Home Posts tagged Perangkat Desa
Headline

JALAL: Cacat hukum kalau tidak ada rekomendasi Camat, kalau cacat hukum berarti tidak boleh terima gaji. Kalau dipaksakan akan jadi temuan Inspektorat.

LOMBOKTENGAH/tribunlombok.net–Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengeluarkan warning bagi kepala desa baru yang hendak mengganti perangkat desa. Peringatan dikeluarkan agar kepala desa tidak terjerat hukum karena mengeluarkan surat keputusan yang cacat hukum.Kepala DPMD Lombok Tengah, Jalaludin menegaskan, mekanisme pemberhentikan dan pengangkatan perangkat desa telah diatur oleh Permendagri, Perda dan Perbup. Jika ada yang tidak sesuai ketentuan, bisa dipastikan pengangkatan perangkat baru menyalahi prosedur.”Kalau SK penangkatan cacat hukum maka staf yang diangkat tidak bisa menerima gaji. Kalaupun tetap diberikan gaji tentu akan jadi temuan saat audit nanti. DPMD sudah bersurat ke Inspektorat agar memperhatikan gaji staf desa yang SK pengangkatannya non prosedur, ” pesan Jalal.Dijelaskan, terdapat lima alasan bagi kepala desa untuk bisa mengangkat staf baru. Diantaranya mengundurkan diri, meninggal dunia, tersangkut kasus hukum, tidak menjalankan tugas selama enam bulan atau usia lebih dari 60 tahun. “Pengangkatan staf baru harus atas rekomendasi camat. Tanpa itu kami pastikan cacat hukum, ” terangnya.Dikatakan, dalam berbagai kesempatan Pemkab Lombok Tengah telah sering mengingatkan kepala desa agar tidak sembarangan mengganti perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas dan untuk kelangsungan pembangunan.(tl/01)