual.
“Saya dirugikan oleh suara yang dianggap tidak syah ini. Sebagian besar suara yang tidak syah itu milik saya,” terang Zul.
Suara dianggap tidak syah oleh panitia karena coblosan di fotonya tembus sampai bagian kertas suara yang lain akibat kertas suara tidak dibuka sempurna.
“Harusnya itu syah karena tidak mengenai gabar atau kolom kandidat lain. Sistem pelipatan suara kurang baik sehingga mengakibatkan banyak suara tidak syah. Ini terjadi merata di semua desa,” ceritanya.
Terhadap persoalan ini, Zul meminta panitia kabupaten mengesahkan suara batal. Jika opsi itu tidak bisa diambil, ia mendesak pencoblosan ulang di Desa Bual.
Menanggapi hal itu, Sekda Loteng, H Nursiah menjelaskan, pihaknya akan mengacu pada aturan dalam menyikapi persoalan ini. Dikatakan Sekda, adanya suara batal tidak hanya di Desa Bual, Janapria, Bakan dan Saba. Di desa lain juga banyak dijumpai kasus demikian.
“Siang ini juga kita akan rapat dengan tim untuk membahas banyaknya suara batal. Ternasuk membahas hal lain. Nanti kami kabari hasilnya,” tegas Sekda.
Mendapat penjelasan demikian, salah satu warga meminta agar rapat tim pemkab segera dilakukan. Pemekab juga didesak agar menunda pleno di semua desa sampai ada jawaban pasti yang diberikan pemerintah kabupaten. (tr-01)